Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/TUN/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — ISKANDAR ZULKARNAIN vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
153 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 92 PK/TUN/2016
    No. 13/B/1991/PT TUN JKT, tanggal 27011992 jo.No. K/TUN/1992 tanggal 06021993, jo. No. 01/PK/TUN/1994tanggal 1210/1994 dinyatakan batal SHGB No. 116/Kebonsirihatas nama PT. Jaman Sentosa, dan SHGB No. 138/Kebon Sirihatas nama PT.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/201611.Pelepasan dan Penjualan tanggal 3 Agustus 1968 antara Ny.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/2016Tergugat II untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :304/ Kebon Sirih;4.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/20164.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K/TUN/2010
Tanggal 30 Juni 2010 — REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA,dkk
39 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 181 K/TUN/2010
    Nomor 181K/TUN/20102. MELKE MENTANG, S.H., Kepala Sub SeksiPerkara Pertanahan Kantor Pertanahan KotaJayapura ;Keduanya berkantor pada Kantor Pertanahan KotaJayapura, Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IVJayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 01 April 2010 ;2. Ny.
    Nomor 181K/TUN/2010Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961, karena pada saat ituNy.
    Nomor 181K/TUN/2010prosedur pengukuran tidak diperlukan lagi karena tanahyang diusulkan untuk perubahan hak telah diukur ketikaSertiflkat Hak Pakai diterbitkan tahun 1973.
    Nomor 181K/TUN/2010Pemohon Kasasi/Penggugat lebih lebih dirugikan lagi.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie menimbulkanpertanyaan hukum, apakah Sertipikat yang telah dipecahdan kemudian telah dialihkan kepada pihak lain tidakdapat dibatalkan?
    Nomor 181K/TUN/2010Hal. 25 dari 19 hal. Put. Nomor 181K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — ANISAH MUNTHE vs. BUPATI PAKPAK BHARAT
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 364 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 364 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ANISAH MUNTHE, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Raya Kelurahan Besar, Kecamatan MedanLabuhan, Kota Medan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andilo Sinaga, S.H.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2019Dalam Penundaan;1.Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanBupati Pakpak Bharat Nomor 188.45/12.15/132/24/2018 tertanggal 9April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2019Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Rusman Solin yang dimohonkanPemohon Kasasi, dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;2. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugatuntuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Pakpak BharatNomor 188.45/12.15/132/24/2018 tertanggal 9 April 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilAtas Nama Ir.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2019UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturanperundangundangan lain yang terkait;MENGADILI:1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ANISAH MUNTHE;2.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2019Panitera Pengganti,ttd.Michael Renaldy Zein, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — RONALD LESLY vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
75 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 317 K/TUN/2014
    Bahwa, sesuai dengan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor 5K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor 41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor 270Halaman 2 dari 26 halaman.
    Putusan Nomor 317 K/TUN/2014D.
    Putusan Nomor 317 K/TUN/2014DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2.
    Putusan Nomor 317 K/TUN/2014Kecamatan Banyuasin , Kab. Musi Banyuasin, sekarang dikenalterletak di Kel.
    Putusan Nomor 317 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM.,M.KES vs. BUPATI NIAS SELATAN
198 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 95 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 95 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM.
    Putusan Nomor 95 K/TUN/2020Jabatan atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, MKes NIP.19710108199501 1001;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hakhak Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil:5.
    Putusan Nomor 95 K/TUN/2020Pasal 250 huruf b Juncto Pasal 266 ayat (1) dan (3) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. KeputusanTergugat menerbitkan objek sengketa a quo yang pada pokoknyamemberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengansubstansi dan prosedur peraturan perundangundangan yang berlaku.
    Putusan Nomor 95 K/TUN/20202. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasisejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. danIs Sudaryono, S.H.,M.H.
    Putusan Nomor 95 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 K/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — PT. TELAGA MEGA BUANA vs. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-04) PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI PELEBARAN JALAN ISIMU-PAGUYAMAN (RIQID PAVEMENT), DK
110 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 419 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 419 K/TUN/2013. PUTRANTA SETYA NUGRAHA, S.H., M.Si., KepalaBagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum KementerianPekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura Nomor20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;. Ir. SADAARIH GINTING, M.T., Kepala Sub DirektoratWilayah Ill A Direktorat Jenderal Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum, beralamat di JalanPattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;.
    Putusan Nomor 419 K/TUN/2013Bahwa Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi PelebaranJalan IsimuPaguyaman (Rigid Pavement) dengan Surat Nomor HK.02/03/PJNPGPPK4/XII/1 133/2012 tertanggal 7 Desember 2012 yang ditujukankepada Kepala Cabang PT.
    Putusan Nomor 419 K/TUN/2013a. mendatangkan peralatanperalatan terkait yang diperlukan dalampelaksanaan pekerjaan;10.Bahwa pada bulan Juli 2012, Tergugat dalam satu point suratnya11.menyatakan bahwa Penggugat tidak/belum memasukkan DMFmaterialLPS yang diminta untuk syarat terbitnya Addendum.
    Putusan Nomor 419 K/TUN/2013penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukandalam Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.
    Putusan Nomor 419 K/TUN/2013
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 11-09-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 19/G.TUN/2012/PTUN.Mdo
Tanggal 11 September 2012 — Penggugat: JOHNNY F. MATHEOSZ Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
121 — 73
  • Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara tertanggal 11 Mei 2000 No. 570342Perihal Usul Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.5/Mahakeret Barat (sisa)(fotocopy sesuai aslinya) ;Bukti P.23: Surat Keterangan Nomor 1209/K/MB/XI1.85 tertanggal 28nopember 1985 (fotocopy sesuai aslinya) ;Bukti P.24 : Surat Keterangan Nomor 306/MB/ VII /1996 tertanggal 22Juli 1996 (fotocopy sesuai aslinya) ;Bukti P.25 : Kaidah Hukum Hak Hukum = Atas Tanah PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN
    WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara tertanggal 11 Mei 2000 No.570342 Perihal Usul Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.5/Mahakeret Barat(sisa) (fotocopy sesuai aslinya) ;e BuktiP.23 : Surat Keterangan Nomor 1209/K/MB/XI.85 tertanggal 28nopember 1985 (fotocopy sesuai aslinya) ;e BuktiP.24 : Surat Keterangan Nomor 306/MB/ VII /1996 tertanggal 22 Juli1996 (fotocopy sesuai aslinya) ;e =Bukti P.25 : Kaidah Hukum Hak Hukum = Atas Tanah PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 PK/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — BACHTIAR, DK VS SOEGIMAN JONGGOL
103 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 02 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 02 PK/TUN/201510.
    Putusan Nomor 02 PK/TUN/20152006, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02802/2006,tertanggal 13 Oktober 2006, dengan luas 91 M?
    Putusan Nomor 02 PK/TUN/2015hakim PT.
    Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk membatalkanputusan perkara no. 319 K/TUN/2011 berdasarkan Pasal 67 huruf f UUNo 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu dalam putusantersebut terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yangnyata;Halaman 41 dari 50 halaman. Putusan Nomor 02 PK/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 02 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 PK/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR vs. Drs. ANDI MADDUSILA BIN ANDI IDJO
110 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 144 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015Penggugat harus dapat menunjukkan sampai sejauh mana batasbatasyang menjadi objek gugatan/tanah yang dimiliki oleh Penggugat, apakahbenar batasbatas sertipikat tersebut identik dengan objek sengketadimaksud?;5.
    Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015menyatakan bahwa tanah objek sengketa selanjutnya menjadi milik sah dariPenggugat;Jika kita perhatikan dengan seksama, batasbatas tanah sebagaimana dalilPenggugat sama persis dengan batas tanah milik Dg.
    Roswati Burhan) mengajukan upaya hukum kasasi dengan Nomorregister 499 K/TUN/2012 dengan bunyi amar putusannya Menolakpermohonan kasasi dari pemohon kasasi Ny. Roswati Burhan danHalaman 16 dari 21 halaman.
    Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015Badorra bin Donda dan terhadap Gambar Situasi Nomor 222 tanggal 1281971 luas 51.797 M2 tidak ditemukan baik verwerk maupunbundelnya.
    Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015Anggota Majelis : Ketua Majelis,PaniteraPengganti,ttd.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Halaman 22 dari 21 halaman. Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 K/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — Drs. H. ABDUL RACHMAN HA.vs REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM),
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 318 K/TUN/2010
    No. 318 K/TUN/2010hukum dan tidak berlaku adalah bertentangan dengan prosedurpencabutan KeputusanKeputusan Rektor sebelumnya.
    No. 318 K/TUN/201010.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
    No. 318 K/TUN/2010untuk membayar biaya perkara.
    No. 318 K/TUN/2010Rumah Negara di Lingkungan Universitas Negeri Malang, telahdilakukan secara prosedural formal ;2.3.
    No. 318 K/TUN/2010Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 318 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — INTANG, S.Pd. DK vs. DRA. ASNIWATI
69 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 344 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-12-2009 — Upload : 15-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 287 K/TUN/2009
Tanggal 16 Desember 2009 — MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ; DR. IR. H. TRANSTOTO HANDADHARI, S.HA,MSc. Drs. SONDANG M.H. GULTOM
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 287 K/TUN/2009
    No. 287 K/TUN/2009.mencantumkan Keputusan Menteri sebagai dasar hukum.2. Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara(Perum Perhutani).a.
    No. 287 K/TUN/2009.jabatan semula ;5.
    No. 287 K/TUN/2009.7).8).Maka lebih lanjut yang harus dipedomani Tergugat menyesuaikan dengantahapan yang telah ditentukan Pasal 23 Peraturan Pemerintah RI.
    No. 287 K/TUN/2009.9).tersebut disampaikan kepada Direksi BUMN, maka status Direksi BUMNadalah masih berhak untuk menjalankan tugasnya seharihari sebagaimanalayaknya Direksi Perseroan.
    No. 287 K/TUN/2009.Hal. 47 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — BUPATI ENREKANG vs. Drs. IMRAN, M, DKK
61 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 120 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 120 PK/TUN/2016dinilai oleh Baperjakat di dalam pemberhentian Para Penggugat dariJabatannya;.
    Putusan Nomor 120 PK/TUN/20162. Berdasarkan ketentuan tersebut pada saat mulai berlakunyaUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 (15 Januari 2014) maka:a.
    Putusan Nomor 120 PK/TUN/2016dengan adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atasperkara ini.
    Putusan Nomor 120 PK/TUN/2016Halhal yang terurai diatas menunjukkan/memperlihatkan adanyakekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata.3.
    Putusan Nomor 120 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440 K/TUN/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — PT. LINCE ROMAULI RAYA VS BUPATI LEBAK
80 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 440 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 440 K/TUN/20152. Bahwa Tergugat selaku Bupati Lebak yang merupakan Pejabat TataUsaha Negara, telah mengeluarkan Objek Sengketa a quo sehinggamengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan.
    Putusan Nomor 440 K/TUN/2015ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:A. Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Terkait Keputusan Tata UsahaNegara1.
    Putusan Nomor 440 K/TUN/2015undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakanPenyelenggara Negara.6. Bahwa Surat Keputusan Bupati (sepanjang penyebutan nama PemohonKasasi) menimbulkan ketidakpastian hukum karena memiliki muatansebagai Sanksi Daftar Hitam, namun bukanlah merupakan PenetapanSanksi Daftar Hitam;7.
    Putusan Nomor 440 K/TUN/2015suatu penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh para Pejabat PembuatKomitmen lainnya sehingga banyak penunjukan Pemohon Kasasisebagai pemenang lelang yang dibatalkan;12.
    Putusan Nomor 440 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-04-2010 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/TUN/2010
Tanggal 20 April 2010 — PT. PATRIOT BANGKIT BEKASI,; GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PT. GODANG TUA JAYA,
37 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 19 K/TUN/2010
    No. 19 K/TUN/2010.membuka kotak dan sampul Idihadapan peserta lelang.5.
    No. 19 K/TUN/2010.khususnya tentang PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah, yakni :a.
    No. 19 K/TUN/2010.
    No. 19 K/TUN/2010.Hal. 63 dari 39 hal. Put. No. 19 K/TUN/2010.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — KERIAHEN PINEM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
53 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 330 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 330 K/TUN/201414.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2014Penggugat tersebut adalah tidak beralasan.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2014Barus, seluas + 4.435 m?, Surat Ukur Nomor 511/Telaga Sari/2008 tanggal15 Desember 2008;4.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2014Pasal 1793 KUHPerdata dan jual beli diatur dalam undang undang dalamPasal 1457 KUHPerdata.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA BARAT, DK VS SUPARDI BUJANG
50 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 168 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 168 K/TUN/2015DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKABARAT, tempat kedudukan di Jalan Balai Kp.
    Putusan Nomor 168 K/TUN/2015umum pemerintahannya.
    Putusan Nomor 168 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 168 K/TUN/2015permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam risalahpemeriksaan tanah.
    Putusan Nomor 168 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 K/TUN/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING, DK vs. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI, DK
82 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 420 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 420 K/TUN/2014DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi ;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;2.
    Putusan Nomor 420 K/TUN/20144 Bahwa pada hakikatnya tujuan dibuatnya suatu keputusan adalah untukterciptanya suatu tertib hukum, sehingga apabila keputusan tersebut merugikan, haltersebut jelas tidak sesuai dengan latar belakang dibuatnya surat keputusan.
    Putusan Nomor 420 K/TUN/2014ttd.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Biayabiaya :1.Meterai........... Rp 6.000,002.Redaksi.......... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000.00Jumlah : Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 07-10-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2012
Tanggal 7 Oktober 2013 — OENARDY SUGIANLI vs NY. E. CHANDRIANI alias TJAN BIAUW NIO, dkk
67 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 100 PK/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 10-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2009
Tanggal 10 Juni 2010 — BETTY FRIDA SITUMEANG, ; MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
105 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 99 PK/TUN/2009
    No.99PK/TUN/200912No.483 K/TUN/2007 tanggal 21 Juli 2008 # adalah sebagaiberikut Menolak permohonan kasasi dari Pemohon KasasiBETTY FRIDA SITUMEANG tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesarRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut, yaitu) putusan MahkamahAgung No.483 K/TUN/2007 tanggal 21 = Juli 2008diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulusebagai
    /2001(Lampiran 3 : foto copy Putusan No.47K/TUN/2001) ; Putusan Mahkamah Agung RI perkara No.20 PK/TUN/2004(Lampiran 4 : foto copy Putusan No.20PK/TUN/2004) ;Sehingga terhadap perkara tersebut telah berkekuatanhukum tetap.Bahwa ironisnya Ketua Majelis Hakim Agung RI yangmemutusperkara No.20 PK/TUN/2004 dan No.483 K/TUN/2007 adalahsama namun telah memutus dengan pertimbangan yangbertolak belakang ;9.
    /2003 (Lampiran 7 : foto copy Putusan Nomor169 K/TUN/ 2003) ;Sehingga terhadap perkara tersebut telah berkekuatanhukum tetap ;10.
    Putusan MahkamahAgung RI perkara No.47 K/TUN/2001 Jo. Putusan MahkamahAgung RI perkara No.20 PK/TUN/2004 ; Putusan perkara No.174/G.TUN/2001/PTUNJKT Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perkaraNo.116/B/2002/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung RIperkara No.169 K/TUN/2003 ;11. Bahwa dengan demikian pengajuan Permohonan PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan ini telah memenuhiketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang No.14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung jo.
    No.99PK/TUN/2009