Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/TUN/2009
Tanggal 17 Nopember 2009 — PT. PAPUA RIMBA LESTARI, vs. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 34 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2014
Tanggal 14 September 2014 — NY. AMINAH BINTI MOCHAMMAD THALIB, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK
72 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 313 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 313 K/TUN/2014No. 98, RT 007, RW 01, Kelurahan Melawai, KecamatanKebayoran Baru Jakarta Selatan ;V.
    Putusan Nomor 313 K/TUN/2014ll. Dalam Pokok Sengketa :1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;2.
    Putusan Nomor 313 K/TUN/20141.
    Putusan Nomor 313 K/TUN/2014Banding, mengapa demikian?
    Putusan Nomor 313 K/TUN/20141986, karena ketentuan tersebut mengharuskan hakim aktif dalammenentukan beban pembuktian kepada para pihak;12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-05-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/TUN/2008
Tanggal 27 Mei 2010 — H. TAUFIK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, dkk
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 330 K/TUN/2008
    P U T US ANNo. 330 K/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraH. TAUFIK, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanSwasta, beralamat di Jalan Belitung Darat RT.09No.0O1.
    No. 330K/TUN/2008sedangkan rumah Penggugat yang dipercayakan~ kepadaahli waris H.
    No. 330K/TUN/2008Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan YurisprudensiMahkamah Agung No. 47 K/TUN/1997 Tanggal 26 Januari1998 serta adanya FATWA MARI. No.027/Td.TUN/ II/1994Tanggal 2 Pebruari 1994..
    No. 330K/TUN/2008satu. dasarnya Perubahan Risalah Lelang No.141/1996 1997 tanggal 26 Januari 1996 sehinggapatut kalau keputusan itu menjadi kewenangandan dapat diadili pada Peradilan Tata UsahaNegara..
    No. 330K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-06-2009 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/TUN/2009
Tanggal 5 Juni 2009 — PT. MITRA SADEWA PERKASA, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,, ALFRED TANDRA dan THE SIU ENG,
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 15 PK/TUN/2009
    Bahwa permohonan kasasi yang diajukan ialah menyangkut KeputusanPejabat TUN yang jangkauannya hanya terletak di atas tanah yangdimaksud tersebut yaitu kota Makassar dan tidak dapat digunakan sebagaibukti hak lain di luar kota Makassar.
    Dengan kata lain, Keputusan TUNtersebut merupakan Keputusan Pejabat TUN di daerah (in casu KepalaKantor Pertanahan kota Makassar) yang hanya berlaku di dalam wilayahdaerah pejabat TUN tersebut (in casu kota Makassar) ;Berdasarkan fakta hukum diatas, maka tentunya permohonan kasasitersebut mendapatkan pengecualian untuk dapat diperiksa oleh MahkamahAgung RI berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (1) dan ayat (2) huruf c UUNo. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.14 Tahun 1985 ;2.
    No.15 PK/TUN/2009subyektifnya sendiri serta mengenai penghargaan terhadap alat bukti.
    No.15 PK/TUN/2009menunggu sampai adanya gugatan tersebut, jelas merupakan pertimbanganyang keliru dan harus dibatalkan dalam peradilan PK ini ;2. Bahwa gugatan TUN yang diajukan pada perkara asal,amat jelas mengenai penerbitan Keptun obyek perkarayang cacat hukum dipandang dari aspek kewenangan,prosedur dan/atau substansinya.
    No.15 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 01-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/TUN/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BASO DG. SIKKI BIN LAHAE, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS, DKK
65 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 115 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015IV. MUCHLIS ABBAS, S.E.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998menyatakan bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa danHalaman 9 dari 21 halaman.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015kepemilikan adalah wewenang dari pengadilan perdata untukmemeriksa dan memutusnya;3.3.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015Ukur Nomor 1029/2010 tanggal 22 April 2010 Luas: 6.333 M? atas namaProf. Dr.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARE-PARE vs. HJ. SITI AISYAH
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 13 K/TUN/201423.24.sertipikat atas nama Hj.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2014M?
    Jawabnya1.Bahwa sama sekali tidak dibenarkan dalam hukum acara Peratun jikaHakim TUN menilai suatu produk Tata Usaha negara yang dianggap salahlokasi, karena Hakim Pengadilan TUN tidak berwenang menilai secaramateril menyangkut objek perkara dalam hal ini tanah objek sengketakarena yang dinilai adalah Surat Keputusan TUN dalam hal ini Sertifikatobjektum itis, dan bagaimana mungkin Hakim TUN dengan sangatcerobohnya menyatakan bahwa sertifikat in litis telah salah lokasi, indikatorsalah lokasinya apa
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2014anding yakni 1) YAYU dan 2) MUH.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/20143. Administrasi Rp489.000,00Jumlah = Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 22 dari 21 halaman. Putusan Nomor 13 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2008
Tanggal 8 September 2009 — HAJJA ANDI ROSIQ BINTI ANDI MAPPASELI, HAJJA ANDI SITTI BINTI ANDI MAPPASELI, v; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, H.M AKSA MAHMUD,
67 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 141 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — GUBERNUR SULAWESI TENGGARA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI,
75 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 525 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 525 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, berkedudukan diKantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kompleks Bumi PrajaAndonohu, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, KotaKendari. Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. M. Kamal. S,S.H. dan Abdul Rahman, S.H., pekerjaan Advokat/KonsultanHukum beralamat di JIn.
    Putusan Nomor 525/K/TUN/2014 Sertipikat Hak Milik Nomor : 02016 Kel. Baruga, tanggal 1412010,Surat Ukur Nomor : 126/Baruga/2008, tanggal 28112008, luas11.067 M2?
    Putusan Nomor 525/K/TUN/201410.11.Bahwa perbuatan Tergugat telan melanggar ketentuan Pasal 19 ayat 2UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang berbuny!
    Putusan Nomor 525/K/TUN/201412. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02243 Kel. Baruga, tanggal 2482011,Surat Ukur Nomor : 324 /Baruga/ 2011, tanggal 2282011, luas6.710 M2 atas nama Ali Nurudin ; Sertipikat Hak Milik Nomor : 02016 Kel. Baruga, tanggal 1412010,Surat Ukur Nomor : 126/Baruga/2008, tanggal 28112008, luas11.067 M?
    Putusan Nomor 525/K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 K/TUN/2009
Tanggal 19 Juli 2010 — SURACHMIN, S.H., M.H., ; SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
109 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 115 K/TUN/2009
    No.115 K/TUN/2009Jabatan Struktural Eselon Ill A atas nama Sdr. Surachmin, S.H., M.H.
    No.115 K/TUN/2009sebagai berikut :DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;2.
    No.115 K/TUN/20094. Bahwa Majelis Hakim judex facti juga mengabaikan faktadalam P9 : S.K.
    No.115 K/TUN/2009S.K. Sekjen BPKRI No.242/K/XXIlIL2/10/2007.
    No.115 K/TUN/2009bekerja serta berkurangnya penghasilan secara signifikan ;12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/TUN/2013
Tanggal 12 Februari 2014 — Prof. DR. Ir. SOENARNO Dipl.,HE vs. DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
60 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 475 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 475 K/TUN/201310.11.c.
    Putusan Nomor 475 K/TUN/2013jika musyawarah tidak mendapatkan titik temu maka Tergugat hanyaboleh membawa persoalan ini melalui gugatan Perdata kePengadilan ;30.
    Putusan Nomor 475 K/TUN/2013sebagai bertentangan dengan kewajiban Judex Facti untuk memutustentang Pokok Gugatan yang menjadi kewajiban Judex Facti..
    Putusan Nomor 475 K/TUN/20135.
    Putusan Nomor 475 K/TUN/2013Usaha Negara Jakarta Nomor 63/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 17Juni 2013 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 K/TUN/LH/2023
Tanggal 30 Maret 2023 — INTAN TAKAREDAS, DKK vs. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
60 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 88 K/TUN/LH/2023
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 K/TUN/2010
Tanggal 19 Juli 2010 — PT. DUTA SUMBER NABATI, VS. PT. ARRTU PLANTATION, DKK
84 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 22 K/TUN/2010
    No. 22 K/TUN/2010.Plantation sehingga masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradian Tata Usaha Negara ;8.
    No. 22 K/TUN/2010.2.
    No. 22 K/TUN/2010.Pontianak dibenarkan Hakim Tingkat Banding dan diambil alin PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta.2.
    No. 22 K/TUN/2010.Prof. Mr. R. SOEPOMO yang ditulis kembali oleh SABRAN MUSTAFA, SH.
    No. 22 K/TUN/2010.Biaya biaya : PaniteraPengganti : 1.Meterai................. Rp. 6.000, ttd./2.RedakSi............008 Rp. 5.000, Handri Anik Effendi, SH.3. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 22 K/TUN/2010.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-12-2011 — Upload : 10-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 PK/TUN/2009
Tanggal 29 Desember 2011 — H. UNGI RAYES AAP, SH., vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
35 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 60 PK/TUN/2009
    No. 373 K/TUN/2005, tanggal 20 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.
    No. 60 PK/TUN/2009.144.9.
    No. 60 PK/TUN/2009.2020Mengagetkan siapapun yang mendengarnya, khususnyaPembanding semula Penggugat kecuali Majelis Hakim..
    No. 60 PK/TUN/2009.2222Mengapa Pembanding mengatakan bertahan dan ngotot ??
    No. 60 PK/TUN/2009.3636
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2012 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/TUN/2012
Tanggal 10 September 2012 — SUKARDI bin SASTROWARSITO, DKK VS PT. BERKAT SAWIT SEJATI
80 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 74 PK/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — ADAT PURBA, DK. vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO, DKK
170 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 401 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 401 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. ADAT PURBA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, KabupatenKaro, Sumatera Utara, pekerjaan Bertani;2.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Juni 2019;lll.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor 30/B/2019/PT.TUNMDN., tanggal 5 April2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,Nomor 76/G/2018/PTUN.MDN., tanggal 13 November 2018, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019DALAM POKOK SENGKETA:1.2.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan Batal:1.Sertipikat Hak Milik Nomor: 418/ Desa Suka Tanggal 15 Juni 2006dengan Surat Ukur No.6/Suka/2006 Tanggal 9 Juni 2006 seluas4.352 M?, atas nama Perlindungan Tarigan;Sertipikat Hak Milik Nomor: 419/ Desa Suka Tanggal 15 Juni 2006dengan Surat Ukur No.5/Suka/2006 Tanggal 9 Juni 2006 seluas4.352 M?
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — Drs. H. SYAMSUL FALAH, SH., MH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL
73 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 386 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015Penggugat mengambil berkasberkas permohonan sertipikat,sebagaimana ternyata dari Surat Tergugat No.183/4.33.76/600/1/2012 tanggal O9 Pebruari 2012 besertaLampirannya:B.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015keberatannya oleh Ahli Waris Almarhum H. Asyari tersebut, jikahendak dipaksakan harus identik sama dengan bidang tanahyang merupakan Warisan peninggalan Alm. KH.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015DALAM EKSEPSL : Menolak eksepsieksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK SENGKETA :1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015hanya dapat dikategorikan sebagai Keputusan Penolakan secara fiktifnegatif apabila Pejabat TUN tersebut bersikap diam saja atau tidak berbuatapaapa terhadap suatu permohonan yang diajukan kepadanya.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — H. BAHASMI, DKK vs. BUPATI KONAWE SELATAN, DKK
118 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 520 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 520 K/TUN/2015dirugikan atas penerbitan obyek sengketa, sehingga timbul kerugian yangnyata terhadap Para Penggugat.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/20152011 Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasimenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/2015Batasbatasnya tidak jelas. Memang dalam gugatan a quodijelaskan mengenai batasbatas tanah di Utara, Timur, Barat danSelatan.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — HANNA DYAH SRI LESTARI, DKK vs. BAMBANG RUDHIANTO, DKK
64 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 507 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 507 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 507 K/TUN/2015pemutakhiran Peta Dasar Pendaftaran.
    Putusan Nomor 507 K/TUN/2015Tergugat harus terlebin dahulu memeriksa secara cermat tentangbidang tanah yang dimohonkan dan Alas hak atas tanah atau dasarkepemilikan hak atas tanah.
    Putusan Nomor 507 K/TUN/201510.huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara.
    Putusan Nomor 507 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 07-01-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2011
Tanggal 7 Januari 2014 — PT. HARANGGANJANG vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, dkk
139 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 119 PK/TUN/2011
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Tergugat dan Tergugat Il dengan menyatakan bahwa Sertifikat No. 618 danSIPPT PT.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 434K/TUN/2009, tanggal 3 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.
    Graha MetropolitanNuansa telah dipertimbangkan oleh putusan peninjuan kembali Mahkamah AgungR. dibawah No. 44 PK/TUN/2000 tanggal 9 September 2002 (vide P5) Jo Nomor112 K/TUN/1998 Jo tanggal 16 April 1999 Nomor 84/B/1997/PT.TUN.JKT tanggalHalaman 17 dari 46 halaman.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011(vide bukti Bukti P4) dan Surat Ka.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011bertentangan dengan Tata Cara Penerbitan Sertifikat sebagaimana diatur dalamketentuan, mengingat :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — LIM BUDIONO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, DK
92 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 415 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 415 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LIM BUDIONO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan D.IPanjaitan Nomor 8, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Benua Melayu Darat,Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Pekerjaan Swasta dalam hal inimemberi Kuasa kepada Sutadi, SH., dan Fatkhurrahman, SH. keduanyaKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
    Hamzah Nomor 8 A Kota Pontianak berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2013,Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat II Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat IIHalaman dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN
    Siron Hamid, serta diketahui olehKepala Desa Korek tertanggal 10 Desember 2011;Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan kepadaKepala Kantor Pertahanan Kubu Raya agar diterbitkan Hak Milik atasHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN/2014sebidang tanah dengan ukuran luas 18.766 m2 tersebut.
    Doktorandus Suronto;Bahwa diatas kedua bidang Tanah Hak Milik Tergugat II Intervensi tersebut diatasternyata tanggal 8 Mei 2012 Tergugat menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupaSertipikat Hak Milik Nomor 1901/Desa Korek, Tanggal 8 Mei 2012, Surat Ukur Nomor:Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN/201465/Korek/2012 tanggal 30 Januari 2012, Luas 18.766 M2, an. Penggugat, tumpangtindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 134/Desa Korek, gambar situasi Nomor :1093/1997.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN/2014