Ditemukan 6791 data
ROMLI MUKAYATSYAH, SH
Terdakwa:
JOKO SARJONO bin SUDARMAN GITODIHARJO
191 — 100
- Peraturan Kepala Desa No : 24 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Tahun Anggaran 2019;
- Buku data Tanah Milik desa /Tanah Kas Desa Desa Tanjungsari (A.5);
- Kwitansi Pembayaran Notaris an. THERESIA AKTI CAHYANINGSIH, SH.
Terbanding/Terdakwa : SYUKUR JAYA
201 — 29
Peraturan Kepala Desa Sarudu Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarudu Tahun Anggaran 2020 tanggal 15 Oktober 2020;
41. Keputusan Badan Permusyawatan Desa Sarudu Nomor 01 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 tanggal 30 Desember 2019;
42. Peraturan Desa Sarudu Nomor 07 Tahun 2019 Tentang RKP Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu Tahun Anggaran 2020;
43.
1.Sumar Herti, S.H.
2.Rahmawati,S.H.
3.ICHSAN AZWAR, S.H,.M.H
4.ALLAN PRATOMO, S.H
Terdakwa:
HERLINAH BINTI MADRI
79 — 58
Muratara Penjabaran Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2018;
- Print Out Surat Keputusan Direktur RSUD Rupit Kab. Muratara Nomor : 445/067/KPTS/RSUD.RPT/II/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Staf Pejabat Pelaksana Kegiatan Pada BLUD RSUD Rupit Kab. Muratara Tahun Anggaran 2018;
- Fotocopy legalisir Surat Provinsi Sumsel Peraturan Bupati Muratara Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada BLUD RSUD Rupit Kab.
352 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1648 K/Pid.Sus/2014429) Asli 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran2011, Buku 1 (BB I76/ BB II71);430) Asli 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran2011, Buku 2 (BB I77 / BB IlI72);431) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRDProvinsi Riau, Nomor. ......
RiauNomor : Kpts.1448/XII/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro KeuanganSEKDA Provinsi Riau HARDY (BB I465 / BB II269);818) 3 (tiga) lembar fotokopi Legalisir Keputusan Gubernur RiauNomor : Kpts.1449/XII/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro KeuanganSEKDA Provinsi Riau HARDY (BB I466 / BB II270);819) 3 (tiga) lembar fotokopi Legalisir Keputusan Gubernur RiauNomor : KPTS. 1207/IX/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro KeuanganSEKDA Provinsi Riau HARDY (BB I467 / BB II271);820) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Penjabaran
No.1648 K/Pid.Sus/2014Bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor : 34 Tahun 2002memberikan kewenangan kepada Gubernur, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 ayat (2) huruf c. yaitu :"Rencana pengelolaan hutan jangka pendek memuat rencanaoperasional secara detail yang merupakan penjabaran rencanapengelolaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun olehinstansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan disahkanoleh Gubernur" ;Bahwa Keputusan Pengesahan Bagan Kerja Usaha PemanfaatanHasil Hutan
240 — 56
Arah dan kebijaksanaan umum (AKUAPBD) inilah sebagai pengantar dan dijabarkan kedalam bentuk notakeuangan dalam APBD yang merupakan pedoman dan paying dalampenyusunan penjabaran APBD. Karenanya, pembahasan penjabaran APBDantara eksekutif dan legislatif, secara ideal tidak lagi membutuhkan waktuyang panjang dan berbelitbelit, pembahasan AKUAPBD lah yang akanmembutuhkan waktu yang panjang dan menyita perhatian ekskutif danlegislative, karena akan disorot oleh public.
254 — 43
bendahara Dishub Kab Gresikadalah :a) Menerimarestribusi parkir, restribusi pengujian kendaraanbermotor, restribusi terminal dan jasa kepelabuhanan (terimabukti transfer pemindah bukuan dari bidang laut dicocokandengan nota kredit dari Bank Jatim)b) Hasil restribusi disetorkan ke Kasda Kab Gresik.Hal. 22 Putusan Nomor : 247/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.c) Membuat laporan pertanggungjawaban fungsional kepadaBupati melalui Kantor DPPKAD.Diatur didalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 tahun 2010tentang penjabaran
John Freddy. S, SH
Terdakwa:
MAKMUR
129 — 68
- Foto copy 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna (untuk melaksanakan pengeluaran sebelum APBD tahun anggaran 2010 ditetapkan.
- Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0001/SPP/LS/1.20.01/I/11 tanggal 04 Januari 2011.
John Freddy. S, SH
Terdakwa:
RAJA AMIRULLAH Bin RAJA BAHARUDDIN.
157 — 106
- Foto copy 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna (untuk melaksanakan pengeluaran sebelum APBD tahun anggaran 2010 ditetapkan.
- Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0001/SPP/LS/1.20.01/I/11 tanggal 04 Januari 2011.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
KARIM KADIR
212 — 126
tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan;Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/belanja : Perda tentang APBD,Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIDHA HANAFI
222 — 561
tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan;Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/belanja : Perda tentang APBD,Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
433 — 387
Termasuk juga main judi adalah pertaruhantentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidakdiadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikianjuga segala permainan lainlainnya.Ahli sesuai keahliannya hanya akan menjelaskan hal yang berkaitandengan pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang undang RepublikIndonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undangundang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).Penjabaran Unsur Pasal berdasarkan fakta
283 — 198
Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya Kontrak Anak pada ProyekMultiyears Kabupaten Seluma ini adalah sebagai penjabaran dari itemitem pekerjaan. Bahwa kontrak anak pada Proyek Multivears Kabupaten Seluma untuktahun 20112012 berjumlah 7 (tujuh) kontrak anak. Bahwa Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma ada memberi instruksi atauperintah kepada Saksi sehubungan pelaksanaan Proyek Multiyears iniagar bekerja sesuai gambar dan rencana.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIZAL ALIAS AHMAD GONDRONG
184 — 125
tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan;Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/belanja : Perda tentang APBD,Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YUSRAN ALIAS IWAN
205 — 122
tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan;Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/belanja : Perda tentang APBD,Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
205 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penjabaran itu. harusdemikian rupa jelasnya, diuraikan secara terperinci dan sistematis, tidakdiuraikan secara ngambang dan deskriptif. (M. Yahya Harahap,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid Il, PustakaKartini, Jakarta, 1985, halaman 83);Bahwa kiranya kita sebagai "Penegak Hukum" baik Hakim, Jaksa, danPenasihat Hukum telah memahami tugas dan posisi kita masingmasingdalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana pernah diungkapkanoleh Prof.
1.ASMIN HAMJA,SH
2.ENRICO ABIANTO LUMBAN TOBING, SH
3.JOHANES RIKY FELUBUN
Terdakwa:
PIETER NICODEMUS LERRICK Alias PIETER
183 — 0
1 (satu) bundle Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 900-53 Tahun 2016 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kotalama Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Kotalama Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Fotocopy);
13. 1 (satu) bundle Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.24-24-Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Anggaran Belanja Pada Bidang
1.REINALDO SAMPE, SH.
2.HUBERTUS TANATE, SH
3.I DEWA MADE SARWA MANDALA, SH
4.WENY F. RELMASIRA, SH
5.APRIANDO SIMANJUNTAK, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU
113 — 80
Mengatur penyusunan program pengajaran satuan pelajaranpersiapan mengajar, penjabaran dan penyesuaian kurikulum: yang saksilaksanakan mendampingi dalam penyusunan program pengajaransatuan pelajaran persiapan mengajar kepada setiap guru mata pelajarandalam satu tahun pelajaran serta melakukan penjabaran danpenyusunan program kurikulum dari Kementerian dan Kebudayaan RImelalui kegiatan MGMP;4.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ABU SALEH TAFALAS,S.TP
234 — 112
tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan;Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/belanja : Perda tentang APBD,Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
SUGIYANTO, SH
Terdakwa:
Yeremias Onom
38 — 23
Daerah tanggal 04 Maret 2011 Rp.94.935.091.542,68,- (sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah enam puluh delapan sen);
- 1 (satu) bundelFotokopi Laporan Keadaan Kas Penerimaan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bulan November 2013 tanggal 30 November 2013;
- 1 (satu) bundelFotokopi Lampiran II : Perat uran Bupati Asmat Nomor Tahun 2013 Tanggal 7 September 2013 mengenai Penjabaran
1.SENOPATI, S.H., M.H.
2.MELDIANA SANTUNI YUNDRA, S.H.
3.RANDI AHYAD SARWANDI, SH
6.AKBAR PRAMADHANA, S.H.
7.AKBAR PRAMADHANA, S.H.
8.AFRINALDI, SH
9.M ANDRI GHAFARY, S.H.
Terdakwa:
HENDRA Bin RAUF MAJANG
281 — 107
Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Januari 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 682/KPTS/XII/2021 tentang Penunjukan dan Peningkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopy stempel basah Peraturan Bupati Lingga Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Penjabaran

