Ditemukan 8455 data
239 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, alat bukti tersebutsecara hukum tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak dapatdipertimbangkan seperti diatur dalam Pasal 1888 Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUH Perdata) serta didukung oleh Yurisprudensitetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974,tanggal 14 April 1976, dan oleh karenanya alat bukti tersebut harusditolak atau setidaktidaknya dikesampingkan.Bahwa selanjutnya, perbuatan Termohon Kasasi telah pulabertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata
Kelompok Tani KAMI KUTAI
Tergugat:
1.YESHINTA
2.TIOMASNI SILALAHI
51 — 24
pokoknyamenyatakan Surat bukti yang tidak dilekati materai dan tidak diajukan di dalampersidangan, adalah bukan alat bukti yang sah serta Pasal 1888 KUHPer yangpada pokoknya mengatur Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletakHalaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G/2021/PN Sgtpada akta aslinya, selama akta aslinya masih ada, maka akta asli tersebutwajib diperlihatkan dipersidangan dan fotocopy bukti surat tersebut harussesuai dengan akta asli tersebut* jo Yuriprudensi Nomor 701
Pembanding/Penggugat II : Amran Bin Amiruddin Diwakili Oleh : Ronny Sany
Terbanding/Tergugat I : H. Renreng Diwakili Oleh : H. Muslihin Rais, SH.,MH.
Terbanding/Tergugat IV : Awi
Terbanding/Tergugat II : Sultan Bin H. Renreng
Terbanding/Tergugat III : Aris
25 — 17
NO : 701 K/Sip/1974.
61 — 18
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.2) tersebut merupakan fotokopisah dari suatu akta autentik, tetapi tidak ada aslinya, maka bukti surat berupafotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan,sehingga tidak dapat diperimbangkan dan harus dikesampingkan (VidePutusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976);Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.3) tersebut merupakan fotokopisah dari suatu akta autentik,
49 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Walikota Samarinda ; P7yaitu Surat dari RT ; P9Q9yaitu SK Walikota Samarinda ; P10 yaitu Surat dari RT ; P15 yaitu Formulir Permohonan Untuk Mendapatkan IMB; P16 yaitu Salinan Resmi Putusan PTUN Samarinda ; P17 yaitu Surat Tanda Penerima Laporan ;yang merupakan bukti pokok dari para Pemohon Kasasi, ternyata buktitersebut tidak ada aslinya sehingga menurut Judex Facti tidak bisa dipakaisebagai dasar untuk mengajukan gugatan perkara in cassu (vide PutusanMahkamah Agung tanggal 14 April 1976 Nomor 701
Terbanding/Penggugat XXV : TOTON FATONI
Terbanding/Penggugat VIII : Dr. AZIZA AZIZ,MARS
Terbanding/Penggugat XXIII : KUSNADI
Terbanding/Penggugat VI : Dr. IDRIS HS, SpOG
Terbanding/Penggugat XXI : ULLY APRIANTI, SE
Terbanding/Penggugat IV : Dr. ACHMAD TARUNA, SpPD KGH
Terbanding/Penggugat XIX : Hj. PAULINA
Terbanding/Penggugat II : PRAMARIKANA HADI SASMITA,SKp
Terbanding/Penggugat XVII : Dr. TRI MURTI DJAMAL, SpB
Terbanding/Penggugat XV : J. AMAN SIHALOHO, SE
Terbanding/Penggugat XIII : Ir. MARWAN AKSA
Terbanding/Penggugat XXVIII : ENDAY WAHYUDI
Terbanding/Penggugat XI : SUBUR SANTOSO, SE
Terbanding/Penggugat XXVI : SUMARNO
Terbanding/Penggugat IX : NURSIAH
Terbanding/Penggugat XXIV : DESEM NOGROHO
Terbanding/Penggugat VII : MARYATI, S.Kep,Ns
Terbanding/Penggugat XXII : DAENDELS
Terbanding/Penggugat V : Ir.YOYO SUBAGIO
Terbanding/Penggugat XX : ARDJUNAINI
Terbanding/Penggugat III : Dra. HJ. HALYANA
Terbandi
119 — 108
tanggal 10 Mei 2004;Tanggal 20 Agustus 2004, proses pemisahan menjadi SertipikatHak MilikNomor : 2356/Lkp dengan luas 590 M2, sebagaimanadiuraikan dalam Surat Ukur no. 690/Lkp/2004 dan Sertipikat HakMilik Nomor : 2357/Lkp dengan luas 653 M2, diuraikan dalamSurat Ukur no. 694/Lkp/2003 tanggal 24 Agustus 2004;Tanggal 3 November 2004, proses pemisahan menjadi SertipikatHak Milik Nomor : 2362/Lkp dan Sertipikat Hak Milik Nomor :2364/Lkp dengan luas 1.000 M2, sebagaimana diuraikan dalamSurat Ukur Nomor : 701
34 — 2
63x2, 77xd,536x1, 036x1, 36x3, 609x1, 09x2, 63x2, 7265x1, 265x1, 65x1, 35x1,256x1, 56x1, 057x1, 57x1, SMS angkaangka tebakan judi KM dariUD tanggal 9 Januari 2017 dengan nomor angka tebakan sebagaiberikut 61x20, 57x20, 31x10, 59x10, 13x5, 68x5, SMS angkaangkatebakan judi KM darn Terdakwa tanggal 9 Januari 2017 dengan nomorangka tebakan KM sebagai berikut 6133. 3361. 183. 33. 61. 163 08x2.91. 19x5. 691. 619x3. 196. 169. 69x3. 96x5. 916. 961. 16. 61x3. 9170.9158. 158. 170 07. 85x3. 58. 70x5. 581. 701
33 — 13
MUJIYONO 7Dec13 701 300,000 316,000303. B. RENO 7Dec13 703 400,000 420,000304. INURHAYATI /4Jan14 713 100,000 52,000305 HERU llJan14 717 200,000 60,000306 YENI llJan14 718 300,000 120,000307 B. LIA Jan14 723 150,000 40,000308 KHOTIM 12Oct13 668 400,000 485,000309 = B. KHOY 19Oct13 675 150,000 140,000310 =P. FEK 8Feb14 736 300,000 264,000311 B. SITI 9Feb14 737 200,000 170,000312 B. RINI 10Feb14 740 200,000 170,000313 B.
107 — 38
Undangundang Nomor 1 Tahun 1974menentukan bahwa penjualan harta bersama harus ada persetujuan Suami istri.Dalam kaedah jurisprudensi lebin menegaskan lagi bahwa Tindakan terhadapharta bersama oleh suami atau istri harus mendapat persetujuan Suami istri.Perjanjinan lisan menjual tanah harta bersama yang dilakukan suami danbelum disetujui istri; maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukumPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 2691 PK/Pdt/1996, tanggal 18 September1998, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701
102 — 19
Surat Peringatan Il tertanggal 20 Agustus 2015, SuratPeringatan Ill tertanggal 21 September 2015 yang dibuktikan dengan bukti T5, T6,T7 dan T8;Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti T5, T6, T7 dan T8 tersebut setelah diperiksa Majelis Hakim dalam persidangan ternyatatidak disertai dengan aslinya atau tidak ada aslinya dan tidak didukung dengan alatbukti lainnya atau didukung oleh keterangan saksisaksi, maka berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.701
Man Two Three
Tergugat:
Bupati Ogan Komering Ulu Timur
167 — 69
Bukti T17Surat Asisten Pemerintahan dan KesejahteraanRakyat Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupatenkepada Camat Martapura dan lainlain, perihal HasilKeputusan Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades,Nomor 140/701/DPMD/2021 tertanggal 05 Juli 2021(sesuai dengan fotokopi);Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering UluTimur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata CaraPemilinan Kepala Desa (sesuai dengan Asli);Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering UluTimur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pendoman TataCara Pemilinan
Timur beserta Lampiran berupa pemberhentian denganhormat dari Jabatan Kepala Desa dan Lampiran II berupa Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa Hasil pemilihan Kepala Desa Serentak periode20212027 (vide bukti T10);17.Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021, Ketua Panitia Pemilihan TingkatKabupaten, Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat padaPemerintah Kabupetan Ogan komering Ulu Timur telah memberikan hasilKeputusan Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades, yang telah disampaikanmelalui surat Nomor 140/701
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 91 K/Pdt/2010bila dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek perkara adalah milikpara Pemohon Kasasi/para Penggugat dinyatakan tidak terbukti;Menimbang, berdasarkan faktafakta di atas di mana bukti P6 sampaidengan P9 hanya berupa fotocopy sehingga tidak dapat dinyatakansebagai bukti yang sah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 701 K/Sip/1974, secara materi pun tidakmembuktikan hak kepemilikan.
101 — 65
Putusan Mahkama Agung jgl. 14 April 1976 No. 701 K/Sip/1974,menyatakan bahwa Karena judex factie mendasarkankeputusannya atas suratsurat bukti yang terdiri dari fotokopi yangsecara tidak sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangterdapat diantaranya yang pentigpenting yang secara substansialmasih dipertengarkan oleh kedua belah pihak, judex factiesebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan buktibuktiyang tidak sahBahwa Pembanding memperoleh tanah dengan cara jual beli yangmana tanah tersebut
83 — 16
Menangguhkan pemeriksaan Surat Dakwaan Penuntut Umumdalam perkara ini sampai ada putusan perkaraNo.701/Pdt.G/2009/PA.Rbg mempunyai kekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde zaak);Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi)Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah pulamengemukakan tanggapannya yang dibacakan pada persidangantanggal 03 November 2009 yang pada pokoknya mengutarakanhal hal sebagai berikut1.
72 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari fotocopy yang tidak adaaslinya yaitu bukti P5 sama dengan bukti T3 (fotocopy Surat Jual Beli tanahtanggal 17 Juni 1946) dan bukti T2 terjemahan dari Bukti T1 (fotocopy SuratJual Beli tanah tahun 1918), bukti T19 (fotocopy SHM Nomor 1037), bukti T22(fotocopy Surat Jual Beli tanah tanggal 24 Nopember 1949, juga bukti T20(fotocopy SHM Nomor 1041), padahal secara substansi masih dipertengkarkanoleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, hal mana sesuai PutusanMahkamah Agung tanggal 1441976 Nomor 701
116 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
PertimbanganJudex Facti yang menilai sempurna bukti kode P2A, P3 dan P4 yangdiajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat bertentangan denganjurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana kami uraikan di bawah iniyaitu:e Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April1976 yang menyebutkan: Karena Judex Facti mendasarkanputusannya melulu atas suratsurat yang terdiri dari foto copy fotocopy yang diajukan oleh kedua belah pihak tanpa keterangan ataudengan jalan apapun secara sah, darimana ternyata
Vide putusan MahkamahAgung Nomor 701 K/Sip/1974, sehingga masalah ini sudahmerupakan Yurisprudensi Tetap dari Mahkamah Agung;e Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Sip/1996 tertanggal 17September 1998 yang menyebutkan: foto copy sesuatu suratdiserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdatauntuk digunakannya sebagai alat bukti surat ternyata foto copy surattersebut: tanpa disertai surat aslinyauntuk disesuaikan dengan surataslinya atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat
Terbanding/Jaksa Penuntut : RNALDY UMAR, SH
81 — 53
Nomor:701/PK.Pdt/1998 tanggal 03 Juni 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor: 2887 K/Pdt/1995 tanggal 14 Mei 1997 jo. Putusan Pengadilan TinggiBandung Nomor: 23/Pdt/1994/PT.Bdg tanggal 22 Desember 1994 jo. PutusanPengadilan Negeri Bandung Nomor: 16/Pdt.G/1993/PN.Bdg tanggal 20 Juli1993, yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap, pada pokoknya menghukumPemerintah Kota Bandung untuk menyerahkan persil tanah dan bangunanyang berdiri di atasnya (SMAN 22 Bandung), seluas + 8970 M?
75 — 18
mempunyainilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal285 RBg, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkaraini;Menimbang, bahwa bukti T6 berupa fotokopi dari fotokopi sertifikat hakmilik, yang ditujukan untuk memebuktikan Para Tergugat adalah pemilik dariobjek yang dijadaikan perkara;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat menunjukkan asilidari surat tersebut karena diagunkan di Bank, namun berdasarkanYurisprudensi MARI tanggal 01 April 1976 No. 701
dikonfirmasikan kepada pihak terkait, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat bukti T9 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan yangharus dikuatkan dengan bukti lainnya;Menimbang, banhwa bukti T10 berupa fotokopi dari fotokopi suratpermohonan keterangan kredit, yang ditujukan untuk membutikan objeksengketa diagunkan di Bank;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat menunjukkan asilidari surat tersebut karena diagunkan di Bank, namun berdasarkanYurisprudensi MARI tanggal 01 April 1976 No. 701
23 — 14
mengajukan bukti surat P21 dan P.2, yangtelah dibubuhi meterai secukupnya dan dicap pos/dinazzegelen, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020tentang Bea Meterai bukti tersebut telah telan memenuhi syarat formil untukdinilai sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa karena buktibukti Surat yang diajukan olehPemohon tersebut dapat dicocokan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal1888 KUHPerdata dan Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9Desember 1987 dan No. 701
61 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 3239 K/Pdt/2012diterima sebagai alat bukti yang sah ( Putusan Mahkamah Agung RINo. 2191 K/Pdt/2000, tanggal 14 Maret 2001 vide PutusanMahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 ) ;+ Keterangan saksi de auditu didalam persidangan perkaraperdata di Pengadilan, bukan merupakan alat bukti sah menuruthukum acara perdata ( Putusan Mahkamah Agung RI No. 547K/Sip/1971 tanggal 19 Januari 1972 ) Bahwa dalam hal ini jika Yudex Facti merasa ragu akan kebenaransangkalan Tergugat , Il, Ill dan IV / Para Pembandingsekarang