Ditemukan 1217832 data
Urut Berdasarkan
Putus : 29-05-2007 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3226K/PDT/2001 Tanggal 29 Mei 2007 — Glundung alias Wirjo; Komsatun; Kasmito; Suparti; Kasmidi; Pujiono; Moh. Iman; Sutami; Sumaroh; Karti; Maslikah; Munip
31 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Register : 12-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/TUN/2020 Tanggal 5 Mei 2020 — DIREKTUR IURAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN., II. KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XVI MONOKWARI VS CV. ALCO TIMBER IRIAN;
245 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
245 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR IURAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN., II. KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XVI MONOKWARI VS CV. ALCO TIMBER IRIAN;
DIREKTUR IURAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN,tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok Lt. VI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Benny SoedirmanFitriantono, S.Hut., jabatan Kepala Balai PengelolaanHutan Produksi (BPHP) Wilayah XV, Jayapura, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKS.3/IPHH/TU/HPL.4/2/2019, tanggal 25 Februari 2019:ll. KEPALA BALA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIWILAYAH XVI MANOKWARI, tempat kedudukan di JalanDrs.
Dalam Penundaan:1.Memerintahkan Tergugat menunda daya berlaku dan tindakanadministratif selanjutnya objek sengketa berupa Surat KeputusanDirektur luran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 tertanggal 31 Juli 2018, tentangPenetapan Piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) SebagaiTindak Lanjut Temuan BPKRI pada Laporan Keuangan KLHKTahun 2016 (Piutang Lama) Atas Nama CV Alco Timber Irian selamapemeriksaan perkara ini sedang berjalan, sampai perkara ini di putusdan mempunyai kekuatan
Menyatakan batal atau tidak sah suratsurat objek sengketa berupa:a.Surat Keputusan Direktur luran dan Peredran Hasil Hutan Nomor222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 tertanggal 31 Juli 2018 tentangPenetapan Piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagaiTindak Lanjut Temuan BPKRI pada Laporan Keuangan KLHKTahun 2016 (Piutang Lama) tertanggal 31 Juli 2018 atas namaCV Alco Timber Irian;Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVIManokwari Papua Barat Nomor S.367/VI/BPHP.XVI3/2018tertanggal 4 Oktober
Putusan Nomor 186 K/TUN/2020 Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, sedangkan objeksengketa II dan Ill merupakan tindak lanjut dari objek sengketa , makasecara mutatis mutandis juga harus dinyatakan batal:Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertinbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKTUR IURANDAN PEREDARAN HASIL HUTAN dan Pemohon Kasasi II: KEPALABALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XVIMANOKWARI;Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 186 K/TUN/20202. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh Dr.
Register : 07-04-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN Gpr Tanggal 28 April 2015 — Nova Firdausi Nur Rizwan bin Tomi Rizwan
38 — 1
38 — 1
Menyatakan NOVA FIRDAUSI NUR RIZWAN Bin TOMI RIZWANterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja Membeli hasil kayu hutan dari kawasan hutan Yangdiambil secara tidak sah sesuai dalam Surat Dakwaan kami ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVA FIRDAUSI NUR RIZWANBin TOMI RIZWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahundikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwatetap ditahan; 3.
hutan yang berasal dari kawasan hutan, khususnya darihutan produksi itu boleh diangkut setelah dibayar lunas PSDH (ProduksiSumber Daya Hutan) yaitu penerimaan bukan pajak yang dipungut darihasil pemanenan hutan negara; Bahwa dalam peredaran hasil hutan kayu harus dilakukanpenatausahaan hasil hutan sebagaimana diatur dalam :1.
Penmenhut Nomor : P.30/Menhutll/2012 untuk hasil hutan yangberasal dari tanah hak atau tanah rakyat; 2. Permenhut No.41/Menhut!l/2014untuk kayu yang berasal dari hutanalam;3.
diangkut setelah dibayarlunas PSDH (Produksi Sumber Daya Hutan) yaitu penerimaan bukanpajak yang dipungut dari hasil pemanenan hutan negara;e Bahwa dalam peredaran hasil hutan kayu harus dilakukanpenatausahaan hasil hutan sebagaimana diatur1.
Penmenhut Nomor : P.30/Menhutll/2012 untuk hasil hutan yangberasal dari tanah hak atau tanah rakyat; 2. Permenhut No.41/Menhut!I/2014 untuk kayu yang berasal dari hutanalam;3. Permenhut NomorP.42/Menhutll/ 2014 untuk hasil hutan kayu darihutan tanaman pada hutan Produksi; Bahwa hutan ada 2, yaitu Hutan Negara dan Hutan Rakyat dan fungsinyaada 3 yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi yangbisa GIPUMGUT NESIINYE, ~==~
Putus : 16-10-2006 — Upload : 02-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 875K/PID/2006 Tanggal 16 Oktober 2006 — H. ZAMRI DT. MARAJO NAN PANDAK
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 23-02-2007 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1440K/PID/2006 Tanggal 23 Februari 2007 — JAKSA/PENUNTUT UMUN PADA KEJAKSAAN NEGRI SANGATTA ; BARNABAS JEJER
320 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
320 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 Tahun 2000 345 — 198
- Tentang : Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
ost Ct he ueDEWAN SYARIAH NASIONAL MUINational Sharia Board Indonesian Council of UlamaSekretariat : Masjid Istiqial Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakaria Pusat 10710Telp.c021) 3450932 Fax. (021) 3440889FATWADEWAN SYARI AH NASIONALNO: 15/DSNMUI/IX/2000TentangPRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAMLEMBAGA KEUANGAN SYARIT'AHDewan Syariah Nasional setelahMenimbangMengingata.Desbahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalamsuatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsipBagi Untung
(Profit Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung daripendapatan setelah dikurangi modal (rasu almal) dan biayabiaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (NetRevenue Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung daripendapatan setelah dikurangi modal (rasu almal); dan masingmasing memiliki kelebihan dan kekurangan;bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakanuntuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga KeuanganSyari'ah (LKS);bahwa agar para pihak yang berkepentingan
memperolehkepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalamLKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlumenetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalamLKS untuk dijadikan pedoman.Firman Allah QS. alBaqarah 2: 282:ekg eee LT I gh wha IS) Va ha QTY2Hai orang yang beriman!
Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hariSabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.MEMUTUSKANFATWA TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHADALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AHKetentuan Umum1.Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (NetRevenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalampembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)nya.Dilihat dari segi kemaslahatan (alashlah), saat ini, pembagianhasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (NetRevenue
Sharing).Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harusdisepakati dalam akad.Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jikaterjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidaktercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Putus : 20-12-2004 — Upload : 09-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3272K/Pdt/2001 Tanggal 20 Desember 2004 — Raja Abubakar bin Mansyur; H. Abdullah bin H.A. Wahab; Sajum bin Kromosentono; Rustam bin Kadir; Parsono bin Karto Senjoyo; Jasmin bin Yusuf; Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional TK. I Propinsi Jambi cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional TK. II Jambi Kotamadya Jambi
20 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Register : 07-05-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 203/PID.B/2013/PN.SLMN Tanggal 4 Juli 2013 — PIDANA:
SIDIQ PURNOMO Bin MOHAMMAD TOHIRIN
71 — 32
71 — 32
Menyatakan Terdakwa SIDIQ PURNOMO Bin MUHAMMAD TOHIRIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang Melakukan, memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran merk sebagaimana pasal 90 .2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIDIQ PURNOMO Bin MUHAMMAD TOHIRIN membayar denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah ).3.
Memerintahkan agar barang bukti berupa : - 1 (satu) pounch cairan pencuci piring Sunlight jenis Turbo Jeruk Nipis ukuran 400 ml (asli), dikembalikan kepada saksi Arianto Hansje Simaela.- 2 (dua) pounch cairan pencuci piring Sunlight Turbo Jeruk Nipis ukuran 400 ml palsu/hasil pelanggaran Merek) dirampas untuk dimusnahkan.- 1 (satu) lembar Nota pembelian Minimarket Jl.
Menyatakan terdakwa SIDIQ PURNOMO Bin MUHAMAD TOHIRINterbukti bersalah melakukan tindak pidana YANG MELAKUKAN,MEMPERDAGANGKAN BARANG DAN/ATAU JASA YANGDIKETAHUI ATAU PATUT DIKETAHUI BAHWA BARANG DAN/ATAU JASA TERSEBUT MERUPAKAN HASIL PELANGGGARANMERK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 melanggar pasal 94 ayat (1)UU No 15 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIDIQ PURNOMO Bin MUHAMADTOHIRIN membayar denda sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah).3.Menjatuhkan pidana kurungan apabila denda tidak dibayar berupa (satu)bulan kurungan .3 .Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) pouch cairan pencuci piring Sunlight jenis Turbo JerukNipis ukuran 400 ml (asli)e 2 (dua) pouch cairan pencuci piring Sunlight jenis Turbo JerukNipis ukuran 400 ml (palsu/hasil pelanggaran Merek).e 1 (satu) lembar Nota pembelian Minimarket Jl
Tata bumi No. 4 A RT.001RW. 001 Banyuraden Gamping Sleman atau setidaktidaknyaditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sleman, telah melakukan, yang suruhmelakukan atau turut melakukan perbuatan,memperdagangkan barang dan / atau jasa yang diketahuiatau patut diketahui bahwa barang dan / atau jasa tersebutmerupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalamPasal 90 (dengan sengaja dan tanpa hak menggunakanmerek yang sama pada keseluruhannya dengan merekterdaftar milik
Bahwa Toko Mega Bumi pengelolaannya diserahkan kepada terdakwa dansaksi tidak mengetahui hasil atau keuntungan dari Toko Mega Bumi tersebut. Bahwa menurut saksi keuntungan dari Toko Mega Bumi tidak saksi ambiltetapi digunakan untuk membeli barang kembali (kulakan). Bahwa saksi membuka Toko Mega Bumi pada tahun 1998 dan pengelolannyasaksi serahkan sepenuhnya kepada terdakwa demikian pula untuk masalahgaji karyawan juga mengambil dari hasil Toko Mega Bumi.
Menyatakan Terdakwa SIDIQ PURNOMO Bin MUHAMMAD TOHIRINterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakoepidana Yang Melakukan, memperdagangkan barang dan/atau jasa yangdiketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaranmerk sebagaimana pasal 90 .2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIDIQ PURNOMO BinMUHAMMAD TOHIRIN membayar denda sebesar Rp.3.000.000, (tiga jutarupiah ).3.
Putus : 26-06-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 109/Pid.Sus./2014/PN.TG. Tanggal 26 Juni 2014 — RONGGUR PASARIBU Bin MUHTAR PASARIBU
383 — 10
383 — 10
Menyatakan Terdakwa RONGGUR PASARIBU Bin MUHTAR PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN; 2.
semua kayu hasil hutan harus dilengkapidengan surat keterangan sahnya hasil hutan, karena dalam hal ini bahan baku berupakayu olahan tersebut harus berasal dari perijinan yang sah, sehingga terhadap seluruhkayu olahan yang akan diangkut dari suatu tempat ketempat yang lain harus selaludisertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FAKO;Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh Saksi JOSUA PANJAITAN anak dariSALAMAT PANJAITAN untuk mengangkut dan Terdakwa selaku pemilik adalahFaktur Angkutan
, setelah memiliki perizinan yang syah kemudiandiberikan petunjuk teknis untuk mengolah hasil hutan tersebut dan petunjukpengolahan hasil hutan yang didasari oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :Putusan Nomor : 109/Pid.Sus./2014/PN.TG.P.55/MenhutII/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari HutanNegara sebagaimana telah diubah dengan Nomor : P.63/MenhutII/2006 tentangPerubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MenhutII/2006 tentangPenatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari
, bahwa dalam penjelasan Pasal 16 UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkanbahwa yang termasuk pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai darimemuat hasil hutan memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkutyang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, ataumengeluarkan hasil hutan dari alat angkut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap
kayu hasil hutan wajib memilikidokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan; Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli M.
Kehutanan dan perkebunan, setelah memiliki perizinan yangsyah kemudian diberikan petunjuk teknis untuk mengolah hasil hutan tersebut dan petunjukpengolahan hasil hutan yang didasari oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MenhutII/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telahdiubah dengan Nomor : P.63/MenhutII/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri KehutananNomor : P.55/MenhutII/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Menimbang
Putus : 29-03-2007 — Upload : 14-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1663K/PDT/2002 Tanggal 29 Maret 2007 — Machmud Akarim Yahya; Ny. Karyodimulyo (Wakiyem); Ny. Kartodinarjo (Rasijem)
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 02-11-2006 — Upload : 03-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 813K/PID/2006 Tanggal 2 Nopember 2006 — Drs. Lukas Kwandow bin Harling; Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bantaeng
367 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
367 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 11-12-2008 — Upload : 09-09-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2002K/PID.SUS/2008 Tanggal 11 Desember 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA BULIAN vs. JUJUN bin ADIT
347 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
347 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam ,jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darasampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liangsenggama (Penetrasi) ;Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002tentang, Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.DANKEDUA:Bahwaia Terdakwa Sulaeman, pada
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaputdara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melaluiliang senggama (Penetrasi) ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam pidanadalam pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDonggala tanggal 6 Januari 2009
N.G.Feryantini, dokter yang memeriksa saksi koroan KORBAN pada PuskesmasSabang tanggal 10 Nopember 2007; dimana dan hasil visum tersebutmenunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar yang dilakukan melalui liang sengamaoleh benda tumpul melalui penerasi ;Bahwa terhadap alat bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor122N/X1/2007, yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga terbuktinyaperbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam putusan Judex
Bahwa dalam persidangan Judex Facti telah terungkap bahwaSaksi Korban KORBAN juga ternyata sudah melakukan HUBUNGANBADAN layaknya suami isteri sebelum dilakukan Visum, denganSaksi MUHAMAD NUR (diakui dalam persidangan/disumpah)sehingga Tidaklah Dapat Hasil Visum yang menyatakan terdapatRobekan lama pada kemaluan Saksi Korban KORBAN, dituduhkankepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena sudah jelasjelas SaksiKorban KORBAN dan Saksi MUHAMAD NUR mengakui telah jugaberhubungan badan sebelum dilakukan visum
Bahwaadapun keberatan Pemohon Kasasi dengan diambilnya keteranganpada saat di BAP ditingkat penyidik adalah hal yang keliru dimanaSaksi INTAN sudah memberikan keterangan dimuka persidangansehingga Keterangan Saksi yang dimuka persidangan (disumpah)seharusnya itulah yang diambil sebagai pertimbangan putusan sebabhasil dari proses verbal yang dilakukan penyidik baik terhadapTersangka maupun Saksi menurut hukum tidak mempunyai kekuatansempurna bagi Hakim untuk menyatakan seorang Terdakwa terbuktbersalah, hasil
Putus : 21-04-2006 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3649K/PDT/2001 Tanggal 21 April 2006 — Ariya Goenawan, SH. (Kuasa); Subeki; Djaetun; Slamet Prayitno; Ny. Warimah; Ny. Kusni, Muji, Sutamah binti Kamah; Ny. Kasminah; Ny. Sarti; Rali; Sukaimi; Warsono; Manijan; Ny. Ngamini; Ny. R. Satarijah; Usup Maridin (Usup bin Sawen); Retno Handayani; Joko Sunarto; Pemerintah RI, cq. Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah; Happy Soegiarto; Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal; PT Pataka Karya Sentosa
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Register : 10-03-2016 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Gpr Tanggal 5 April 2016 — TUMIRAN bin NOTO SUJUD
82 — 52
82 — 52
Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan Ahli danTerdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :Menyatakan terdakwa TUMIRAN bin NOTO SUJUD terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamenerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan danatau memiliki hasil
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa TUMIRAN Bin NOTO SUJUD pada hari Senintanggal 28 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Dusun Putuk DesaBanaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKabupaten Kediri, yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual,menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil
Halaman 15 dari halaman 3116hutan lingkup Dinas Kehutanan danperkebunan Kabupaten Kediri ;Bahwa tugas dan tanggungjawabAhli selaku Kepala seksi Penatausahaan hasil hutan KabupatenKediri antara lain : melakukanpembinaan, pelayanan danpengawasan dibidang peredaranhasil hutan dan melakukanpemeriksaan kayu, pembinaanindustri hasil hutan dan penerbithasil angkutan hutan;Bahwa hutan produksi tanamanmayoritas adalah jati;Bahwa berdasarkan PermenhutNomor:P.21/MenhutIl/2015, pasal 2ayat (2) penebangan pohon
Dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar,menerima titipan dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal darikawasan hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Haakim akanmempertimbangkan sebagai berikut;Ad.1.
Menyatakan terdakwa TUMIRAN bin NOTO SUJUD terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja menerima dan membeli hasil hutan berupakayu jati yang diketahui berasal dari pembalakan liar ;.
Putus : 31-01-2007 — Upload : 04-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1839K/PDT/2002 Tanggal 31 Januari 2007 —
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
alasan ke 1: bahwa Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum acara,karena hakim berwenang meletakkan conservatoir beslag terhadap baranglain milik Tergugat (debitur) bilamana dipandang bahwa barang jaminankredit tidak mencukupi.Pasal 1131 BW menyatakan bahwa semua barang bergerak dan tidakbergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadijaminan untuk perikatan perorangan debitur ;mengenai alasan ke 2 :bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena mengenaipenilaian hasil
Putus : 18-07-2006 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1729K/PDT/2002 Tanggal 18 Juli 2006 — Jos TB. Martadikusumah; Haryoto
149 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang seharusnya setiap hasil tagihan uangnya diserahkan kepadaPenggugat berikut jasa/feenya, akan tetapi hal ini sering terjadi justru uanguntuk pengiriman barang berikutnya dipakai lagi oleh Tergugat, yangakhirnya uang Penggugat numpuk pada Tergugat ;2.
Krakatau Steel (BUMN) ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasanalasan ke 1 s/d ke 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaanHal. 6 dari 8 hal. Put.
Putus : 18-10-2006 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1797K/PID/2006 Tanggal 18 Oktober 2006 — Ir. Agus
89 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengadilan a quo, menyatakan bahwa unsurmenggelapkan uang tidak terbukti dilakukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa, akan tetapi mengapa Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan melanggar hukum dan dijatuhihukuman ;Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai keberatankeberatan ad.1, 2, 3 dan 4bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena judex facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pulakeberatan tersebut mengenai penilaian hasil
Putus : 28-08-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1550K/PIDSUS/2009 Tanggal 28 Agustus 2009 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG ; EXAN bin HUSNI
325 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
325 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketapang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan, menyuruh melakukan,turut serta melakukan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,menerima titjpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patutdiduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secaratidak sah, yang dilakukan dengan cara :Hal.2 dari 9 hal. Put.
untuk diolah menjadi berbagaiukuran ; Bahwa, sejak bulan Juli 2008, Terdakwa telah menerima kayusebanyak 4 kali dan Terdakwa akan dibayar setelah 1 bulanmenerima kayu, sedang diketahui oleh Terdakwa bahwa kayukayutersebut berasal dari tebangan masyarakat sekitar secara tidak sah ; Pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008, sekitar pukul 17.00 Wib,Kepolisian Resor Ketapang melakukan pemeriksaan terhadap kayukayu tersebut dan diketahui bahwa kayukayu tersebut tidak disertaidengan surat keterangan sahnya hasil
hutan ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun1999 tentang Kehutanan jo Pasal 56 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKetapang tanggal 15 Januari 2009 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa EXAN bin HUSNI terbukti dan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja membantu melakukanmenerima hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal darikawasan
Menyatakan Terdakwa EXAN bin HUSNI tersebut di atas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana TURUT SERTA MENERIMA HASIL HUTAN YANGDIKETAHUI BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBILATAU DIPUNGUT SECARA TIDAK SAH ;2.
Menyatakan Terdakwa EXAN bin HUSNI tersebut di atas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Turut serta menerima hasil hutan yang diketahui berasaldari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;2.
Putus : 26-09-2008 — Upload : 06-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1674K/PIDSUS/2008 Tanggal 26 September 2008 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian ; SAHRONI bin EDI SISWANTO ; ABDUL SANI bin SAMSURI;
357 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
357 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat, yaitu meminta uang cuti tahunantersebut, sebenarnya toleransi dari perusahaan untuk memberikantunjangan Hari Raya ldul Fitri sesuai dengan kemampuan keuanganperusahaan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Mengenai keberatan ke. 1 s/d 6:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factiedalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salahmenerapkan hukum, lagi pula alasanalasan kasasi ini pada hakekatnyamengenai penilaian hasil
Putus : 12-09-2005 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1739K/PDT/2003 Tanggal 12 September 2005 — PT Asuransi Sun Life Indonesia (d/h PT Asuransi Modern Sun Life) cq. PT Asuransi Sun Life Indonesia, Cabang Medan vs. NG Lam Ein; Suryani Djoko; Susity Djoko; Suminah Djoko; Susylia Djoko; Legiman Djoko; Bambang Djoko; Sugiarti Djoko; Suruni Djoko; Sumiati Djoko; Susanny Djoko
108 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian