Ditemukan 150467 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tenaga kerja Perlindungan tenaga kerja Pengawasan tenaga kerja Upah Hak tenaga kerja Ketenagakerjaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 17-10-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 P/HUM/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK, MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) DKI JAKARTA VS MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK, MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) DKI JAKARTA VS MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;
    Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan:Selanjutnya memberi kuasa kepada :1 Ruslan Irianto Simbolon, SE,MM, Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja KementerianKetenagakerjaan ;2 Budiman, SH., Kepala Biro Hukum, Biro Hukum KementerianKetenagakerjaan;3 Iskandar Maula, SH., MM., Sekretaris Direktorat Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, KementerianKetenagakerjaan
    Kep.53/ORG/DPP FSP.LEM/SPSI/III/2014 tertanggal 24 Maret 2014(Bukti P13)Fotokopi Undangundang No. 21 Tahun 2000(Bukti P14)Fotokopi Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PemerintahProvinsi DKI Jakarta No. 4317/1.838 tertanggal 3 Juli 2014. (Bukti P15)Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP LEM SPSI (BuktiP16)Fotokopi Surat Departemen Tenaga Kerja RI Kantor Departemen Tenaga KerjaKotamadya Jakarta Timur No.
    /MEN/1999 tentang Upah Minimumsebagaimana telah diubah dengan KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor KEP.226/MEN/2000 tentangPerubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8,Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 PeraturanMenteri Tenaga Kerja Nomor PER.O1/MEN/1999 tentang Upah Minimum.Bahwa pasal demi pasal dalam PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimummerupakan satu kesatuan yang harus dibacadan dipahami secara utuh.
    Hal inisebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 21-03-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 23/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
1.MALIKURRAHMAN
2.UNANG SILATANG
Tergugat:
1.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
2.BUPATI SUMBAWA BARAT
32 — 4
  • Penggugat:
    1.MALIKURRAHMAN
    2.UNANG SILATANG
    Tergugat:
    1.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
    2.BUPATI SUMBAWA BARAT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-05-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 6 Mei 2014 — KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) “SAMUDRA” PELABUHAN PANTOLOAN, beralamat di Jalan Pengalemba Nomor telepon 491718 (Kompleks Pelabuhan); VS ISNA MAHDJAN
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SAMUDRA PELABUHAN PANTOLOAN, 2. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) PT. MERATUS, 3. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) PELINDO, 4. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) ALKEN 5. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) MITRA USAHA JAYA, 6. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) JAYA KUSUMA, 7. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) BILL, 8. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) BGR dan 9.
    KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SAMUDRA PELABUHAN PANTOLOAN, beralamat di Jalan Pengalemba Nomor telepon 491718 (Kompleks Pelabuhan); VS ISNA MAHDJAN
    PUTUSANNomor 175 K/Pdt.SusPHI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM)SAMUDRA PELABUHAN PANTOLOAN, beralamat diJalan Pengalemba Nomor telepon 491718 (KompleksPelabuhan);PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)PT.
    PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)BILL, beralamat Jalan Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu;PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)BGR, beralamat di Jalan Suharso, Kota Palu;PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)PELNL beralamat di Jalan Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu;Hal. 1 dari 11 hal.Putusan Nomor 175 K/Pdt.SusPHI/2014.Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II,Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VHI danTergugat IX;melawanISNA MAHDJAN, Pekerjaan Karyawan Koperasi Tenaga
    oleh Tergugat I seyogianya mengacu danberpedoman pada Pasal 151 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Tergugat I telah tidak memperlakukan dengan benar ketentuan Pasal 151ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Tergugat I dengan sengaja tidak memperlakukan ketentuan lainnyadalam Undangundang a quo (Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga
    PN.PL, paratanggal 12 Pebruari 2014;Hal. 5 dari 11 hal.Putusan Nomor 175 K/Pdt.SusPHI/2014.2 Bahwa pertimbangan Judex Juris yang menyatakan Tergugat II, Il, IV, V, VI,VII, VII dan IX tidak memberikan pekerjaan langsung adalah tidak benar dantidak berdasar hukum;3 Bahwa faktanya dari keterangan saksisaksi yang diperiksa dalam persidanganadalah Tergugat I sebagai wadah pengelola koperasi Tenaga Kerja BongkarMuat (TKBM) yang seluruh anggotanya dipekerjakan oleh Tergugat II, III, IV,V, VI, VII, VIII
    Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1.KOPERASI TENAGA
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 16-09-2019 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 27-09-2024
Putusan PN SERANG Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Srg
Tanggal 17 Februari 2020 — SURYA MANDIRI BERSAUDARA
3.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KOTA TANGERANG
26 — 18
  • SURYA MANDIRI BERSAUDARA
    3.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 14-01-2022 — Putus : 06-06-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 5/G/2022/PTUN.PBR
Tanggal 6 Juni 2022 — Penggugat:
1.Darman Hulu
2.Kasimin
3.Kasirina Laia
4.Arata Jasa Hulu
Tergugat:
Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau
133 — 73
    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau Nomor: 560/Disnakertrans-HK/4043 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penegasan;
    3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau Nomor: 560/Disnakertrans-HK/4043 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penegasan;
    4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan
    Penggugat:
    1.Darman Hulu
    2.Kasimin
    3.Kasirina Laia
    4.Arata Jasa Hulu
    Tergugat:
    Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 27-03-2024 — Putus : 06-08-2024 — Upload : 22-08-2024
Putusan PN BEKASI Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Bks
Tanggal 6 Agustus 2024 — Asep Gunawan,M.Si, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
2.Riano Brahmantias Erizal,S.Sos selaku Mediator Hubungan Industrial Jabatan Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
3.PT. Bhineka Tatamulya Industri
31 — 22
  • Asep Gunawan,M.Si, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
    2.Riano Brahmantias Erizal,S.Sos selaku Mediator Hubungan Industrial Jabatan Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
    3.PT. Bhineka Tatamulya Industri
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 06-06-2023 — Putus : 26-06-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan PN PONTIANAK Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ptk
Tanggal 26 Juni 2023 — Pemohon:
1.Surya Pratama Wijaya
2.Edy Gunawan
Termohon:
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PPNS KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
24 — 10
  • Pemohon:
    1.Surya Pratama Wijaya
    2.Edy Gunawan
    Termohon:
    PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PPNS KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 10-03-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 10-05-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 62/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 21 April 2022 — Pembanding/Penggugat I : BAROKAH Diwakili Oleh : IYUS RUSLAN, SH
Pembanding/Penggugat II : DIAN AGUSTINA Diwakili Oleh : IYUS RUSLAN, SH
Terbanding/Tergugat : Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
103 — 36
  • Pembanding/Penggugat I : BAROKAH Diwakili Oleh : IYUS RUSLAN, SH
    Pembanding/Penggugat II : DIAN AGUSTINA Diwakili Oleh : IYUS RUSLAN, SH
    Terbanding/Tergugat : Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata
Register : 16-11-2021 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN TENGGARONG Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Trg
Tanggal 2 Juni 2022 — Penggugat:
I DEWA PUTU JATI
Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DANA TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Turut Tergugat:
DINAS TRANMIGERASI DAN TENAGA KERJA
9 — 6
  • Penggugat:
    I DEWA PUTU JATI
    Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DANA TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
    Turut Tergugat:
    DINAS TRANMIGERASI DAN TENAGA KERJA
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 14-08-2023 — Putus : 21-11-2023 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr
Tanggal 21 Nopember 2023 — Penggugat:
YUFRIZAL
Tergugat:
Kepala Kantor Pos Pekanbaru sekarang bernama EGM KCU Kantor Pos Pekanbaru
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
69 — 131
  • Penggugat:
    YUFRIZAL
    Tergugat:
    Kepala Kantor Pos Pekanbaru sekarang bernama EGM KCU Kantor Pos Pekanbaru
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 24-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 235 / B / 2017 / PT.TUN.JKT;
Tanggal 6 Nopember 2017 — KOPERASI KARYAWAN KARYA BAHARI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) PELABUHAN KENDARI; MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA RI; KOPERASI TUNAS BANGSA MANDIRI (KTBM);
160 — 61
  • KOPERASI KARYAWAN KARYA BAHARI TENAGA KERJABONGKAR MUAT (TKBM) PELABUHAN KENDARI; MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHREPUBLIK INDONESIA RI; KOPERASI TUNAS BANGSA MANDIRI (KTBM);
    PUTUSANNomor : 235 / B/ 2017 / PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : KOPERAS KARYAWAN KARYA BAHARI TENAGA RJABONGKAR MUAT (TKBM) PELABUHAN K I, BadanHukum Indonesia, dalam hal ini diwakili a Ode Alimin,Kewaganegaraan Indonesia, pe n Ketua KoperasiKaryawan Karya Bahari Tena ja Bongkar
    Menimbang, bahwa UndangUndang menentukan sesBadan Hukum Perdata dapat menggugat Keputusan Tata 1a Negaradengan syarat harus mempunyai kepentingan ya gikan akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara pasal 53 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara) ; = Sea H ESEBahwa dalam kasus a quo terbuktiPenggugat / Pembanding tidakmempunyai kepentingan yang dir 1 dengan dikeluarkannya obyeksengketa oleh Tergugat / Te ding, karena wilayah kerja koperasiPenggugat / Pembanding (i perasi Karyawan Karya Bahari Tenaga
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 02-03-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 21/PDT/2020/PT TJK
Tanggal 26 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : PANDOYO
Terbanding/Tergugat I : PT Sumber Indah Perkasa
Terbanding/Tergugat II : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terbanding/Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
Terbanding/Tergugat IV : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Terbanding/Tergugat V : SUMADI
52 — 36
  • Pembanding/Penggugat : PANDOYO
    Terbanding/Tergugat I : PT Sumber Indah Perkasa
    Terbanding/Tergugat II : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    Terbanding/Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
    Terbanding/Tergugat IV : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang
    Terbanding/Tergugat V : SUMADI
    Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Cq. DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara, Cg. Dinas Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor: 21/Pdt./ 2020 / PT TJKTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang, beralamat diJI. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab.Tulang Bawang, dalam hal ini diwakili oleh Sumantri, SE. MM., Dkk.
    Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :KEP.72/MEN/1986 tanggal 13 Nopember 1986.12) Bahwa selanjutnya dikarenakan Proyek Transmigrasi Satuan KawasanPengembangan (SKP) F Satuan Pemukiman (SP). 3 Unit DesaWiratama masih memiliki tanah Restan (R) seluas + 129 Ha dari luastanah areal yang dicadangkan 1.591 Ha, merupakan sisa pembagiantanah jatah warga Transmigrasi sejumlan 667 KK.
    Sumber Indah Perkasasebagai Tergugat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTulang Bawang sebagai Turut Tergugat I, Kementerian Agraria dan TataRuang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang sebagaiTurut Tergugat Il, Bupati Kepala Daaerah Kabupaten Tulang Bawangsebagai Turut Tergugat Ill dan Sumadi Eks Kepala Kampung Wiratamasebagai Turut Tergugat IV.Sedangkan pada posita gugatannya Penggugat (secara keliru)menyatakan Tergugat, dan Para Turut Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan
    Kerja dan Transmigrasi Provinsi CqDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara Cq DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang, Penggugat telahmemposisikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulang Bawang secarahirakhi bertanggung jawab kepada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Lampung, sedangkan menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintah Daerah didalam pasal 209 ayat 2 d menyebutkan bahwaDinas adalah perangkat daerah dan berdasarkan pasal
    218 ayat 2 dan ayat 3menegaskan Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerahmelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kKewenangan daerah danKepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada KepalaDaerah melalui Sekretaris Daerah, dengan demikian Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Tulang Bawang bertanggung jawab penuh kepada Kepala DaerahKabupaten Tulang Bawang, bukan kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Lampung;Menimbang, bahwa pasal 65 ayat e UndangUndang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Oktober 2021 — GUNUNG MAS GUDANG TRIPLEK
Turut Tergugat:
KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
81 — 37
  • GUNUNG MAS GUDANG TRIPLEK
    Turut Tergugat:
    KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-07-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 24-08-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 292/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 16 Agustus 2023 — Penggugat:
Yayasan Abdi Karya diwakili oleh Hakim Agung Sungkunan Sitorus, BSME
Tergugat:
Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat
415 — 253
  • Penggugat:
    Yayasan Abdi Karya diwakili oleh Hakim Agung Sungkunan Sitorus, BSME
    Tergugat:
    Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Tanah
Register : 19-01-2012 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Smda
Tanggal 14 Januari 2013 — - NURDIN AFGANI - SRI WIDAYANI - SRI HARYATI - SRI LUMPUK - SUBROTO - WARSIATI - NGADILAN melawan - BAKRAN - BARKANI - KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROP KALTIM - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
62 — 11
  • - NURDIN AFGANI- SRI WIDAYANI- SRI HARYATI- SRI LUMPUK- SUBROTO- WARSIATI- NGADILANmelawan- BAKRAN- BARKANI- KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROP KALTIM- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
    alamat diJalan Kebahagiaan RT 38 No 15 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Pebruari2012 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LI ;3.KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSIKALIMANTAN TIMUR, alamat di jalan Kemakmuran No. 2 Samarinda diwakili olehKuasanya Burhanuddin disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;4.
    Propinsi sekarang Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur (Turut Tergugat I), melaluiic Sub.Dit Agraria Kota Samarinda sekarang Kantor Pertanahan Kota Samarinda (TurutTergugat II) ;Bahwa sedang Penggugat III mendapatkan tanahtersebut dengan cara membeli dari seorangwarga transmigrasi yang bernama DULIA, sedangkan DULA sendiri mendapatkan tanahtersebut pada tahun 1971 sebagai pemberian dari Pemerintah dalam hal Kanwil Diyjend.Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur sekarang Dinas Tenaga
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata
Register : 14-12-2012 — Putus : 22-04-2013 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 88/PDT.G/2012/PN.KTG
Tanggal 22 April 2013 — Penggugat:
DADE MANOPPO, DKK
Tergugat:
PEMERINTAH RI, Cq MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI, Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULUT, Cq BUPATI KDH BOL-MONG
127 — 163
  • Penggugat:
    DADE MANOPPO, DKK
    Tergugat:
    PEMERINTAH RI, Cq MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI, Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULUT, Cq BUPATI KDH BOL-MONG
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 28-03-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 23-07-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plg
Tanggal 23 Juli 2024 — Penggugat:
Agus Heriyansyah
Tergugat:
1.PT Indo Dahe Kontruksi
2.Alina Aswan
3.Huang He
Turut Tergugat:
PT Zhejiang Tenaga Pembangunan Indonesia
40 — 34
  • Penggugat:
    Agus Heriyansyah
    Tergugat:
    1.PT Indo Dahe Kontruksi
    2.Alina Aswan
    3.Huang He
    Turut Tergugat:
    PT Zhejiang Tenaga Pembangunan Indonesia
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus
Register : 13-06-2024 — Putus : 09-07-2024 — Upload : 09-07-2024
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk
Tanggal 9 Juli 2024 — Penggugat:
Kartiko Wishnu Handoko
Tergugat:
1.Hartono Sundoro Hosea
2.Jekson Manalu
3.Yuanita Purbasari
Turut Tergugat:
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman
65 — 39
  • Penggugat:
    Kartiko Wishnu Handoko
    Tergugat:
    1.Hartono Sundoro Hosea
    2.Jekson Manalu
    3.Yuanita Purbasari
    Turut Tergugat:
    Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman
Pengadilan PN MANDAILING NATAL Perdata Tanah
Register : 23-04-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Mdl
Tanggal 12 Nopember 2014 — KEPALA SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KERTENAGAKERJAAN DINAS PENDUDUKAN CATAAN SIPIL,SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, 5. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL,SOSIAL TENAGA KERJA TRASMIGRASI,
115 — 59
  • KEPALA SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KERTENAGAKERJAAN DINAS PENDUDUKAN CATAAN SIPIL,SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, 5. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL,SOSIAL TENAGA KERJA TRASMIGRASI,
    MandailingNatalSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III4 KEPALA SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL PENGAWASAN DANPERLINDUNGAN KERTENAGAKERJAAN DINAS PENDUDUKANCATAAN SIPIL,SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,berkedudukan di Kantor Bupati Lama Dalan Lidang Jl.Willem Iskandar,Panyabungan Kabupaten Mandaling NatalYang selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT IV5 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL,SOSIAL TENAGAKERJA TRASMIGRASI, berkedudukan di Komplek Pekantoran Bupati LamaDalan Lidang Panyabungan Kabupaten
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 16-11-2023 — Putus : 24-01-2024 — Upload : 24-01-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Plg
Tanggal 24 Januari 2024 — Penggugat:
Agus Heriyansyah
Tergugat:
1.PT Zhejiang Tenaga Pembangunan Indonesia
2.PT Indo Dahe Kontuksi
3.Alina Aswan
4.Huang He
36 — 26
  • Penggugat:
    Agus Heriyansyah
    Tergugat:
    1.PT Zhejiang Tenaga Pembangunan Indonesia
    2.PT Indo Dahe Kontuksi
    3.Alina Aswan
    4.Huang He