Halaman 5mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon sering pergi dijemput orang

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak harmonislagi, maka

Keterangan Terdakwa LABOLONG bin AMBO DALLE, menerangkanbahwa Terdakwa memiliki lahan tersebut karena milik orang tua nya danyang mendasari kepemilikan lahan tersebut adalah Surat pemberitahuanpajak terutang (SPPT) dan menurut Terdakwa sendiri bahwa dirinyapernah mendapat ganti rugi dari PT.

UndangUndang No. 12 Tahuni985 yang menegaskan dan mengaturbahwa : Pajak Bumi/Surat Petuk Pajak Bumi bukan merupakan suatu buktimutlak hanya tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah tersebut;Dari yurisprudensi tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan paraTerdakwa yang menerangkan bahwa yang mendasari kepemilikan lahantersebut adalah Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), menurut Jaksa/Penuntut Umum, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tersebutbukanlah merupakan alas hak karena

saksiuntuk keluar rumah ;Bahwa mendengar panggilan terdakwa tersebut, saksi keluar dari dalamrumah untuk menemui terdakwa, pada saat tersebut terdakwa langsungmenarik kerah baju saksi menggunakan tangan kanan lalu memukulsaksi menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu)kali mengenai pelipis kanan saksi ;Bahwa kemudian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dileraikanoleh Abdul Syukur, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

Mau Bereyang pada kesimpulannya ditemukan bengkak pada pelipis kanandengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan; Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei2016sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di Kelurahan Bardao KecamatanAtambua Barat Kabupaten Belu ; Bahwa masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebut

Posita (Fundamentum Petendi) Gugatan Penggugat tidak memenuhiazas jelas dan tegas sangat kabur, tidak menjelaskan dasar hukum(Rechtsgrond) yang jelas mendasari Gugatan.

Tidak menjelaskanHubungan dan Hak menyangkut Kejadian yang mendasari gugatan,gugatan Penggugat Campur aduk dimana dalam Posita disatu sisimempermasalahkan adanya suatu proses dalam Kesepakatan Jual Beliantara Penggugat dan fTergugat yang menimbulkan kelalaian(Wanprestasi) disisi lain adanya Perbuatan Melawan Hukum yang salingCcampur aduk sehingga sangat bertentangan dengan Tertib beracarasebagaimana adanya Putusan MARI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 29April 1986;b.

danketerangan dua saksi, yang memberikan dengan sumpah, yang bernama SAKSI I dan SAKSIII, menurut hakim bukti bukti pemohon tersebut diatas telah memenuhi persyaratan hukumformal yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan tersebut;Menimbang bahwa, meskipun hakim dalam persidangan telah menerima bukti suratdan saksi sebagaimana tersebut diatas, namun secara materiil hakim dapat mempertimbangkantentang bukti bukti yang berhungan dengan pokok permohonan pemohon;Menimbang bahwa mendasari

memeliharanya dengan baik, mendidik dan mengasuhnyadengan baik serta memperlakukan Calon anak angkatnya seperti anaknya sendiri;6 Pemohon suami isteri dengan sepakatnya dipersidangan dalam keterangannya sanggupmemperlakukan calon anak angkatnya, seperti anak kandungnya sendiri dan benardalam penggangkatan ini tidak semata oleh kepentingan atau keinginan pemohonsemata, tetapi karena niat dan tekadnya pemohon menolong dan demi kepentingankesejakteraan anaknya sendiri dimasa depannya;Menimbang bahwa, mendasari

Bahwa mendasari akte Kuasa Menjual Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2015Tergugat melakukan Perjanjian Pengikatan Pemesanan Unit Kavling denganbeberapa customer Penggugat yang diberi tanda dan didaftar dalam register TurutTergugat IV. Atas perjanjian tersebut, Penggugat sebagai pihak yang menyetujuiPerjanjian Pengikatan Pemesanan Unit Kaviing tersebut dikarenakan proses JualBeli tanah antara Penggugat dan Tergugat masih belum PPJB dan atau AJB dinotaris.5.

Bahwa mendasari hal tersebut, perbuatan Tergugat dengan merubahharga yang tertuang dalam kesepatakan secara sepihak merupakan perbuatanwanprestasi karena tidak Sesuai dengan isi kesepakatan.12.

JUDEX FACTI KELIRU MENILAI BUKTI TAMBAHAN.1.Bahwa Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan dalam penerapanhukum dengan mendasari pada bukti Termohon kasasi bukti P22 dan P23 yang merupakan bukti tambahan diajukan Termohon kasasi padasaat mengajukan banding;. Bahwa pengajuan bukti tambahan tersebut adalah sangat janggal karenabukti tersebut jelas dibuat belakangan menurut versi Termohon kasasi,setelah mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerangtersebut;.

Bahwa dengan mendasari pada bukti tambahan P.22 yang hanyalahberupa catatan pembelian kendaraan antara Termohon kasasi denganPemohon kasasi, judex facti telah mengaburkan bukti Pemohon kasasi(T.1 dan T.2) yang jelasjelas sah dan meyakinkan adanya aliranpembayaran dana dari Pemohon kasasi kepada Termohon kasasi untukpembayaran harga jual beli Mobil Suzuki Carry, sehingga judex factitelah melakukan penafsiran yang keliru, sehingga berakibat salah dalammenerapkan hukum;.

Bahwa kurang lebih sejak ........... tahun rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karenaAdapun alas analasan yang mendasari diajukannya gugatan ini sebagaiberikut :. 1. Bahwa pada tangal 27 September 2010, telah terjadi perkawinan antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana Buku Nikah Nomor :465/53/1X/2010, yang dikeluarkan KUA Kec. Tukdana, tertanggal 27September 2010. . 2.

Mendasari surat jawaban tersebut diatas makaOditur Militer Il10 Semarang tidak dapat menghadirkan Terdakwa kePersidangan Pengadilan Militer Il10 Semarang.Bahwa Terdakwa sekarang ini berdinas di Kodam IskandarMuda atau Yonkav 11/Serbu, sesuai Keppera Nomor : Kep/13721/Pera/Xl/2014 tanggal 13 Nopember 2014.Bahwa oleh karena Terdakwa sekarang ini berdinas di KodamIskandar Muda, berdasarkan Pasal 10 Undangundang 31/1997, dandalam rangka proses persidangan yang cepat, sederhana dan biayaringan maka Terdakwa

Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Suatu Gugatan:Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;Bahwa posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secararinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh Muhammad Rahim,S.H., serta isi pernyataan hibah itu dan dalam penguasaan siapa tanahtersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan,hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu kejadian

Roni Paslah.Menimbang bahwa, orangorang yang tersebut pada No. 12 sampai No. 23diatas adalah termasuk dalam para penggugat pada perkara gugatan a quo, akantetapi para penggugat nomor 12 sampai nomor 23 tersebut tidak ikut bertandatangan dalam Kesepakatan Perdamaian Tanggal 7 Nopember 2017 vide BuktiP.2 = T.1 dan oleh karena tidak terlibat dalam Kesepakatan Perdamaian tersebutmaka tidak ada perjanjian yang mendasari hubungan hukumnya dengan tergugat,dengan demikian tidak ada wanprestasi antara tergugat

Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXtanggal 11 September2000 atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON Il, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

XXXXXX Kota Probolinggo pada tanggal 31Desember 2009 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 31Desember 2009 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0492/Pdt.G/2016/PA.Pas.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai seorang anakbernama ANAKyang sekarang dalam asuhan Penggugat; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sepupu Tergugat dan IBU TIRITERGUGAT, ibu tiri Tergugat, untuk melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugatbisa kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II, dan dua orang saksi yang diajukan olehTergugat masingmasing bernama SAKSI TERGUGAT I dan SAKSI TERGUGAT II telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

Termohon dalam menjalin hubungan rumah tangga denganPemohon tidak mendasari dengan rasa percaya;6. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohontersebut terjadi sejak , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohontelah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohondengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;7.

Termohon dalam menjalin hubungan rumah tangga dengan Pemohontidak mendasari dengan rasa percaya;6.

Berdasarkan dalil tersebut, sebuah perjanjian lain harus dibuatsebagai transaksi yang mendasari transaksi derivatif.Penafsiran secara gamblang terhadap bagian terkait dari PeraturanPerbankan jelas menunjukkan bahwa dalil Pelawan adalah keliru.

Pasal 1ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 7/31 /PBI/2005, yangmendefinisikan transaksi derivatif, menyatakan bahwa:Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatukontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakanturunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti sukubunga, nilai tukar, komoditi, e ku it i dan indeks, baik yang diikutidengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen.

Definisi ini tidak mensyaratkan pihak yang melakukantransaksi derivatif untuk mengadakan transaksi yang terpisah mengenaiinstrumen yang mendasari tersebut.Dalam perkara ini, Terlawan dan Turut Terlawan melakukan TransaksiDerivatif Tembaga. Dalam setiap perdagangan yang dilakukan sebagai bagian dari Transaksi Derivatif Tembaga, nilai dari pembayaran yangdilakukan/diterima oleh masingmasing pihak, berasal dari harga pasar tembaga yang berlaku (yaitu nilai dari komoditi).

Bahwa Pasal1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/31 /PBI/2005tentang Transaksi Derivatif mengatur sebagai berikut:" Transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatukontrak atau peranjian pembayaran yang nilainya merupakanturunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga,nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti pergerakanatau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasukderivatif kredit. ".

Bahwa oleh karena perjanjian jual beli tembaga yang mendasari perjanjian derivatif sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Induk ISDA 2002tersebut tidak pernah ada, maka Perjanjian Induk ISDA 2002 tersebutdibuat dengan tanpa sebab atau dibuat dengan sebab palsu sehinggaPerjanjian Induk ISDA 2002 tersebut batal demi hukum.

Mantrijeron, Kota Yogyakarta;Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT; ADAPUN ALASANALASAN YANG MENDASARI DIAJUKANNYAGUGATAN PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK INI ADALAH : 1.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanperkawinan pada tanggal 28 Nopember 2009 yang dilangsungkandi hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm AgustinusSudarisman, Pr bertempat di Gereja Paroki St.Aloysius Gonzaga Mlati dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Sleman, sebagaimana

terdaftar bagi AssosiasiKontraktor Aceh di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional ;Bahwa Tergugat II telah secara diamdiam dan menutup mata atas kekuranganpersyaratan yang dimiliki oleh Assosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untukmemuluskan pendaftaran di LPJK Nasional tanpa melalui Prosedur rapat DewanPengurus LPJKD yang sah menurut anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga, Tergugat II telah mengirimkan hasil Klarifikasi dan Rekomendasikepada Tergugat I ;Bahwa selanjutnya Tim KPPA LPJK Nasional dengan mendasari

LembagaPengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2009, Dewan PengurusLPJKN (Terbanding I/Termohon Kasasi I) menyetujui atau menolakpermohonan pendaftaran Asosiasi Perusahaan AKA berdasarkanRekomendasi KPPA Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat(3).c Bahwa objek sengketa I diterbitkan oleh Tergugat I atas dasarrekomendasi tim KPPA Asosiasi Perusahaan LPJKN tanggal 08 Agustus2010 perihal Rekomendasi status Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untukterdaftar di LPJKN.Anehnya kedua Judex Facti di satu sisi mendasari

kesimpulannya pada ketentuanPasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiNomor 5 Tahun 2009 yang mengambil kesimpulan bahwa penerimaan ataupenolakan permohonan pendaftaran Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) ke LPJKN(Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I) finalnya adalah pada KeputusanLPJKN (Tergugat I/Terbanding I/Termohon J), tapi disisi lain Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan mendasari pada ketentuanpasal 9 Ayat (3) dan (4) Peraturan Lembaga Pengembangan

Tergugat I/Terbanding I) sebagai syarat yang harusdipenuhi oleh Asosiasi Kontraktor Aceh guna dapat diterbitkan Objek sengketa Ioleh (Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I) yang disengketakan antaraPara Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat /ParaTerbanding/Para Termohon Kasasi.Dengan demikian kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan merupakan sebuah kesimpulan yang diambil dengan mendasari

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tanggadengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2005, ketentramanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi perselisinan dan pertengkaran secaraterus menerus sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, yangpenyebabnya antara lain;Selama berumah tangga Tergugat tidak menunjukkan sikapmemprioritaskan keluarga (Penggugat dan anakanak) baik dalam sikap,perkataan maupun pemikiran yang mendasari

Selama berumah tangga Tergugat tidak $=menunjukkan sikapmemprioritaskan keluarga (Penggugat dan anakanak) baik dalam sikap,perkataan maupun pemikiran yang mendasari keputusankeputusan yangdiambil untuk kesejahteraan keluarga (Penggugat dan anakanak);b. Selama berumah tangga, Tergugat tidak jujur, tidak terbuka dan tidaktransparan tentang kondisi keuangan, jalannya usaha maupun hasil usahayang didapatkan Tergugat.

Tanggungan nomor 4 tahun 1996 dikenal denganPemberian Hak Sita Persamaan (Vergelijkkende Beslaag) dan Pasal 11ayat (12) UU PUPN (UU No. 49 Tahun 1960).Berdasarkan uraian kecacatan yuridis dalam posita Para Pelawan,sehingga menjadi segala dokumen kredit a quo menjadi cacat hukumtermasuk sertifikat hak tanggungan atas obyek sengketa a quo menjadibatal demi hukum;Bahwa karena didasari oleh dasar yang tidak benar atau tidak sahmenurut hukum maka batal demi hukum suratsurat / penetapanpenetapan yang mendasari

Menyatakan batal demi hukum suratsurat / penetapanpenetapan yang mendasari pelaksanaan eksekusi lelang a quo;8.