perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

Termohon sekian lamatanpa ada keinginan keduanya untuk rukun hal ini mengindikasikan antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga mengakibatkanrumah tangganya retak dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang sakinah(tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi)sebagaimana yang diharapkan oleh AlQuran Surat ArRum ayat 21 danUndangUndang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, maka menurut MajelisHakim Pengadilan Agama Bengkayang rumah tangga seperti ini sebaiknyaadalah tasrih

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan(2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyta tidak berhasil,maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevandengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ath Talaq min Asy SyariatilIslamiyati wal Qonun halaman 40 yang dimbil alih sebagai bahan pertimbangan dalamputusan ini yang berbuny!

cekcok, hidup berpisah, tidakdalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untukmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975,maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

No.99/Pdt.G/2011/PTA.Smgpasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perceraiandipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnyaatau dianggap sebagai TASRIH BI JHSAN ;Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangantersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Hakimtingkat pertama, yang mengabulkan permohonan Pemohon /Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadapTermohon / Pembanding adalah sudah tepat dan ibenar,karenanya putusan

huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 jo UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam halini perceraian dipandang sebagai tasrih

perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

Bahwa awalnya Subdit Ill Unit IV TPPO Dittipidum Bareskrim Polrimendapatkan informasi dari Surat dari KJRI Jeddah Nomor: R00240/Jeddah/190807 dan Nomor : R00244/Jeddah/190809 perihal 181WNI yang tertangkap razia oleh aparat berwenang Saudi karena tidakmemiliki tasrih (izin) haji.Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks Bahwa sekitar bulan juni 2019 Siswoyo, Wahyu dan Asmardi di rekrutoleh FAJRI untuk berangkat haji dengan visa Even kerajaan arab Saudidengan biaya sebesar Rp. 90.000.000

Bahwa awalnya Subdit Ill Unit IV TPPO Dittipidum Bareskrim Polrimendapatkan informasi dari Surat dari KJRI Jeddah Nomor: R00240/Jeddah/190807 dan Nomor : R00244/Jeddah/190809 perihal 181WNI yang tertangkap razia oleh aparat berwenang Saudi karena tidakmemiliki tasrih (izin) haji.

Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan paket dengan harga Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dengan rincian Biaya visa kerja per orangsebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), Biaya tiket pulang pergiper orang sebesar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah), dan sebesarRp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) untuk biaya tasrih MAKTAB(diurus di Arab Saudi), penginapan apartmen di Mekkah dan Madinah, dantransportasi, selanjutnya Fajri menyetujuinya.

yang apabila ijin tasrih tersebutdiurus di Jakarta, membutuhkan biaya sekitar sebesar 2.500 USD atausekitar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) dengan fasilitaspenjemputan, transportasi bus, apartmen/tenda selama 5 hari di mekkah,akan tetapi FAJRI menolak tawaran tersebut dikarenakan harganya terlalumahal.

Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan paket dengan harga Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dengan rincian Biaya visa kerja per orangHalaman 45 dari 73 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bkssebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), Biaya tiket pulang pergiper orang sebesar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah), dan sebesarRp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) untuk biaya tasrih MAKTAB(diurus di Arab Saudi), penginapan apartmen di Mekkah dan Madinah, dantransportasi, selanjutnya

,M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum, dan ParaTerdakwa;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H., CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.,ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

,Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.,Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Blin.

., masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto., S.H.,M.H, Penuntut Umum danTerdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Andi Ahkam Jayadi,S.H.

Eryusman,S.H.Alvin Zakka Arifin Zeta,S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 15 dari 15Putusan Nomor?17/Pid.Sus/2018/PN. Bin.

ulsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat lIbnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :leo craig) SMI isl (gly pil ol) Legin gor!

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumislam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

Sesungguhnya boleh bagiseorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari Suaminyadengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapatkemadhorotan, dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untukmempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudahtidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka hakim dapatmenceraikannya dengan talak satu bain sehingga Penggugat berpendapatbahwa perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya atau dianggap sebagai "Tasrih

tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih

tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihaklain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatuperceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian a quodipandang sebagai Tasrih

perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danpasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih

19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Put. nomor 1327 /Pdt.G/2018/PA Bjm Hal. 7 dari 9 halamanMenimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Ssesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi ternyata tidak berhasil(telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih

tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihaklain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatuperceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian a quodipandang sebagai Tasrih

Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upayaperdamaian antara PemohondanTermohonsudah dilakukan oleh keluarga, namuntidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya atau dianggap sebagai Tasrih bi lhsan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan denganmemperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukupberalasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon

Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 (ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganHujjah Syar'iyyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi;Mom La I!