Ditemukan 3405 data
89 — 9
TAI ELECTRONIC dan yang terbukti adalahPenggugat melakukan Pelanggaran Pasal 22 angka 4 huruf d dengan sangsi surat peringatanketiga dan Pasal 22 angka 4 huruf c dengan sanksi surat peringatan kedua PeraturanPerusahaan PT.
TAI ELECTRONIC bukan sangsi pemutusan hubungan kerja, sehinggaterhadap pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Penggugat beralasan menurut hukumharus dipekerjakan kembali pada posisi semula (Vide Pasal 151 ayat (1) UndangundangNo.13 Tahun 2013) dengan diberikan surat peringatan ketiga, adapun jangka waktu suratperingatan berlaku 6 (enam) bulan Vide Pasal 161 ayat (2) UndangUndang No.13 Tahun2013 tentang Ketenagakerjaan);Menimbang, bahwa karena Penggugat dipekerjakan kembali pada posisi semula makamenghukum
TUTUT SUCIATI HANDAYANI, SH, MH.
Terdakwa:
1.GUGUN GUNAWAN Alias DORI Bin ASEP ZAENAL ABIDIN
2.ARSAD K KARABI Bin Alm KADIR KARABI
77 — 26
turun dan mengambil 1 (satu) buah Vavemerk Vaporesso warna hitam. 1 (Satu) buah Vave merk Inokin warnahitam, 1 (satu) buah Liquid isi ulang merk Oat Drip Ming Bean dan 1(satu) buah Charger Vave merk AWT yang disimpan di Etalase kemudiandimasukan ke dalam tas pinggang kemudian menuju sepeda motor.Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 976/Pid.B/2020/PN BdgBahwa para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwamengambil barang milik orang lain tersebut adalah perbuatan yang salahdan dapat dikenakan sangsi
Mekarmulya Kec.Panyileukan Kota Bandung lalu turun dan mengambil 1 (satu) buah Vavemerk Vaporesso warna hitam. 1 (Satu) buah Vave merk Inokin warnahitam, 1 (Satu) buah Liquid isi ulang merk Oat Drip Ming Bean dan 1(satu) buah Charger Vave merk AWT yang disimpan di Etalase kemudiandimasukan ke dalam tas pinggang kemudian menuju sepeda motor.Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwamengambil barang milik orang lain tersebut adalah perbuatan yang salahdan dapat dikenakan sangsi hukum.Bahwa
78 — 38
Raja Grafindo, Jakarta 2003) hal. 167 sangsi harus efisien danefektif memenuhi fungsinya, sebab sangsi yang tidak proporsional teramatberat ataupun ringan dan conflicated selain akan mendorong ketidakadilanjuga dapat mendorong orang mengambil resiko lebih banyak ketidakpatuhanterhadap hukum.Para Penegak Hukum dibenarkan untuk menerobos kekuatan azaslegalitas yang kurang memperhatikan nilainilai keadilan, begitu juga mantanKetua Mahkamah Agung Prof.
41 — 8
dan Batubara;Bahwa Badan Usaha 1 Perorangan yang akan melakukan UsahaPertambangan harus dilengkapi dengan IUP (lzin Usaha Pertambangan)atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara clan apabila tidak dilengkapi dengan IUP (lzin UsahaPertambangan ) atau IPR (lIzin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (lzinUsaha Pertambangan Khusus) akan dikenakan sangsi
Jepara maka pelakunya dapatdikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara yang berbunyi " setiap orang yangmelakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh M. SUTRISNO, SURYANTO danPRIYANTOi Bin MUHAMMAD di kawasan hutan petak 157 RPH JlegongBKPH Gajah Biru KPH Pati di Ds.Tulakan Kec. Donorojo Kab.
12 — 2
Asli surat Pernyataan Pemohon siap menerima sangsi apapun akibat adanyapermohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;Hal 6 dari 18 hal Put. No 618/Pdt.G/2019/PA.BaBahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpahyang keterangannya sebagai berikut;1.Samingan bin Ahmad Suryan umur 53. tahun, Agama Islam, pekerjaanBuruh, tempat tinggal di RT 004 RW 002. Desa Ampelsari . KecamatanBanjarnegara.
9 — 6
Dan pertengkarantersebut semuanya terjadi di bulan September 2013 yang lalu, di rumahkediaman bersama Penggugat dan Tergugat sendiri;Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi melihat dan mendengarPenggugat mengatakan kepada Tergugat: "aku sudah tidak mau lagi sama kaukarena sikap kau begitu", lalu dijawab Tergugat: "kau Sangsi sama aku atautidak", kemudian Tergugat mengatakan lagi kepada Penggugat:"pergi kau darisini";Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat terjadi pertengkaran tersebutsaksi
648 — 427
sifat dan karakteristik hukum pidana perbankan sebagai hukumpidana khusus eksternal, hukum pidana khusus eksternal ada ciricirinya yang pertama hukum pidana khusus eksternal itu bersifatultimum remedium artinya sarana yang paling terakhir untukpenegakan hukum apabila perangkat hukum lainya tidak lagiberfungsi ciri yang kedua dari hukum pidana khusus eksternal yangtermasuk didalamnya adalah hukum pidana perbankan merupakahpidana administrasi atau dengan kata lain hukum administrasi yangdiberikan sangsi
pidana, yang ketiga hukum pidana merupakanHalaman 49dan 106 hal.Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa huna ria pricipel bunga dari asas tenis eviden itumenyatakan seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kalididepan pengadilan dengan perkara yang sama.
Apabila kita melinat berdasarkan interprestasihistoris atau sejarah terbentuknya Pasal tersebut ini berkaitandengan prinsip kehatihatian didalam dunia perbankan artinyakembali pada sifat dan karakteristik hukum pidana perbankanHalaman 50dari 106 hal.Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sktsebagai hukum pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah
dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada
Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada
31 — 18
Bahwa dengan demikian perobuatan Terdakwa, padahakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadapjati dirinya sebagai prajurit TNI yang memilikiSapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasanTerdakwa = semata mata karena Terdakwa berobatalternative karena merasa hilang ingatan /linglungas Bahwa perbuatan seperti ini sangat terceladan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelisperlu. memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya
134 — 41
mengambil kopi luwak dari CV.Kindo antarabulan Juni dan Juli dibayar lewat BG,kosong,.karena saya rugi.e Bahwa terdakwa ada usaha lain dengan PT PSP Nutrisari dan sabune Bahwa terdakwa sanggup untuk membayar hutang terdakwa denganCV.Kindo;e Bahwa kesanggupan terdakwa untuk membayar hutang pernah disampaikankepada CV.Kind,tetapi tidak ditanggapinya.Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :1 JEFCRSON KAMEO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa menurut ahli sangsi
yang dikeluarkan oleh Bank mengenaicek kosong berupa BG kaitanya dengan orang lain atau Korban,sangsikeperdataan untuk membayar sisa hutangnya.e Bahwa dengan kondisi BG saja tidak cukup,perbuatan itu menunjukanniat jahat.untuk meng harapkan keuntungan / kejahatan.e Bahwa BG kosong tidak mencukupi untuk pembayaran dari pihak bank akanmengeluarkan sangsi dengan mengeluarkan Daftar Hitam dengan jangkawaktu 70 hari. bisa dibatalkan atau diperpanjang.perbuatan mengeluarkan BGmempunyai niat baik tidak
38 — 27
berhasil;Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 8 dari 14Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yangbertugas sebagai dosen di Universitas Bengkulu tidak mendapatkan izintertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang dipertegas dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, akan tetapi Penggugat membuat SuratPernyataan tertanggal 20 Oktober 2016 yang isinya bersedia menanggungsegala resiko apabila atasannya memberikan sangsi
103 — 31
Bahwa akibat dari perobuatan Terdakwa tidak mentaati perintahdinas, tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dibebankan kepadaorang lain dan apabila tidak diberikan sangsi yang setimpal akanberpengaruh terhadap disiplin Prajurit yang lain.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang104. Bahwa halhal yang mempengaruhi perbutan Terdakwa karenamerasa sudah berdinas selama 10 (sepuluh) tahun di KRI TelukGilimanuk dan jarang berkumpul dengan keluarga.1.
79 — 31
Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Tamtama padahakekatnya merupakan peng ingkaran diri terhadap jati dirinyasebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,oleh karena perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru. oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek cegah terhadap prajuritlainnya.2.
27 — 24
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadapperbuatan yang demikian' oleh karena itu Majelis berpendapatapabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan~ militer setelah8menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militerbaik dilingkungan Ma Pusdikif Kodiklat TNI AD dan atau militerumumnya.5.
43 — 26
Dok danPerkapalan Surabaya (PERSERO) seharusnya tergugatmelakukan ijin terlebih dahulu kepada lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial(PPHI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 3,pasal 152, pasal 153 ayat satu (1) huruf (g), danpasal 155 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenaga kerjaan ; Bahwa obyek gugatan aquo dalam keputusanya jugabertentangan dengan azas Fair Play karena hanyaPenggugat saja yang diberikan sangsi PHK, sedangkanyang melakukan Mogok kerja adalah diikuti
oleh16seluruh Karyawan, dan sampai saat ini karyawankaryawanlainya selain pengurus SEKAR, tidakdiberikan sangsi apapun oleh Tergugat ;Bahwa dengan Keputusan Tergugat dalam obyek gugatan aquosebagai bentuk intimidasi dan menghalangi kegiatanserikat pekerja (union busting) untuk menghentikanperjuangan Penggugat dalam menuntut Tergugat untukmemenuhi hak hak pekerja / pegawai dalam KesepakatanKerja Bersama (KKB) dan untuk melaksanakan kegiatanserikat pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 43Jo pasal
7 — 4
pulang tanpa izin dan diajak kembali tidak mau,akhirnya saya mengikutinya disana justru malah diusir;Disini pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tanggakami sehingga pemohon menjatuhkan talak bain karena sudah tidakkuat lagi seperti yang tertulis di kitab fathul muin yang sudah tidakhalal hubungan suami istri;Mengenai anak saya akan menafkahinya sebagaimana yang sudahdiwajibkan, dengan demikian saya sebagai pemohon apabila adakesalahan dalam rumah tangga tersebut saya siap diberikan sangsi
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam perkara ini, Terdakwa telahmengembalikan seluruh uang yang digunakannya kepada merekayang berhak (para guru agama) sebelum proses pidana dimulai, danTerdakwa sudah dikenakan sangsi administrasi oleh Kantor Depag KotaMagelang ;11Magelang ;Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai keberatan ad. 1 :bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judexfacti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatantersebut mengenai
Naomi Amanda Nawita Hadiyanto, SH
Terdakwa:
DUDI Bin MOMO
95 — 8
fakturnya danmelaporkan ke perusahaan alasan alasan barang dikembalikan / tidakterjual ;Bahwa barang barang yang terjual tersebut semuanya sudah dibayaroleh pembelinya;Bahwa benar tujuan Terdakwa tidak menjual barangbarang tersebut ketoko langganan sesuai faktur yaitu untuk mempermudah penjualanbarang karena apabila dijual ke Toko ALI cepat menjualnya danlangsung dibayar (tunai) dan untuk mencapai target penjualan dariperusahaan karena kalau barang tidak terjual dan kembali ke gudangTerdakwa akan kena sangsi
Pembanding/Penggugat II : Siti marfifah
Terbanding/Tergugat V : PT. Balindo (PT. Balai Lelang Indonesia)
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq. Kementrian Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan negara Cq Kantor Wilayah X, Direktorat Jendral Kekayaan negara , Cq Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang Surabaya (KPKNL)
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah RI Cq. presiden Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat IV : Pemeintah KI Cq Menteri Keuangan Cq PT. Bank Danamon Pusat di Jakarta Cq PT Bank Danamon cabang Surabaya
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Presiden Republik Indonesia Cq menteri Keuangan Republik Indonesia
38 — 18
.7 Th.1992 adalah uang rakyat, rakyat bukan obyek bagi negaradan pejabat untuk memperkaya diri dan pejabat untuk menyerapuang rakyat dengan tidak berkeadilan sebagaimana melelang hartamilik Para Pelawan vide psl.423 KUHP ;baik pengurus Perseroan Terbatas maupun Badan Hukum yang lainpengurusnya harus bisa ditahan UU No.8 Th.1999 dan dijatuhisangsi dicabut ijin usahanya jika telah terbukti secara sah merugikanmasyarakat, sehingga baik Pemerintah Dinas terkait dan hakimharusnya antusias menjatuhkan sangsi
Denganmenjatuhkan sangsi dan menghukumnya dengan hukuman yangHalaman 14 dari 30 Perkara Nomor 240/PDT/2020/PT SBYBahwa,Bahwa,Bahwa,Bahwa,setimpal dan segera dengan tegas mencabut ijin usahanya karenatelah terbuki jelas perbuatannya melanggar UU dan menimbulkankerugian bagi rakyat ;dari hal di atas jelas prosedur lelang tidak memenuhi unsur Ps. 200(1) HIR jo.Ps.125 RBG serta tidak memenuhi rasa keadilan karenadijual di bawah harga jual pasar pula (under limit).
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehinggakeputusan tersebut sangat merugikan diri Terdakwa/PemohonPeninjauan, sehingga sangatlah tepat dan layak Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dan membebaskan dari segala sangsi hukum ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhisyarat yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;
23 — 14
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru olehprajurit lain maka Majelis akan memberikan sangsi yangtegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian olehkarena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwadikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalanipidana pokoknya maka akan menggoyahkan' disiplinmiliter baik dilingkungan Ma Denma Dam III/Slw danatau militer umumnya.5.