Ditemukan 69 data
138 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negara;Bahwa oleh karena sengketa a quo merupakan sengketa keperdataan,yang seharusnya diperiksa, diadili dan diputus oleh Peradilan Umum,maka secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memilikikewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.Oleh karena itu adalah berdasarkan hukum apabila gugatan a quodinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 30
/G/2016/PTUN.PLG, tanggal 10 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:Halaman 24 dari 71 halaman Putusan Nomor 342 K/TUN/2017Dalam Penundaan: Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat , Tergugat II dan Tergugat II Intervensi;Dalam Pokok Perkara:1.
perkarakedua tingkat pengadilan, yaitu untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp250.000,00 dua ratus lima puluh ribu rupiah;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPara Terbanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi pada tanggal 30Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Terbanding/Tergugat I, TergugatIl Intervensi diajukan permohonan kasasi secara lisan masingmasing padatanggal 11 April 2017 dan 12 April 2017 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 30
/G/2016/PTUN.PLG yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
113 — 30
FotokopiGugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tercatatdalam Register Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN.SMG tanggal 27 Mei2016, selanjutnya diberitanda P.5;6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00294/Desa KarangsariKecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Surat Ukur Nomor:00001/Karangsari/2013 tanggal 8 Januari 2013 luas 120 m2 atasnama Ujang Riyadi (anak dari saksi Drajad), diberi tanda P.6;7.
ADIKA PUTRA, IR
Tergugat:
Bupati Bener Meriah
149 — 63
Bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat perkara Tata UsahaNegara No 30/G/2016/PTUNBNA adalah Keputusan Bupati Bener MeriahNomor: Peg. 880/184/2019 tanggal 05 Mei 2019 tentang PemberhentianHalaman 27 dari 57 HalamanPutusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.BNATidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir.
29 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini telah dinyatakan batal denganputusan PTUN Nomor 30/G/2016/PTUN.MTR tanggal 18 Oktober2016;Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 372 K/TUN/2017PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusanJudex Facti sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum HajiAbdullah bin Haji Abubakar
1.HUNNIJATI
2.PRAWIRA ADIANTO
3.SAROJINI
4.RUDY LEO
5.HARTATY AR GINTING S
6.LIAN TO
7.Sri Witiya
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA
Intervensi:
Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan.
122 — 46
Sehingga gugatan Penggugat telahmelebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan.Bahwa terhadap objek perkara aquo juga menjadi objek gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara dengan register perkara No.30/G/2016/ PTUN.Mdn yang telah diputus tanggal 15 Maret 2017 danperkara Tata Usaha Negara No.54/G/2018/ PTUN.Mdn yang telahdiputus pada tanggal 16 Desember 2013, sehingga bahwa tidakmungkin Para Penggugat tidak mengetahui adanya gugatan diHalaman 32 dari 91 halaman Putusan Perkara No.78/G/2018/PTUNMdnPengadilan
Terbanding/Tergugat I : Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak
Terbanding/Tergugat II : Dewi Ciantrini
Terbanding/Tergugat III : Eduward
178 — 66
KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang HasilPemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis danReagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai TimurTahun Anggaran 2013 yang sedang digugat di PTUN Kupang dalamperkara No 30/G/2016/PTUN.Kpg jo perkara No. 35/G/2016/PTUN.Kpgseharusnya Majelis Hakim menunda mengadili Kasmir Ghon,ST,MTmenunggu putusan perhitungan kerugian negara berkekutan hukumtetap.Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman joPenjelasan UU Tipikor mewajibkan hakim
73 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abu Bakar (AktaKelahiran tersebut Para Penggugat/Terbanding telahmenggugat dan telah dibatalkan oleh PTUN Mataram dalamPutusannya Nomor: 30/G/2016/PTUNMTR, dan sudahmempunyai kekuatan hukum tetap) dan dengan AktaKelahiran tersebut melakukan berbagai rekayasa membuatpernyataan penguasaan fisik bidang tanah dalam pengurusansertipikatsertipikat objek sengketa;(Uraian tersebut terdapat pada Putusan PTUN MataramNomor 28/G/2016/PTUNMTR, tanggal 22 November 2016halaman 14 17);Bukti P24: Bukti Surat Pengakuan
Terbanding/Tergugat I : Dewi Ciantrini
Terbanding/Tergugat II : Karyadi
Terbanding/Tergugat III : Hery Purwanto
Terbanding/Tergugat IV : Erwin Wahyutrianto
Terbanding/Tergugat V : Eduard
Terbanding/Tergugat VI : Rahmat
Terbanding/Tergugat VII : Idah Rosida
Terbanding/Tergugat VIII : Gede Bayu Yudha Dara
75 — 37
Putusan Kasasi dalam putusan kasasi No. 55K/TUN/2018 serta bertentangan dengan Peraturan Bersama Ketua MA danHalaman 33 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPGKetua KY No 02/PB/MAIIX/2012 dan No 02/PB/P.KY/09/2012 tentang KodeEtik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim1.Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) sebelum melakukan gugatan diPN Kupang dalam perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg di PN Kupangtelan melakukan gugatan di PTUN Kupang pada 12 Oktober 2016dengan Perkara No 30 /G/2016/PTUN.Kpg dengan
Terbanding/Tergugat I : Dewi Ciantrini
Terbanding/Tergugat II : Karyadi
Terbanding/Tergugat III : Hery Purwanto
Terbanding/Tergugat IV : Erwin Wahyutrianto
Terbanding/Tergugat V : Eduard
Terbanding/Tergugat VI : Rahmat
Terbanding/Tergugat VII : Idah Rosida
Terbanding/Tergugat VIII : Gede Bayu Yudha Dara
77 — 37
Putusan Kasasi dalam putusan kasasi No. 55K/TUN/2018 serta bertentangan dengan Peraturan Bersama Ketua MA danKetua KY No 02/PB/MAIIX/2012 dan No 02/PB/P.KY/09/2012 tentang KodeEtik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim1.Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) sebelum melakukan gugatan diPN Kupang dalam perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg di PN Kupang telahmelakukan gugatan di PTUN Kupang pada 12 Oktober 2016 denganPerkara No 30 /G/2016/PTUN.Kpg dengan pihak Penggugat yaitu PTJEHOVAH RAFA dan pihak Tergugat adalah