KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANPEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH ; SUHERMAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;Prof. Dr. DARNI, M.A;

P U T U S A NNOMOR :40/B/2013/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat bandingmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam = sengketatC MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta Pusat, diwakili oleh kuasanya Prof. Dr.

Ravii, S.H,Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai padaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :49962/MPK/HK/2012, tanggal 16 Juli 2012, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;MELAWANProf. Dr. DARNI, M.A, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan RektorUniversitas Syiah Kuala, Tempat Tinggal di JalanPersatuan No.5 Geuceu Komplek Banda Aceh 23239,Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Prof.Hal 1dari 8 hal Put. No.40/B/2013/PT.

Menyatakanbatal Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor :137/Mpk.A4/Kp/2012, tanggal 29 Maret 2012, tentangPemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr.Darni, M.A., NIP196107251986021002, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, darijabatan Rektor Universitas Syiah Kuala, terhitung mulai tanggal 2 Januari2012 dan Pengangkatan Prof. Dr. Ir.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI VS PROF. DR. DARNI, MA;

PUTUSANNomor 63 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat, dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Nuh, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,

Jakarta Pusat;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 Ani Nurdiani Azizah, SH., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;2 Iriyanto Nainggolan, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;3 Mulyanto, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I, BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan

dan Kebudayaan;4 Dyah Kisworini, SH., jabatan Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;5 Didit Junaedi, SH., jabatan Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;6 M.

Republik Indonesia, tanpa stempel Menteri, yangamar keputusannya menetapkan dalam diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 2Januari 2012 memberhentikan dari jabatan negeri kepada Penggugat;Bahwa 16 (enam belas) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersifat Rahasia Nomor 15816/A4.2/KP/2012, tanggal 13 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SekretarisJenderal Ainun Naim, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia ini, lalu Menteri

Samsul Rizal, MEng., NIP196208081988031003, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d,Pembantu Rektor I Universitas Syiah Kuala sebagai Penjabat RektorUniversitas Syiah Kuala terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri PendidikanDan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137/Mpk.A4/Kp/2012,tanggal 29 Maret 2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof.Dr.

NIO BUYUNG SOETANTO melawan KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA

Kepala Seksi Rekreasi danHiburan Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KotaSurabaya ; 2 T. GATUT WIDYATMOKO, SH.

Pol : B/435/H/2007/ReskrimPerihal telah ditangkapnya penaritelanjang............14telanjang ( Striptease ) di Meteor One Stop entertaintment Surabaya, yang diterima olehDinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya tanggal 14 Pebruari 2007 sehinggaTergugat menerbitkan obyek sengketa ; Bahwa selanjutnya, terkait dengan suratsurat antara lain:a Surat Kapolwiltabes Surabaya tanggal 3 Januari 2007 No.

dan Pariwisata Kota Surabaya ; 3 Bukti P3Foto copy sesuai asli, Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KotaSurabaya Nomor : 503/260/436.5.12/2007 tentang Pencabutan Izin Usaha Kelab MalamMETEOR tanggal 15 Feb 2007;4 Bukti P4Foto copy sesuai salinannya, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 22.WK/PEN.TUN/2007/PTUN.SBY. tanggal 7 Maret 2007 ; 5.Bukti............5 Bukti P5Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata No.556/414/436.5.12

dan Pariwisata KotaSurabaya Nomor : 503/260/436.5.12/2007 tentang Pencabutan Izin Usaha Kelab MalamMETEOR tanggal 15 Feb 2007 ; 2 Bukti T2Foto copy sesuai asli, Surat Peringatan Nomor : 503/225.1/436.5.12/2007 tanggal 09Februari 2007 dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ; 3.Bukti.........3 Bukti T3Foto copy sesuai asli, Surat dari Kesatuan Intelkam No.

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu :a Penetapan tertulis ; Bahwa obyek sengketa adalah berbentuk tertulis sebagaimana yang termuat dalamSurat Keputusan Tergugat tanggal 15Pebruari.........Pebruari 2007 Nomor : 503/260/436.5.12/2007 ; Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ; Bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Periwisata Kota Surabaya yang menerbitkanobyek sengketa adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara karena Badan/Pejabat yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan dan

Menyatakan batal Surat Nomor : 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal 29 Januari 2014 Perihal "Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practica tidak diijinkan menerima siswa baru ; ----------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal 29 Januari 2014 Perihal "Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practica tidak diijinkan menerima siswa baru; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ; -------------------------------------------

., vs KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA,

Poltak Panjaitan, M.Pd;Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

., kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor HukumMangapul Silalahi dan Rekan, beralamat di Graha Diandra Lantai 03, JalanWarung Jati Barat No.2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo.015/MS&R/SK/VI.2012, tertanggal 28 Juni 2012, untuk selanjutnyadisebut Seba Gall assess reseene terse tte enemn enna PENGGUGAT ;MELAWANMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukandi Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam sengketaini

,masingmasing warga negara Indonesia, pekerjaan Pejabat dan PegawaiHalaman 1 dari 44 halaman, Putusan Nomor : 121/G/2012/PTUNJKT.pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.51754/MPK/HK/2012, tertanggal 03 September 2012,untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,telah MeEMbAaCA : n nnn nnn enn nn ren mene nn nnn nn nance a ncn naan nana nn nna nen anase Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Depertemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah berubahmenjadi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009,tentang Pembentukan dan Oerganisasi Kementerian Negara, yang telahdiubah terkhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Oerganisasi KementerianNegara, yang pada Pasal

1 angka 20 menyatakan Dengan PeraturanPresiden ini dibentuk Kementerian Negara yang selanjutnya disebut sebagaiKementeian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia ;Menindak lanjuti ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tersebut, dikeluarkan PeraturanMenteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011,tentang Perubahan Nama Kementerian Pendidikan Nasional Republik IndonesiaMenjadi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak dulusampai sekarang berkedudukkan di Jakarta Pusat, bukan di Jakarta Selatan,berdsarkan hal tersebut di atas, tampak bahwa gugatan Penggugat salahmenggugat subjek hukum (error in persona) ;Berdasarkan alasanalasan dan fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka Tergugatmohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa iniberkenan memberi putuSan : nnn nnn nnn nen nn nn nnn nn ne nnn nn nc meneame nnnn1.

MANUNGGAL SENTRAL BAJA;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanKementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;MUHAMMAD RAVATI, S.H., M.M.Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;DYAH KISWORINI, S.H. Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;RINA WIRACHMAWATI, S.H.

Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;DIMPOS BATUBARA, S.E. Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;SUPRAPTI, S.H. Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;10. Nama : DIDIT JUNAEDI, S.H.

Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;Kesemuanya warga Negara Indonesia, Pegawai pada SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0326/MPK.A/KH/2014 tertanggal 28 Februari 2014.

Penetapan tesebut adalah demikepentingan umum, kepentingan bangsa dan Negara, kepentinganmasyarakat, dan kepentingan pembangunan kebudayaan. BangsaIndonesia memiliki kebudayaan yang sangat luhur, yang salahsatunya dibuktikan melalui situs Trowulan.

(fotokopidari fotokopi) ; Rencana Induk Arkeologi Bekas Kota KerajaanMajapahit Trowulan, Proyek Pemugaran danPemeliharaan Peninggalan Sejarah dan PurbakalaJakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Direktorat Jenderal Kebudayaan, DirektoratPerlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarahdan Purbakala, 1986.

Muslim Salam, M.Ec;Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil PadaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berdasarkan SuratKuasa Nomor :117851/M PK.A/HK/2013. Tanggal, 12Septemberi 2013.

Putusan No.144/G/2013/TUNJKT.izin tertulis dari Rektor Universitas Hasanuddin sebagai Pimpinan PerguruanTinggi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pejabat PembinaKepegawaian di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Bahwa menurut TERGUGAT, PENGGUGAT telah melakukan perbuatanyang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3 joPasal 13 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil;A1.

Putusan No.144/G/2013/TUNJKT.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia,adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1, Peraturan PemerintahNOMOR 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri66Sipil, yang berbunyi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalahMenteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan LembagaKepresidenan, Kepala

Putusan No.144/G/2013/TUNJKT.1)Bahwa KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN, REPUBLIK INDONESIA Nomor:45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 yang menjadi ObjekGugatan dalam perkara ini, berupa keputusan tertulis yangdikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal ini berarti bahwa KEPUTUSAN MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, REPUBLIK INDONESIANomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 yang menjadiObjek Gugatan dalam perkara ini, merupakan tindakan hukumTERGUGAT yang menyebabkan perubahan/penurunan pangkat,golongan/ruang dan gaji pokok PENGGUGAT, sehingga telahmerugikan PENGGUGAT secara materil dan immateril. Selain itu,Halaman 11 dari 231 halaman.

ASHADI SUWARDI,S.Pd Melawan KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

OBJEKGUGATAN:: 2020220 2202222202 20Bahwa yang menjadi gugatan ini adalah surat Kepala DinasPariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak Nomor:556/855/2015, tanggal 4 Nopember 2015, perihal pemberitahuanpembongkaran bangunan/kios dengan batas waktu sampaidengan tanggal 4 Nopember 2015 jam 12.00 atas nama Ashadi;B. TENGGANGOleh Penggugat surat diterima pada hari Rabu tanggal 4Nopember 2015, pukul 09.00 Wib dari Petugas PemungutanRestribusi (TPR).

Oleh sebab itu Penggugat dengan inimengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranyaberkenan menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat DinasPariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak No.556/855/2015 perihal Pemberitahuan pembongkaran kios sampaidengan tanggal 4 Nopember 2015 Jam 12.00 tertanggal 4Nopember 2015 an.

Menyatakan batal atau tidak sah surat Kepala DinasPariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak Nomor:556/855/2015, tanggal 4 Nopember 2015, perihalpemberitahuan pembongkaran bangunan/kios dengan bataswaktu sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015 jam 12.00atas nama3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Kepala DinasPariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak Nomor:556/855/2015, tanggal 4 Nopember 2015, perihalpemberitahuan pembongkaran bangunan/kios dengan bataswaktu sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015 jam 12.00atas nama4.

Keputusan Bupati Demak Nomor 974/IV/2003 tentang Penunjukan KantorPariwisata dan Kebudayaan KabupatenDemak Sebagai Pengelola KawasanTembiring Jogo Indah Kabupaten Demak;d. Sertipikat Hak Pakai No. 25, tanggalSertipikat 16092004, Nama PemegangHak adalah Pemerintah Kabupaten Demakyang berkedudukan di Demak, dengan SuratUkur Nomor 451/07.19/2004, tanggal SuratUkur 132004, Luas 40.114 M? yangberlokasi di Desa Jogoloyo, KecamatanWonosalam, Kabupaten9.

IRWAN SH Lawan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I Cq UNIFERSITAS HASANUDDIN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN RI (Cq. UNIVERSITASHASANUDDIN: LEMBAGA PENDIDIKAN, berkedudukan di Jalan PerintisKemerdekaan KM. 10 Makassar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat I;2. Prof. DR. M. SUKRY AKUP, S.H., M.H., Umur 57 tahun, agama Islam, PekerjaanDosen Universitas Hasanuddin, bertempat tinggal di Kompleks Dosen UnhasBlok BG Nomor 9 Tamalanrea, Makassar, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1. Irwan Muin, S.H., M.H., M.Kn;2. Dede Arwinsyah, S.H., M.H.3. M.

quo tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad) karena tidak bertentangan dengan kewajiban hukumTergugat/Terbanding Il yang menyebabkan unsurunsur tersebut di atas tidakterpenuhi secara akumulatif;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka objek Gugatan a quo tidak jelassehingga Gugatan a quo sudah sepatutnya untuk dinyatakan obscuur,;Para Pihak, Fundamentum Petendi serta Petitum Gugatan A Quo KontradiksiBahwa Gugatan a quo menempatkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Hal ini juga semakin diperjelas dalam Petitum Gugatan a quo yanghanya meminta untuk menyatakan Perbuatan Tergygar/Terbanding II sebagaiPerbuatan Melawan Hukum;Bahwa hal tersebut merupakan fakta yang nyata bahwa Gugatan a quo adalahGugatan yang mengadung kontradiksi karena Gugatan a quo menarik KementrianPendidikan san Kebudayaan R.I. cq.

Oleh karena itu sudahsepatutnya Gugatan a quo untuk dinyatakan kadaluwarsa ;EXCEPTIO ERROR IN PERSONABahwa Gugatan a quo Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. cq UniversitasHasanuddin sebagai Tergugat/Terbanding . Namun dalam fundamentum petendidan petitumnya, tidak satupun diuraikan mengenai perbuatan Tergugat/Terbanding yang merugikan Penggugat.

cq Universitas Hasanuddin LembagaPendidikan sebagai pihak tergugat 1 padahal untuk mendudukkan salah satupihak menjadi pihak dalam suatu perkara maka haruslah memenuhi ketentuanbahwa tindakan atau perbuatan pihak yang digugat tersebut telahmenimbulkan kerugian langsung bagi pihak penggugat sementara dalam halini pihak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan cq Universitas HasanuddinLembaga Pendidikan tidak melakukan tindakan atau perbuatan hukumapapun terhadap penggugat semestinya lebih tepat pihak

IRSJAD SJAM, SH VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA;

;Kesemuanya Advokat, Penasehat Hukum dan KonsultanHukum pada Kantor Advokat dan Pengacara Wibowo &Partner, beralamat di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015;Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTASURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Jagir WonokromoNomor 354 356, Surabaya;Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa

Objek Gugatan;Surat Nomor 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkan oleh Kepala DinasPendidikan Dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal 29 Januari 2014Halaman 1 dari 21 halaman.

Bahwa berdasarkan definisi angka 1 (satu) di atas maka Surat Nomor422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas PendidikanDan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal 29 Januari 2014 perihalMulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practica Tidak Diijinkan MenerimaSiswa Baru. Adalah Keputusan tertulis yang berisi Penetapan tertulis(beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yangmembuatnya (einmalig);3.

Putusan Nomor 400 K/TUN/2015Bahwa, Sekolah Menengah Atas (SMA) Practica Surabaya yang beradadibawah naungan Yayasan Practica Surabaya telah berdiri sejak Tahun1958 dan telah memperoleh Sertifikat Tanda Bukti Terdaftar dari KantorDepartemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur BidangPendidikan Menengah Umum dengan Nomor 007/B2/PMU/5810/76tertanggal 30 Juni 1976 dengan mendapat Status Sekolah Akreditasi B;Bahwa, pada tanggal 2 Oktober 2013 Sekolah Menengah Atas (SMA)Practica Surabaya mengajukan

Menyatakan batal Surat Nomor 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkanoleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal29 Januari 2014 perihal Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practicatidak diijinkan menerima siswa baru;3.

ASHADI SUWARDI, S.Pd. vs KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat TinggalKauman Utara No. 41 RT. 08 RW. 01 KelurahanBintoro Kecamatan Demak Kota KabupatenDemak, Jawa Tengah, Pekerjaan PensiunanSelanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT /PEMBANDING ; ===MELAWANKEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATENDEMAK berkedudukan di Jl. Sultan Fatah No.53 Demak Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183.1/909/2015, tanggal 22 Desember 2015memberi kuasa kepada:1. Nama : MUH RIDHODHIN,S.H.,M.H.

tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima ; = 22 ==Menimbang, bahwa pertimbangan peradilan tingkat pertama dalamputusan Nomor 73/G/2015/PTUN.SMG, tanggal 29 Maret 2016 padapokoknya menyatakan Penggugat / Pembanding tidak mempunyaikepentingan dalam penerbitan objek sengketa berupa : SuratPemberitahuan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

OJAT SUDRAJAT S VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;

DYAH ISMAYANTI, M.Ed, jabatan Pelaksana harianKepala Biro Hukum dan Organisasi, KementerianPendidikan dan Kebudayaan;2. SYAMSUL HADI, S.H., M.H., jabatan Kepala BagianAdvokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal;3. LIDO CAHYADI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Advokasidan Bantuan Hukum , Bagian Advokasi dan BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;4.

Putusan Nomor 37 P/HUM/2016mendesak kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia agar segera menerbitkan PERATURAN MENTERI tentangPUNGUTAN DAN ATAU SUMBANGAN UNTUK ~~ TINGKATPENDIDIKAN MENENGAH.

Putusan Nomor 37 P/HUM/2016Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan PadaSatuan Pendidikan Dasar tidak memenuhi ketentuan yang berlakuyaitu Asas Transparansi dan Akuntable sebagaimana tertuang dalamPasal 48 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional dapat dibenarkan;Bahwa dengan demikian cukuplah alasan bagi Mahkamah Agunguntuk menyatakan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidkandan Kebudayaan Republik

Pemohon mendesak kepada MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menerbitkanPERATURAN MENTERI Tentang Pungutan dan Sumbangan BiayaPendidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah. dan menghukumTermohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraint;Halaman 16 dari 41 halaman.

Menyatakan sah demi hukum serta mempunyai kekuatan hukum yangmengikat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya PendidikanPada Satuan Pendidikan Dasar;3.

.;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;

Balai Pustaka Timur Blok D No.11Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 3/SLH/IV2013/Jkt tanggal 13 Februari 2013,Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING; MelawanMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Kantor Kementerian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia di Jalan JenderalSudirman Pintu Senayan, Jakarta 10270, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 1. Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, SH., MH., DFM;2. Wolter B.W.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ALOR vs ZET KOLY, A.Ma.pd

PUTUSANNomor : 144/B/2016/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadilidalam memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedungPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Nadya VI Nomor 2telepon/Fex (031 8292138 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email(info@ pttunSurabaya go.id atau pttun.Surabaya@ gmail.com), dalam perkara antara ;KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia .;Prof. Dr.Ir. Muslim Salam, M.Ec.;

NOMOR : 22/B/2014/PT .TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPUTUSANPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang berwenangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia yang beralamat diJalan Jenderal Sudirman, Jakarta 10270, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. Muslikh,SH. ;2. Iriyanto Nainggolan, SH3. Mulyanto,SH.4.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri SipilPada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :117851/M PK.A/HK/2013. Tanggal, 12 September 2013. Untuk selanjutnyadisebutTERGUGAT/PEMBANDING;Prof. Dr.Ir. Muslim Salam, M.Ec., Warga Negara Indonesia Pekerjaan1.Pegawai Negeri Sipil (Staf Pengajar pada Program StudiAgribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian,FakultasPertanian, Universitas Hasanuddin) Alamat di Komp.

yangberkaitan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal13 Nopember 2013 Nomor : 144/G/2013/PTUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : Dalam Penundaan:1.Dalam Pokok Perkara/Sengketa:1.MENGADILI Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketatersebut ; Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan KEPUTUSANMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

telah mengundurkan diri sebagai visiting profesor padaUniversitas Utara Malaysia ( sesuai bukti T 3 A s/d T 3L) namunnyatanya Penggugat/Terbanding tidak pernah hadir mengajar di FakultasPertanian jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Hasanuddin.Bahwa benar Penggugat/Terbanding telah mendapat dukungan/persetujuandari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin tetapi sepatutnya adaizin dari Rektor sebagai pimpinan tertinggi di Universitas Hasanuddinsesuai Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

HENDRA MARTA YUDHA, MS;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 43167/A4.2/KP/2014, tertanggal24 April 2014, tentang: penyampaian Surat Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan mengenai hukuman disiplin, pada poin 4 disebutkan bahwa hukumandisiplin pemberhentian tidak dengan hormat Ir.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Keputusan Menteri PendidikanDan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 43166/A4.2/KP/2014, tertanggal 28April 2014 tentang pemberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai NegeriSipil pada Universitas Sriwijaya atas nama Penggugat;3.

Bukti P 5.1: Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor:941/PT111/C.i.b/1988 tanggal 16 Pebruari 1988 TentangPengangkatan sebagai PNS dengan Pangkat Capeg Penata Muda,Asisten Ahli Madya Fakultas Tehnik Universitas Sriwijaya,(sesuai dengan asli); : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor:2287/PT111/C.1.a/1987 tanggal 11 Juni 1987 TentangPengangkatan sebagai Calon PNS dengan Pangkat Capeg PenataMuda, Asisten Ahli Madya Fakultas Tehnik UniversitasSriwijaya, (sesuai

dengan asli);Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RINomor :34814/A.2.11.1/KP/2001 tanggal 20 Maret 2001Tentang Kenaikan Jabatan dari Lektor menjadi Lektor KepalaFakultas Tehnik Universitas Sriwijaya, (sesuai dengan: Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RINomor :41717A.4.5/KP/2008 tanggal 28 Juli 2008 TentangKenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari Pembina Gol amenjadi Pembina Tingkat I Gol IV b Fakultas TehnikUniversitas Sriwijaya, (sesuai dengan asli);: Sertifikat

BuktiT4 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RINomor :43166/A4.2/KP/2014 tanggal 28 April 2014 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Ir. Hendra Marta Yuda, M.S, (sesuai denganMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi fakta 2 (dua) orangbernama :1 DRA. HJ.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA. vs IRSJAD SJAM, S.H

PUTUSANNomor 29/B/2015/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketaantara :KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA,tempat kedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor : 354356, Surabaya,yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2750/436.6.4/2014tanggal 25 Maret 2014 memberikan

Menyatakan batal Surat Nomor : 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkan olehKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal 29Januari 2014 Perihal Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practica tidakdiijinkan menerima siswa baru ;3.

TinggiTata Usaha Negara Surabaya tidak akan mempertimbangkan lagi dan mengambilalihmengenai pertimbangan eksepsi sebagai pertimbangan di tingkat banding ;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa sebelum memulai pertimbangan mengenai pokokperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akanmengoreksi judul obyek sengketa yang secara tidak cermat ditulis oleh Majelis HakimTingkat Pertama sebagai : Surat Nomor : 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkanoleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA, vs. ADRINA YUSTITIA, S.E., M.M

Bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor : 193773/A4.2/KP/2013 tanggal 19 Desember 2013 yangmenjadi Obyek Gugatan, baru diterima oleh Penggugat pada hari Kamis,tanggal 09 Januari 2014.

Putusan Nomor 308 K/TUN/20157.Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipildilingkungan Universitas Terbuka berdasarkan Surat Keputusan MenteriPendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor40718/A4/KP/2009 tanggal 20 Mei 2009 dan diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil sejak tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan MenteriPendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor7101/H3/KEP/2010 tanggal 18 Nopember 2010;Bahwa setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat bekerjadiperbantukan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri PendidikanDan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 193773/A4.2/KP/2013tanggal 19 Desember 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplinberupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama ADRINA YUSTITIA, S.E., M.M. yang dikeluarkan olehTergugat;3.

Menyatakan batal Surat Tergugat berupa Surat Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor193773/A4.2/KP/2013, tanggal 19 Desember 2013 tentang : PenjatuhanHalaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2015Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil kepada Adrina Yustitia, S.E., M.M;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 193773/A4.2/KP/2013 Tanggal 19 Desember 2013 tentang : Penjatunan HukumanDisiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil kepada Adrina Yustitia, S.E., M.M;4.

WALIKOTA TANGERANG, ; KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG,

WALIKOTATANGERANG, berkedudukan di Kantor Pemerintahan Kota Tangerang,Jalan Satria Sudirman No. 1 Kota Tangerang, Banten, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding I semula Tergugat ;KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTATANGERANG Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN KOTA TANGERANG, beralamat kantor di GedungCisadane Lt.

WALIKOTATANGERANG, sebagaiTERGUGAT ; dan KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' KOTATANGERANG Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KotaTangerang, sebagai TERGUGAT II;Bahwa mengajukan tuntutan/gugatan perdata yang ditujukan kepadaaparatur pemerintah harus dirumuskan berdasarkan hierarkhi jabatanpada pemerintahan tersebut, dan tidak dibenarkan oleh hukum apabilagugatan ditujukan langsung pada jabatan lembaga dimaksud.

No. 10/PDT/2015/PT.BTNBahwa gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada KANTOR DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG Cg.

KepalaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang sebagaiTERGUGAT II, adalah salah (keliru).Bahwa kesalahan (kekeliruan) PENGGUGAT dalam mengajukangugatan terhadap TERGUGAT Il, yaitu mengenai penentuan identitasTERGUGAT Il yang salah (keliru), karena selain tidak dirumuskansecara hierarchies (berurutan dari Pemerintah RI yang paling atassampai pada pemerintahan yang dituju yaitu Kepala Dinas PendidikanKota Tangerang), juga disebabkan kesalahan (kekeliruan)PENGGUGAT dalam menyebutkan identitas

No. 10/PDT/2015/PT.BTN1010Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT ANGKA 4 yang menyebutkan bahwatanah yang diakui sebagai milik PENGGUGAT, telah digunakanpengembangan pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri15 Tangerang (Tergugat II); Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidakbenar, karena Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 KotaTangerang bukan sebagai pihak (Tergugat Il), dan sesuai gugatanPENGGUGAT bahwa yang menjadi TERGUGAT II adalah Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang; Selain