Ditemukan 9926 data
12 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Januari 2009 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan karenadidakwa:Bahwa ia Terdakwa MUNIP bin MANAN pada hari Senin tanggal 24Maret 2008 sekira pukul 21.00 Wib. atau setidaktidaknya pada bulan Maret2008 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Halmahera Gang Ill RT.03 RW.02Kelurahan Tambaan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriPasuruan, tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukanpekerjaan kefarmasian
Sedangkan Terdakwamelakukan pekerjaan kefarmasian tidak memiliki kKeahlian dan kewenanganserta tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;Perbuatan Terdakwa MUNIP bin MANAN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 23 Tahun1992 tentang Kesehatan ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPasuruan tanggal 7 Agustus 2008 sebagai berikut :1.
56 — 18
Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 22.30 Wita, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di rumah kontrakanterdakwa yang terletak di Desa Berangas Timur Gang Nakula Rt.07 Kecamatan Alalak,Kabupaten Barito Kuala atau setidaktidaknya di suatu tempat yang termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini,melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tidak memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentukAlternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yangdirasa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaanKetiga melanggar Pasal 198 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, yang menyatakan sebagai berikut : Setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimanadimaksuddalam Pasal 108 dipidana
Selain itu ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 mewajibkan seorang tenaga kesehatan harus mempunyaikualifikasi umum yang diatur dalam Peraturan Menteri, ijin dari pemerintah, diaturdalam suatu kode etik standarprofesi, hak pengguna pelayanan kesehatan,standarpelayanan, dan standar prosedur operasional yang diatur dalam organisasiprofesinya, atau dengan kata lain dalam melakukan praktik kefarmasian haruslahdilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan
yang harusdilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan yang diaturdalam peraturan perundangundangan, sedangkan terdakwa sendiri bukanlah seseorangyang dapat dikategorikan sebagai tenaga kesehatan karena tidak mempunyaipengetahuandan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidangkesehatan sehinggatidak berhak untuk melakukan praktik kefarmasian termasuk dalam hal pendistribusianobatobat tersebut kepada masyarakat, dengan demikian unsur tidak memiliki keahliandan kewenanganuntuk
melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksuddalamPasal 108 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam PasalUndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka selanjutnyaMajelis akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) kelMenimbang, bahwa pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana(KUHP) berbunyi Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orangyang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu
69 — 19
,Bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah No.32 tahun 1996 tentang tenagakesehatan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikandiri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atauketerampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentumemerlukan kewenangan untuk upaya kesehatan ;Bahwa tenaga kesehatan terdiri dari Tenaga Medis, Tenaga Perawat, TenagaKefarmasian, Tenaga Kesehatan masyarakat dan lainlain ;Bahwa Tenaga Farmasi dalam melakukan pekerjaan Kefarmasian
, Tenaga Kesehatan masyarakat dan lainlain ;Bahwa benar Tenaga Farmasi dalam melakukan pekerjaan Kefarmasian yaitupengadaan dan pelayanan sediaan Farmasi harus memiliki Surat izin kerja(SIK) yang dikeluarkan oleh Dep.Kes.Bahwa benar menurut Undangundang RI No.23 tahun 1992 tentangkesehatan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat tradisionaldan kosmetik ;Bahwa benar yang dimaksud dengan pengadaan adalah penyediaan,penyimpanan obatobatan untuk stock,Distribusi adalah penyaluran untuksarana
Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan.Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan bahwa terdakwa telahmelakukan pekerjaan kefarmasian antara lain pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat keras untuk dijual, padahal terdakwa tidak memiliki keahliandibidang obat serta tidak memiliki kewenangan untuk menjual obat keras yangseharusnya melalui resep dokter dan harus mempergunakan Apoteker, sementara tokoobat terdakwa hanya diperbolehkan menjual obat bebas dan obat bebas terbatas saja.Menimbang
, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;Ad.3 Unsur dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan,produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi yang seharusnya dilakukanoleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan termasukdidalamnya tenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian meliputi Apoteker,Akademi Farmasi dan Asisten Apoteker .Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang dengan kriteria
Menyatakan terdakwa JEFRY secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DALAMPENGADAAN, PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN SEDIAAN FARMASIYANG SEHARUSNYA DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN.2. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesarRp.1.000.000, ( satu juta rupiah ) Subsidair 5 ( lima ) bulan kurungan.3.
75 — 59
Menyatakan Terdakwa Nasrullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian berupa sediaan farmasi obat-obat keras (daftar G) sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.
Menyatakan Terdakwa Nasrullah bersalah melakukantindakpidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukanpraktek kefarmasian sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 198 Jo. Pasal 108 Ayat (1) UndangUndang RI No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan;2.
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa Nasrullah pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013,sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanJuni tahun 2013, bertempat di Toko Obat Semoga Sehat yang beralamat diPasar Aur Tajungkang Bukittinggi atau setidaktidaknya di suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bukittinggi yangberwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian
obatmilik Terdakwa tersebut tergolong obat keras (daftar G) yang tidakboleh dijual di toko obat, karena toko obat hanya boleh menjual obatbebas dan obat bebas terbatas sebagaimana berdasarkan PeraturanMenteri Kesehatan No. 1331 tahun 2002 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan No. 167/Kab/B.VIII/1972 tentangPedagang Eceran Obat;Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 51 tahun2009 menentukan tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianterdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian
Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian meliputi pembuatan, termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat, pelayanan obat atas resep Dokter, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang
Menyatakan Terdakwa Nasrullah tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahliandan kewenangan melakukan praktek kefarmasian berupa sediaanfarmasi obatobat keras (daftar G) sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.
140 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 637 K/Pid/2006setidaktidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri; paraTerdakwa telah melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana di maksuddalam Pasal 63 (11) UndangUndang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Terdakwa 1.
WAHID DHARTAPANGARIBUAN sudah mengetahui bahwa pembelian obat tetes mata merkEfrisel tersebut harus menggunakan resep Dokter, karena pekerjaan Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan untuk itu ;Perbuatan mereka Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalamPasal 82 (1) huruf d UndangUndang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatanjo Pasal 55 (1) ke1 KUHP.AtauKedua :Bahwa mereka para Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUANdan Terdakwa 2.
No. 637 K/Pid/2006mestinya yakni dalam hal pembuktian dari surat dakwaan, hal tersebut dapatkami uraikan sebagai berikut :Sesuai dengan surat tuntutan kami bahwa para Terdakwa dapat dibuktikansebagaimana dakwaan kesatu yaitu tanoa kKewenangan dan keahlian melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu secara bersamasama membeli obat tetesmata Efrisel tanpa resep Dokter, sebagaimana Pasal 82 (1) huruf d UndangUndang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.Fakta yang terungkap di persidangan
17 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 20
dengan sengaja melakukan praktik kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ;
;Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kgn Bahwa terdakwa tidak ada kewenangan dan keahlian dalam melakukanpraktek kefarmasian;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;2.
yang dapatmembahayakan kesehatan; Bahwa benar orang yang hanya memiliki latar belakang pendidikanSekolah Menengah Kejuruan dan tidak memiliki latar belakangpendidikan kefarmasian dengan sendirinya tidak memiliki Kewenanganuntuk melakukan pekerjaan kefarmasian, sedangkan yang memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasianhanyalah tenaga kesehatan yang memiliki latar belakang pendidikankefarmasian yaitu Apoteker atau Asisten Apoteker yang mempunyaiSurat Izin Kerja dari Departemen
Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian;Ad.1 :Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalahsetiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukanperbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telahmenghadapkan terdakwa M.
hanya memiliki latar belakangpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan tidak memiliki latar belakangpendidikan kefarmasian dengan sendirinya tidak memiliki kKewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian, sedangkan yang memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian hanyalah tenagakesehatan yang memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian yaitu Apotekeratau Asisten Apoteker yang mempunyai Surat Izin Kerja dari DepartemenKesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan
HUSAINI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengansengaja melakukan praktik kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanadenda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila denda tersebuttidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
48 — 5
KARJAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN
Kecamatan Plosoklaten, KabupatenKediri.....Kediri berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP ialah Pengadilan yang didalam daerahhukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atauditahan berwenang mengadili terdakwa asal saja sebagian besar saksi yang dipanggillebih dekat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negerididalam daerah tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Kediri, Tanpakeahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian
tentang obat keras ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati faktahukum yang ada di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan kesatu, yakni, pasal 82 ayat (1) huruf d UndangundangNomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, yang unsurunsurnya sebagai berikut : Barangsiapa;e Tanpa keahlian dan Kewenangan;e Dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian
Unsur Tanpa Keahlian dan KewenanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa keahlian dankewenangan adalah bahwa tidak adanya kapasitas dari pelaku untuk melakukanpekerjaan kefarmasian, karena dia bukan orang yang ditentukan untuk itu, yangdalam hal ini adalah tenaga kesehatan (pasal 63 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun1992);Menimbang, bahwa sedangkan menurut pasal angka 3 UU No. 23 Tahun1992 yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yangmengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki
dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukanlah seorang tenagakesehatan, apakah itu sebagai seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatanlainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan di atas, dan tidak memilikipengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan maupunkewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, karena terdakwa adalah seorangpetani ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bukan seorang tenaga kesehatandan tidak ada kapasitas untuk melakukan pekerjaan kefarmasian
Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pekerjaan KefarmasianMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat ataukehendak dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undangundang , dalam hal ini melakukan pekerjaan kefarmasian;Menimbang.....Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 63 ayat (1) UU No. 23 Tahun1992 dinyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian meliputi pengadaan, produksi,distribusi dan pelayanan sediaan farmasi;Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa
26 — 4
Menyatakan terdakwa SAMSUL ANAM bin YADI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN
Menyatakan terdakwa Samsul Anam bin Yadi, bersalah tanpa hak melakukanpekerjaan kefarmasian sebagaimana dakwaan pertama yaitu Pasal 196 UU No. 36 tahun2009 tentang Kesehatan ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan)Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara , ditambah dendasebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Subsidair : 3 (tiga) bulankurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;3.
Samsul Anam bin Yadi tersebutdisimpulkan bahwa tablet tersebut adalah benar mengandung bahan aktif TriheksifenidilHcl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras).Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UUNo. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan .ATAU KEDUA :Bahwa ia terdakwa SAMSUL ANAM bin YADI, pada waktu dan tempatsebagimana tersebut dalam dakwaan primair , telah melakukan tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian
memberatkan : e Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasanperedaran obatobatan terlarang ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengingat akan ketentuan Pasal 196 UU No. 36/2009 dan Pasalpasal lain dariUndangUndang yang bersangkutan ;MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa SAMSUL ANAM bin YADI secara sah dan meyakinkanterbukti bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK MELAKUKANPEKERJAAN KEFARMASIAN
62 — 21
Menyatakan Terdakwa ALFIAN, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian ;2.
Bahwa sepengetahuan saksi untuk penanggungjawab antara toko obatdan apotik berbeda dimana toko obat hanya dibebankan seorang asistenapoteker selaku penanggung jawab, sementara untuk apotik harus diawasioleh seorang apoteker atau tenaga kefarmasian. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual obatobat keras yang adadi toko obat milik terdakwa. Bahwa benar pada saat penggeledahan dan penyitaan terdakwa ada ditempat dan tidakmelakukan perlawanan serta sangat kooperatif.
No. 36/2009 tentang Kesehatanyaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian, dalam hal ini Toko Obat Berizin Agung FarmaJl.
yang dilengkapi dengan tenaga pengawas kefarmasian yakniapoteker.Putusan Pidana No.555/Pid.Sus/2015/Pn.Pdg hal 10 dari 12Menimbang bahwa Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas maka SuratDakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada diri terdakwa ALFIAN,SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusianobat
, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembanganobat, bahan obat dan obat tradisional, yang tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktek kefarmasian.
Menyatakan Terdakwa ALFIAN, SE terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pekerjaankefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian ;2.
89 — 5
Menyatakan terdakwa MUKHAMAD ARIFIN bin AHMAD ZAINI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN
. : 2662010 s/d 2482010;Pengadilan Negeri tsb ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum di persidangan yangpada pokoknya berbunyi sebagai berikut :Menyatakan terdakwa Mukhamad Arifin bin Ahmad Zaini , bersalah tanpa hakmelakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dakwaan pertama yaitu Pasal 196 UUNo
Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasanperedaran obatobatan terlarang ;Halhal yang meringankan : e Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengingat akan ketentuan Pasal 196 UU No. 36/2009 dan Pasalpasal lain dariUndangUndang yang bersangkutan ;ME ADILI:1 Menyatakan terdakwa MUKHAMAD ARIFIN bin AHMAD ZAINI secara sahdan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAKMELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN
60 — 10
Menyatakan terdakwa AGUS PRAYUDI Alias SIWUK tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN
SIWUK pad hari Kamis tanggal 25 Juni2009 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009bertempat....bertempat di Halaman depan Karaoke Marino, Kelurahan Bangsal, KecamatanPesantren, Kota Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerahhokum Pengadilan Negeri Kediri, Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengajamelakukan pekerjaan kefarmasian, yaitu dalam pengadaan, produksi distribusi danpelayanan sediaan farmasi berupa 90 (sembilan puluh ) butir
tentang obat keras ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati faktahukum yang ada di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan kesatu, yakni, pasal 82 ayat (1) huruf d UndangundangNomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :e Barangsiapa;e Tanpa keahlian dan Kewenangan;e Dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian
Unsur Tanpa Keahlian dan KewenanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa keahlian dankewenangan adalah bahwa tidak adanya kapasitas dari pelaku untuk melakukanpekerjaan kefarmasian, karena dia bukan orang yang ditentukan untuk itu, yangdalam hal ini adalah tenaga kesehatan (pasal 63 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun1992);Menimbang, bahwa sedangkan menurut pasal angka 3 UU No. 23 Tahun1992 yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yangmengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki
dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukanlah seorang tenagakesehatan, apakah itu sebagai seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatanlainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan di atas, dan tidak memilikipengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan maupunkewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, karena terdakwa adalah seorangpetani ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bukan seorang tenaga kesehatandan tidak ada kapasitas untuk melakukan pekerjaan kefarmasian
Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pekerjaan KefarmasianMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat ataukehendak dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undangundang , dalam hal ini melakukan pekerjaan kefarmasian;Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 63 ayat (1) UU No. 23 Tahun1992 dinyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian meliputi pengadaan, produksi,distribusi dan pelayanan sediaan farmasi;Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan
25 — 6
Menyatakan terdakwa VITTO DITA SEPTI ANGGARA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN
Pasal 12 ayat (1) Stbl.1949 :419 jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikute Barangsiapa;e Tanpa keahlian dan Kewenangan;e Dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian;e Melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan itu;1.
Unsur Tanpa Keahlian dan KewenanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa keahliandan kewenangan adalah bahwa tidak adanya kapasitas daripelaku untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, karena diabukan orang yang ditentukan untuk itu, yang dalam hal iniadalah tenaga kesehatan (pasal 63 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun1992);Menimbang, bahwa sedangkan menurut pasal 1 angka 3UU No. 23 Tahun 1992 yang dimaksud dengan tenaga kesehatanadalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidangkesehatan serta memiliki
Selain itu pada saat terdakwa membawa pil doubleL tersebut, yang akan diserahkan kepada ANDRI, terdakwa tidakada resep dari dokter;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bukan seorangtenaga kesehatan dan tidak ada kapasitas untuk melakukanpekerjaan kefarmasian, dalam hal ini melakukan pelayanansediaan farmasi (penyediaan dan penyerahan double L kepadaANDRI), serta terdakwa tidak memiliki keahlian di bidangkesehatan maupun kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan,maka unsur tanpa keahlian dan kewenangan
mendapatimbalan kencan dengan teman perempuan ANDRI dan terdakwamembelikan dan kemudian menyerahkan pil tersebut kepada ANDRIsudah 2 kali, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaanlaboratorik kriminalistik pil double L tersebut termasukdalam daftar obat keras, maka terlihat adanya niat ataukehendak dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut,yaitu membelikan dan menyerahkan pil double L kepada ANDRI,sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakimunsur dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian
Menyatakan terdakwa VITTO DITA SEPTI ANGGARA tersebut terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA KEAHLIAN DANKEWENANGAN DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MELAKUKANPEKERJAAN KEFARMASIAN 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima)bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)subsidair pidana kurungan selama (satu) bulan ;3.
22 — 2
Menyatakan , terdakwa INDUNG PURWONO BIN SELO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGANNYA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN
dakwaan yang disusun sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa INDUNG PURWONO BIN SELO pada hari Rabutanggal 12 September 2007 sekira pukul 06.00 WIB atau pada waktu lain setidak tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu tahun 2007, bertempat dijalan Suparjan Mangun Wijaya Rt.01 Rw.02 Kelurahan Bujel, Kota Kediri atauditempat lain setidaktidaknya suatu tempat yang masih dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Kediri, yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengajamelakukan perbuatan kefarmasian
22 Desember 1949 tantang Obat keras ;Menimbang bahwa terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas ,telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu :Saksi I ;: SUGENG APRIANTO : Dibawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa ;Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Kotasehubungan dengan perkara tanpa keahlian dan kewenanganmelakukan pekerjaan kefarmasian
Rt.01 Rw.02 Kel.Bujel, Kec.Mojoroto, Kota Kediri ;Bahwa benar saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwaterdakwa melakukan pekerjaan kefarmasiaan memiliki pil dobel Ltanpa ijin yang berwenang dan tanpa resep dokter ;Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Didik Triatmaji melakukanpenangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barangbukti berupa 66 butir pil dobel L yang disimpan di lemari baju dikamar tidur ;Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dan keahlian melakukanpekerjaan kefarmasian
Melakukan pekerjaan kefarmasian dengan tidak mempunyai keahlian dankewenangan untuk itu ;ad. I Unsur Barang Siapa : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiaporang yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat/mampu bertanggung jawab di depan hukum dalam perkara ini adalah terdakwaIndung................0066.
Melakukan pekerjaan kefarmasian dengan tidak mempunyaikeahlian dan kewenangan untuk itu ; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugeng Aprianto, saksiDidik Triamaji dengan keterangan tedakwa yang saling bersesuaian , diperoleh faktabahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2007 kurang lebih jam 06.20 wibtedakwa ditangkap oleh saksi Sugeng Aprianto dengan saksi Didik Triatmaji dirumahterdakwa di jalan Suparjan Mangun Wijaya Rt.01 Rw.02 Kel.Bujel, Kec.Mojoroto,Kota Kediri , setelah di geledah
42 — 8
Menyatakan terdakwa MAS TOHA Bin MARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN
Menyatakan terdakwa MAS TOHA Bin MARDI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian ataukewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pasal 198jo Pasal 108 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum;2.
hal tersebut adalahbagian dari pekerjaan kefarmasian, hal mana sejalan pula dengan Pasal 1 angka 1Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Praktek Kefarmasian yang berisi :Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu SediaanFarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan13obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat,serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional ;Menimbang, bahwa mengenai distribusi
bahwa untuk dapat bertindak dalam peredaran maupundistribusi sediaan farmasi berupa obat harus dilakukan oleh seseorang yang berprofesiapoteker yang dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian ;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan :Bahwa terdakwa menjual kepada khalayak umum dengan untuk Rp. 500, (limaratus rupiah) per kaplet;Bahwa kaplet salut selaput obat Furosemida produksi PT.
, namun telahmelakukan praktek kefarmasian yaitu dalam hal pendistribusian obat dalam bentukmenjual obat keras kepada khalayak umum berupa kaplet salut selaput obatFurosemida produksi PT.
Menyatakan terdakwa MAS TOHA Bin MARDI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TIDAK MEMILIKI KEAHLIANDAN KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanadenda sebesar : Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah ), dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan ;3.
BENTI Als.KENTANG Bin TUKIRAN
33 — 6
Menyatakan terdakwa I : SULTON ABDUL ROHMAN Bin ALI RIFAI dan Terdakwa II : BENTI Als.KENTANG Bin TUKIRAN ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : SECARA BERSAMA-SAMA TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN
Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalampengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi ;3.
KENTANG Bin TUKIRAN ; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ywnsur Kedua yaitu :Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian ; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dandistribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas dasar resep dokter, pelayanan informasiobat serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisionil ;Bahwa selain
dari pada itu pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusidan pelayanan sediaan farmasi sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) jo.
Lab. : 4360 / KNF / 2007tanggal 23 Agustus 2007, pilpil Double L tersebut ternyata termasuk dalam Daftar Obat Keraskarena Positif mengandung Triheksifenidil HCL, maka dengan demikian secara yuridis dalamistilah kesehatan para terdakwa telah terbukti melakukan pekerjaan kefarmasian dalampengadaan, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi ;Menimbang bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan diatas oleh karena kedua terdakwatelah terbukti melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, distribusi dan
No.23 Tahun 1992 , serta pasalpasal lain dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutan ;MENGADILIe Menyatakan terdakwa I : SULTON ABDUL ROHMAN Bin ALI RIFAI dan Terdakwa II :BENTI Als.KENTANG Bin TUKIRAN ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : SECARA BERSAMASAMA TANPA KEAHLIAN DANKEWENANGAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN ;e Menghukum para terdakwa karena itu dengan pidana penjara masingmasing selama :(SATU) TAHUN dan pidana denda masingmasing sebesar
- GATUT SETIAWN als GEMPONG
46 — 5
GEMPONG tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN SECARA BERSAMA-SAMA
Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiamterakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan berwenang, mengadili terdakwa asal sajasebagian besar saksi yang dipanggil lelbih dekat Penfadian Negeri itu dari pada tempatkedudukan Pengadilan negeri didalam daerah tindak pidana itu dilakukan yaituPengadilan Negeri Kediri, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan, Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengajamelakukan pekerjaan kefarmasian
Pasal 55 ayat (1) ke KUHP;yang ....yang unsurunsurnya sebagai berikut :e Barangsiapa;e Tanpa keahlian dan Kewenangan;e Dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian; Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan itu.1.
Unsur Tanpa Keahlian dan KewenanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa keahlian dankewenangan adalah bahwa tidak adanya kapasitas dari pelaku untuk melakukanpekerjaan kefarmasian, karena dia bukan orang yang ditentukan untuk itu, yangdalam hal ini adalah tenaga kesehatan (pasal 63 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun1992);Menimbang, bahwa sedangkan menurut pasal angka 3 UU No. 23 Tahun1992 yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yangmengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki
Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pekerjaan KefarmasianMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat ataukehendak dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undangundang , dalam hal ini melakukan pekerjaan kefarmasian;Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 63 ayat (1) UU No. 23 Tahun1992 dinyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian meliputi pengadaan, produksi,distribusi dan pelayanan sediaan farmasi;Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan para terdakwa dipersidangan
GEMPONG tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGANSENGAJA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN SECARA BERSAMASAMA2.Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama 10 (sepuluh) bulan dan 15 (lima belas) hari dan dendasebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua) bulan
56 — 14
Menyatakan terdakwa DWI HARYONO BIN JAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DALAM PENGADAAN, DISTRIBUSI; DAN PELAYANAN KESEHATAN
Menyatakan terdakwa DWI HARYONO Bin JAFAR terbukti bersalah melakukan tindakpidana pekerjaan kefarmasian sebagaimana dakwaan kami yaitu pasal 82 (1) huruf d UUNo..23 Tahun 1992. ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama (satu) tahun 6 (enam)bulan dan denda Rp. 500.000, subsidair 6 bulan kurungan dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ; 3.
419 Tahun 1049, tanggal 22 Desember 1949tentang Obat Keras ;Dakwaan : Bahwa ia terdakwa DWI HARYONO Bin JAFAR pada hari Senin tanggal 28 Januari 2008sekira jam 18.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2007 diMastrip No. 60 B Rt. 27 Rw. 07 Dsn Waung Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto KotaKediri atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kota Kediri, yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukanpekerjaan kefarmasian
Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalampengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi ;Menimbang, bahwa tindak pidana ini akan dinyatakan terbukti secara sah menuruthukum apabila semua unsur dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwauntuk itu terhadap dakwaan ini akan diuji dan dibuktikan kebenarannya dengan faktafakta yangterungkap dari alatalat bukti yang diajukan di persidangan ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan
distribusi dan pelayanan sediaan farmasi; dapat terpenuhi oleh perbuatanTerdakwa atau tidak, Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ; Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaankefarmasian adalah pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat,pengelolaan obat, pelayanan obat atas dasar resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisionil ;Bahwa selain dari pada itu pekerjaan kefarmasian
No. 23 Tahun 1992, serta pasalpasal lain dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutan;MENGADILI1.Menyatakan terdakwa DWI HARYONO BIN JAFAR terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGANSENGAJA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DALAM PENGADAAN,DISTRIBUSI,; DAN PELAYANAN KESEHATAN ; 22202 202202 0522.Menghukum terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama : (satu) tahun dan 3 (tiga)bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000, (dua ratus
123 — 66
apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat melakukanpekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi sertaberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, berhakmelakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker;Bahwa seseorang tenaga kefarmasian yang melaksanakanpekerjaan kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat izin sesuaitempat tenaga kefarmasian bekerja, dan surat izin tersebutdikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tempatpekerjaan kefarmasian dilakukan
;Bahwa untuk penyaluran praktik kefarmasian adalah memilikiseorang penanggung jawab yang mempunyai latar belakangpendidikan farmasi dan harus memiliki izin dari menteri kesehatanatau Dinas Kesehatan;Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN BjwBahwa dikatakan mempunyai keahlian dan kewenangan dalammelakukan praktik kefarmasian seseorang tersebut harus abhlidibidang kefarmasian atau lulusan apoteker atau asisten apoteker,serta harus memili izin;Bahwa pekerjaan, pendistribusian dan pelayanan
dimaksud pada ayat (1)harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahliandan kewenangan untuk itu;Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 3, angka 5 dan 6Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian yang dimaksud Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian, dimana Apoteker adalah sarjana farmasiyang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpahjabatan Apoteker.
, yang selanjutnya disebut SIKA adalah surat izin praktikyang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaankefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi ataupenyaluran.sdangkan untuk Tenaga Kefarmasian harus memiliki SuratZin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebutSIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga TeknisKefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian padafasilitas kefarmasian;Menimbang, bahwa yang dimaksud Praktik
, tidak mempunyaiRegistrasi, Izin Praktik dan lzin Tenaga Kerja Kefarmasian dan StandarProfesi Kefarmasian, sehingga Majelis Hakim berpendapat TerdakwaTidak memiliki kKeahlian dan kewenangan dalam hal ini adalah praktekkefarmasian.
45 — 3
Menyatakan Terdakwa WAHYU ENDRO CAHYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : DENGAN SENGAJA TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU