Menyatakan Terdakwa IKE WIJAYANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah :- Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kesatu Pertama Primair ;- Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Primair ;- Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara perbarengan perbuatan (concursus realis) sebagaimana Dakwaan Keempat, Dakwaan Kelima, dan Dakwaan Keenam Pertama

perkara yang bersangkutan ;Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Telah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan Terdakwa ;Telah memperhatikan semua barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam Requisitoirnya yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa IKE WIJAYANTO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan

TINDAK PIDANA KORUPSI SECARABERSAMASAMA DAN ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPASEHINGGA DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATANBERLANJUTsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DakwaanKesatu Pertama Primair Pasal 12 huruf c UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana juncto

Kalau diatidak bisa membuktikan dia bukan hanya terkena pasal TPPU tapi menurut Pasal38B UU Tipikor juga dianggap melakukan tindak pidana korupsi sehingga dapatdirampas untuk Negara. Jadi tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya terlebihdahulu;Bahwa ahli mengambil contoh yurisprudensi, contoh kasus adalah1. Kasus Pertama.Bank Global dengan Dirut Irawan Salim yang menggelapkan dana Rp60Milyar.

Pasal64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semua, maka Majelis berpendapat yang padakesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secaraberlanjut;KETIGAMenimbang, bahwa selanjutya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan PenuntutUmum yang Kumulasi Ketiga Primair, yakni Pasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang

Menyatakan Terdakwa IKE WIJAYANTO terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah :e Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secarabersamasama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan KesatuPertama Primair ;e Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secaraberlanjut sebagaimana Dakwaan Kedua dan Dakwaan KetigaPrimair ;3.4.e Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukansecara perbarengan perbuatan (concursus realis) sebagaimanaDakwaan Keempat, Dakwaan Kelima, dan DakwaanKeenam Pertama ;.

Ruswan Atra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;3. Menyatakan Terdakwa Drs. Ruswan Atra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.

Ruswan Atra tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadidakwakan dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;Hal. 101 dari 106 Putusan No.23/Pid.SusTPK/2016/PN Pdg3. Menyatakan Terdakwa Drs. Ruswan Atra terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.

Menyatakan Terdakwa IR.ARPEN, M.Si BIN ABBAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA sebagaimana dakwaan primer;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut ;3. Menyatakan Terdakwa IR.ARPEN, M.Si Bin ABBAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dakwaan Subsidair ;4.

Didalam Pasal 3 subyek hukumsetiap orang melekat predikat unsur jabatan atau kedudukan sedangkandalam pasal 2 tidak terdapat predikat semacam itu;Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalahbahwa pelaku tindak pidana korupsi memiliki spesifikasi hanya orangperseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, oleh karena ituakibatnya koorporasi tidak dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatersebut dalam rumusan Pasal 3 (periksa ,R.

Menyatakan Terdakwa IR.ARPEN, M.Si BIN ABBAS tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANGDILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA sebagaimana dakwaan primer;. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut ;. Menyatakan Terdakwa IR.ARPEN, M.Si Bin ABBAS telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANGDILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA sebagaimana dakwaanSubsidair ;.

Menyatakan Terdakwa I RAMDANI, SE dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;

SAFRI, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ; ---------------------------------------------------2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ; ---------------------------------3. Menyatakan terdakwa Ir. H.M. SAFRI, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair;--------------------------------------------------4.

ARSYAD RAUF tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1)juncto Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;2.

ARSYAD RAUF terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan subsidiair melanggar Pasal 3 junctoPasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana:4.

Putusan Nomor 287 K/Pid.Sus/2019Menyatakan Terdakwa Muh Arsyad Rauf tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dalam dakwaan primer tersebut;Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primertersebut;Menyatakan Terdakwa Muh Arsyad Rauf terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukansecara bersamasama";Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh Arsyad Rauf dengan pidanapenjara selama 1

tanggal 10 September 2012 Nomor09/Pid.Sus/2012/PN.Mks., sekedar mengenai lamanya pidana dan statustahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF tersebut di atastidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair:Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF tersebut daridakwaan primair tersebut;Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana "Korupsi yangdilakukan secara bersamasama", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUFdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp50,000.000,00(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidakmembayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan;Memerintahkan agar Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF ditahandalam Rumah

Helwis, S.H. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa H.M Helwis SH oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa H. M. Helwis, S.H. terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H. M.

Menyatakan Terdakwa SITI MARIAM tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadimaksud dalam dakwaan primair ;2. Membebaskan Terdakwa SITI MARIAM dari dakwaan primair tersebut3.

Menyatakan Terdakwa SITI MARIAM terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair, melanggar Pasal 3juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;4.

Menyatakan Terdakwa SITI MARIAM tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidiair;2. Membebaskan Terdakwa SITI MARIAM oleh karena itu dari segaladakwaan tersebut:3. Memulinkan hak Terdakwa SITI MARIAM dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;4. Memerintahkan Terdakwa SITI MARIAM dikeluarkan dari RumahTahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;5.

selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut : Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan karena Judex Facti tidak salan dalam menerapkan hukum,Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar mengenai faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengandakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana Korupsi sebagaimanadalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidiair; Bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta adalah salah satupenerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkanSK Gubernur DKI Jakarta Nomor 948/2014 tanggal 30 Mei 2014 sebesarRp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); Bahwa dari dana hibah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliarrupiah) tersebut yang dipakai untuk dana mobilitas Komisioner KomisiInformasi Provinsi DKI Jakarta adalan sebesar Rp573.000.000,00

Menyatakan Terdakwa HADI SETIAWAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1)huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55

Menyatakan Terdakwa HADI SETIAWAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Pst. tanggal 4 April 2019 yangmenyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu, danHal. 6 dari 11 hal. Put.

Nomor 198 PK/Pid.Sus/2020MENGADILI KEMBALI :Menyatakan Terpidana HADI SETIAWAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama ;Menjatuhkan pidana kepada Terpidana HADI SETIAWAN oleh karena itudengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurunganselama 3 (tiga) bulan ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan

Paulus lwo tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primairdan membebaskan Terdakwa Ir.

Paulus lwo terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31.

Sus/2019Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Manado Nomor 5/Pid.SusTPK/2017/PN.Mnd., tanggal 6 Juli2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:ieMenyatakan Terdakwa Paulus Iwo tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair PenuntutUmum;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut:Menyatakan Terdakwa Paulus Iwo telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama

PAULUS IWO tersebut di atas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama:2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3.

Bin TULUS ADMOSUMARTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA.

Menyatakan Terdakwa SABAR KAHONO ,SH BIN ALM.TULUSADMOSUMARTQ tidak terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi,sebagaimana tersebut dalam dakwaanPrimair j 22 errr re ree ee ee ee ee ee eee eee2. Membebaskan Terdakwa SABAR KAHONO ,SH BIN ALM.TULUSADMOSUMARTO oleh karena itu dari DakwaanPIMa go cen sen we we mio eo =3.

Menyatakan Terdakwa SABAR KAHONO ,SH BIN ALM.TULUSADMOSUMARTO terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadalam dakwaan subsidiair ;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SABAR KAHONO ,SHBIN ALM.TULUS ADMOSUMARTO dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam ) bulan penjaraHalaman 5 dari 258dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, denganperintah agar Terdakwa tetapGite go ee en se we we = oe =.

Achmad Syarwani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;2. Menyatakan Terdakwa Drs. Achmad Syarwani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama - sama ;3.

ACHMAD SYARWANTI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskanterdakwa dari dakwaan Primair tersebut.Menyatakan terdakwa Drs.

ACHMAD SYARWANTI terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, dalam dakwaan Subsidair.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

Achmad Syarwani tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalamDakwaan Primair, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa tersebutdari Dakwaan Primair ;Menyatakan Terdakwa Drs.

Achmad Syarwani telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersama sama;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidanapenjaraselama 2 ( dua ) tahun dan 4( empat )bulan dan dendasebesar Rp. 50.000.000 (lima puluhjutarupiah ) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurunganselama 2( dua )bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang

SYAHIDAL OMS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa NAZRAN, ST Bin H. SYAHIDAL OMS oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAZRAN, ST. Bin H.

Memulihkan hakhak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya;Telah mendengar replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umumdalam persidangantanggal 20 Pebruari 2014yang menyatakan tetapdengan tuntutan pidananya dan dupliksecara lisan dari PenasihatHukum Terdakwa yangmenyatakan tetap dengan nota pembelaannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannyatertanggal 20 Agustus 2013No.Reg.Perk: PDS 01/SAMAR/04/2013, telahmendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagai

Menyatakan Terdakwa Karnaini SH MSI, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar dakwaan Primair ; 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; 3. Menyatakan Terdakwa Karnaini SH MSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair ;4.

Menyatakan Terdakwa Karnaini SH MSI, tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar dakwaanPrimair ;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;3. Menyatakan Terdakwa Karnaini SH MSI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasama sebagaimana dakwaan Subsidair ;.

Tindak Pidana Korupsi a.n.Parno,SH.

tindak pidana korupsi;Foto Copy dari foto copy Surat dari BadanKepegawaian Negara Republik Indonesia No.F.IV.26.36/P.124/43 tanggal 23 Mei 2018 perihal PNSyang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsiatas nama Parno, SH, dkk, yang membuktikan bahwasurat dari Bupati Tanjung Jabung Timur menyurati BKNRI mohon pertimbangan masalah PNS yang telahdihukum penjara dan telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana korupsi dijawaboleh BKNFoto Copy dari foto copy Undangan Rapat

kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi;Foto Copy sesuai dengan aslinya Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur No.578 Tahun 2018, yangmembuktikan bahwa Surat keputusan Bupati TanjungJabung Timur terhadap PNS yang telah dihukumpenjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi telah melaluiketentuan hukum yang berlaku;Foto Copy sesuai dengan salinan aslinya PutusanPengadilan Negeri Jambi No. 37/Pid.susTPK/2015/PN.Jmb an.

Bukti T 10penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi;Foto Copy sesuai dengan aslinya Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur No.578 Tahun 2018, yangmembuktikan bahwa Surat keputusan Bupati TanjungJabung Timur terhadap PNS yang telah dihukumpenjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi telah melaluiketentuan hukum yang berlaku;Foto copy dari foto copy Petikan Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur No. 578 tanggal 28 Agustus

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 Badan Kepegawaian Negaratelah mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor F.IV.2636/P.124/43 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi an.Parno,S.H., dkk (Vide bukti T5);Halaman 40 dari 52 HalamanPutusan Perkara Nomor: 29/G/2018/PTUNJBI8.

ALI, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum; 2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. RUSLI M. ALI, M.M. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RUSLI M. ALI, M.M. terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama; 4.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karenajabatan atau kedudukan;Menimbang, yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangantersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekatpada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidanakorupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atausarana tersebut ;Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif yang merupakan caracara yang dapat dilakukan orang untuk melakukan

tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dankekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sehingga yang dimaksud dengankewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku Tindak PidanaKorupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atauHalaman 149 dari 186 halaman Putusan No. 16/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA.150kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk mengambil tindakan yangdiperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat

., Bin HANDURAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair; 2. Membebaskan terdakwa BUDI SEPRIANSON, S.E., Bin HANDURAN, dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa BUDI SEPRIANSON, S.E., Bin HANDURAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair; 4.

;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan PidananyaHalaman 264 dari 321 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN PlIk berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakankewenanan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimanadiatur

One Indirasari Hardi.tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa Ir.One Indirasari Hardi.dari dakwaan Primair;3 .Menyatakan terdakwaIr. One Indirasari Harditerbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair ;4.Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ir.

Menyatakan terdakwa ABDUL HALIM,SE.MSi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL HALIM,SE.MSi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun;

penetapan Ketua Pengadilan NegeriSidoarjo tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara tersebut;Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan suratdakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkaraini;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa;Setelah mendengar pula tuntutan dari Penuntut Umumyang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1.Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIM, SE, Msi terbukti secarasah bersalah melakukan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dalam pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai denganDakwaan Kedua.2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL HALIM,SE, MSi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan6 (enam) bulan.3.Pidana denda sebesar Rp. 75.000.000.

Menyatakan terdakwa Boyke Priyono, M.Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

dilakukan oleh Terdakwa sesuaidengan apa yang didakwakan kepadaTerdakwa ;Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkansegala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dalam perkara ini, untuk menentukansejauhmanakah faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat menjadipenilaian hukum bagi Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhiunsurunsur dakwaan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yangberbentuk dakwaan subsidairitas yaitu melakukan

tindak pidana korupsi yangdiancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan :won nnen= Primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RepublikIndonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor : 20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor : 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana Jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana

. wonn Subsidair melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undangundang RepublikIndonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor : 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor : 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana Jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.