Ditemukan 144099 data
Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi
Tergugat:
PADILA alias PADIL
52 — 17
Penggugat:
Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi
Tergugat:
PADILA alias PADILPENETAPANNomor 125/PDT.G/2018/PN Jmb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanPenetapan atas Gugatan:Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi, tempatkedudukan Rt 01, Kelurahan Ulu Gedong, KecamatanDanau Teluk, Kota Jambi dalam hal ini memberikankuasa kepada Maiful Efendi, S.H., M.H., Advokat yangberkantor di JI. P.
820 — 644 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
, karena tidak mempertimbangkan dengan benarhalhal yang relevan secara yuridis, dalam putusan perkara a quo Judex Factitelah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangansebagai berikut : Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan bahwa meskipun subjekdeliknya adalah setiap orang namun sesungguhnya adresat Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, adalah pegawai
negeri ataupenyelenggara negara atau orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan,jadi untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunyaharus pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang yangmempunyai kedudukan dan jabatan, Pasal 2 ayat (1) UndangUndangHal. 42 dari 54 hal.
bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair,oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair (putusanhalaman 92), pertimbangan tersebut disetujui Judex Facti/Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tinggi Pekanbaru dan diambil alihsebagai pertimbangan sendiri (putusan halaman 38) ;Bahwa pertimbangan Judex Facti seperti disebutkan diatas adalahpertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena unsur setiap orangdiperuntukkan baik bagi swasta, maupun pegawai
negeri ataupenyelenggara negara, pejabat yang mempunyai wewenang, unsur setiaporang berlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa sendirisebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segalatindakannya, terhadap perbuatan yang dilakukan tanpa harus membedakankedudukan atau jabatan, justru oleh karena subjek "setiap orang dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001dakwaan Primair, berlaku umum
606 — 465 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie ... [Selengkapnya]
BAGUS HARIANTO;Tempat lahir : Sidoarjo;Umur/tanggal lahir : 47 tahun/O2 Oktober 1968;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal > Perumnas Tunjung KecamatanBurneh, Kabupaten Bangkalan;Agama > Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala BagianAdministrasi Pemerintahan Umumpada Sekretariat Daeran KabupatenBangkalan);Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 14 November 2016 sampai dengan 9 Januari 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan
Korupsi pada Pengadilan Negeri bahwa karena Terdakwamempunyai jabatan dan wewenang yang jelas dan dihubungkan denganuraian pertimbangan di atas maka unsur setiap orang dalam dakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) adalah tidak tepat melainkan perbuatan Terdakwayang dilakukan secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 adalahpertimbangan yang keliru, oleh karena itu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkankepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawai
negeri ataupenyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta;Demikian pula halnya unsur melawan hukum adalah unsur mutlaksetiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung padanilai kKerugian negara yang terjadi serta penilaian Hakim terhadap perbuatanyang dilakukan Terdakwa;Menimbang bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang
93 — 20
26 — 13
PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Garut. Disebut sebagai Penggugat ; Lawan; TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Garut. Disebut sebagai Tergugat ;
50 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGURUS KANTOR PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERIREPUBLIK INDONESIA (PKPN-RI) KOTAMADYA SEMARANG VS H. SUNARTO, DKK
Edris Maroef) dengan Tergugat Il(Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia/PKPNRI)Kotamadya Semarang yaitu kerjasama untuk mengadakan pembelian,pemindahan, pengalihan serta pengoperan hak garapan atau hak pengelolaanterhadap sebidang tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 1 Luas +50.800 m?
Mustadjab selaku KetuaPusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia/PKPNRI) KotamadyaSemarang, telah membuat surat pernyataan secara Notariil yaitu SuratPernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya sebagaimana disebutkan dalamAkta Nomor 3735/1994 tanggal 15 Nopember 1994 yang dibuat dihadapanB.I.P Suhendro, SH Notaris di Semarang;Halaman 2 dari 25 hal.Put. Nomor 2361 K/Pdt/20175.
, yang terletak di DesaSukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kotamadya Semarang, Propinsi JawaTengah atas nama Pusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia(PKPNRI) Kodya Dati Il Semarang seharusnya diserahkan kepadaTergugat (Sdr. Edris Maroef);Bahwa Tergugat (Sdr.
Edris Maroef selaku Penerima Kuasa Substitusi Pertamadari Tergugat (Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Negeri RepublikIndonesia (PKPNRI) Kodya Semarang) adalah satusatunya secara hukumyang berhak memiliki dan menguasai objek Sengketa;Menyatakan Akta Notaris Nomor 43 tanggal 17 Februari 2010, tentangPemberian Kuasa dari Sdr. Edris Maroef kepada Penggugat (H.
Edris Maroef selaku Penerima Kuasa SubstitusiPertama dari Pembanding Il semula Tergugat Il (Pengurus PusatKoperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (PKPNRI) KodyaSemarang) adalah satusatunya secara hukum yang berhak memiliki danmenguasai objek sengketa;Menyatakan Akta Notaris Nomor 43 tanggal 17 Februari 2010, tentangPemberian Kuasa dari Sdr. Edris Maroef kepada Terbanding semulaPenggugat (H.
14 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOPERASI PEGAWAI NEGERI MARGO MULYO ; Drs. H. ABDUL FATAH, MD ; SOEPARMAN
KOPERASI PEGAWAI NEGERI MARGO MULYO,berkedudukan di Jalan Pamenang, Desa Nambaan,Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;2. Drs. H.
:SOEPARMAN, bertempat tinggal di Desa Karangrejo,Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Il di muka persidanganPengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dailildalil :1.Bahwa Penggugat adalah Pensiunan Pegawai
Negeri Sipil yang berprofesisebagai Pendidik (Guru) ;Bahwa semasa masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru), Penggugattercatat juga sebagai anggota Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia(KPRI MARGOMULYO) Gampengrejo, Kabupaten Kediri, yangberkedudukan di Desa Nambaan, Kecamatan Gampengrejo, KabupatenKediri ;Bahwa berdasarkan Rapat Anggota KPRI MARGOMULYO, Gampengrejo,Kabupaten Kediri, Penggugat terpilin sebagai Pengurus (Ketua I) untukmasa kepengurusan periode tahun 1981 sampai dengan
86 — 36
FAUZAN FIANDREA, SE;KETUA PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014
Negeri Sipil diLingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia TahunAnggaran 2014 ;Selaku Peserta Tes Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014yang berpotensi untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia TahunAnggaran 2014, Penggugat merasa sangat dirugikan Kepentingannyaakibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, karena dengandemikian Hilanglah Kesempatan bagi Penggugat
Hasil PsikotesCalon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KementerianKeuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014 yangdilaksanakan oleh Tergugat adalah Batal demi Hukum ;b.
Namun, tes psikotes dimaksud bukanlah satusatunyacara Tergugat untuk untuk menyaring Calon Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Kementerian Keuangan karena masih terdapatserangkaian tes lainnya yang harus diikuti oleh para peserta tesCalon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan ;Halaman 34 dari 71 halaman Putusan Nomor 257/G/2014/PTUNJKT26.
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, didalamnyamengatur dan disebutkan dalam lampiran Il Peraturan Badan KepegawaianNegara tersebut pada Romawi Il Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, A.Perencanaan dan persiapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, 1Umum disebutkan pada pokoknya; Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil padaprinsipnya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun2000 sebagaimana diubah dengan
Psikotes;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanCalon Pegawai Negeri Sipil pada lampiran Il Pedoman Pelaksanaan PengadaanCalon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum pada romawi Ill. PengadaanCalon Pegawai Negeri Sipil, pada huruf B Pelaksanaan Seleksi :1. Pengajuan Lamaran2. Materi dan Pelaksanaan UjianMateri ujian terdiri dari:a. Tes kompetensi dasar (TKD)b.
KISWANTO
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
144 — 539
Menyatakan tidak sah keputusan Tergugat berupa surat pengumuman Nomor:02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tentang Peserta Yang Lolos Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 02 April 2019, khusus terkait poin 3 (tiga) Nomor urut 1 (satu) atas nama KISWANTO.
3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa surat pengumuman Nomor:02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tentang Peserta Yang Lolos Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 02 April 2019, khusus terkait poin 3 (tiga) Nomor urut 1 (satu) atas nama KISWANTO.
Penggugat:
KISWANTO
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
104 — 44
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 VS ROFITA COERDIANA
42 — 29
PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai
PUTUSANNomor : 609/Pdt.G/2011/PA.KisBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidanganmajelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sepertitersebut di bawah ini, antara:PENGGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal diKabupaten Asahan, sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan
ROFITA COERDIANA
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
307 — 203
Penggugat:
ROFITA COERDIANA
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAHBahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor810/02/415.41/2018 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri SipilDaerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tertanggal 27September 2018 oleh Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai NegeriSipil Daerah.
LANDASAN HUKUM SELEKSI PENGADAANBahwa dalam pelaksanaan tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri SipilDaerah adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2018 tentang Kriteria PenetapanKebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CalonPegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
Bahwa berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 36 Tahun 2018tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil danPelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, padalampiran Huruf J angka 2 huruf kHalaman 19 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY.menyebutkan: ; 2222 nnn nnnDalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PejabatPembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasipendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidakmemenuhi
P14: Fotokopi Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang KriteriaPenetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil DanHalaman 24 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY.Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun15.
penerbitan Keputusan berupapengumuman pembatalan kelulusan peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipilbaik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah telah diatur dalam ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut ; Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 32 menyatakan PPKmengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secaraterbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana
FEBRIANI
Termohon:
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR POMSELAKU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
31 — 13
Pemohon:
FEBRIANI
Termohon:
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR POMSELAKU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
171 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MELAWAN TOTO CHANDRA
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPILDIREKTORAT JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal GatotSubroto Kavling 4042, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili olehkuasanya: Dr. Drs. PM. John L. Hutagaol M.Ec.(Acc), M.Ec. (Hons), Ak.,Yuli Kristiyono, AK, Sigit Danang Joyo, S.H., DESS, AF, Dr. SugengWibowo, S.E., M.Si., Lestari, SH., Ukar Sukarno, S.E., S.H., M.H., EduardDenni Nadeak, S.H., M.H., Mohammad Yusuf Shuadi, S.H., Syamsuria,S.H., M.Hum., Lukman Sabadan, S.E., Karman Juniawan, S.E., Ak.
Nelwan, S.H., Mutiara BudiAyuningtyas, S.H., Hari Agus Santoso, S.E., M.Hum., Ade SelviaPermana Putri, S.H., Fernandes Adhitya H, S.H., Elfrieda AnggiBasamarito, S.H., Fajar Triyanto, S.H., Rendy Ivaniar, S.H., dan HermanButarButar, S.H., selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat JenderalPajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU2044/PJ/2015, tanggal 03 Juni 2015,selanjutnya disebut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonPraperadilan;MELAWANTOTO CHANDRA
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pajakyang memohonkan Peninjauan Kembali terhadap Putusan PraperadilanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 31/PID.PRAP/2014/PN.Jkt.Sel.tanggal 26 Agustus 2014, tidak diatur selaku pihak dalam ketentuan Pasal263 ayat 1 KUHAP yakni yang diberi hak untuk mengajukan permohonanPeninjauan Kembali atas putusan pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap adalah Terpidana atau Ahli Warisnya;Bahwa dalam ketentuan Pasal 263 ayat 1, 2, dan 3 KUHAP diatur bahwayang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pajakselaku Pemohon Peninjauan Kembali secara formil tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard) karenanya secara substansial permohonan PeninjauanKembali dan alasanalasan dan buktibukti lainnya yang menyertai permohonanPeninjauan Kembali dalam perkara ini tidaklah relevan menurut hukum untukdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasar
Penyidik Pegawai Negeri SipilDirektorat Jenderal Pajak Republik Indonesia tersebut; Menyatakan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembalitersebut tetap berlaku; Membebankan biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali kepadaPemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 oleh Dr. H.
RIZA RAHMAWAN
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
168 — 244
Penggugat:
RIZA RAHMAWAN
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAHBahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 810/02/415.41/2018,tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah PemerintahHalaman 7 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBYKabupaten Jombang Tahun 2018, tertanggal 27 September 2018 olehPanitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.Penggugat adalah sebagai pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil DaerahPemerintah Kabupaten Jombang yang kemudian mendapatkan NomorPeserta Ujian CPNS 650411300000134 ; Bahwa setelah Penggugat mendapatkan
PengadaanCalon Pegawai Negeri Sipil/CPNS 2018 tentang Hasil IntegrasiSeleksi Kemampuan Dasar (SKD) dan Seleksi Kemampuan Bidang(SKB) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 lokasiformasi : SPMN Satu Atap Wonosalam.
Bahwa berdasarkan surat Pengumuman Nomor : 810/02/415.41/2018,tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah PemerintahKabupaten Jombang Tahun 2018, tertanggal 27 September 2018 olehHalaman 10 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBYPanitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.Penggugat adalah sebagai pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil DaerahPemerintah Kabupaten Jombang yang sah kemudian mendapatkanNomor Peserta Ujian CPNS : 650411300000134 ;Bahwa Penggugat
Negeri Sipil Dan Pelaksanaan SeleksiCalon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Lampiran huruf J.
Negeri Sipil DanPelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Lampiran huruf J.Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan, angka 2.
150 — 44
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 VS RIZA RAHMAWAN
Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusansebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPILDAERAH (CPNSD) PEMERINT AH KABUPATENJOMBANG TAHUN 2018 ; berkedudukan di JalanK.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang. Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada := ==" ==1. Nama:ABDULMADJID NINDYAGUNG, S.H., M.Si.Jabatan :2. Nama:Jabatan :3.
MUHAMMAD HAMZAH ASADULLAH
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD)
286 — 126
Penggugat:
MUHAMMAD HAMZAH ASADULLAH
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD)BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2019; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPILDAERAH (CPNSD) KABUPATEN JOMBANG, tempat kedudukan Jl.K.H. Wachid Hasyim Nomor 137 Jombang;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. ABDUL MADJID NINDYAGUNG, S.H., M.Si.;(Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang);2. ANDI KURNIAWAN, S.H.
;(Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang);Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang beralamat di Jalan K.H.Ahmad Hasyim No. 137, Jombang.
Putusan Perkara Nomor : 133/G/2019/PTUN.SBY.tenggang waktu 90 hari;KEPENTINGAN PENGGUGAT1.Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 810/02/415.41/2018tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah PemerintahKabupaten Jombang, tertanggal 27 September 2018.
ALASAN ATAU DASAR HUKUM GUGATAN1.Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 810/02/415.41/2018tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah PemerintahKabupaten Jombang, tertanggal 27 September 2018, Penggugat adalahsebagai pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah PemerintahKabupaten Jombang yang kemudian mendapatkan Nomor Peserta UjianCPNS : 6504 1130001301;Bahwa Penggugat telah mengkuti tahapan seleksi dengan cermat sertamengikuti tata cara yang di berlakukan oleh Panitia Seleksi Daerah dandinyatakan
BuktiP2 : Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Nomor: 810/326/415.41/2018 tentang Perubahan Hasil Seleksi AdministrasiCalon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018,tertanggal 24 Oktober 2018;3. BuktiP3 : Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Nomor 810/3053/415.41/2018 tentang WHasil Seleksi Administrasi CalonPegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018,Halaman 19 dari 35 hal.
70 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
DANA TABUNGAN & ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PT.TASPEN), ; EDDY MARYADI, SE., ; DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT KARYAWAN TASPEN(DPP SEKATA),
Olehkarena itu pegawai atau karyawan BUMN termasuk karyawan PT.TASPEN (PERSERO) bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan tidakdapat pula disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil ;3.
Bahwa Tergugat merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mengelolaprogram pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil(PNS)Hal. 17 dari 32 hal. Put.
Keuangan Nomor812/KMK.03/1988 tentang penugasan Perusahaan Perseroan (PERSERO)Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri untuk menyelenggarakanPembayaran Pensiun di Wilayah Jawa dan Madura dan Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 842.1755 Tahun 1988 tentang penugasan perusahaan(Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri untukmenyelenggarakan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil di ProvinsiDaerah Tingkat seluruh pulau Jawa ;4.
Bahwa kedudukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalahdipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksuddalamHal. 23 dari 32 hal. Put.
Bahwa kedudukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai orangyang dapat dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil diperkuat dengandikeluarkannya UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubaban atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Pasal 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor20 tahun 2001 menyatakan :Pegawai Negeri adalah meliputi :1.Pegawai Negeri sebagaimana
17 — 16
PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di , Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;MELAWAN:TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon
PUTUSANNomor: 45/Pdt.G/2012/PA.Kis.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkaraCerai Talak yang diajukan oleh:PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanpensiunan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di , KabupatenAsahan, sebagai Pemohon;MELAWAN:TERMOHON, umur 44 tahun
YULIANTI SETIA NINGSIH
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
143 — 96
Penggugat:
YULIANTI SETIA NINGSIH
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH