Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan ini akan menunjuk padaBerita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkapdalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimanatersebut di atas ;Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2019/PN PtkMenimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah mohon penetapan

pencatatan perkawinan pemohonan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P15, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi KWEE MENG TJU dan saksiTJHIN KIN KHUN;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang DiklatKumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanyaberwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan

memerintah kepada Dinas Pendaftaran penduduk dan NegeriPencatatan Sipil Kota Pasuruan mencatatkan perkawinan para pemohon tersebut: Bahwa menurut Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 "Dalam halperkawinan tidak dapat dibuktinan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dapat dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan";Bahwa oleh karena Para Pemohon pada saat ini bertempat tinggal dan menetap diKota Pasuruan yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Ngerei PaSUruan,sehingga permohonan penetapan

Pencatatan Perkawinan para.

beralasan dan harus ditolak seluruhnya;Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan antara Penggugat denganTergugat tidak atau belum tercatat pada kantor Catatan Sipil di tempatperkawinan tersebut dilaksanakan, akan tetapi dengan merujuk padaketentuan Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap perkawinantersebut masih dimungkinkan untuk dicatatkan pada Kantor Catatan Sipilsetempat dengan cara Penggugat dan/atau Tergugat mengajukanpermohonan penetapan

pencatatan perkawinan kepada Pengadilan Negeri,dimana kemudian apabila perkawina tersebut sudah dicatat sesuai denganketentuan perundangundangan, maka Penggugat atau Tergugat barudapat mengajukan gugatan perceraian;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandungtersebut adalah keliru dan tidak tepat karena:1.

.: 119/1.755.22 tanggal 06 Desember2013, Hal : Permohonan Penetapan Pencatatan Perkawinan Luar Daerah ;Menimbang, bahwa bukti suratsurat tersebut berupa foto copy yang telah diberi meteraicukup, dan bukti suratsurat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti suratsurattersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ; Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tanda P1 sampai dengan P13tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan

sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohonPenetapan;Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatuyang telah termuat dalam berita acara persidangan dan sepanjang relevanterhadap pokok perkara, maka secara mutatis mutandis dianggap telah turutdipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh sertamenjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini yakni untukmendapatkan penetapan

pencatatan perkawinan yang melampui batas waktu;Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakahpermohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umumdan UndangUndang yang mengatur mengenai mengenai masalah penetapanPencatatan Perkawinan yang melampui batas waktu;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P9 dan 2(dua) orang saksi dibawah janji, yaitu Saksi Moses Tudu dan Saksi Maria Bozu;

Bahwa oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia maka untuk dapatmencatatkan Perkawinan tersebut diperlukan Penetapan Pencatatan Perkawinan dariPengadilan Negeri ;Untuk bahan pertimbangan bagi Bapak, berdasarkan ini pemohon lampirkan suratsuratberikut berupa :1.Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 09 Juli2018, No 1407101806080005 ;Foto Copy Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Pdt. H.

Padahal dari fakta Persidanganapa yang dilakukan oleh Terdakwa sematamata adalah bertindak selakuKuasa Hukum dari Antonius Husein Lewa untuk mengajukanPermohonan Penetapan Pencatatan Perkawinan secara Agama Katolikantara Antonius Husein Lewa dengan Elisabeth Aida Badji yang halmana dari permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan NegeriMakassar yang dengan Penetapannya memerintahkan Dinas KantorCatatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinansecara Agama Kaiolik Antonius Husein

JIKAPEMAKAIAN AKTA ITU DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN.Dengan mengacu pada elemen delik tersebut diatas, maka akanmenimbulkan pertanyaan hipotesis dengan analisis sebagai berikut :1.Dapatkah Terdakwa karena Profesinya sebagai Advokat yangbertindak selaku Kuasa Hukum dari Antonius Husein Lewa yangmengajukan Permohonan Penetapan Pencatatan Perkawinan secaraAgama Katolik ke Pengadilan Negeri Makassar dapat di kategorikansebagai melawan hukum ?.

Bahwa dengan Permohonan Penetapan Pencatatan Perkawinan kePengadilan Negeri Makassar yang diajukan oleh Antonius HuseinLewa melalui Terdakwa sebagai Kuasa Hukumnya yang di kabulkanoleh Pengadilan Negeri Makassar, kemudian Pengadilan NegeriMakassar melalui Penetapannya memerintahkan kepada DinasKantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan Kutipan AktaPerkawinan a quo, sebagai wujud dari menyuruh memasukkanketerangan palsu kedalam suatu Akta Autentik ?

memeriksa dan meneliti suratsurat bukti yang diajukan oleh Pemohonsebagai alat bukti persidangan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Pemohon serta segalasesuatu yang terjadi di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal30 September 2014 dibawah register perkara permohonan nomor : 804/Pdt.P/2014/PN.Sby.telah mengajukan permohonan penetapan

pencatatan perkawinan dengan mengemukaan halhal sebagai berikut :1Bahwa Pemohon menikah secaara sah di Gereja Kristus Raja padatanggal,02 Oktober 1976 dengan Maria Immaculata Suryati sebagaimana diuraikan dalam buku perkawinan Gereja Kristus Raja Nomor:1520 tertanggal,02 Oktober 1976 di Surabaya ;Bahwa pemohondalah penduduk kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur sebagaimana diuraikan dalamNIK.35782625 12330001 tertanggal,10 April 2012 dan Daftar Kartu Keluarga No

PETRUS DE ALKANTARA;-------------------------------------------------------------

- Bahwa, saksi menerangkan saksi kenal dengan Pemohon (Vinsensius) karena Pemohon adalah jamaah gereja dan ikut dalam organisasi di gereja;----------------

- Bahwa, saksi menerangkan tahu maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pencatatan perkawinan yang telah dilangsungkan di Gereja di Kota Lubuklinggau;-----------------------------------------------------------