Sebagaimana dalil Penggugat bahwa terhadap adanya transferdana/uang masuk sebesar Rp 23.000.000.000 (dua puluh tigamilyar rupiah) dan juga Rp 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) dariBank BTN ke rekening objek perkara tersebut, saat ini sedang dilakukanpemeriksaan dugaan tindak pidana perbankan berdasarkan LaporanPolisi No.LP/5738/X1/2016/Dit.Reskrimsus tanggal 24 November 2016oleh Imam Hamzah Sergio Lago, SE,MM selaku kuasa Pelapor.b.

Jkt.Utrsaksi terkait adanya laporan tindak pidana Perbankan, sebagaimanaPasal 49 ayat (2) huruf b jo. Pasal 50 UU No. 10 Tahun 1998 tentangPerubahan atas Undangundang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankanjo. Pasal 55 jo. Pasal 56 KUHP.e.

Bahwa dalam Positanya, Penggugat menyatakan Tergugat telahmelakukan tindak pidana pemalsuan pencatatan laporan kegiatanPenggugat (tindak pidana perbankan) dan Tindak Pidana PencucianUang. Namun disisi lain Penggugat juga telah melaporkan Tergugat kePolda Metro Jaya sesual Laporan PolisiHal. 26 dari 67 hal. Putusan No.457/Pdt.G/2017/PN. Jkt.UtrNo.LP/644/II/2017/PMJ/Ditreskrimum tanggal 6 Februari 2017 atasdugaan tindak pidana penggelapan.b.

Surya Artha NusantaraFinance ke rekeningrekening Penggugat; Bahwa oleh karena saat ini sedang dilakukan pemeriksaandengan tindak pidana perbankan berdasarkan laporan Polisi Nomor :LP/5738/X1/2016/Dit. Reskrimsus, tanggal 24 November 2016 oleh ImamHamzah Sergio Lago, SE, MM, selaku kuasa Pelapor, maka Polda MetroJaya sesuai surat No.

Jkt.Utr Bahwa dalam positanya, Penggugat menyatakan Tergugat dan TurutTergugat telah melakukan tindak pidana Perbankan, telah melakukantindak pidana sesuai dengan Paal 263 KUHP tentang pemalsuan surat danmelakukan tindak pidana pencucian uang sesuai Undangundang No. 8Tahun 2010 Tentang Tindak pidana Pencucian uang, kemudian telahmelaporkan Tergugat dan Turut Tergugat ke Polda Metro Jaya sesuailaporan Polisi No.

Dugaan Tindak Pidana Perbankan Syariah periode bulan Mei 2013sampai dengan Juni 2016 di Bank Mandiri Syariah sebagaimanamaksud Undangundang Nomor: 21 Tahun 2008 tentang PerbankanSyariah; (Surat Panggilan Nomor: B/1097/X/2017/Ditreskrimsus,tanggal 11 Oktober 2017);b.

Pada 28 Mei 2018, di panggil Ditreskrimsus Polda Jambi denganstatus menjadi Tersangka dugaan Tindak Pidana Perbankan Syariah;Bahwa terhadap serangkaian perbuatan dari Para Tergugat,a quo sangatnyata berakibat kepada adanya kerugian materiil dan/atau potensikerugian finansial, maupun kerugian immaterial bagi Penggugat I, karenaperbuatan Para Tergugat a quo dapat dikategorikan telah secaramelawan hukum/melanggar hukum dan ketentuan perundangundanganyang berlaku, untuk itu Penggugat menuntut Para Tergugat

Fikri, S.E., M.M., (Tergugat III) yang berdalih atas perintahDireksi (Tergugat I) telah melaporkan Penggugat IIldan Para Penggugatlainnya ke Kepolisian Daerah Jambi dengan tuduhan tak berdasarmelakukan pembobolan dana bank BSM sebesar Rp 10 Milyar dugaanTindak Pidana Perbankan Syariah, kemudian berkembang dugaanTindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang(TPPU) Undangundang Nomor: 8 Tahun 2010, Jo.

Fikri, S.E., M.M., atau Tergugat III dengan mengatasnamakan Direksi(Tergugat I) melaporkan Para Penggugat ke pihak Kepolisian DaerahJambi atas dugaan Tindak Pidana Perbankan Syariah Periode Mei 2013sampai Juni 2016;Hal 14 dari 27 hal Putusan No: 30/PDT/2020/PT JMBI1I.10. Bahwa atas pelaporan Sadr. Fikri, S.E., M.M., (Tergugat III) yang berdalihberdasarkan perintan Direksi (Tergugat 1!)

,atau Tergugat III dengan tanpa hak/wewenang mengatasnamakan Direksi(Tergugat I) melaporkan Para Penggugat ke pihak Kepolisian DaerahJambi atas dugaan Tindak Pidana Perbankan Syariah Periode Mei 2013sampai Juni 2016, dan dengan alasan bahwa pengunduran diri ParaPenggugat a quo adalah sebagai bentuk menghindari dari tanggungjawab dan akan melarikan diri sehingga dilaporkan oleh Sadr. Fikri, S.E.

DANU PRIYATNObersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 50 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankandalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;2.

DANU PRIYATNOSADIR sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, makaharus diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

DANUPRIYATNO SADIR yaitu Terdakwa telah terobukti melakukan tindak pidana"PERBANKAN" sebagaimana diatur dan diancarn sesuai ketentuan Pasal 50UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, akan tetapi mengenaipemidanaan atas hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa CITRAPUSPITASARI, S.E. binti H.

No. 946 K/Pid.Sus/2013tindak pidana "PERBANKAN" dan "Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaCITRA PUSPITASARI, S.E binti H.

Maria Dafrosa sekalu Asisten Manager Operasional(AMO), untuk melakukan tindak pidana perbankan. Padahal Terdakwasesungguhnya mengerti dan mengetahu kalau yang diperintahkan atau yangdiingini oleh Sdr. Maria adalah salah dan merupakan pelanggaran hukum,sehingga Terdakwa wajib menolak keinginan atau perintah Sdr. Maria denganalasan tidak sesuai dengan PROTAB Bank, serta bertentangan dengan prinsiphukum dan ketentuan perbankan yang berlaku.

Menyatakan terdakwa GAYATRI Alias GAYATRI SUBIYANTO AliasGAYATRI SUBIYANTONO terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Perbankan dan Pencucian Uang,sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 49 ayat (1)huruf a, b dan c, UU RI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubahdengan UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 64ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang JoPasal 64 ayat (1) KUHP.2.

Menyatakan Terdakwa GAYATRI alias GAYATRI SUBIYANTO aliasGAYATRI SUBIYANTONO, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana *Perbankan dan Pencucian Uang sebagai perbuatan berlanjut ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GAYATRI alias GAYATRISUBIYANTO alias GAYATRI SUBIYANTONO tersebut, denganpidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sebesarRp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuanHal. 13 dari 25 hal. Put.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor1587/Pid.Sus/2012/PN.TNG tanggal 03 Januari 2018 ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secaracermat berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriTangerang Nomor 1587/Pid.Sus/2012/PN.TNG, tanggal 3 Januari 2013 danPengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertamadalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Perbankan dan Pencucian Uang sebagaiperbuatan

Menyatakan Terdakwa Gayatri alias Gayatri Subiyanto alias GayatriSubiyantono tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Perbankan dan Pencucian Uang, sebagaiperbuatan berlanjut ; 222 ===Hal. 21 dari 25 hal. Put. No.20/PID/2013/PT.BTNMenjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda Rp.10.000.000.000.

Perbankan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;AtauKeduaBahwa ia Terdakwa Welly Edy Prabowo,S.Hut Bin Mulyono, pada bulanAgustus 2014 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014,bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjung Redeb yangberalamat di Jalan S.A Maulana No.1050 Tanjung Redeb Kabupaten Berau, atausetidaktidaknya di Suatu tempat lain yang

Tnr Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2014, saksi Rudy Syam menerimapencairan kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kerekening an.Ummi Hani yang merupakan istri saksi dan sekira bulan Juli2015 kredit Modal Kerja saksi Rudy Syam dinilai merupakan kredit macet.Perbuatan Terdakwa Welly Edy Prabowo,S.Hut Bin Mulyonomerupakan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun

LLM., telah didengarpendapatnya berdasarkan pengetahuan dan keahliannya di bawah sumpahmenurut agamanya, pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa Tindak Pidana Perbankan fokus terhadap perbuatanperbuatan yangdilakukan oleh Subyek Hukum yang diatur secara limitatif dalam UndangUndang Tindak Pidana Perbankan; Bahwa undangundang Perbankan adalah termasuk dalamlingkupadministrasi yang didalamnya memuat dimana sanksi pidana merupakanupaya terakhir (asas ultimatum remidium) setelah langkahlangkahpenyelesaian

perbankan, dan ahli berpendapat bahwa Pasal 49 ayatHalaman 35dari 54Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN.

perbankan terhadap subyek hukumperbankan; Bahwa, dalam asas hukum pidana siapa yang melakukannya maka dialahyang bertanggungjawab dan dalam Tindak Pidana Perbankan terhadapatasannya dapat dikenakan apabila seorang atasan tidak melakukanlangkahlangkah teguran dari pihak OJK untuk memulihkan keadaan danmemastikan ketaatan perbankan; Bahwa, dalam perkara ini terdapat tindakan ketidak hatihatian dalampemberian kredit, namun hal tersebut merupakan kewenangan OJK untukmelakukan langkahlangkah berupa surat

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SI MADE SUANDIRA alias SADIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

PERBANKAN ;

Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai karyawan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejaktanggal 1 September 2016 dan jabatan saat ini sebagai investigator Eksekutif(Deputi Direktur) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lainmelakukan investasi terhadap dugaan tindak pidana perbankan sertamenindaklanjuti hasil investasi sesuai dengan prosedur kerja (SOP) Departemenpemeriksaan Khusus dan Investasi Perbankan (DKIP).

investasi terhadapbeberapa kasus tindak pidana perbankan dibeberapa bank seluruh Indonesia.

BPR AdiarthaUdiana namun oleh terdakwa uang tersebut tidak semuanya disetorkan ke Bankmelainkan dipergukanan untuk keperluan pribadinya dan menanyakan apakahperbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana Perbankan?

Menyatakan Terdakwa SI MADE SUANDIRA alias SADIK telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERBANKAN ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SI MADE SUANDIRA alias SADIKtersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam ) tahun dandenda sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah ) dengankententuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidanakurungan selama 4 (empat) bulan;3.

Saksi LA ODE UDDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah di depanpersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalahtindak pidana perbankan;Bahwa apakah saudara tahu dengan KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas,Saksi pada awalnya tidak mengetahui adanya KSP sahabat mitra sejati cab.Aimas yang saksi tahu adalah bank sampoerna;Bahwa bagaimana awalnya saudara mengetahui atau kenal dengan KSPSahabat Mitra Sejati Cabang Aimas

Bahwa saya tahu dari teman yang menyampaikan bahwa selain di Aimas nantisetorannya juga dapat di setor langsung di Pusatnya di daerah Kuda Laut;Bahwa saksi belum pernah ke Kuda Laut;Saksi SUPARDIYANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah padapokoknya sebagai berikut :Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2020/Pn.Son Hal 6 dari 85Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalahtindak pidana perbankan;Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati CabangAimas dari

Saksi Nurjanah, yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapatdihadirkan dipersidangan , sehingga keterangannya dibacakan oleh PenuntutUmum di persidangan pada pokonya sebagai berikut:Bahwa dirinya mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebaga saksisehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Perbankan Yaitu Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izinusaha dari Pimpinan Bank Indonesia. sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal46 ayat (1) Jo. pasal

Ini berbeda dengan Hukum Pidana KhususExternal yang termasuk di dalamnya adalah Hukum Pidana Perbankan dimanasifat dan karakteristiknya yaitu 1. Harus menerapkan Ultimum Remedium dimanayang dimaksud dengan Ultimum Remedium adalah Sarana yang paling akhir untukmenegakkan hukum pidana jika sarana penegakan hukum lainnya tidak lagiberfungsi. 2. Sanksi yang diterapbkan seharusnya bersifat alternative, biasanyapidana penjara atau denda dan 3.

Menyatakan Terdakwa ARIF KARTONO tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERBANKAN;2. Membebaskan Terdakwa ARIF KARTONO dari Dakwaaan Tunggal JaksaPenuntut Umum ;3. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan , harkat dan martabat TerdakwaARIF KARTONO;4.

Menyatakan terdakwa ZULFIKAR,SE Bin SULAIMAN bersalahmelakukan tindak pidana PERBANKAN sebagaimana diatur dalamPasal 49 ayat (2) Huruf b Jo Pasal 8 Undangundang Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Dakwaan Tunggal.2.

kesimpulanMajelisHakim Tingkat Pertama mengenai faktafakta hukum yangterungkapdipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alatalat bukti danbarang barangbukti, sehingga kesimpulan mengenai faktafakta hukum yangterungkapdipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbanganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyayang berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkantelah melakukan TINDAK PIDANA

PERBANKAN sebagaimana diatur dalamPasal 49 ayat (2) Huruf b Jo Pasal 8 Undangundang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1992tentang Perbankan .karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telahsesuai dan berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariHalaman 9 dari 11 Putusan Nomor 190 /Pid.Sus/2019/PTMDNketerangan saksisaksi alatalat bukti berupa suratsurat dan hubungannyadengan keberadaan barangbarang yang dijadikan barang bukti

:Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Tamu di Magister HukumUniversitas Gadjah Mada;Bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang diaturdalam undangundang khusus di bidang hukum administrasiperbankan yang dimuat dalam Undangundang Nomor 7 Tahun1992 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 10 Tahun1998 Tentang Perbankan.

perbankan termasuk sebagai tindak pidanakhusus, dan register perkara pidana termasuk perkara pidanakhusus;Bahwa tindak pidana perbankan penyelidikan dan penyidikannyadilakukan oleh penyelidik dan penyidik khusu yaitu Penyelidik danPenyidik pada Otoritas Jasa Keuangan.

Atas dasarpertimbangan tersebut, SOP pada bank yang bersangkutan tidakdapat dijadikan ukuran atau para meter perbuatan melawan hukumpidana (bukan kesalahan) oleh penyidik dalam melakukan dugaanterjadinya tindak pidana perbankan.

perbankan sebagai hukumadministrasi.2.

Surach Winarni, S.H., M.H.Bahwa SOP yang dibuat oleh bank swasta tidak dapat dijadikandasar hukum bagi penyidik untuk menyatakan bahwa pegawai banktersebut telah secara sengaja melakukan perbuatan melawanhukum dan melakukan tindak pidana perbankan.

IZin Orang perseorangan;. efektifnya pernyataan pendaftaran;. surat tanda terdaftar;2345. persetujuan melakukan kegiatan usaha;6. pengesahan;7. persetujuanatau penetapan pembubaran; dan8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundangundangan di sektor jasa keuangan;Bahwa tindak pidana perbankan termasuk sebagai tindak pidanakhusus, dan register perkara pidana termasuk perkara pidanakhusus;Bahwa tindak pidana perbankan penyelidikan dan penyidikannyadilakukan oleh penyelidik dan penyidik

Pasal 49ayat (2) UU OJK;Bahwa Tindak pidana perbankan dilakukan oleh penyelidik danpenyidik khusus yang menjadi dasar filosofinya adalah tindakpidana perbankan termasuk tindak pidana di bidang jasa keuanganyang basiknya adalah kegiatan bisnis kKeuangan yang memilikiHalaman 62 dari 109 hal.

Atas dasarpertimbangan tersebut, SOP pada bank yang bersangkutan tidakdapat dijadikan ukuran atau para meter perbuatan melawan hukumpidana (bukan kesalahan) oleh penyidik dalam melakukan dugaanterjadinya tindak pidana perbankan.

perbankan sebagai hukumadministrasi.2.

perbankan.

Menyatakan Terdakwa RUDI JUNIJANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan tindak pidana Perbankan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) tersebut ; 2.

:Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Tamu di Magister HukumUniversitas Gadjah Mada;Bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang diaturdalam undangundang khusus di bidang hukum administrasiperbankan yang dimuat dalam Undangundang Nomor 7 Tahun1992 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 10 Tahun1998 Tentang Perbankan.

IZin orang perseorangan;. efektifnya pernyataan pendaftaran;. surat tanda terdaftar;. persetujuan melakukan kegiatan usaha;. pengesahan;. persetujuanatau penetapan pembubaran; dan. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundangundangan di sektor jasa kKeuangan;Bahwa tindak pidana perbankan termasuk sebagai tindak pidanakhusus, dan register perkara pidana termasuk perkara pidanakhusus;Bahwa tindak pidana perbankan penyelidikan dan penyidikannyadilakukan oleh penyelidik dan penyidik

Atas dasarpertimbangan tersebut, SOP pada bank yang bersangkutan tidakdapat dijadikan ukuran atau para meter perbuatan melawan hukumpidana (bukan kesalahan) oleh penyidik dalam melakukan dugaanterjadinya tindak pidana perbankan.

perbankan sebagai hukumadministrasi.2.

Surach Winarni, S.H., M.H.Bahwa SOP yang dibuat oleh bank swasta tidak dapat dijadikandasar hukum bagi penyidik untuk menyatakan bahwa pegawai banktersebut telah secara sengaja melakukan perbuatan melawanhukum dan melakukan tindak pidana perbankan.

Menyatakan Terdakwa FOCKSY VAN AFFERO RAPAR aliasFOCKSY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Perbankan Secara Bersamasama:Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2400 K/Pid.Sus/20182. Menjatunkan hukuman terhadap Terdakwa FOCKSY VAN AFFERORAPAR alias FOCKSY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dandenda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 3(tiga) bulan kurungan;3.

Nomor 2400 K/Pid.Sus/2018 Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan putusan judexfacti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judex facti/PengadilanNegeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Perbankan secara bersamasama", telah tepat dan tidak salahmenerapkan peraturan hukum serta cara mengadili telan dilaksanakanmenurut ketentuan undangundang; Bahwa putusan judex facti telah mempertimbangkan fakta

Jaya Sejahtera Borneo adalah Rp56.637.134.000 (lima puluh enam milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratustiga puluh empat ribu rupiah).Bahwa terdakwa mengetahui aliran dana tersebut sumber dari hasilmengambil dana milik nasabah Bank Bukopin dengan modus seolah olahnasabah diikutkan produk Deposito Bank Bukopin, dan sebagaikonsekwensinya terdakwa ikut membantu pelaku tindak pidana perbankan yaitusaksi Endang Jumiati Bin Hendro Suyanto dengan saksi Arsil Ajim Bin MohidinIsmail Modak dalam hal

Jaya Sejahtera Borneo adalah RpHalaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 124/PID/2021/PT SMR 56.637.134.000 (lima puluh enam milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratustiga puluh empat ribu rupiah).Bahwa terdakwa mengetahui aliran dana tersebut sumber dari hasilmengambil dana milik nasabah Bank Bukopin dengan modus seolah olahnasabah diikutkan produk Deposito Bank Bukopin, dan sebagaikonsekwensinya terdakwa ikut membantu pelaku tindak pidana perbankan yaitusaksi Endang Jumiati Bin Hendro Suyanto

Jaya Sejahtera Borneo adalah Rp56.637.134.000 (lima pulunh enam milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratustiga puluh empat ribu rupiah).Bahwa terdakwa mengetahui aliran dana tersebut sumber dari hasilmengambil dana milik nasabah Bank Bukopin dengan modus seolah olahnasabah diikutkan produk Deposito Bank Bukopin, dan sebagaikonsekwensinya terdakwa ikut membantu pelaku tindak pidana perbankan yaitusaksi Endang Jumiati Bin Hendro Suyanto dengan saksi Arsil Ajim Bin MohidinHalaman 15 dari 29 halaman

BTN Balikpapan;Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 124/PID/2021/PT SMR Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hasil auditdari Auditor Bank Bukopin Balikpapan sebagaimana bukti T32; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar azas penafsiranhukum yang maksudnya ketentuan hukum yang khusus mengesampingkanketentuan hukum yang umum ( Lex Specialis Derogat Legi Generalis );Y Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbanganhukum bahwa penyidikan Tindak Pidana

Perbankan dan TPPU harusdilakukan oleh OJK dan atas analisis PPATK dalam TPPU sehinggapenyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian RI Ditreskrimsus PoldaKaltim adalah cacat prosedur sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;Y Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbanganhukum bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Koperasi KaryawanBank Bukopin dengan nasabah Bank Bukopin adalah tindakan wanprestasidari koperasi; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan

berlaku bagi bank.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1992 Tentang Perbankan.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa PenuntutUmum Tanggal 11 September 2014 No.Reg.Perkara : PDM171/PEKAN/04/ 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa WELLY SYAFRIADI Bin SYAFRIADI, secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Perbankan,sebagaimana Dakwaan Alternatif Keduamelanggar Pasal 49 ayat (2)huruf 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 TentangPerbankan.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELLY SYAFRIADI BinSYAFRIADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denganperintah segera ditahan.

Menyatakan terdakwa WELLY SYAFRIADI Bin SYAFRIADI, secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan,sebagaimana Dakwaan Alternatif Keduamelanggar Pasal 49 ayat (2)huruf 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 TentangPerbankan.5.

bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa danmencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Desember 2014 Nomor 413/PID.SUS/2014/PN.Pbr, memori banding Terdakwa, maka Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasanalasan Hakim TingkatPertama dalam putusannya telah dengan telitii cermat dan tepatmenguraikan alasanalasan serta pertimbangan hukumnya bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana

Perbankan , demikian juga halnya terhadap pidanapenjara yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangann Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasanalasan danpertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambilalin sertadijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalammemutus perkara ini pada tingkat banding;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwaternyata tidak terdapat halhal yang baru dan pada hakekatnya hanyamerupakan pengulangan

No. 1290 K/Pid.Sus/2013Menyatakan Terdakwa GAYATRI Als GAYATRI SUBIYANTO Als GAYATRISUBIYANTONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Perbankan dan Pencucian Uang sebagai perbuatanberlanjut ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GAYATRI Als GAYATRI SUBIYANTOAls GAYATRI SUBIYANTONO tersebut dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluhmilyar rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana denda tidak dibayar akandiganti dengan

No. 1290 K/Pid.Sus/2013tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa,sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Gayatri alias Gayatri Subiyanto alias GayatriSubiyantono tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Perbankan dan Pencucian Uang sebagaiperbuatan berlanjut ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda Rp.10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah

PerdanaChandra serta membiayai usaha kerjasama dengan Edy Susiawan danHidayati; Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan danpencucian uang;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor:20/PID/2013/PT.BIN., tanggal 25 Maret 2013., yang mengubah putusanPengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1587 / Pid.Sus/ 2012/PN.TNG., tanggal 03Januari 2013., tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus

No. 1290 K/Pid.Sus/2013MENGADILI SENDIRI:Menyatakan Terdakwa GAYATRI Alias GAYATRI SUBIYANTO AliasGAYATRI SUBIYANTONO tersebut telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan dan PencucianUang sebagai Perbuatan Berlanjut ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, makadiganti dengan pidana kurungan selama

Menyatakan Terdakwa Cahyodi Laksono Yudo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYODI LAKSONO YUDO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;3.

eksepsi penasehat Hukum terdakwa,karenaPenasehat hukum mendalilkan konsekuensi BAP yang dibuat cacat hukum tentunyamengakibatkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat hukum juga, sehingga olehkarenanya pokok perkara telah diperiksa maka tentunya dalil penasehat hukumterdakwa tersebut diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas makamajelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah telah melakukan tindak pidana

perbankan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998tentang Perbankan;Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak diketemukanadanya halhal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa karenaperbuatannya itu berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan olehkarenanya Terdakwa haruSs mempertanggungjawabkan perbuatannya sehinggaTerdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana

Menyatakan Terdakwa Cahyodi Laksono Yudo telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYODI LAKSONO YUDOdengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selamaterdakwa menjalani masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima)bulan ;3.

ALI WIRYA, SEtelah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan* sebagaimanadiatur dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf c UU RINomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai SuratDakwaan.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwayang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana dakwaan karena perbuatanTerdakwa bukanlah merupakan tindak pidana oleh karena itu membebaskanTerdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap

ALI WIRYA, SE telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan* sebagaimanaDakwaan alternatif Ketiga ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,(Sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.

Selain itu, Terdakwa yang didakwa menguasai ATM SaksiKorban, sehingga dianggap dapat mengambil dana Saksi Korban melaluiATM, ternyata tidak dapat dibuktikan dengan Rekaman CCTV.Dakwaan, Tuntutan, saksi, dan semua barang bukti yang dihadirkandalam perkara a quo harusnya bersifat seimbang dan objektif demimenemukan kebenaran materil.Selama pemeriksaan saksi dan barang bukti, ternyata tidak satupunyang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwamelakukan tindak pidana Perbankan seperti

ALI WIRYA, SE. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan sebagaimanadiatur dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf c UU RINo. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 TahunHalaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 172/ PID/ 2021/ PT.MKS1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai SuratDakwaan;4) Menyatakan perbuatan terdakwa M.

Menyatakan terdakwa FINKY ANGGAWIKARA terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Perbankan anggota DewanKomisaris, Direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidakmelaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatanBank terhadap ketentuan dalam Undangundang ini dan ketentuan peraturanperundangundangan lainnya yang berlaku bagi bank sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 49 ayat (2) huruf bUndangUndang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Menyatakan bahwa Terdakwa FINKY ANGGAWIKARA tersebutdiatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Perbankan Pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakanlangkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadapketentuan dalam undangundang ini dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku bagi bank;2.

DJONI HARSONO SIP terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana perbankan bersamasama tidakmelaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bankterhadap ketentuan dalam undangundang ini dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku bagi bank sebagaimana Dakwaan Keempat PasalHalaman 1 dari 98 hal.Putusan no.1187/Pid.B/2017/PN.Sda49 Ayat (2) huruf b UU RI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah UU RI No. 10Tahun 1998 tentang Perbankan Jo.

Menyatakan Terdakwa : H.IDJONI HARSONO SIP secara hukum tidak terbuktimelakukan Tindak Pidana Perbankan, sebagaimana diuraikan dalam suratdakwaan Penuntut Umum;2. Memutuskan bahwa karena tidak terpenuhinya unsurunsur dalam rumusan Pasal49 Ayat (2) huruf b UU RI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah UU RI No. 10Tahun 1998 tentang Perbankan Jo.

pembelaannyamemohon agar Terdakwa H.DJONI HARSONO SIP secara hukum tidak terbuktimelakukan Tindak Pidana Perbankan, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanPenuntut Umum, dan Memutuskan bahwa karena tidak terpenuhinya unsurunsurdalam rumusan Pasal 49 Ayat (2) huruf b UU RI No. 7 Tahun 1992 sebagaimanadirubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo.

Dalam pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh OJK atas pengaduan SaksiGuntual (pelapor) maupun pemeriksaan rutin tahunan, OJK tidak pernah adatemuan Praktek Perbankan yang tidak sehat dan/atau transaksi yang berindikasiTindak Pidana Perbankan;Halaman 90 dari 98 hal.Putusan no.1187/Pid.B/2017/PN.Sda4.

DJONI HARSONO SIP agar dinyatakanterobukti bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagai mana dalamdakwaan alternatif keempat Pasal 49 Ayat (2) huruf b UU RI No. 7 Tahun 1992sebagaimana dirubah UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo.