Kepala KPPPratama Yogyakarta sebagai berikut: Surat Nomor 100/KA 0200 tanggal 21 Februari Perihal PermohonanPembatalan dan Penghapusan Sanksi atas SKPKB PPN Tahun Pajak2008;Halaman 3 dari 23 halaman.

Desember 2008 dihitung kembali sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 0a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 566.316.910a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0a.4Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6 Jumlah 566.316.910b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 26.550.598.474 Halaman 5 dari 23 halaman.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 56.631.6915 Kelebihan Pajak yang sudah :a Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0b Jumlah 06 PPN yang kurang dibayar 56.631.6917 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 27.183.2118 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 83.814.902 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap yaitu.

Bahwa dengan demikian, sengketa banding dalam Putusan a quo yangdiajukan Peninjauan Kembali, adalah atas koreksi positif DasarPengenaan Pajak PPN sebesar Rp26.550.598.476,00 yang merupakansengketa yuridis mengenai transaksi Pembiayaan Murabahah, apakahmerupakan transaksi yang terutang PPN atau tidak;.

Dengan demikian, koreksi positifDasar Pengenaan Pajak PPN atas transaksi Pembiayaan Murabahahsebesar Rp26.550.598.476,00 yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) nyatanyata telan sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan dan telah memperhatikan referensi sertaketentuan hukum lain yang terkait;11.Banhwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim yang tidakmempertahankan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPN atasHalaman 16 dari 23 halaman.

Jumlah 0,002 Penghitungan PPN Kurang Bayara Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.672.736.733,00b Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 36.643.322.723,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 0,00b.6. Jumlah 36.643.322.723,00c Diperhitungkan:c.1.

,00 Kenaikan Pasal 17D KUP 0,00 Bunga Pasal 13 (2) KUP juncto Pasal 9 (4f) PPN 0,00 jumlah sanksi administrasi 1.759.034 ,00 Halaman 2 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 3256/B/PK/Pjk/2019 p 0Z Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri * 4.672.736.733,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 36.643.322.723,00Cc. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (31 eee)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya . 31.972.345.024,004 .

Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh R0,00Pemungut PPN pa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 1.283.500.000,00Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3256/B/PK/Pjk/2019s. Jemiah R 403.501.036.370,0p 0b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang R0,00PPN pR 403.501.036.370,0c. Jumlah seluruh penyerahan p 02 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.672.736.733,00b.

Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar eee)2 Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Putusan Nomor 460/B/PK/Pjk/2020perhitungan pajak yang seharusnya terutang menurut Pemohon Bandingadalah sebagai berikut: Keterangan Wali ajakRpEksporPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 114,227,909,259Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutJumlah seluruh penyerahan 114,227,909,259Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 11,422,790,926Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 38,239,486,707Dibayar dengan NPWP sendiriJumlah pajak yang dapat diperhitungkan 38,239,486,707Jumlah PPN Kurang/(Lebih

) Bayar (26,816,695,781)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 26 973,991,027PPN yang kurang dibayar/(Lebih) Bayar 157,295,246Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUPKenaikan Pasal 13 (3) KUP 157,295,246Sanksi Administrasi 157,295,246Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar 314,590,492 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116476.16/2011/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 28 Maret

Putusan Nomor 460/B/PK/Pjk/2020Pajak yang tidak/kurang dibayar (Rp 26.258.149.862,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 26.973.991.027,00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 715.841.165,00Sanksi administrasi: a.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 715.841.165,00Jumlah PPN y.m.h. dibayar Rp 1.431.682.330,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 April 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 10 Juli 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Juli2019;Menimbang, bahwa

Putusan Nomor 460/B/PK/Pjk/2020Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 715.841.165,00Sanksi administrasi: a.

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (ad) Kelebihan pajak yang sudah : la. Dikompensasikan ke masa pajak berkutnya lb. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan) ic. Jumlah (a+b) PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) Sanksi administrasi : la. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP lb. Bunga Pasal 15 (4) KUP ic.

Veteran Nomor 10 12, Surabaya, sehinggajumlah PPN Barang dan Jasa yang masih harus dibayar menjadi sebagaiberikut: NoUraianNilai Dasar pengenaan pajak la. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor3.767.753.061 a. 2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri70.522.807.318 a. 3 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN a. 4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut2.253.441 .500 a. 5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 1.080.424.455 Halaman 8 dari 26 halaman.

Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN ic. Jumlah seluruh penyerahan76.544.001.879 id. Atas impor BKP/ pemanfaatan BKP tidak berwujud dari d.1.

Jumlah (a+b) 04 PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 29.445.6715 Sanksi administrasi :la. Bunga Pasal 13 (2) KUP 10.011.528lb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0lc.

Putusan Nomor 927/B/PK/PJK/2014tanggal 30 September 2013 dapat diketahui faktafakta sebagaiberikut:6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.Bahwa koreksi DPP PPN atas penjualan kertas Masa PajakDesember 2008 sebesar Rp445.817.498,00 dalam sengketa aquo adalah merupakan bagian dari total koreksi DPP PPN MasaPajak Januari s.d.

Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0 0 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 0 0a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0 0 0a.6. Jumlah (a.1+a2+a3+a.4+a.5) 5.734.488.757 6.682.089.213 6.082.089.213b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0 770.875.810.239 770.875.810.239c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) 5.734.488.757 777.557.899.452 776.957.899.452~ d.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x1.a.2fatauld7) 9 8 te 573.448.868 668.208.921 & 608.208.921 jb Dikurangi: eee ee eee ee bee eeeb:1,PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yangsama OY Oe 0. b.2, Palak Masukan yang dapat diperhitungkan fe i QO. B:5. STP (pokok kurangbayar) fe Oe ae 0.... D4 Dibayardengan.NPWP sendin ele S7S.A08.868 S78.448.868 2 B/S AA8.E6BbS.

suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89041/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitumbandingsebagai berikut:Pemohon Banding mohon Pengajuan Banding atas Keputusan KeberatannomorKEP1989/WPJ.10/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN

Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak NomorKEP1989/WPJ.10/2015 tanggal 19 Mei 2015,tentangkeberatanatas SuratKetetapanPajakKurangBayarPajakPertambahanNilaiBarangJasa MasaPajakAgustus 2012 Nomor00137/207/12/511/14 tanggal 22 April 2014, atasnama PT SumberMakmurAnekaTehnik, NPWP 02.511.829.0511.000,denganalamat di Kawasanlndustri Terboyo Park, Blok M, Nomor109Trimulyo, Semarang, sehingga pajak dihitung kembali sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN

Rp 5.115.440.000,00PajakKeluaran yang Rp 511.544.000,00harusdipungut/dibayarsendiriPajakyangdapatdiperhitungkan Rp 511.544.000,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebihn) bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhirini diberitahukankepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal14 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 2 Maret 2018dengandisertaialasanalasannya yangditerima

tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanHalaman5d dari 7halaman.Putusan Nomor 4425/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak PPN

Rp 5.115.440.000,00PajakKeluaran yangharusdipungut/dibayarsendiri Rp 511.544.000,00Pajakyangdapatdiperhitungkan Rp 511.544.000,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebin) bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon

Kurang (Lebih) Bayar 2.191.102.555,00 0,00 2.191.102.555,00Sanksi Bunga 1.051.729.227,00 0,00) 1.051.729.227,00Sanksi Kenaikan 0,00 0,00 0,00Jumlah PPN ymh dibayar 3.242.831.782,00 0,00 3.242.831.782,00 LATAR BELAKANG1.

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN : a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri 211.911.025.551 a.3 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut oleh Pemungut PPN a.4 Penyerahan yang PPNnya tidakdipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 221.911.025.551 b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangtidak terutang PPN : c.

Dikurangi: b.1 PPN yang disetor dimuka dalamMasa Pajak yang sama b.2 Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan b.3 STP (pokok kurang bayar) b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri c. Diperhitungkan : c.1 SKPPLP d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ;(b.6b.1)e. tad) Perhitungan PPN Kurang Bayar > 191.102.555 Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajakbeeen aes (Karena pembetulan) c.

ABK dengan imbalan sebesar 12% daripenjualan hasil produksi.3.10.Bahwa Hak atas Kuasa Pertambangan tidak termasuk jenisbarang yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksudPasal 4A ayat (2) UU PPN juncto. Peraturan Pemerintah Nomor144 Tahun 2000.3.11.Bahwa berdasarkan Pasal 1A ayat (1) juncto. Pasal 4 huruf aUU PPN, penyerahan hak Kuasa Pertambangan oleh TermohonHalaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 2071/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali kepada PT.

ABK karena PerjanjianKerjasama termasuk dalam pengertian penyerahan BarangKena Pajak yang dikenakan PPN.3.12.Bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali bahwadalam pembagian hasil kerjasama eksplorasi dan eksploitasi,pembagian hasil dilakukan dalam bentuk penyerahan hasilproduksi batubara. Mengingat batubara bukan merupakan BKPberdasarkan PP No. 144 Tahun 2000, maka penyerahanbatubara dalam proses bagi hasil tersebut tidak termasuk yangdikenakan PPN adalah tidak benar.3.13.

Putusan Nomor 539/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya memohon kepadaPengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak agar memutuskan bahwa permohonan Banding dapat dikabulkanseluruhnya, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Januari 2012 menjadisebagai berikut: Jumlah Menurut PemohonBanding (Rp)Dasar Pengenaan Pajak PPN Kurang Bayar Kompensasi Pajak

PPN Kurang Dibayar Sanksi Administrasi Jumlah PPN ymh / (lebih) Dibayar NihilUraian a.

Telah dilakukan pemeriksaan atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak JanuariDesember 2008 berdasarkan Surat PerintahPemeriksaan Pajak Nomor PRIN152/WPJ.24/KP.0405/2009 tanggal 2September 2009 dengan hasil : pada tanggal 29 April 2010 diterbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak Januari 2008Nomor 00001/307/08/612/10 sebesar Rp 92.091.376,00 yang dapat dirincisebagai berikut: No.

Drain Jumlah Menurut KoreksiSPT Pemeriksa Pemeriksa1 Dasar Pengenaan Pajak 16.117.472.706 16.577.929.593 460.456.8872 PPN Yang Kurang Bayar 0 46.045.688 46.045.6883 Sanksi Administrasi4 Kenaikan Pasal 15 (2) KUP 0 46.045.688 46.045.6885 Jumlah Sanksi Administrasi 0 46.045.688 46.045.6886 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 92.091.376 92.091.376 3.

Pada tanggal 25 Mei 2011, Pemohon Banding menerima Surat KeputusanTerbanding Nomor KEP779/WPUJ.24/2011 tanggal 23 Mei 2011 dari DJPKantor Wilayah Jawa Timur Il tentang Keberatan Pemohon Banding AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang isinya memutuskanmenolak keberatan Pemohon Banding Nomor 043/Ext/IBPMKPPN/2010tanggal 24 Mei 2010 dan mempertahankan SKPKBT PPN NomorHalaman 2 dari 19 halaman.

BerikutPemohon Banding tampilkan hasil penelitian keberatan : liana JUMLAH MENURUT KoreksiSPT PEMERIKSA PENELITI Peneliti1 Dasar Pengenaan Pajak 16.117.472.70616.577.929.593 16.577.929.593460.456.887;2 PPN Yang Kurang Bayar 0 46.045.688 46.045.688 46.045.6883 Sanksi Administrasi4 Kenaikan Pasal 15 (2) KUP O 46.045.688 46.045.688 46.045.6885 Jumlah Sanksi Administrasi O 46.045.688 46.045.688 46.045.6886 Jumlah PPN yang masih harus dibayar OF 92.091.376 92.091.376) 92.091.376 Bahwa menurut Pemeriksa

Putusan Nomor 98/B/PK/PJK/2015sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh MahkamahAgung Republik Indonesia.Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah:Koreksi atas DPP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 sebesarRp460.456.887,00Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali;1.

dapat meninjau kembali SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP2/774/WPJ.01/2015, tanggal 11November 2015, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00109/407/13/123/14, tanggal 31 Desember 2014, Masa Pajak Agustus2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.790.815.3123.000, danmenetapkan kembali berdasarkan hitungan sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri Rp. 6.881.713.927 2 Penghitungan PPN

Putusan Nomor 1507/B/PK/Pjk/2018Kelebihan Pajak yang dapatdikompensasikan Rp. 967 .906.940 6 PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp.

Putusan Nomor 1507/B/PK/Pjk/2018 PPN Yang harus Dipungut Sendiri 688.171.393Pajak Yang Dapat Diperhitungkan: PPN Yang Disetor dimuka dalam Masa 0Pajak Yang Sama Pajak Masukan Yang Dapat 1.656.078.333 Diperhitungkan Dibayar dengan NPWP sendiri 0PPN lebih dibayar 967.906.940Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya 0PPN Yang Lebih Dibayar 967.906.940 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 September 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon

nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp967.906.940,00 dengan perincian sebagai berikut: Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor 0 Penyerahan Yang PPNnya harus6.881.713.927dipungut sendiriJumlah Seluruh Penyerahan 6.881.713.927PPN Yang harus Dipungut Sendiri 688.171.393Pajak Yang Dapat Diperhitungkan: PPN

Uraian PK(Rp)1 Dasar Pengenaan PPN Ekspor 4,930.200.2092 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 2.277.125.2713 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut oleh Pemungut PPN =4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 404.919.5735 Jumlah Penyerahan 7.612.245.0536 Atas Impor BKP 632.390.0007 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 227.712.5288 Pajak masukan yang dapat dikreditkan 1.377.360.3739 Jumlah PPN yang kurang /(Lebih) dibayar (1.149.647.845)10 = Jumlah PPN yang dikompensasikan ke masa pajak

berikutnya 1.149.647.84511 PPN yang kurang dibayar Nihil12.

Jumlah PPN yang masih harus di bayar c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)untuk membayar semua biaya dalam perkara;Atau:Halaman 4 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2625/B/PK/Pjk/2019dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 (UndangUndang PPN)juncto Pasal 35 ayat (1) huruf b, dan Pasal 35 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2011 juncto Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat(4) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 8/PMK.03/2013:b.

Uraian Semula Ditambah/ Menjadi(Dikurangi)1 DPP PPN 5.680.505.852, 5.680.505.852,2 PPN Terhutang 10% 568.050.585, 568.050.585,3 Kredit Pajak 4 Pokok PPN yang kurang dibayar 568.050.585, 568.050.585,5 Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP 136.332.140, 136.332.140,6 Jml PPN YMH dibayar 704.382.725, 704.382.725, Bahwa halhal yang menjadi pertimbangan dalam putusan keberatan (menurutTerbanding) adalah:a.Berdasarkan penelitian surat perintah pemeriksaan, KPP Pratama Badung SelatanIebih dahulu melakukan pemeriksaan

2008 tersebut, penelaahkeberatan berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap objek PPN oleh fungsionalpemeriksa tidak terkait objek ganda karena fungsional KPP Pratama Badunghanya memeriksa kewajiban PPN mulai Agustus 2008 sampai dengan Desember2008.

mempertimbangkan keadilan dan faktafakta yang ada, denganusulan perhitungan PPN terutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: No.

Uraian Semula Ditambah/ Menjadi(Dikurangi)1 DPP PPN 5.680.505.852, (5.680.505.852,) 2 PPN Terhutanq 10% 568.050.585, (568.050.585,) 3 Kredit Pajak 4 Pokok PPN yang kurang dibayar 568.050.585, (568.050.585,) e5 Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP 136.332.140, (136.332. 140,) 6 Jumlah PPN yang masih harus 704.382.725, (704.382.725,) dibayarMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut39569/PP/M.XV/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan

SPT Masa PPN dan PPnBMmelalui media Elektronik (efilling), maka sejak TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikukuhkansebagai PKP pada 30 Mei 2008, pemenuhan kewajiban PPN/Halaman 21 dari 25 halaman.

Putusan Nomor 628/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.62640/PP/M.XA/16/2015, tanggal 06 Juli 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak agar bandingPemohon Banding dikabulkan seluruhnya dengan penghitungan PajakPertambahan Nilai Masa Desember 2010 yang seharusnya terutang adalahsebagai berikut: Uraian (Rp)PPN Kurang (Lebih

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor: 00262/207/10/091/12 tanggal 29 Mei 2012yang dibetulkan dengan Keputusan NomorKEP00139/WPJ.19/KP.0103/2013 tanggal 30 April 2013, danmenetapkan kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN MasaPajak Desember 2010 sesuai dengan perhitungan Pemohon PeninjauanKembali menjadi sebagai berikut: Keterangan Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 29.906.933.399PPN terhutang 2.990.693.340Kredit pajak 1.278.207.222PPN kurang

membatalkan Putusan Pengadilan Pajak a quo dan mengadilikembali dengan pertimbangan hukum bahwa kegiatan PemohonBanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah jasa keuangandalam bidang keuangan perbankan yang bertugas di antaranyamenghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,deposito berjangka, memberikan kredit, menerbitkan Surat PengakuanHutang, membeli dan menjual atau menerima jaminan atas resikosendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabah seharusnyatidak terutang PPN

Pengusaha KenaPajak (PKP) karena terhadap in casu bahwa terhadap butir (a) berupakoreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Ekualisasi Peredaran UsahaDengan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebesarRp.33.518.479.135,00 tidak memiliki dasar pijak hukum yang kuat, butir(b) berupa koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penjualan Aktiva YangDisusutkan sebesar Rp.993.673.999,00 yang merupakan penjualankaveling tanah Desa Sawah Lama, Ciputat Tangerang, PenjualanHardware, Equipment, Vehicle berupa mobil tidak terutang PPN

, (c)koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penjualan Unused Asset TidakDisusutkan sebesar Rp.19.799.064.086.00 merupakan pengalihanaktiva yang bukan menjadi obyek PPN (vide Pasal 16D UU PPN), (d)koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan atas Agunan YangDiambil Alin (AYDA) sebesar Rp315.473.481.646,00 adalah merupakanaset piutang dari debitur bukan sebagai aset tetap, dimana objectum inlitis sebagai pemilik konsumen/debitur dan bukan penyerahan atas jasayang terutang PPN, (e) koreksi Dasar Pengenaan

Putusan Nomor 1266/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp251.874.540,00 dengan perincian sebagai berikut:PPN Kurang Bayar/(Lebih) Bayar Rp 170.185.500,00Sanksi Bunga Rp 81.689.040,00Sanksi Kenaikan Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayarRp 251.874.540,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak

Primatama Muliajaya, NPWP: 01.691.412.9202.001, alamat diDesa IV Koto Kinali Pasaman Barat, alamat korespondensi: Gedung B & GTower Lt.8 Jalan Putri Hijau No. 10 Medan 20111 sehingga PPN yangkurang / (lebih) dibayar dihitung Kembali menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa Ekspor1a Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri26.872.242.215a Jumlah 6.872.242.2153b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c.

Jumlah PPN yang Kurang / (Lebih) Dibayar 0Halaman 2 dari 8 halaman.

Sedangkan imbalan jasa pengolahan TBSkepada perusahaan afiliasi Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali telah membayar PPN 10% dan memotong PPhPasal 23 serta tidak pernah melakukan penjualan TBS yang bersifatstartegis yang atas penyerahannya dibebaskan pengenaan PPN danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam UndangUndang

Pajak Pertambahan Nilai(UU PPN) juncto Pasal 29 ayat (2) UndangUndang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan (KUP) juncto dan Pasal 16B ayat (3)UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidakbersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajakyang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang

Putusan Nomor 233/B/PK/Pjk/2018sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadiRp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa Ekspor 01a Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 6.872.242.21 52a Jumlah 6.872.242.21. 53b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang 0. PPNc.