Ditemukan 10176 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kepatuhan
Penelusuran terkait : Surat keputusan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-11-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn
Tanggal 8 Maret 2018 — Penuntut Umum:
R.O.PANGGABEAN,SH.MH
Terdakwa:
KHAIRRI ROZZI NASUTION
95 — 68
  • PANGKATAN Pemerintah Provinsi Sumatera Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perinzinan terpadu satu pintu yang berisi:
    1. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 546.2/516/DPM PPTSP/6/XI.3b/VII/2017 tentang Izin Pengambilan Air bawah Tanah tanggal 19 Juli 2017.
  • 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 546.2/515/DPM PPTSP/6/XI.3b/VII/2017 tentang Izin Pengambilan Air bawah Tanah tanggal 19 Juli 2017;
  • 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 546.2/514/DPM PPTSP/6/XI.3b/VII/2017 tentang Izin Pengambilan Air bawah Tanah tanggal 19 Juli 2017;
  • 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 546.2/513/DPM PPTSP/6/XI.3b/VII/2017 tentang Izin Pengambilan Air bawah Tanah
    tanggal 19 Juli 2017;
  • 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 546.2/512/DPM PPTSP/6/XI.3b/VII/2017 tentang Izin Pengambilan Air bawah Tanah tanggal 19 Juli 2017.
    BILAH Pemerintah Provinsi Sumatera Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perinzinan terpadu satu pintu yang berisi :
    1. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 546.2/702/DIS PM PPTSP/6/X.3b/VIII/2017 tentang Izin Pengambilan Air bawah Tanah tanggal 31 Agustus 2017;
    2. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 546.2/703/DIS PM PPTSP/6/X.3b/VIII/2017 tentang Izin Pengambilan Air bawah Tanah tanggal 31 Agustus 2017;
    3. 3
      (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 546.2/704/DIS PM PPTSP/6/X.3b/VIII/2017 tentang Izin Pengambilan Air bawah Tanah tanggal 31 Agustus 2017;
    1. Uang sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000 sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar;
    2. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type S8 warna orchid gray.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 05-04-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 25-10-2016
Putusan PTUN PADANG Nomor 06-G-2016-PTUN-PDG
Tanggal 7 September 2016 — NUZUL PUTRA, S.H.,M.M LAWAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
64 — 15
  • M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN- Menolak Permohonan Penggugat terhadap Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171-317-2016 tanggal 18 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang; ------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; ----------------------------------2.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 04-12-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn
Tanggal 8 Maret 2018 — Penuntut Umum:
R.O.PANGGABEAN,SH.MH
Terdakwa:
CORETTI SINAGA, SE,M.Si
105 — 37
  • PANGKATAN INDONESIA Pemerintah Provinsi Sumatera Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perinzinan terpadu satu pintu yang berisi :
    • (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 546.2/516/DPM PPTSP/6/XI.3b/VII/2017 tentang Izin Pengambilan Air bawah Tanah tanggal 19 Juli 2017.

    • - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 546.2/515/DPM PPTSP/6/XI.3b/VII/2017 tentang Izin Pengambilan Air bawah Tanah tanggal 19 Juli 2017.

    - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 546.2/514/DPM PPTSP/6/XI.3b/VII/2017 tentang Izin Pengambilan Air bawah Tanah tanggal 19 Juli 2017.

    - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 546.2/513/DPM PPTSP/6/XI.3b/VII/2017 tentang Izin Pengambilan Air bawah Tanah tanggal 19 Juli 2017.

    - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 546.2/512/DPM PPTSP/6/XI.3b/VII/2017 tentang Izin Pengambilan Air bawah Tanah tanggal 19 Juli 2017.

    Masing-masing d

    1. 1 (satu) buah Map warna hijau toska yang bertuliskan PT.
    BILAH Platindo Pemerintah Provinsi Sumatera Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perinzinan terpadu satu pintu yang berisi :
    • (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 546.2/702/DISPMPPTSP/6/XI.3b/VII/2017 tentang Izin Pengambilan Air bawah Tanah tanggal 31 Agustus 2017.
    • (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 546.2/703/DISPMPPTSP/6/XI.3b/VII/2017 tentang Izin Pengambilan Air bawah Tanah tanggal 31 Agustus 2017.
  • (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 546.2/704/DISPMPPTSP/6/XI.3b/VII/2017 tentang Izin Pengambilan Air bawah Tanah tanggal 31 Agustus 2017.

Masing-masing d

  1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permintaan dana.
  2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cash advance request (CAR) PT.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 26-07-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 11-05-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 96/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 15 Nopember 2017 — ARIFIN SIMAMORA,S.Pd VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
228 — 172
  • M E N G A D I L I :Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian ; __________Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/1492/2017, tanggal 17 April 2017, Tentang Menjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan. .Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Arifin Simamora, S. Pd., Nip. 19600212 198103 1 007, Pangkat/Gol.
    Pembina (IV/a), Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli- Utara ; _________________________________Mewajibkan Kepada Tergugat, Untuk Mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera-Utara Nomor : 800/1492/2017, tanggal 17 April 2017, Tentang Menjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepada Arifin Simamora, S. Pd., Nip. 19600212 198103 1 007, Pangkat/Gol.
    Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor: 800/1492/201 7, tanggal 17 April (ObjekSONGQKOLA)
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 05-01-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2018/PTUN.TPI
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
Ir. Arif Jumana Saran
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU
123 — 83

  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI

    Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

    DALAM PENUNDAAN

    Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1242 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 Tentang
    Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan an.Ir.ARIF JUMANA SARAN;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1242 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan an.Ir.ARIF JUMANA SARAN;
  • Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Hak, Harkat dan Martabat Penggugat kepada keadaan semula sebagai anggota DPRD Kabupaten Bintan;
    • Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1242Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Bintan tersebut pada tanggal 21 Desember2017.
    Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Penggugat mengetahuiTergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur KepulauanRiau Nomor 1242 Tahun 2017, tanggal 21 Desember 2017, tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBintan, setelah menerima pemberitahuan dari Sdr.
    Bahwa Penggugat dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan RiauNomor 1242 Tahun 2017, tanggal 21 Desember 2017 tersebut telahmemberhentikan Ir. Arif Jumana Saran (Penggugat) sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan periode 20142019.5. Bahwa di dalam Surat Keputusan Gubernur Riau Nomori242Tahun2017, tanggal 21 Desember 2017, didalam Diktum kesatu:Halaman 4 dari 42 halaman Putusan No. 1/G/2018/PTUN.TPI6.1.Memberhentikan saudara Ir.
    Pasal 107 UndangUndangPeratun;Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat olehPenggugat untuk dinyatakan Batal atau Tidak sah adalah ;Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1242 Tahun 2017Tanggal 21 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan an. Ir.
    Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1242 Tahun2017 Tanggal 21 Desember 2017 Tentang Pemberitahuan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan an.
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus
Register : 07-02-2023 — Putus : 06-07-2023 — Upload : 06-07-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto
Tanggal 6 Juli 2023 — Penggugat:
Indra Sadu
Tergugat:
UD. BAROKAH 1 atas nama Pr. Hj. Non Noe
96 — 9

  • MENGADILI:

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menghukum Tergugat untuk membayar selisih kekurangan pembayaran upah kepada Penggugat, sebagai berikut :
    • Selisih pembayaran upah pada tahun 2021 sesuai Surat Keputusan Gubernur Gorontalo No. 314/15/XI/2020 sejumlah Rp4.665.912,00 (empat juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
    • Selisih pembayaran upah pada tahun
    2022 sesuai Surat Keputusan Gubernur Gorontalo No. 421/15/XI/2021 sejumlah Rp4.406.380,00 (empat juta empat ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

3.Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4.

Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 06-07-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PTUN KUPANG Nomor 16/G/2015/PTUN-KPG
Tanggal 29 Oktober 2015 — DOMIANUS MODJO, S.Pd.,M.Si (Penggugat) GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)
100 — 37
  • Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) berupa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 19690413199903 1 015 ; ---------------------------------------------------------3.
    Mewajibkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 19690413199903 1 015 ; ---------------------------------------------------------------4.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 11-04-2023 — Putus : 12-07-2023 — Upload : 12-07-2023
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 10/G/2023/PTUN.SMD
Tanggal 12 Juli 2023 — Penggugat:
Dr. DT. IMAN SURAMENGGALA, S.Hut.,M.Sc
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
181 — 148

  • M E N G A D I L I,

    EKSEPSI

    Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Tidak Diterima Seluruhnya ;

    POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 824/174/2.-BKD, tanggal 10 Maret 2023 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan, terhadap Dr. DT.
    IMAN SURAMENGGALA, S.Hut, M.Sc. sebagai Kepala Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara ;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 824/174/2.-BKD, tanggal 10 Maret 2023 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan, terhadap Dr. DT. IMAN SURAMENGGALA, S.Hut, M.Sc. sebagai Kepala Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara ;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat Dr. DT.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 08-05-2023 — Putus : 06-09-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 13/G/2023/PTUN.SMD
Tanggal 6 September 2023 — Penggugat:
dr. H. RUSTAN SAMSUDDIN
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
272 — 686
  • POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 824/167/2.2-BKD Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Tertanggal 7 Maret 2023 Terhadap dr. RUSTAN SAMSUDDIN sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.
    JUSUF SK Provinsi Kalimantan Utara;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 824/167/2.2-BKD Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Tertanggal 7 Maret 2023 Terhadap dr. RUSTAN SAMSUDDIN sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. JUSUF SK Provinsi Kalimantan Utara;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 101/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
CORETTI SINAGA, S.E., M.Si.
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
56 — 33

  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/2873/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Coretti Sinaga, SE, M.
    ., NIP. 19650306 199303 2 007, Tanggal 14 Desember 2018;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/2873/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Coretti Sinaga, SE, M.
    Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor; 800/2873/2018 tanggal 14Desember 2018 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objeksengketa yang diketahui Penggugat pada tanggal 15 Januari 2019, dimanaSKPDTH tersebut diserahkan kepada Penggugat oleh Rianto L.
    Bahwa pada Tahun 2017 berdasarakan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 821.23/600/2017 yang di tetapkan pada tanggal 19 Januari 2017,Penggugat dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan PerizinanInfrasruktur, Ekonomi dan Sosial Dinas Penanaman Modal dan PelayananPerizinan terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatra Utara yang memiliki konsekwensisebagai atasan dari tertangkap tangannya staf Penggugat yang bernama KhairriRozzi Nasution oleh Pihak Kepolisian Polda Sumut pada tanggal 31 Agustus2017
    Bahwa sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019Penggugat aktif Mengisi Absensi di Dinas Penanaman Modal dan PelayananPerijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (DPMPPTSP PROVSU)Halaman 9 Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUNMDN.Sambil menunggu Surat Keputusan Penugasan dari Badan KepegawaianDaerah Provinsi Sumareta Utara, tetapi pada tanggal 15 Januari2019Penggugat mendapat Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor;800/2873/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan
    Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :800/2873/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaHalaman 47 Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUNMDN.Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, atas nama Coretti Sinaga, SE, M. Si., NIP. 19650306 1993032 007, Tanggal 14 Desember 2018;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 800/2873/2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama Coretti Sinaga, SE, M. Si., NIP.19650306 199303 2 007, Tanggal 14 Desember 20184.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-04-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 7/G/2011/PTUN-KPG
Tanggal 28 Juni 2011 — Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM (Penggugat) Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat I) Pejabat Bupati Flores Timur (Tergugat II)
74 — 47
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Nomor : UP.13.1/1/10/JS/2011 Tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur Tanggal 10 Januari 2011; 3. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.882.4/01/PP/2011 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BKD.852.4/106/PP/2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Tertanggal 07 Januari 2011; 4.
    Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Nomor : UP.13.1/1/10/JS/2011 Tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur Tanggal 10 Januari 2011; 5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.882.4/01/PP/2011 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BKD.852.4/106/PP/2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Tertanggal 07 Januari 2011; 6.
    Bukti P 11 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :UP.013.1/1/150/JS/2006, tentang Pengangkatan Sekretaris DaerahKabupaten Flores Timur tanggal 21 November 2006 (sesuai denganaslinya) ; nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn12. Bukti P 12 : Foto copy Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTTDan NTB Nomor : 0021/KLA.0028.2011/Kp13/1/2011 perihalPemberhentian Drs.
    Bukti TI5 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :UP.013.1/1/10/JS/2011, tentang Pemberhentian Dari Dan DalamJabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Januari2011 (sesuai dengan aslinya) ; 6. Bukti TI 6 : Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2620/V.2425/99 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri SipilSebagai Pelaksana Tugas tanggal 10 Desember 2001 (copy dari copy);7.
    Bukti TIl4: Foto copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :UP.013.1/1/10/S/2011, tentang Pemberhentian Dari Dan DalamJabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Januari2011 (sesuai dengan aslinya) ; 5. Bukti TU5 : Foto copy Surat Drs. Fransiskus Diaz Alfi, MM Nomor05/FDA/PRIV/2010, perihal Pengunduran Diri tanggal 01 Maret 2010(copy dari COpy) ; 772 2 2 one on nn nnn nnn ene6.
    Surat Keputusan Gubernur Nomor : UP.13.1/1/10/JS/2011 Tentang PemberhentianDari Dan Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur Tanggal 10Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Tergugat I ( vide bukti P.1 = T 1.5 ); 2.
    Keputusan Gubernur Nomor : UP.13.1/1/10/JS/2011 TentangPemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores TimurTanggal 10 Januari 2011; Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Flores Timur NomorBKD.882.4/01/PP/2011 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Flores TimurNomor BKD.852.4/106/PP/2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun PegawaiNegeri Sipil Tertanggal 07 Januari 2011 ;Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur NomorUP.13.1/1/10/JS/2011 Tentang
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 12-11-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 15-G-2013-PTUN-PDG
Tanggal 20 Maret 2014 — -NIKANOR SAGURUK,S.Th,M.Si lawan -GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT
53 — 24
  • M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN :------------------------------------ Menolak Permohonan Penggugat terhadap Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171-834-2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu atas nama NIKANOR SAGURUK, S.Th, M.Si, tanggal 23 Oktober 2013 ;-----------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA :-----------------------------
    Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1718342013 tentangPeresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu atas nama Nikanor Saguruk,halaman 3 dari 60 halaman Putusan No.15 /G/2013/PTUNPDGS.Th, M.
    Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat a quo berupa suatu PenetapanTertulis (beschikking) Nomor : 1718342013 tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KepulauanMentawai Pengganti Antar Waktu Dari Nikanor Saguruk kepada Erol Sondakh,tertanggal 23 oktober 2013; 3.2.
    Erol Sondakh menggantikan Penggugat sebagai Anggota DPRDKepulauan Mentawai Periode 2009 2014 akan segera dilangsungkan, sehinggamerupakan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentinganPenggugat sangat dirugikan jika Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor1718342013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai PenggantiAntar Waktu tanggal 23 Oktober 2013 tetap dilaksanakan karena akanmenimbulkan keadaan hukum
    Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor1718342013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai PenggantiAntar Waktu, atas nama Nikanor Saguruk tertanggal 23 Oktober 2013 sampaidengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor1718342013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan AnggotaDewan
    Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :1718342013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai PenggantiAntar Waktu atas nama Sdr.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 17-06-2011 — Putus : 04-10-2011 — Upload : 07-10-2013
Putusan PTUN JAMBI Nomor 8/G/2011/PTUN.JBI
Tanggal 4 Oktober 2011 — SUPRATMAN, SE. vs. GUBERNUR JAMBI
204 — 110
  • M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA : - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 71.000,- (Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);DALAM PENUNDAAN :- Menolak Permohonan Penundaan Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 888/277/BKD tanggal 24 Maret 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Supratman, SE.;
    Keputusan Gubernur Jambi No. 888/277/BKDtanggal 24 Maret 2011 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaPenggugat,;Menimbang, bahwa mengenai gugatan dasar dan alasangugatan dari Penggugat adalah sebagai berikut; 1.
    Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jambi tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat atas Nama Supratman,SE., No. 888/277/BKD, tanggal 24 Maret 2011, (Bukti2. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jambi tentangPemberhentian Sementara ataS nama Supratman, SE.,No.880/310/BKD, tanggal 28 April 2009, (Bukti. Foto copy Surat pemberhentian pembayaran gaji atasnama Supratman, SE., No.800/1385/BKD, tanggal 01 Juni 2010,(Bukti P3);.
    Foto copy : Surat Keputusan Gubernur Jambi tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat atas Nama Supratman,SE., No. 888/277/BKD, tanggal 24 Maret 2011, (Bukti9. Foto copy : Penyampaian Surat Keputusan Gubernur Jambitentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas NamaSupratman, SE., No. 888/277/BKD, (Bukti10. Foto copy : Putusan Pengadilan NegeriJambi No.205/Pid/B/2009/PNJBI, (Bukti T10);11. Foto copy Petikan Putusan PengadilanTinggi Jambi No.119/Pid/2009/PTJBI, (Bukti T11);12.
    Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur JambiNomor : 888/277/BKD tanggal 24 Maret 2011 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Supratman, SE., (Bukti Pl =7.
    Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Tergugatmenerbitkan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur JambiNo. 888/277/BKD (Bukti P1 = T8);Menimbang, bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketaa quo diadakan Rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan HukumanDisiplin pada tanggal 13 Januari 2011 (Bukti T7);Menimbang, berdasarkan bukti T7, dan keterangan ahliDrs.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 17-07-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 42/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 17 Oktober 2019 — DELIANA, S.E., M.Si MELAWAN GUBERNUR RIAU
238 — 93
  • DALAM PENUNDAAN- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS 1148/XII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama DELIANA, SE., M.Si tanggal 31 Desember 2018;II. DALAM EKSEPSI:- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;III. DALAM POKOK SENGKETA:1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;2.
    Majelis Hakim yang menangani perkara a quountuk mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan Tergugatmelakukan PENUNDAAN Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara incasu berupa penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur RiauNomor: KPTS 1148/X1I/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama DELIANA, SE,M.Si Tanggal31 Desember 2018.H.
    Keputusan Gubernur RiauNomor: KPTS 1148/XII/2018tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama DELIANA, SE,M.Si Tanggal31 Desember 2018..
    Bahwa Tergugat menolak alasan Penggugat dalam PermohonanPenundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur RiauNomor: KPTS.1148/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentangPemberhentian Dengan Tidak Hormat PNS atas Deliana, SE,M.Si ( Penggugat);2.
    Bukti P5 : Tanda Terima Banding Adminstratif kepada BadanPertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakartaterhadap Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :Halaman 38 dari 73 Halaman Putusan Nomor 42/G/2019/PTUN.PBRKPTS 1148/XII/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas NamaDELIANA, SE, Msi Tanggal 31 Desember 2018(Sesuai dengan asli);6.
    Keputusan Gubernur Riau Nomor:KPTS 1148/XII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatPegawai Negeri Sipil Atas Nama DELIANA, SE., M.Si tanggal 31Desember 2018 (vide bukti P1 = T1).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 20-11-2017 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 21-06-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 145/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 4 April 2018 — Penggugat:
H M UDIN KAMALUDIN
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
Puti Melati S S N MBA
101 — 60
  • G A D I L I

    DALAM EKSEPSI

    Menolak eksepsi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-------------------

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----------------------------------------------------------------------------
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat
    Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1047-Pemksm/2017 tentang peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi, tanggal 14 November 2017 ;-----------------------------
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1047-Pemksm/2017 tentang peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi, tanggal 14 November 2017 ;---
    Bahwa yang menjadi obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalamperkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :171/Kep.1047Pemksm/2017 Tentang Peresmian Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi, Tanggal 14Nopember 201 72 nn nnn nn nnn nnn nnn n ence nee2.
    Sadarrmanah No. 223, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Leuwigajah,Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat dan merupakanAnggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KotaCimahi berdasar Petikan Surat Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor ; 171/Kep.1127Pem.Um/2014 Tentang PeresmianPengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaCimahi Masa Jabatan 20142019, tanggal 19 Agustus 2014;6.
    Untuk itumembatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:Halaman 66 dari 105 halaman Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUNBDG171/Kep.1047Pemksm/2017 Tentang Peresmian Pengganti AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahitanpa terlebih dahulu membatalkan Putusan No. 073/SK/DPP/C/VIII/2014 Tentang Pemberhentian Sdr. H.M.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor171/Kep.1047Pemksm/2017 tentang peresmian Pengganti AntarwaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi, tanggal 14November 2017 ;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1047Pemksm/2017tentang peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Cimahi, tanggal 14 November4.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 12-11-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 14-G-2013-PTUN-PDG
Tanggal 20 Maret 2014 — - ISAR TAILELEU, S.PAK lawan -GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
63 — 26
  • M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN :------------------------------------------- Menolak Permohonan Penggugat terhadap Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-832-2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu atas nama ISAR TAILELEU, S.PAK tanggal 23 Oktober 2013;-------------------DALAM POKOK PERKARA :------------------------
    Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 1718322013 tentangPeresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatHalaman 3 dari 62.
    Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat aquo berupa suatuPenetapan Tertulis (beschikking) Nomor : 1718322013 tentang PeresmianPemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu Dari ISARTAILELEU, S.PAK kepada DURSEN tertanggal 23 Oktober3.2.
    Keputusan Gubernur SumateraBarat Nomor : 1718322013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten KepuluanMentawai Pengganti Antar Waktu dari Isar Taileleu, S.Pak kepada Dursen tanggalHalaman 9 dari 62.
    Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :1713752009, tanggal 4 Agustus 2009, tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatHalaman 23 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUNPDG24Bukti P 2Bukti P 3Bukti P 4Bukti P 5aBukti P 5b24Daerah Kabupaten CKepulauan Mentawai (sesuai dengan: Photo copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :1718322013, tanggal 23 Oktober 2013, tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah
    (vide bukti T.9) ;Bahwa setelah melalui rangkaian proses sebagaimana terurai dalam faktafaktahukum diatas, maka Tergugat selaku Gubernur Sumatera Barat menerbitkan objeksengketa a quo berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :1718322013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai PenggantiAntar Waktu, tanggal 23 Oktober 2013.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 11-04-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
SUPANGAT, dkk (24 Orang)
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
Intervensi:
P.T. YOUNG TREE INDUSTRIES
186 — 85

  • DALAM EKSEPSI ;

    • Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya ;

    DALAM POKOK SENGKETA ;

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur
    Banar RT 07 RW 02, Ketimang, Wonoayu, KabupatenSidoarjo;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019, tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries yang beralamat di Jl.
    Bahwa obyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa TimurNomor 188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan PelaksanaanUpah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, Tanggal21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young TreeIndustries yang beralamat di JI.
    Bahwa, oleh karena dalam menerbitkan obyek sengketaTERGUGAT melanggar asasasas tersebut diatas, maka sudahselayaknya obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT, inlitis Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan UpahMinimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, Tanggal 21Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young TreeIndustries yang beralamat di JI.
    Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah MinimumKabupaten/Kota di Jawa Timur 2019, tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanyayang ditujukan pada PT.
    Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan UpahMinimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019, tanggal 21 Januari 2019sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries yangberalamat di JI. Banar RT O7 RW O02, Ketimang, Wonoayu,KabupatenSidoarjo; 3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur JawaTimur Nomor 188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan PelaksanaanUpah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019, tanggal 21 Januari2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries yangberalamat di JI. Banar RT 07 RW O02, Ketimang, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;4.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-12-2014 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 13-06-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2014/PTUN.SMD
Tanggal 11 Juni 2015 — YAYASAN MELATI; melawan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
283 — 168
  • DALAM PENUNDAAN- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Yayasan Melati.DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Tergugat.DALAM POKOK PERKARA1.
    Kalimantan Timur tersebut diterbitkantelah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku,dikarenakan baik Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan KeputusanGubernur kepala Daerah Tingkat I Nomor 341 Tahun 1994 tentang PenyerahanHak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi DaerahTingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Damarinda, maupun SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
    Keputusan Gubernur KalimantanTimur tersebut telah sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan Asasasas UmumPemerintahan yang baik ( Algemene Beginselen van Bestuur atau GoodGovernance ) dikarenakan kedua ( 2 ) Surat Keputusan Gubernur KalimantanTimur tersebut ( Legalitas ) sebagai dasar hukumnya telah dimuat baik dalamkonsiderannya maupun isi dari maksud Surat tersebut dan telah didasarkan padaperaturan perundangundangan yang berlaku
    Pemerintah PropinsiDaerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda;Dikarenakan dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut telahdijelaskan dalam isinya pada point 3 yang menyatakan : Menegaskan agar penerimahak pakai dimaksud pada diktum pertama wajib menyerahkan tanah yangdipergunakan apabila tidak digunakan lagi atau keputusan ini dicabut danpenyerahan hak pakai tersebut sifatnya hanya pinjam pakai;Kemudian dalam Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I KalimantanTimur
    Surat Keputusan Gubernur Nomor 341 Tahun 1994 sangat eratkaitanya;Bahwa sifat dari Berita Acara itu sendiri merupakan Perjanjian, karenanyatidak bisa diputuskan secara sepihak, harus dilakukan kedua belah pihak,karena perjanjian itu merupakan Undang Undang dari kedua belah pihak;Bahwa Berita Acara itu ditandatangani oleh saya selaku perwakilan dariYayasan Melati dan Bapak Saleh Nafsi dan Gubernur Kalimantan TimurYaitu Bapak H.M.
    Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat IKalimantan Timur Nomor 341 tahun 1994 yaitu mengenai PenyerahanHak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah PropinsiKalimantan Timur Sertifikat Hak Pakai No. 08 tahun 1988, seluas 122.545,terletak di Kel.Sei Keledang, Samarinda Seberang Kepada Yayasan MelatiSamarinda;Bahwa saksi tahu Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 032/758/HK/2014, tanggal 14 Nopember 2014 adalah tentang Pencabutan HakPakai/Pinjam Pakai terhadap Aset Milik Pemerintah Daerah
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 17-07-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 90/B/2014/PT.TUN.MKS.
Tanggal 4 September 2014 — GUBERNUR PAPUA Selanjutnya disebut sebagai.......................................... .......................................TERGUGAT / PEMBANDING ; M E L A W A N : AMIR YIKWA., Selanjutnya disebut sebagai.......................................... ......................................PENGGUGAT / TERBANDING ;
55 — 21
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 251 Tahun 2013 tertanggal 6 November 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Periode Tahun 2009-2014 ; ---------------------------------------------------------------------------3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 251 Tahun 2013 tertanggal 6 November 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Periode Tahun 2009-2014 ; ----4.
    DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa :Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 251 Tahun 2013tertanggal 6 November 2013 Tentang Peresmian Pemberhentiandan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo TengahPeriode Tahun 20092014 ;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa :Surat Keputusan Gubernur
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 251 Tahun 2013 tertanggal 6 November 2013 TentangPeresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian AntarHal. 11 dari 12 hal. Put. No. 90/B/2014/PT TUN.Mks.Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMamberamo Tengah Periode Tahun 20092014 ; 4.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 12-11-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 16-G-2013-PTUN-PDG
Tanggal 20 Maret 2014 — -ER.SAPALAKKAI lawan -GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT
63 — 28
  • M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN :---------------------------------- Menolak Permohonan Penggugat terhadap Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171-833-2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu, atas nama ER.
    bersengketa dalam perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 12Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padangpada tanggal 12 Nopember 2013 dengan register perkara Nomor : 16/G/2013/PTUNPDGyang telah diperbaiki pada tanggal 3 Desember 2013 pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut :Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah : I TENTANG OBJEK GUGATAN :Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat
    Keputusan Gubernur Propinsi SumateraBarat Nomor : 1718332013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai PengaantiAntar Waktu atas Nama ER.
    Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 1718332013 tentangPeresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatSapalakkai kepada Kurpi, dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2013;2.
    Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat a quo berupa suatuPenetapan Tertulis (beschikking) Nomor : 1718332013 tentang PeresmianPemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kepuluan Mentawai Pengganti Antar Waktu dari Er Sapalakkaikepada Kurpi tertanggal 23 oktober 2013;3.2.
    Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor : 1713752009 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai masajabatan 20092014, tanggal 4 AgustusBahwa alasan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor : 1718332013 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan MentawaiPengganti Antar Waktu tanggal 23 oktober 2013 adalah merupakan turunankebijakan berjenjang