terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor206/Pdt.G/2014/PA Msb, tanggal 2 Juni 2014 dengan dailildalil sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah padahari Rabu, tanggal 10 Juli 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan seberang, sesuai denganDuplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 398/I/VIV/2002, tanggal 22 Juli 2013 dansebagai PNS Penggugat telah memiliki surat izin cerai dari Bupati, Nomor 188.4.45

untukrukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugattetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;Bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, selanjutnyapersidangan dilanjutkan dengan terlebin dahulu membacakan surat gugatanPenggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaanMajelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalildalil gugatannya ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin Perceraian dari atasan Nomor 188.4.45

Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register PerkaraNomor 129/Pdt.G/2014/PA Msb, tanggal 19 Maret 2014 dengan dalildalilsebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah padahari Sabtu, tanggal 7 November 1998, yang dicatat olen Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota sesuaidengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 272/11/XII/1998 tanggal 23 Mei2012 dan sebagai PNS Penggugat telah memiliki surat izin cerai dari BupatiLuwu Utara, Nomor 188.4.45

membacakan surat gugatanPenggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaanMajelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalildalil gugatannya ;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawabanatau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkaradilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan memeriksa alatalat bukti yangdiajukan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telan memperoleh suratizin perceraian dari atasan Nomor 188.4.45

Dan oleh sebab itu maka Surat Keputusan BupatiJombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, tertanggal 5 Desember2013, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019, yang di dalam konsiderannya memutuskan nomor 169 atas namaSudirman sebagai Kepala Desa Genukwatu, Kec. Ngoro, Kab. Jombang,adalah batal atau tidak sah karena lahir dari suatu peristiwa yang melanggarhukum atau peristiwa hukum yang menjadi motifasi lahirnya keputusantersebut sudah tidak relevan lagi.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati JombangNomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, tertanggal 5 Desember 2013,Tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019,yang di dalam konsiderannya memutuskan nomor 169 atas namaSudirman sebagai Kepala Desa Genukwatu, Kec. Ngoro, Kab.

Jombang ;3. dalam . .....Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiJombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, tertanggal 5 Desember2013, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019, yang di dalam konsiderannya memutuskan nomor 169 atas namaSudirman sebagai Kepala Desa Genukwatu, Kec. Ngoro, Kab. Jombang ;4.

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan, sebab PerkaraNomor: 229/G/2013/PTUN.SBY, didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal3 Desember 2013, sedangkan objek sengketa yaitu Keputusan TergugatNomor:188.4.45/338/415.10.10/2013 ditetapbkan pada tanggal 5 Desember2013, tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun20132019, nomor urut 169 atas nama SUDIRMAN sebagai Kepala DesaGenukwatu, Kec. Ngoro, Kab.Jombang.

Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 188.4.45/838/415.10.10/2013tanggal 5 Desember 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa JabatanTahun 20132019, nomor urut 169 atas nama Sudirman sebagai Kepala DesaGenukwatu adalah sah dan benar serta sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku ;3.

dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannyauntuk bercerai dengan Tergugat.Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnyadimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugatyang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Bupatikepada Majelis Hakim tentang pemberian izin perceraian kepada PenggugatNomor 188.4.45

tangganyamenurut prosedur Pengadilan.Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksudPERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsunghanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sedangkan Tergugat tidakpernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut olehnya itu perkaraini tidak dimediasi.Menimbang, bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipiltelah menyerahkan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian IzinPerceraian kepada Penggugat, Nomor 188.4.45

pemberiannafkah dari Pemohon pada hal Pemohon sebagaiseorang suami telah berusaha secara maksimal danselalu menuruti kKemauna Termohon;e Termohon mulai berani dan tidak patuh kepada Pemohone Termohon selalu melarang Pemohon untuk bertemudengan orang tua Pemohon;e Termohon selalu bertindak semuanya tanpa memberitahuPemohon terlebih dahulu;e Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan SuratKeputusan 188.4.45

ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetapdilanjutkan meskipun diluar hadirnya Termohon;Bahwa, oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaiandengan menunjuk saudara Hapsah, S.Ag.M.H. sebagai mediator danberdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tersebut dinyatakantidak berhasil ;Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, telahmengajukan surat izin perceraiannya yang diterbitkan oleh Bupati LuwuUtara, Nomor : 188.4.45

BUKTI TK II/PR Il2) TELAH MENCABUTKEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT IlPALANGKA RAYA NOMOR : 188.4.45/12/PEM TENTANG PENETAPANTAPAL BATAS WILAYAH KOTAMADYA TINGKAT Il PALANGKA RAYATERTANGGAL 24 PEBRUARI 1995 (Ic. Bukti P2) PEMBANDING/PENGGUGAT;BAHWA DENGAN DI CABUT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALADAERAH TINGKAT Il PALANGKA RAYA NOMOR : 188.4.45/12/PEMTENTANG PENETAPAN TAPAL BATAS WILAYAH KOTAMAD YA TINGKATIl PALANGKA RAYA TERTANGGAL 24 PEBRUARI 1995 (Ic.

BUKTI TK II/PR IIl2) TELAHMENCABUT KEPUTUSAN WALIKOTAMAD YA KEPALA DAERAH TINGKATIl PALANGKA RAYA NOMOR : 188.4.45/12/PEM TENTANG PENETAPANTAPAL BATAS WILAYAH KOTAMADYA TINGKAT Il PALANGKA RAYATERTANGGAL 24 PEBRUARI 1995 (Ic.

Il Palangka Raya Nomor : 188.4.45/12/PEM tentangPenetapan Tapal Batas Wilayah Kotamadya Tk.

Bahwa dalam SK Walikota Palangka Raya Nomor 31 Tahun 2004tentang Penetapan Tapal Batas dan Luas Wilayah Kecamatan danKelurahan Sekota Palangka Raya yang pada konsideranMemutuskan bagian Kedua yang berbunyi dengan berlakunyaKeputusan ini, maka Surat Keputusan Walikotamadya KepalaDaerah Tingkat Il Palangka Raya Nomor : 188.4.45/12/PEMtanggal 24 Pebruari 1995 tentang Penetapan Tapal Batas WilayahKotamadya Daerah Tingkat Il Palangka Raya dinayatakan tidakberlaku lagiBahwa didalam SK tersebut diatas,

G/2013/PA Msb, tanggal 22 Oktober 2013 dengan dalildalil sebagaiberikut :1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah padahari Rabu, tanggal 23 Desember 1992 yang dicatat olen Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 120/1/I/1993,tanggal 21 Oktober 2013, serta telah memiliki surat izin cerai yangdikeluarkan oleh Bupati Nomor 188.4.45/II/BKDD/IX/2013,tanggal 9 september 2013 ;Bahwa tempat tinggal terakhir

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa upaya Mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir dipersidangan ;Bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, selanjutnyapersidangan dilanjutkan dengan terlebin dahulu membacakan surat gugatanPenggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaanMajelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalildalil gugatannya ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telan memperolehsurat izin perceraian dari atasan Nomor 188.4.45

Bupati No. 188.4.45/192/415.10.10/2010, tentang persetujuan bantuankeuangan kepada Desa untuk program pengamanan tanggul Sungai kaliBrantas berbasis partisipatif di Kab.

masyarakat(Pokmas) dalam Pengamanan Tanggul Sungai Kali Brantas berbasis partisipatifdilakukan melalui kegiatan pengembangan potensi ekonomi yang memanfaatkanbantaran dan badan sungai dengan tetap mengikuti kaedahkaedah pengelolaan sungai ,tidak mengganggu aliran air, tidak menimbulkan erosi serta pencemaran makaPemerintah Kabupaten Jombang memberikan bantuan keuangan kepada desa untukProgram Pengamanan Tanggul Sungai Kali Brantas berbasis partisipatif ;Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45

masyarakat(Pokmas) dalam Pengamanan Tanggul Sungai Kali Brantas berbasis partisipatifdilakukan melalui kegiatan pengembangan potensi ekonomi yang memanfaatkanbantaran dan badan sungai dengan tetap mengikuti kaedahkaedah pengelolaan sungai ,tidak menngaggu aliran air, tidak menimbulkan erosi serta pencemaran makaPemerintah Kabupaten Jombang memberikan bantuan keuangan kepada desa untukProgram Pengamanan Tanggul Sungai Kali Brantas berbasis partisipatif ; Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45

Bupati No. 188.4.45/192/415.10.10/2010, tentang persetujuan bantuan keuangankepada Desa untuk program pengamanan tanggul Sungai kali Brantas berbasispartisipatif di Kab.

Bupati No. 188.4.45/192/415.10.10/2010, tentang persetujuan bantuankeuangan kepada Desa untuk program pengamanan tanggul Sungai kali Brantas berbasis partisipatif di Kab.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-01 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Dalam Lampiran II Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor Urut 8 Desa Beriang Tinggi Kecamatan Tanjung Kemuning Atas Nama Tambang Bugianto Jabatan Kepala Desa, terbit tanggal 03 Januari Tahun 2022;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-01 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Dalam Lampiran II Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor Urut 8 Desa Beriang Tinggi Kecamatan Tanjung Kemuning Atas Nama Tambang Bugianto Jabatan Kepala Desa, terbit tanggal 03 Januari Tahun 2022;

Bahwa Penggugat telah memiliki surat izin cerai dari Bupati Luwu UtaraNomor : 188.4.45/07/BKPSDM/VI/2019, tanggal 26 Juni 20193. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediamanbersama di Perum. Safana Graha C2 Radda, Xxxxx XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX ,XXXXXXXXX XXXX XXXXX.4.

2019dan tanggal 26 September 2019 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan caramenasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperolehizin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 188.4.45

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutoleh Jurusita Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 26 April 2019 tidakternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan suratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil atas namaPenggugat dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan dan ditandatanganioleh Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara, Nomor 188.4.45

;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmengajukan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Kepada PegawaiNegeri Sipil atas nama Penggugat dari pejabat yang berwenang, yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara,Nomor 188.4.45/02/BKPSDMI/III/2019 tanggal 14 Maret 2014 untuk melakukanperceraian, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selakuPegawai Negeri Sipil telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor : 10 Tahun 1983

. @ 12Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara sesuaidengan Kutipan Akta Nikah Nomor 105/03/V/2007, tanggal 14 April 2007dan sebagai PNS Penggugat telah memiliki surat izin cerai dari Bupati LuwuUtara Nomor 188.4.45/02/BKDD/V/2015, tanggal 21 Mei 2015.2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talaksebagaimana tercantum dalam buku Kutipan akta nikah Penggugat danTergugat.3.

bercerai dengan Tergugat.Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksudPERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsunghanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sedangkan Tergugat tidakpernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut olehnya ituperkara ini tidak dimediasi.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipiltelah memperoleh surat izin untuk bercerai yang dikeluarkan oleh Wakil BupatiLuwu Utara dengan Nomor 188.4.45

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/38/HK//2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Penunjukan dan PenetapanPengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran,Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu,Pejabat yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran, PejabatYang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yangMengesahkan Surat Pertanggungjawaban Satuan Kerja PerangkatDaerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam PelaksanaanAnggaran

No. 367 K/Pid.Sus/20131.Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/38/HK//2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Penunjukan dan PenetapanPengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran,Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu,Pejabat yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran, PejabatYang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yangMengesahkan Surat Pertanggungjawaban Satuan Kerja PerangkatDaerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Sunardi dan Pokmas Jaya Abadi dengan ketua sdr.Sarman.Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/78/415.10.10/2011tanggal 19 April 2011 tentang Persetujuan Bantuan Keuangan Kepada Desa UntukProgram Pengaman Tanggul Sungai Kali Brantas Berbasis Partisipatif di KabupatenJombang Tahun Anggaran 2011, Desa Ploso mendapatkan bantuan dana sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah).Bahwa berdasarkan Surat Bupati Jombang Nomor : 441/596/415.40/2011 tanggal 23Pebruari 2011 Tentang Petunjuk

Sunardi dan Pokmas Jaya Abadi dengan ketua sdr.Sarman.Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/78/415.10.10/2011tanggal 19 April 2011 tentang Persetujuan Bantuan Keuangan Kepada Desa UntukProgram Pengaman Tanggul Sungai Kali Brantas Berbasis Partisipatif di KabupatenJombang Tahun Anggaran 2011, Desa Ploso mendapatkan bantuan dana sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah).e Bahwa berdasarkan Surat Bupati Jombang Nomor : 441/596/415.40/2011 tanggal 23Pebruari 2011 Tentang Petunjuk

/78/415.10.10/2011, tanggal 19 April2011, tentang persetujuan bantuan keuangan kepada Desa untuk programHal 19 dari 76 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBYpengamanan tanggul sungai kali brantas berbadsis partisipatif di KabupatenJombang tahun anggaran 2011.Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/145./415.10.10/2012, tanggal 28Mei 2012, tentang persetujuan bantuan keuangan pada desa untuk programpengamanan tanggul sungai kali brantas berbasis partisipatif di KabupatenJombang tahun anggaran 2012

.Surat Bupati Jombang No. 441/546/ 415.40/ 2011, tanggal 23 Pebruari 2011,tentang petunjuk pelaksanaan belanja tidak langsung masarakat pada kegiatanpengamanan tanggul sungai brantas tahun anggaran 2011.Surat Bupati jombang No. 441/1065/ 415.40/2012, Tanggal 01 Pebruari 2012,tentang petunjuk pelaksanaan belanja tidak langsung masarakat pada kegiatanpengamanan tanggul sungai brantas tahun anggaran 2012.Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/46A/415.10.10/2011, tanggal 11Pebruari 2011, tentang tim

koordinasi pengamanan tanggal sungai Kali brantastahun Anggaran 2011.Keputusan Bupati Jombang No 188.4.45/144/415.10.10/2012, tanggal 28 Mei2012, tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat tetap pengamanan Tanggul sungaiBrantas berbasis Partisipatif tahun anggaran 2012.Bahwa tugas saksi selaku Kepala Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaandan Pemerintahan Desa di BPMPD, Kabupaten Jombang berkaitan dengan penerima danabantuan dalam hal ini Kepala Desa Ploso yaitu terdakwa MOH.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahterlebin dahulu menunjukkan di depan Majelis Hakim Surat Izin Peceraiandari Pejabat yang berwenang yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu UtaraNomor 188.4.45/04/BKPSDM/IV/2017, tertanggal 20 April 2017;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak

Pasal 2 ayat (4) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkaraharus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernahhadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan,sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil padaPuskesmas Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu telah memperoleh SuratIzin dari Pejabat yang berwenang, sebagaimana Surat Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor 188.4.45

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan BupatiJombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013 Tertanggal 5Desember 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Desa MasaJabatan 20132019, didalammemutuSkan .............0.5:memutuskan nomor 171 atas nama Desie Retnowadhani ,Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ;.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/ 2013 Tertanggal 5Desember 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Desa MasaJabatan 20132019,di dalam memutuskan nomor 171 atasnama Desie Retnowadhani, Desa Badang, Kecamatan Ngoro,Kabupaten Jombang ; . Mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan Calon atasnama SUTARI sebagai Kepala Desa Badang Kecamatan NgoroKabupaten Jombang ;.

Hal. 1 dari 15 dengan nomor 188.4.45/5/12/BKPSDM/XII/2017, tanggal 18 Desember2017;3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtuaPenggugat, kemudian pindah dikediaman bersama di Desa Banyuurip;A. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA(umur 12 tahun) dan ANAKKEDUA (umur 8 tahun);5.

Namun demikian, Majelis Hakim tetapmelakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg.dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agarPenggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnyauntuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipiltelah memperoleh surat izin untuk bercerai yang dikeluarkan oleh Bupati LuwuUtara dengan Nomor 188.4.45/12/BKPSDM/XII/2017 tanggal 18 Desember2017

rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2019 antaraPenggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkarandisebabkan oleh: Tergugat sering cemburu buta dengan Penggugat jika pergi perjalanandinas; Tergugat sering berjudi dan meminjam uang tanpa sepengetahuanPenggugat;Bahwa, Penggugat adalah seorang XXxXxXxXxx XXXXXX XXXXxX (Kasubag.Perencanaan dan Pelaporan) pada Dinas Lingkungan Hidup KabupatenLuwu Utara, telah mendapat izin untuk bercerai berdasarkan SuratKeputusan Nomor 188.4.45

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memiliki surat izincerai dari Wakil Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/07/BKDD/III/2015tanggal 25 Agustus 2015;. Bahwasetelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuaTermohon di Belapa selama kurang lebih lima tahun dan setelah itu pindahkerumah kediaman bersama dan dikaruniai 2 orang anak bernamaMegawati Hidayah, umur 19 tahun dan Sri Wahyuni Hidayah, umur 9 tahun ;.

SAMIR, Sst.Mk,Map,dkk dari Pusat Laboratorium Pusat Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;--------------------------------------

HAJ MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si diangkat sebagai Sekertaris DaerahKabupaten Luwu Utara yang memiliki kedudukan dan jabatan sebagai KepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Sekretariat Daerah KabupatenLuwu Utara yang sekaligus juga menjabat selaku Pengguna Anggaran padaSekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara;e Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor188.4.45/71/III/2011 tentang perubahan atas lampiran Keputusan BupatiNomor 188.4.45/23/I/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat

nnn nn nnn nner en nnn nn nn nnnn nn nana nn nenennnnnes melaporkan pelaksanaan penyelesaian atau perkembanganpelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA atau menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA atauKPA dengan berita acara penyerahan)"0>e Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program / kegiatanpengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di lingkupSekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara tersebut berdasarkan SuratKeputusan (SK) Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45

Kemudian sebagai tindak lanjut dari rapatsosialisasi tersebut maka di bentuk Tim Penilai Harga Tanah melalui SKBupati nomor 188.4.45/75/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang terdiri dari :1. DRS ANNAS (Ketua / Kantor BPN Kab. LuwuUtara);2. MUHAMMAD PAJAR, SP (Sekertaris / DinasPertanian);e. TUKA (Anggota / Dinas PekerjaanUmum);4. IDHAM NUR G (Anggota / KPP PratamaPalopo);5.

MUJAHIDIN IBRAHIM, Msi, di angkat sebagai SekertarisDaerah kabupaten Luwu Utara yang memiliki kedudukan dan jabatan sebagaiKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Sekretariat DaerahKabupaten Luwu Utara yang sekaligus juga menjabat selaku PenggunaAnggaran pada Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara;e Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor188.4.45/71/III/2011 tentang perubahan atas lampiran Keputusan BupatiNomor 188.4.45/23/I/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat

Kemudian sebagai tindak lanjut dari rapatsosialisasi tersebut maka di bentuk Tim Penilai Harga Tanah melalui SKBupati nomor 188.4.45/75/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang terdiri dari :1. DRS ANNAS (Ketua / Kantor BPN Kab. LuwuUtara);2. MUHAMMAD PAJAR, SP (Sekertaris / DinasPertanian);3. TUKA (Anggota / Dinas PekerjaanUmum);4. IDHAM NUR G (Anggota / KPP PratamaPalopo);5.