M E N G A D I L I:

1. DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima;

1. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat diterima untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/969/KPTS/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

/134/KPTS/2019 Tentang Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara Masa Bhakti 2018-2023 tanggal 30 Nopember 2022, beserta Lampiran pertama pada pengurus inti dalam posisi ketua;

Pembangunan Prasarana SumateraUtara sebagai PENGELOLA SEMENTARA areal Pekan Raya Sumatera Utarasebagaimana Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/593/KPTS/2019;2.

PPSU) adalah 2 (dua) badan hukum yangberbeda;Bahwa Saksi tidak tahu apakah Surat Keputusan Gurbernur Sumatera UtaraNo. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang PenetapanPT.

Fotocopy Surat No. 325/PPSU/XII/2019 Tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya diberitanda bukti T5;Fotocopy Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No. 188.44/593/KPTS/2019Tanggal 30 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T6;.

bekerja pada Tergugat dengan jabatanKabag Umum;hh Halaman 24 dari 32Putusan Nomor 183/Pdt.SusPHI/2021/PN MdnBahwa Saksi bekerja pada Tergugat sejak tahun 2013;Bahwa Saksi tahu perihal Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/712/KPTS/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang PembubaranYayasan Pekan Raya Sumatera Utara ;Bahwa secara garis besar, Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/712/KPTS/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang PembubaranYayasan Pekan Raya Sumatera Utara berisi

NO.188.44/740/KPTS/2010 April 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Mei 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Juni 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Juli 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Agustus 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 September 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Oktober 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/

Nomor 1353 K/Pdt.SusPHI/2017 SK GUBSU NO. 188.44/1042/KPTS/2011 Juni 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Juli 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Agustus 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 September 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Oktober 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 November 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Desember

1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Agustus 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 September 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Oktober 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 November 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Desember 2013 1.650.000 1.650.000 SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Januari 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Februari

Nomor 1353 K/Pdt.SusPHI/2017 188.44/54/KPTS/2013 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 April 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Mei 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Juni 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Juli 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Agustus 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 September 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK

GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Oktober 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 November 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Desember 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014 Januari 2015 2.037.000 1.650.000 387.000SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014 Februari 2015 2.037.000 1.650.000 387.000SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014 Maret 2015 2.037.000 1.650.000 387.000SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014 April 2015 2.037.000 1.650.000

Surat Keputusan Nomor : 188.44/1310/BKD/2015 Tentang PemberhentianDari Jabatan Struktural Dilingkungan Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si. tanggal 28Desember 2015;2. Surat Keputusan Nomor : 188.44/1313/BKD/2015 Tentang PengangkatanDan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di LingkunganPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Ir. Sarjulianto,Dipl, S.E. tanggal 28 Desember 2015;. Tenggang Waktu Gugatan:1.

Putusan Nomor 88 K/TUN/2017Nomor : 188.44/1310/BKD/2015 Tentang Pemberhentian DariJabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung Atas Nama Drs. H. A.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan StrukturalDi Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atasnama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si tanggal 28 Desember 2015;2. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1313/BKD/2015 tentang Pengangkatan Dan PemberhentianJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung atas nama Ir.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan StrukturalDilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atasnama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si tanggal 28 Desember 2015;2. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1313/BKD/2015 tentang Pengangkatan Dan PemberhentianJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung atas nama Ir.

Huzarni Rani, M.Si, berdasarkan Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/044/BKD/2016 tertanggal 22Januari 2016 (Bukti Surat Tergugat Nomor: 19 dan 20).3.

/740/KPTS/2010 April 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Mei 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Juni 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Juli 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Agustus 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 September 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Oktober 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010

November 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Desember 2011 1.375.000 900.000 475.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Januari 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Februari 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Maret 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 April 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Mei 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Juni

2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Juli 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Agustus 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 September 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Oktober 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 November 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Desember 2012 1.285.000 1.050.000 600.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Januari

201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Maret 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 April 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Mei 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Juni 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Juli 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Agustus 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 September 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK

Februari 2015Halaman 8Putusan Nomor : 05/Pdt.SusPHI/201 7/PN.Mdn 188.44/1055/KPTS/2014 2.037.000 1.650.000 387.000SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014 Maret 2015 2.037.000 1.650.000 387.000SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014 April 2015 2.037.000 1.650.000 387.000SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014 Mei 2015 2.037.000 1.650.000 387.000SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014 Juni 2015 2.037.000 1.650.000 387.000SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014 Juli 2015 2.037.000 1.650.000 387.000SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0159/KUM /2007tanggal 23 April 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0135/2007 Tentang Penetapan UpahMinimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang diajukan oleh :1.

Bahwa kedua Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tersebutternyata bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi karena ditetapkan secara berlaku surutsebagaimana disebutkan pada diktum Kedelapan KeputusanNomor 188.44/0135/KUM/2007 tanggal 22 Maret 2007 dan padadiktum Ketiga Keputusan Nomor 188.44/0159/KUM/2007 tanggal23 April 2007. Dengan ditetapkannya berlaku surut maka keduaKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan tersebut jelasmenganut asas retroaktif ;3.3.1.

No. 14 P/HUM/2007188.44/0135/KUM/2007 tanggal 22 Maret 2007yaitu tepatnya pada tanggal 23 April 2007Gubernur Kalimantan Selatan menerbitkan lagiKeputusan Nomor 188.44/0159/KUM/2007 dimanaKeputusan ini ternyata) merubah KeputusanNomor 188.44/0135/KUM/2007 tanggal 22 Maret2007 yaitu dengan memperbesar UMSP SektorPertanian Tanaman Lainnya/Perkebunan danSektor Industri Kayu Lapis/Plywood.

Nomor 188.44/0159/KUM/2007 tanggal 23 April 2007 #4tentang Perubahan AtasKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0135/KUM/2007tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untukSektor Pertanian Tanaman Lainnya/Perkebunan (12000), Industri KayuLapis/Plywood (33113) Dan Perhotelan (64000) Kalimantan SelatanTahun 2007 tidak sah dantidak berlaku umum ;3.

Foto Copy Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0135/KUM/ 2007 (bukti P.1);2.

Bahwa, Penggugat naik pangkat pada golongan ruang II/d Dengan SKNomor : 188.44/135.A/V1/2007 ;4. Bahwa, Penggugat naik pangkat pada golonga ruang III/a Dengan SKNomor : 188.44/177/BKD/2011 ;5. Bahwa, Penggugat menjalani sidang Tipikor pada tahun 2010 danInkracht pada tahun 2011;6. Bahwa, Penggugat Menjalani masa tahanan selama 1 tahun padaTahun 2012;7. Bahwa, Penggugat Aktif Kembali Sebagai PNS Tahun 2013;8.

Bahwa, Penggugat mendapatkan SK PTDH pada akhir tahun 2018Dengan No. 188.44/684/BKPSDMD/2018;11. Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata UsahaNegara dengan Objek Sengketa SK PTDH Dengan Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 dan dengan Amar Putusannya memerintahkan tergugatuntuk mencabut dan membatalkan SK PTDH Tersebut tanpa adamemerintahkan menerbitkan SK PTDH yang baru;12.

Bahwa, Penggugat mendapatkan SK PTDH yang baru tahun 2019dengan No.188.44/695.U/BKPSDMD/2019;Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP13. Bahwa, Penggugat telah mendapatkan hasil PTUN dengan No: 11/G/2019/PTUN.PGP Gugatan pada SK Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018tanggal 17 September 2018 Tentang Pemberhetian karena melakukanTindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pindana Kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan an.

BuktiP1 : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/695.U/BKPSDMD/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md (Sesuai denganaslinya);2. BuktiP2 : Tanda Terima Penyerahan Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/695.U/BKPSDMD/2019 tanggaltanggal 11 Februari 2020 (Sesuai dengan aslinya);3.

;wajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepuluan BangkaBelitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/884/1/2011,tanggal 11 November 2011 berisifat konkret artinya tidak abstrak tetapi berwujuddalam suatu bentuk Surat Keputusan yang tertulis yang berisi pemberhentianPenggugat dari Jabatan Publik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Belitung;b.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/884/I/2011,tanggal 11 November 2011 berisifat individual karena tidak ditujukan kepadaumum tetapi khusus ditujukan kepada pribadi Penggugat;c.

Bahwa Tergugat meskipun telah mengetahui adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukumyang diajukan Penggugat, Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2011 tetap mengeluarkanSurat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/884/I/2011 (objekgugatan dalam perkara aquo).

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung No. 188.44/884/I/2011, tanggal 11 November 2011 TentangPUTUSAN No. 57/G/2011/ PTUNPLG Hal.11 dari 27halamanPeresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BelitungMasa Jabatan 20092014.Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung No. 188.44/884/1/2011, tanggal 11 November 2011 Tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Bahwa benar Tergugat telah menetapkan Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/884/1/2011 Tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBelitung Masa Jabatan 20092014 dari Partai Bulan Bintang pada tanggal 11November 2011 (Bukti T.1);3.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/884/I1/2011, tanggal 11 November 2011 berisifatkonkret artinya tidak abstrak tetapi berwujud dalamsuatu. bentuk Surat Keputusan yang tertulis yang berisipemberhentian Penggugat dari Jabatan Publik sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Belitung;b.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/884/1/2011, tanggal 11 November 2011 berisifatindividual karena tidak ditujukan kepada umum tetapikhusus ditujukan kepada pribadi Penggugat;c.

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/884/1/2011, tanggal 11 November 2011 Tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBelitung Masa Jabatan 2009 2014.3.

Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung No. 188.44/884/1I/2011, tanggal 11November 2011 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Masa Jabatan 20092014.4.

Bahwa benar Tergugat telah menetapkan SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/884/1/2011 Tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung Masa Jabatan 20092014 dariPartai Bulan Bintang pada tanggal 11 November 2011(Bukti 1T.1)3 +++3.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017 tanggal 6 Januari 2017 dengan lampiran Nomor 120 Atas N hlimBanjar Nahor,S.E.,M.Si NIP 19590610 198203 1 012;:52b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No 21.2/172/2017abatan FungsionalDahlim Banjar Nahor,antan Tengah Nomor : 188.44/3/2017emerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kepada kedudukansemula atau setingkat dan mengembalikan hakhak Penggugat sesuaidengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;5.

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/3/2017 tanggal 6Januari 2017 dengan Lampiran Nomor 120 atas nama DAHLIMBANJAR NAHOR,, SE., M.Si; b. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 821.2/172/2017 tanggal30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan FungsionalPengawas Pemerintahan Madya Atas Nama DAHLIM BANJARNIAHOR, SIE... MS issssssis oss cacceeneeesonscmeenesotoreuemaneonocss sah dan tetap berlaku.3.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017tanggal 6 Januari 2017 dengan lampiran Nomor 120 Atas Nama DahlimBanjar Nahor SE., M.Si NIP 19590610 198203 1 012;b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 821.2/172/2017tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan FungsionalPengawas Pemerintahan Madya Atas Nama Dahlim Banjr Nahor, SE.,3. Memerintahkan kepada Pembanding dahulu Tergugat untuk mencAXa.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44./3/2017tanggal 6 Januari 2017 dengan lampiran Nomor 120 Atas Nama DahlimBanjar Nahor, SE., M.Si NIP 19590610 198203 1 012;b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 821.2/172/2017tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan FungsionalHal 6 dari 10 hal. Put. No. 229/B/2017/PT.TUN.JKTPengawas Pemerintahan Madya Atas Nama Dahlim Banjr Nahor, SE.,6.

Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenBanjardari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Masa Jabatan20092014 Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah,

Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan SURATKEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor:188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTUANGGOTA DEWAN3. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASAJABATAN TAHUN 20092014.Atas nama : MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.4.

Bahwa mencermati dalildalil dalam gugatan Penggugat,Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketahanyalah Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014.2.

Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014, berdasarkanketentuan Peraturan PerUndangUndangan yang berlakuberawal dari terbitnya:a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr.

FITRI ANITA CAUPON dengan nomor rekening 0153300689;- 1 (satu) buah Hard drive merk HITACHI wama hitam 7 1 (satu) buah bantalan stempel merk HERO;- 1 (satu) buah bantalan stempel merk DEBOZZ;- 5 (lima ) Lembar Surat Keputusan Gubemur Kalteng Nomor: 188.44 / 239 a / 2011, tertanggal 30 Juni 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan pertambangan Bauksit PT.

MURSID MARSONO Bin SUHARTO yang pada pokoknya sebagaiberikut :e Bahwa benar saksi mengetahui memberikan keterangan sehubungandengan adanya dugaan pemalsuan surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor ; 188.44 /239 a/ 2011, tertanggal 30 Juni 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatanpertambangan Bauksit PT.

Nomor urut yang di gunakan pada surat yang diduga palsu yaitu Nomor: 188.44/ 239 a/ 2011, tertanggal 30 Juni 2011 itu di gunakan oleh biro Hukum setdaProv.

Kalteng;Majelis hakim memperlihatkan barang bukti berupa surat Keputusan GubernurKalteng Nomor; 188.44 / 239 a / 2011 tertanggal 30 Juni 2011 tentangKelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan pertambangan Bauksit PT.

Fajar Mentaya Abadi (FMA) berupa surat Keputusan Gubernur KaltengNomor; 188.44 / 239 a / 2011 tentang Kelayakan Lingkungan HidupKegiatan pertambangan Bauksit PT.

FAJAR MENTAYA ABADI ( PT.FMA ) dari Gubernur Kaiteng Kepada Menteri ESDM Republik Indonesia, danSaksi bam mengetahui surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor : 188.44 /239 a / 2011 tentang Kelayakan Llngkungan Hidup Kegiatan pertambanganBauksit PT, FAJAR MENTAYA ABADI ( PT.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.PKons/2021/PN TjsTahapan+ahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

berkut bangunan di atasnya seluas 2.283 M2 (duaribu dua ratus delapan puluh tiga ribu meter persegi) berdasarkan: Surat PemyataanPemilikan Tanah Nomor: 592.11/46/DTK09/IX/2018 Tanggal: 06 September 2018,dengan batasbatas yang jelas yaitu:Sebelah Utara : Mardianus;Sebelah Selatan : Samuel Matius;Sebelah Timur : Tebun Saul;Sebelah Barat : Saparuddin;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohontelah melampirkan buktioukti berupa:1.Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan ProvinsiKalimantan Utara, selanjutnya ternadap bukti surat tersebut diben tanda bukti P1;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

MENGADILI:

1. DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Tergugat ;

1. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1015/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal

Noor Nedi, M.Si., NIP. 19630804 198903 1 010 ;

Bahwa, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/315/BKD/2014 tentang Pemberhentian SementaraSebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir.

jugatelah mengirimkan surat keberatan kepada Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Perihal Sikap Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1015/BKPSDMD/2018,tentang PTDH An.

Bahwa, dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 30halaman10 yang menyatakan bahwa atas keberatan daari Penggugatterhadap terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor: 188.44/1015/BKPSDMD/2018 tentang PTDH An.

P24:25.P25 :Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/376/V1/2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II DiLingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 6Juni 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65/K Tahun 2008tanggal 7 November 2008 (Fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/325/BKD/2011 Tentang Pengangkatan Pejabat

Noor Nedi, M.Si., NIP. 19630804 198903 1 010 (Fotokopi sesuaidengan aslinya) ;29.P29: Surat Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Perihal : Sikap Keberatan atas terbitnya Surat KeputusanGubernur Bangka Belitung Nomor : 188.44/1015/BKPSDMD/2018 An.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1017/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Jabatan Tanggal 19 Desember 2018 atas nama Erwan Taruna Jaya, ST, NIP. 19700409 200212 1 002 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1017/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 19 Desember 2018 atas nama Erwan Taruna Jaya, ST, NIP. 19700409 200212 1 002 ;

4. Menolak gugatan Penggugat

Bahwa, Penggugat berdasarkan Keputusan Kepala DinasPerhubungan Nomor : 188.44/60/DISHUB/2017 tanggal 17 Juli 2017tentang Pengangkatan Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaiAnalis Angkutan Darat pada Unit Kerja Seksi Keselamatan Sarana danPrasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) ;18.

);Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Nomor:800/05.2/DISHUB/2016 dari Kepada Dinas PerhubunganPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 31 Maret2016 Atas Nama Erwan Taruna Jaya, ST (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/77/DISHUB/2016 Tanggal 27 Juni2016 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan Nomor: 188.44/36/DISHUB/2016 Tanggal 12 Januari2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

P1415 P1516 P1617 P1718 P1819 P1920 P20Bangka Belitung Nomor: 188.44/140/DISHUB/2016 Tanggal 4Oktober 2016 Tentang Penetapan Panitia Penerima HasilPekerjaan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran2016 (fotokopi dari fotokopi);Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/12/BKPSDM/2017 Tanggal 3 Januari 2017 TentangPemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil

Erwan Taruna Jaya, ST NIP. 19700409 200212 1002 yang ditujukan kepada Kepala Dishub Provinsi KepulauanBangka Belitung (Pembuat Daftar Gaji) (fotokopi sesuai denganaslinya);Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/60/DISHUB/2017 Tanggal 17 Juli2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Pelaksana Pegawai NegeriSipil Atas Nama Erwan Taruna Jaya, ST (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/33/DISHUB/2017

Bahwa berdasarkan Putusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/660/BKD/2014 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai PegawaiNegeri Sipil Atas Nama Erwan Taruna Jaya, ST NIP. 197004092002121002Pangkat / Golongan Ruang Penata Tingkat I/III d (Vide bukti P5) ;6.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

atas nama Amir Hamzah, A.Md ;

Bahwa, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44/135.A/VI/2007 tanggal 09 April 2007 TentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Penggugat mendapat kenaikanpangkat/golongan ruang dari pangkat: Pengatur/Il.c ke pangkat: PengaturTk I/II.d;4.

Bahwa, dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/684/BKPSDMD/ 2018 Tanggal, 17September 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, maka berarti Penggugat telah dikenakanDua Kali Hukuman Disiplin dalam kasus yang sama yaitu :=Pertama : berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44/1203/BKD/2013 tanggal 11 Desember 2013,telah dijatuhi hukuman

Hukuman disiplin berdasarkan Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1203/BKD/2013, tanggal 11Halaman 24 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PGPDesember 2013, akan tetapi dalam penetapan objek sengketa, tidak adakaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1203/BKD/2013tanggal 11 Desember 2013.

P5 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/135.A/VI/2007 Tanggal 09 April 2007 Tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Amir Hamzah, A.Md.;6. P6 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/177/BKD/2011 Tanggal 15 Maret 2011 Tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung atas nama Amir Hamzah, A.Md.;7.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaAmir Hamzah, A.Md ;3.

Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenBanjardari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Masa Jabatan20092014 Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah,

Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan SURATKEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor:188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTUANGGOTA DEWAN3. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASAJABATAN TAHUN 20092014.Atas nama :MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.4.

Bahwa mencermati dalildalil dalam gugatan Penggugat,Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketahanyalah Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014.2.

Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014, berdasarkanketentuan Peraturan PerUndangUndangan yang berlakuberawal dari terbitnya:a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr.

Kepulauan Bangka Belitung ( Eselon II.a ) , berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/406/BKD/2012, tanggal 23 Agustus2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana didalam posisi Jabatan ini PenggugatI hanya menduduki selama 18 bulan ; Bahwa, PENGGUGAT II diangkat sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan ArsipDaerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Eselon II.a ) , berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Nomor: 188.44/

Babel No. 188.44/501/BKD/2012 tanggal 25 September2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan PemerintahanProvinsi Kep. Babel ; Bahwa karena diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kep.

Babel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kep.Babel Nomor: 188.44/329/BKD/2010 tanggal 01 April 2010 tentang PengangkatanPejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep.

Pl.a =: Foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan BangkaBelitung No. 188.44/077/BKD/2014 tanggal 06 Februari 2014 TentangP1.bp2P4.aP4.bP5.aP5.bP6Pemberhentian dari Jabatan Struktural khusus nomor urut atas namaDrs. H. Iskandar Z.,M.Si (foto copy sesuai asli) ; Foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan BangkaBelitung No. 188.44/077/BKD/2014 tanggal 06 Februari 2014 TentangPemberhentian dari Jabatan Struktural khusus nomor urut 2 atas namaDrs.

Rusli Zaidan (foto copy sesuai asli) ; Foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan BangkaBelitung No. 188.44/406/BKD/2012 tanggal 23 Agustus 2012 TentangPengangkatan saudara Drs. H. Iskandar Z.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut.

;

Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGPBelitung Nomor : 188.44/12/BKPSDM/2017 Tanggal 3 Januari 2017Tentang Pemindahan dan Penempatan PNS di Lingkungan PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penggugat menduduki JabatanPelaksana pada Dinas Kehutanan;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 Tanggal 19Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan Atas Nama Evan Sandy Maulana, S.Hut.3.

Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaEvan Sandy Maulana, S.Hut., NIP.19760307 200604 1 003;3.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Evan Sandy Maulana, S.Hut.;3.

Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut.;4.

Nomor: 188.44/1310/BKD/2015 Tentang Pemberhentian Dari JabatanStruktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Atas Nama Drs. H. A.

., tanggal 28Desember 2015;2.Nomor: 188.44/1313/BKD/2015 Tentang Pengangkatan DanPemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di LingkunganPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Ir.Sarjulianto, Dipl., S.E., tanggal 28 Desember 2015 selamapemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampaiada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara;1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Nomor: 188.44/1310/BKD/2015 Tentang Pemberhentian DariJabatan Struktural Dilingkungan Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si.,tanggal 28 Desember 2015;2. Nomor: 188.44/1313/BKD/2015 Tentang Pengangkatan DanPemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di LingkunganPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Ir.Sarjulianto, Dipl., S.E., tanggal 28 Desember 2015;1.

Nomor: 188.44/1310/BKD/2015 Tentang Pemberhentian DariJabatan Struktural Dilingkungan Pemerintah Provinsi KepulauanHalaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6 PK/TUN/20182.Bangka Belitung Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si., tanggal28 Desember 2015;Nomor: 188.44/1313/BKD/2015 Tentang Pengangkatan DanPemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di LingkunganPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Ir.Sarjulianto, Dipl., S.E., tanggal 28 Desember 2015;2.

Huzarni Rani, M.Si., tanggal 28 Desember2015 dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1313/BKD/2015 tentang Pengangkatan Dan PemberhentianJabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung atas nama Ir.