sepanjangJalan Main Road PT OTP sebelah kiri naik adalah wilayah kekuasan desa MarahKenya (Lung Melah) berbatasan dengan desa Benhes, Diak Lay dan desa Dabek.Sedangkan kanan naik sepanjang Jalan Main Road PT OTP adalah wilayahkekuasaan desa Marah Halog berbatasan dengan desa Benhes, Diak Lay danDabek di KM 27 (perkebunan percobaan PT TAD).Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2009 penentuan tapal batas antara keduadesa tersebut oleh Tergugat diterbitkanlah surat keputusan Bupati Kutai TimurNomor 188.4.45

dalam wilayahkekuasaan desa Lung Melah, sehingga dengan adanya surat keputusan tersebut,wilayah desa Lung Melah menjadi berkurang dan lebih sempit, sehingga sangatmerugikan Penggugat karenanya sehingga pendapatan, lahan garapan dan hasilhasil hutan lainnya juga ikut berkurang, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat mempunyai hak mengajukanGugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.4.45

/357/HK/VII/2009 tanggal15 Juli 2009 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde) ;DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan olehTergugat Nomor: 188.4.45/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentangPenentuan Batas Administrasi Desa Muara Haloq dan Desa Lung MelahKecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor:188.4.45/357/HK/VII/2009

Bahwa obyek sengketa Surat Keputusan Nomor: 188.4.45/357/HK1VII/2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq dan DesaLung Melah Kecamatan Kabupaten Kutai Timur tidak memenuhi unsurHalaman 7 dari 12 halaman.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah melanggarketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tataUsaha Negara, dimana obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 188.4.45/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Penentuan batasAdministrasi Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Telen KabupatenKutai Timur adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

SK Tergugat No. 188.4.45/118/HK/II/2009 atas nama Penggugat pada bagianMenetapkan angka Kedua huruf j (vide Bukti T.II.Int2) memberikanwewenang kepada Tergugat untuk membatalkan/mencabut SECARASEPIHAK JUP (SK Tergugat No.188.4.45/118/HK/II/2009 atas namaPenggugat) (vide Bukti T.1.Int2) walaupun masa berlakunya IUP tersebutbelum habis apabila pemegang IUP tidak memenuhi ketentuanketentuan/kewajibankewajiban yang tercantum dalam Keputusan ini, sebagaimanabunyi SK Tergugat No. 188.4.45/118/HK/III/2009

Faktafakta hukum di atas menjadi alasan yang sah bagi Tergugat untuk7.c.8.menjalankan wewenangnya mencabut JUP Penggugat (SK Tergugat No.188.4.45/HK/III/2009 (vide Bukti T.11.Int2) melalui SK TERGUGAT NO.540.1/2010 (Obyek Sengketa) (vide Bukti T.II.Int1) sebagaimana alasanpencabutan dan wewenang tersebut diberikan oleh Pasal 119 UU No. 4/2009dan Pasal 20 ayat (1) Perda Kutai Timur No. 13/2004 serta SK tergugat No. 188.4.45/118/HK/IH/2009 atas nama Penggugat itu sendiri (vide BuktiT.ILInt2) dimana

SK tergugat No. 188.4.45/118/HK/IH/2009 atas namaPenggugat tersebut (vide Bukti T.II.Int2) merujuk kepada Perda Kutai TimurNo. 13/2004 (lihat angka 18 pada bagian Mengingat dari SK Tergugat No.188.4.45/118/HK/IH/2009 atas nama Penggugat tersebut (videBukti T.1.Int2).Tergugat II Intervensi mengutip bunyi ketentuan Pasal 119 UU No. 4/2009yakni :IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur atau Bupati /Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila :a.

AHUAH.01.1025443, tanggal 07 Oktober 2010.: Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/118/HK/II/2009, tanggal27 Maret 2009, Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi( Fotocopy sesuai dengan aslinya );Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 540.1/K.443/HK/V/2010, tanggal 4Mei 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur No.188.4.45/118/HK/III/2009, tanggal 27 Maret 2009, Tentang Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksploitasi Kepada PT.

;71 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor: 188.4.45/118/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepadaPT.

terdaftar di KepaniteraanPengadilan............Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 Nopember 2013 denganRegister Perkara Nomor : 215/G/2013/PTUN.SBY, setelah melalui PemeriksaanPersiapan, gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim padatanggal 19 Desember 2013, dengan mengemukakan alasan alasan sebagaiEIIKLE 22sese ence aseenresuiaencaneamonserememme ernest tenance neuer ans aeotnagmenneneousauOBYEKGUGATAN 22+ 29202 222 nono ne nnnSurat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45

Bahwa yang menjadi obyek sengketa gugatan perkara ini adalah SuratKeputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, tanggal 5Desember 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Gambiran MasaJabatan Tahun 20132019 Kabupaten Jombang Jawa Timur Nomor Urut 134atas nama : NURHASAN BUDIANTO, yang telah diketahui oleh Penggugatsejak tanggal 17 Desember 2013 pada saat pemeriksaan persiapan diPengadilan Tata Usaha Negara yang waktu itu ditunjukkan oleh KuasaTergugat, sehingga gugatan diajukan masih

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati JombangNomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013 tanggal 5 Desember 2013 TentangPengangkatan Kepala Desa Gambiran Masa Jabatan Tahun 20132019Kabupaten Jombang Jawa Timur Nomor Urut 134 atas nama NURHASANSTUB) NN ee3. Mewajibkan............123.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati JombangNomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, tanggal 5 Desember 2013 TentangPengangkatan Kepala Desa Gambiran Masa Jabatan Tahun 20132019Kabupaten Jombang Jawa Timur Nomor Urut 134 atas nama NURHASAN4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hakhak Penggugatsebagai Peserta Pemilihan Kepala Desa Gambiran Kabupaten Jombangyang telah dipenuhi persyaratannya 55.

Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16Januari 2014, yang isiselengkapnya adalah sebagai berikut : 1.DALAM EKSEPS I :2 22 22 22 oon nnn nnn nner eBahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalildalil gugatan PENGGUGAT karena tidak berdasarkan hukum 5Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah tidak dapat dibenarkan, sebabPerkara Nomor : 215/G/2013/PTUN.SBY, didaftarkan oleh Penggugat padatanggal 15 Nopember 2013, sedangkan obyek sengketa yaitu KeputusanTERGUGAT Nomor : 188.4.45

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016,tanggal 20 Juni 2016, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil PemilihanKepala Desa Serentak se-Kebupaten Luwu Utara Periode 2016 2022, khusus Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor:188.4.45/386/VI/ 2016, Nomor Urut 34, atas nama Nasrianti;--------------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kebupaten Luwu Utara Periode 2016 2022, khusus Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/ 2016, Nomor Urut 34, atas nama Nasrianti;--------------------------------------4.

Objek Gugatan)Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/V1I/2016,tanggal 20 Juni 2016, tentang Pemberhentian Penjabat KepalaDesa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Hasil PemilinanKepala Desa Serentak SeKabupaten Luwu Utara Periode 2016Halaman 4 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.2022, Khusus Daftar Lampiran Keputusan Bupati Luwu UtaraNomor: 188.4.45/386/V1I/2016, Nomor Urut 34, atas namaN@STIANTI ~n~ nne nnn nnn nnn nmnnnmnmmannmnmmaimmmnmemmtenB.

/386/V1/2016, tentang Pemberhentian PenjabatKepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih HasilPemilinan Kepala Desa Serentak SeKabupaten Luwu UtaraPeriode 2016 2022, tanggal 20 Juni 2016, khususnya atasnama Nasrianti tercatat dalam Lampiran Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016 dengan Nomor Individual, karena Keputusan Tata Usaha Negara obyekHalaman 6 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.sengketa ditujukan dan berlaku khusus bagi Calon KepalaDesa Terpilin dalam

Luwu Utara atas nama Nasrianti; Final, karena Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor:188.4.45/386/V1/2016, tentang Pemberhentian PenjabatKepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih HasilPemilinan Kepala Desa Serentak SeKabupaten Luwu UtaraPeriode 2016 2022, tanggal 20 Juni 2016, khususnya atasnama Nasrianti tercatat dalam Lampiran Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor : 188.4.45/386/VI/2016 dengan Nomorurut 34, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkanakibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu UtaraNomor: 188.4.45/386/V1I/2016, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa TerpilihHasil Pemilihan Kepala Desa Serentak SeKabupaten LuwuUtara Periode 2016 2022, tanggal 20 Juni 2016, khususnyaatas nama Nasrianti tercatat dalam Lampiran KeputusanHalaman 18 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016 denganNomor urut 34 22 2c monn nn cnn nnn nc nncncee.

Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Luwu UtaraNomor: 188.4.45/386/VI/2016, tentang PemberhentianPenjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Hasil Pemilinan Kepala Desa Serentak SeKabupatenLuwu Utara Periode 2016 2022, tanggal 20 Juni 2016,khususnya atas nama Nasrianti tercatat dalam LampiranKeputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/V1/2016engant NemGl UPFUT G4 jxnnnsnennsnensnncemsennenameenanennnnnmesmnneenne.

M E N G A D I L I

1. DALAM PENUNDAAN:

• MenolakPermohonanPenundaanPelaksanaanKeputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep.0281/DESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Tiga Baji,tanggal 4 Desember 2014 yang dimohonkan oleh Penggugat;

1. DALAM EKSEPSI:

• Menyatakaneksepsi Tergugat tidak diterima;

1. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat untuk sebagian;

Tergugat telah menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP)eksploitasi kepada Penggugat (PT Ridiatama Trade Powerindo) melalui SK BupatiNo. 188.4.45/119/HK/III/2009 tanggai 27 Maret 2009 tentang Izin UsahaPertambangan (IUP) eksploitasi kepada PT Ridlatama Trade Powerindo seluas5.386 ha yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (untukselanjutnya disebut "SK Tergugat No.188.4.45/119/HK/III/2009 atas namaPenggugat (Vide bukti T.II.Int.2) SK Tergugat No.188.4.45/117/HK/III/2009 atasnama

SK Tergugat NO. 188.4.45/119/HK/III/2009 atas nama Penggugat padabagian "Menetapkan" angka Kedua huruf j (vide Bukti T.II.Int2)memberikan wewenang kepada Tergugat untuk membatalkan/mencabutSECARA SEPITHAK IUP (SK Targugat NO. 188.4.45/119/HK/III/2009atas nama Penggugat) (vide Bukti T.ll.Int2) walaupun masa berlakunyaIUP tersebut belum habis apabila "pemegang IUP tidak memenuhiketentuanketentuan/kewajibankewajiban yang tercantum dalamkeputusan ini sebagaimana bunyi SK Tergugat NO. 188.4.45/119/HK/

AHUAH.01.1025444 tanggal 07 Oktober2010 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNo.188.4.45/119/HK/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.

Ridlatama Trade Powerindo (incasuPenggugat) dengan maksud yang sudah konkrit yaitu Pencabutan Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor: 188.4.45/119/HK/II/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksploitasi kepada PT.

Ridlatama Trade Powerindo sesuai SK Nomor 188.4.45/119/HK/TII/2009,tanggal 27 Maret 2009 ;7.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor:188.4.45/386/V1/2016, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala DesaDan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilihan Kepala DesaSerentak SeKabupaten Luwu Utara Periode 20162022, tanggal 20 Juni2016, khususnya atas nama Nasrianti tercatat dalam LampiranKeputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/V1I/2016 denganNomor urut 34;3.

Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor:188.4.45/386/V1/2016, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala DesaDan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilihan Kepala DesaSerentak SeKabupaten Luwu Utara Periode 20162022, tanggal 20 Juni2016, khususnya atas nama Nasrianti tercatat dalam LampiranKeputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/V1I/2016 denganNomor urut 34;4.

Investama Resources) melalui SK Bupati Nomor188.4.45/116/HK/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan(IUP) eksploitasi kepada PT.Investama Resources seluas 10.000 hektar yang terletakdi Long Lees, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (untuk selanjutnyadisebut SK Tergugat No.188.4.45/116/HK/III/2009 atas nama Penggugat) (videBukti T.1.Int2), namun kemudian Tergugat mencabut IUP milik Penggugattersebut (SK Tergugat No. 188.4.45/116/HK/II/2009 atas nama Penggugat) melaluiSK TERGUGAT

/116/HK/III/2009 atas nama Penggugatpada bagian Menetapkan angka kedua huruf j (vide BuktiT.II.Int2) memberikan wewenang kepada Tergugat untukmembatalkan/mencabut SECARA SEPIHAK IUP (SK TergugatNo. 188.4.45 /116/ HK/III/2009 atas nama Penggugat) (vide BuktiT.II.Int2) walaupun masa berlakunya UP tersebut belum habisapabila pemegang IUP tidak memenuhi ketentuanketentuan/kewajibankewajiban yang tercantum dalam Keputusan ini,sebagaimana bunyi SK Tergugat No. 188.4.45 /116/ HK/III/2009 atasnama Penggugat

)melalui SK TERGUGAT NO.540.1/2010 (Obyek Sengketa) (videBukti T.II.Int1) sebagaimana alasan pencabutan dan wewenangtersebut diberikan oleh Pasal 119 UU No.4/2009 dan Pasal 20ayat (1) Perda Kutai Timur No.13/2004 serta SK Tergugat No.188.4.45 /116/ HK/III/2009) atas nama Penggugat itu sendiri (videBukti T.IL.Int2) dimana SK Tergugat No. 188.4.45/116/HK/III/2009) atas nama Penggugat tersebut (vide Bukti T.II.Int2)merujuk kepada Perda Kutai Timur No.13/2004 (lihat angka 18 padabagian Mengingat dari

nama Tergugat II intervensi.1.2.1.Merujuk kepada SK TERGUGAT NO.540.1/2010 (ObyekSengketa) (vide Bukti T.II.Int1) yang mencabut IUP milikPenggugat (SK Tergugat No. 188.4.45 /116/ HK/III/2009 atas namaPenggugat) (vide Bukti T.II.Int2), ternyata ditemukan FAKTAHUKUM yang menjadi alasan dan dasar bagi Tergugat untukmencabut IUP milik Penggugat (SK Tergugat No. 188.4.45 /116/ HK/III/2009 atas nama Penggugat) (vide Bukti T.II.Int2) melalui SKTERGUGAT = NO.540.1/2010 (Obyek = Sengketa) (videBukti.T.1LInt1

Investama Resourcestersebut dicabut oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :540.1/K.441/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang Pencabutan Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 188.4.45/116/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksploitasi Kepada PT.

strong> E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;------------------------------------------

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;---------------------------------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45

- 130 Tahun 2020 Tentang Pemindahan Tempat Tugas Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kaur Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45 - 130 Tahun 2020 Nomor Urut 06 Atas Nama Lonhar Yahudi.

S.Pd. tertanggal 06 Januari 2020;-------------------------------------------

130 TAHUN 2020 TENTANG PEMINDAHAN TEMPAT TUGASPEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KAUR BERDASARKAN LAMPIRANSURAT KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR : 188.4.45 130 TAHUN2020 NOMOR URUT 06 ATAS NAMA LONHAR YAHUDI.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati KaurNomor : 188.4.45 130 Tahun 2020 tentang PemindahanTempat Tugas Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kaurberdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor :188.4.45 130 Tahun 2020 nomor urut 06 atas nama LonharYahudi. S.Pd. tertanggal 06 Januari 2020;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKaur Nomor : 188.4.45 130 Tahun 2020 tentang PemindahanTempat Tugas Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kaurberdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor :188.4.45 130 Tahun 2020 nomor urut 06 atas nama LonharYahudi. S.Pd. tertanggal 06 Januari 2020;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merahabilitasi Penggugatpada posisi semula atau Setara;5.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45 130 Tahun 2020 Tentang Pemindahan Tempat Tugas Pegawai NegeriSipil Kabupaten Kaur Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan BupatiKaur Nomor : 188.4.45 130 Tahun 2020 Nomor Urut 06 Atas NamaLonhar Yahudi. S.Pd. tertanggal 06 Januari 2020;3.

Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati KaurNomor : 188.4.45 130 Tahun 2020 Tentang Pemindahan TempatTugas Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kaur Berdasarkan LampiranSurat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45 130 Tahun 2020Nomor Urut 06 Atas Nama Lonhar Yahudi.

No. 110 /B / 2011 / PT.TUN.JKTpermohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor: 540.1/K.444/HK/V/2010 tertanggal 4 Mei 2010 tentang pencabutanKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/119/HK/III/2009 tentangIzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.

memilikikepentingan selaku pihak intervensi dalam perkara ini dan oleh karenanyaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta (MajelisHakim PT.TUN DKI Jakarta) selayaknya menolak permohonan intervensiTERBANDING II INTERVENSI tersebut (lihat penjelasan di angka 5.25.5pada halaman 810).Bupati Kutai Timur (TERBANDING) telah melakukan kesalahan dalammenerbitkan SK Bupati No. 540.1, karena:(i) SK Bupati Nomor : 540.1/K.444/HK/V/2010 yang membatalkanKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45

Nusantara Wahau Coal (in casu Tergugat II Intervensi)seluas 14.890 Ha yang terletak di Kecamatan Busang, Muara Ancalong,Kabupaten Kutai Timur yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2005 (videbukti T.I.Intv1) dan diperpanjang pada tahun 2008 dengan Surat KeputusanBupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/358/HK/VII/2008 Tentang Izin UsahaPertambangan (IUP) Perpanjangan Eksplorasi Tahap I kepada PT.

No. 110 /B / 2011 / PT.TUN.JKTdiregister yang ada dan benar adalah No. 188.4.45/36/HK/I/2008 padatanggal 17 Januari 2008, nomor tersebut pada buku register diperuntukanuntuk Jjin Lokasi Perkebunan kelapa sawit areal plasma koperasi tunasharapan mitra dengan PT.

No. 110 /B/2011/PT.TUN.JKTMenimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat menurut hukum bahwa oleh karena Penggugat dalam melaksanakankegiatan pertambangannya tidak mempunyai dasar legalitas Izin Pinjam Pakai dariMenteri Kehutanan maka Penggugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimanatertuang didalam konsideran Memutuskan perihal Kedua huruf f Surat KeputusanBupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/119/HK/III/2009, tentang Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.

Menyatakan batal atau tidakSurat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, tanggal5 Desember 2013, tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun2013 2019, Nomor Urut : 197, Nama : H. KHOIRUL ANAM, alamat : DusunNgrandu RT / RW. 002 / 005, Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan,Kabupaten Jombang, Jawa Timur 5 202 2220=3.

Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiJombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, tanggal 5 Desember2013, tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019, Nomor Urut : 197, Nama : H. KHOIRUL ANAM, alamat : DusunNgrandu RT / RW. 002 / 005, Desa Morosunggingan, KecamatanPeterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hakhak Penggugatsebagai peserta Pemilihan Kepala Desa dengan mengikutsertakanPenggugat (H.

: 188.4.45/338/415.10.10/2013, Tanggal 5 Desember 2013,Tentang Pengangkatan kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019,Nomor Urut : 197, atas nama : H.

KHOIRUL ANAM, alamat : Dusun Ngrandu RT / RW. 002 / 005,Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, JawaBahwa dari segi prosedur, penerbitan keputusan obyek sengketa yang berupaSurat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013,tanggal 5 Desember 2013, tentang Pengangkatan Kepala Desa MasaJabatan Tahun 2013 2019, Nomor Urut : 197, Nama : H.

Pasal 31 ayat (3) Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 TahunHal.14 dari 17 Hal.Put.No.145/B/2014/PTTUN.SBYe Bahwa dari segi substansi, keputusan obyek sengketa yang berupa SuratKeputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, tanggal 5Desember 2013, tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun2013 2019, Nomor Urut : 197, Nama : H.

SK Persetujuan No & Tgl.NPHD Jmli HibahBupati diterima KONI(RP)2008 1.20.05.00.00.5.1 188.4.45/73/415.12/2008 180/580/415.34/2008 400.000.000,7012008 29042008 21/KONI.JMB/IV/2008300420081.20.05.00.00.5.1 188.4.45/73/415.12/2008 180/580/415.34/2008 1.600.000.000,25092008 29042008 21/KONI.JMB/TV/200830042008Jumlah 2.000.000.000,2009 1.20.08.00.00.5.1 188.4.45/43/415.10.10/2009 180/270/415.31/2009 2.000.000.000,23012009 23022009 005/KONI.JMB/II/2009240320091.20.08.00.00.5.1) 188.4.45/164/415.10.10/2009

180/1072/415.3 1/2009 985.840.000,6082009 2092009 147/KONI.JMB/IX/2009B092009Jumlah 2.985.840.000,2010 = 1.20.08.00.00.5.1 188.4.45/29/45/29/415.10.10/2010188/16/415.31/2010 2.000.000.000,4012010 8021010 022/KONI.JMB/II/20109022010Jumlah Tahun 2008, 2009 dan 6.985.840.000,2010e Adapun dana hibah yang diterima PSSI dari KONI adalahsebagai berikutTahun Proposal Realisasi Paj ak 15 % oleh Jml Diterima (Dalam SPJKONI (RP) PSSI2008 28042008 30042008299.980.500, 300.000.000,22092008 30102008 105.000.000

SK No & Tgl.NPHD Jml Hibahn Persetujuan Bupati diterima KONI(RP)2008 1.20.05.00.00.5.1 188.4.45/73/415.12/2008 180/580/415.34/2008 400.000.000,17012008 29042008 21/KONI.JMB/IV/2008300420081.20.05.00.00.5.1 188.4.45/73/415.12/2008 180/580/415.34/2008 1.600.000.000,25092008 29042008 21/KONI.JMB/TV/200830042008Jumlah 2.000.000.000,2009 1.20.08.00.00.5.1 188.4.45/43/415.10.10/ 180/270/415.31/2009 2.000.000.000,23012009 2009 005/KONI.JMB/II/200923022009 240320091.20.08.00.00.5.1 188.4.45/164/415.10.10

/ 180/1072/415.31/2009 985.840.000,6082009 2009 147/KONI.JMB/1IX/20092092009 3092009Jumlah 2.985.840.000,2010 1.20.08.00.00.5.1 188.4.45/29/45/29/415. 188/16/415.31/2010 2.000.000.000,4012010 10.10/2010 022/KONI.JMB/II/20108021010 9022010Jumlah Tahun 2008, 2009 6.985.840.000,dan 2010 e Adapun dana hibah yang diterima PSSI dari KONI adalah sebagai berikut : Tahun Proposal Realisasi Pajak 15 % Jumlah Dalam SPJoleh KONI Diterima(RP) PSSI2008 28042008 30042008299.980.500, 300.000.000,22092008 30102008

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan TergugatNomor: 188.4.45/357/HK/VII/2009 tertanggal 15 Juli 2009, baru padatanggal 21 Januari 2010 pada saat diadakan pertemuan dilokasi JalanLoging KM. 25 yang menjadi jalan batas Desa, yang hadir pada saat ituadalah Desa Lung Melah, Desa Marah Halog, Polsek Kecamatan Telan,Danramil Kecamatan Telen, dimana pada saat itulah Penggugat menerimapoto copy surat Keputusan yang dimaksud dari pihak Desa Marah Halog,sedangkan Surat Keputusan yang asli

/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 sampai perkara iniberkekuatan hukum tetap (/nkracht van gewijsde) ;DALAM POKOK PERKARA1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan olehTergugat Nomor: 188.4.45/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentangPenentuan Batas Administrasi Desa Muara Halog dan Desa Lung MelahKecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;Halaman 6 dari 12 halaman.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor:188.4.45/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Penentuan BatasAdministrasi Desa Muara Halog dan Desa Lung Melah Kecamatan TelanKabupaten Kutai Timur;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.

Bahwa obyek sengketa Surat Keputusan Nomor : 188.4.45/357/HK/VII/2009tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Halog dan Desa LungMelah Kecamatan Telan Kabupaten Kutai Timur yang dikeluarkan olehTergugat tidak memenuhi salah satu unsur sebagai suatu Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 ;Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor.326 K/TUN/201 16.

Bahwa obyek sengketa Surat Keputusan Nomor:188.4.45/357/HK1VII/2009 tentang Penentuan Batas Administrasi DesaMarah Halog dan Desa Lung Melah Kecamatan Kabupaten Kutai Timurtidak memenuhi unsur INDIVIDUAL oleh karena dari alamat yang dituju(adressat) dari obyek sengketa tidak ditujukan kepada individual akan tetapiditujukan kepada umum siapa saja ;8.

Bahwa akantetapi yang benar adalah Keputusan Bupati Kutai Timur No.188.4.45/237/HK/V/2009 tertanggal 20 Mei 2009 Tentang Izin UsahaPertambangan (IUP ) Eksplorasi Kepada PT. Surya Kuttim Mining ( TerlawanHalaman 11 dari hal. 34 PutNo.468/Pdt. Plw/2009/Pn.Jkt. Pstll. DALAM POKOK PERKARA :1./ Penggugat ) seluas 8.348 Ha yang terletak di Kec. Karangan dan Kec.Kaubun, Kab.

;Bahwa seharusnya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No.188.4.45/83/HK/IV2008 tertanggal 18 Pebruari 2008 Tentang Izin UsahaPertambangan ( IUP ) Penyelidikan umum Kepada PT Surya Kuttim Mining(Terlawan / Penggugat) seluas 15.033 Ha yang terletak di Kec. Karangandan Kec. Kaubun, Kab.

Indexim Coalindo), akan tetapi yang benar adalah Keputusan BupatiKutai Timur No. 188.4.45/237/HK/V/2009 tertanggal 20 Mei 2009 TentangZin Usaha Pertambangan ( IUP ) Eksplorasi Kepada PT. Surya KuttimMining ( Terlawan / Penggugat ) seluas 8.348 Ha yang terletak di Kec.Karangan dan Kec Kaubun, Kab.

Suatu sebab yang halal;Sedangkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/83/HK/I/2008tertanggal 18 Pebruari 2008 Terlawan / Penggugat sudah jelaskan diatasbahwa tidak pernah ada lokasi Kuasa Pertambangan atas nama PT.

Kutai Timur yang diurus oleh Terlawan / Penggugat sendiri,sehingga dalil Pelawan / Tergugat yang mengatakan Terlawan / Penggugattidak membayar iuran kepada Pemda Kutai Timur hanya akalakalanPelawan / Tergugat sendiri, karena jelas dan nyata bahwa Surat KeputusanBupati Kutai Timur No. 188.4.45/83/HK/IV2008 tertanggal 18 Pebruari 2008dimana Lokasi Pertambangan mengalami tumpang tindih denganPerusahaan lain ( PT. Indexim Coalindo ).

., tanggal 13 Januari2015 yang telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawansekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:Obyek Gugatan:Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/338/415.10.10/2013, tanggal5 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Gambiran, MasaJabatan Tahun 20132019, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Nomor Urut 134atas nama Nurhasan Budianto;Tentang Alasan Gugatan :1.

Bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan perkara ini adalah SuratKeputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/338/415.10.10/2013, tanggal 5Desember 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Gambiran MasaJabatan Tahun 20132019, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Nomor Urut134 atas nama: Nurhasan Budianto, yang telah diketahui oleh Penggugatsejak tanggal 17 Desember 2013 pada saat pemeriksaan persiapan diPengadilan Tata Usaha Negara yang waktu itu ditunjukkan oleh KuasaTergugat, sehingga gugatan diajukan masih

Bahwa objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negarayang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (9)UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yaitu:Keputusan Tergugat yang konkrit, individual dan final yakni: Keputusan Tata Usaha Negara yang konkrit diterbitkan oleh Tergugatyaitu Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/338/415.10.10/2013, tanggal 5 Desember 2013 Tentang Pengangkatan

Karena Penggugat bukan peserta Pemilihan Kepala Desa,sehingga Penggugat tidak memiliki Nubungan hukum dan tidak adakepentingan dengan objek sengketa;Bahwa objek sengketa Keputusan Tergugat Nomor 188.4.45/338/415.10.10.2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun20132019.

Bahwa objek gugatan yang disebutkan oleh Penggugat adalah SuratKeputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/338/415.10.10/2013,tanggal 5 Desember 2013, tentang Pengangkatan Kepala DesaGambiran Masa Jabatan 20132019, Kabupaten Jombang, Jawa TimurNomor urut 134, atas nama Nurhasan Budianto. Sesungguhnya dalamNomor urut 134 dalam Surat Keputusan tersebut adalah atas namaNurhasan Budiwanto, S.E..,;2.

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (UUPTUN), PEMBANDING mempunyai hak untuk mengajukanpermohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor: 540.1/K.443/HK/V/2010 tertanggal 4 Mei 2010 tentang pencabutanKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/118/HK/III/2009 tentang IzinUsaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.

No. 109/B/2011/PT.TUN.JKT(i) SK Bupati Nomor : 540.1/K.443/HK/V/2010 yang membatalkan KeputusanBupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/118/HK/III/2009 tentang Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT Ridlatama Tambang Mineral seluas10.000 HA yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (IUPEksploitas?)

Intv1) dan diperpanjang pada tahun 2008 dengan Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor: 188.4.45/357/HK/VI/2008 Tentang Izin UsahaPertambangan (IUP) Perpanjangan Eksplorasi Tahap I kepada PT. KaltimNusantara Coal (in casu Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan pada tanggal17 Juli 2008 (vide bukti T.1.Intv2) serta berdasarkan Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor: 540.1/K.149/2010 Tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan (UP) Eksplorasi Tahap I kepada PT.

RidlatamaTambang Mineral (incasu Penggugat) diterbitkan pada tanggal 9 April 2008;7 Bahwa terdapat kejanggalan administrasi terhadap IUP Penggugat Nomor:37/02.188.45/HK/TV/2008 tanggal 9 April 2008 nomor tersebut tidak adadiregister yang ada dan benar adalah 188.4.45/37/H/K/I/2008 pada tanggal 17Januari 2008, nomor tersebut diperuntukkan untuk penunjukan SekretarisKabupaten Kutai Timur untuk menandatangani Surat Perintah Membayar(SPM) atas Penerimaan Daerah Dana Alokasi Umum Penerimaan pajakpenghasilan

IUP telah mendapatkan izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dalammelakukan kegiatan pertambangannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakimberpendapat menurut hukum bahwa oleh karena Penggugat dalam melaksanakankegiatan pertambangannya tidak mempunyai dasar legalitas Izin Pinjam Pakai dariMenteri Kehutanan maka Penggugat dinilai tidak memenuhi kewajiban sebagaimanatertuang di dalam konsideran Memutuskan perihal Kedua huruf f Surat KeputusanBupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45

beserta seluruhlampiran yang terdapat di dalamnya;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal27 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 September 2016, dibawahRegister Nomor : 79/G/2016/PTUN.MKS, yang diperbaiki pada tanggal 02November 2016, yang isinya sebagai berikut:Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan yangditerbitkan oleh Tergugat yaitu:Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45

Bahwa atas temuan Penggugat a quo di atas, Penggugat mengajukankeberatan pada Panitia Pemilinan Kepala Desa Serentak SeKabupaten Luwu Utara Periode 20162022, tapi keberatan PenggugatTIDAK pernah ditanggapi Tergugat bahkan menerbitkan SuratKeputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/386/VI/2016 tanggal20 Juni 2016 tentang Penghentian Penjabat Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilihan Kepala DesaSerentak SeKabupaten Luwu Utara Periode 20162022 yangkemudian melaksanakan Pelantikan

Basnar Racasiwi,SE yang dipergunakan saat mendaftar sebagai Calon Kepala DesaMukti Jaya Periode 20162022, tapi justru secara sewenangwenangmenerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.4.45/386/V1I/2016 tanggal20 Juni 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa danHalaman 8 dari 79 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2016/PTUN.MKS.10.Pengangkatan Kepala Desa terpilin hasil Pemilihan Kepala Desaserentak seKabpaten Luwu Utara Periode 20162022 dan padatanggal 3 Agustus 2016 melakukan pelantikan secara serentak

Pasal 37ayat 5, Pasal 38 ayat 1, UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentangDesa karena dilaksanakan telah lewat waktu sejak diterbitkannyaSurat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/386/ VI/2016tanggal 20 Juni 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desadan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilinan Kepala Desaserentak seKabupaten Luwu Utara Periode 20162022, makaTergugat secara nyata menerbitkan Surat Keputusan yang cacathukum, tidak prosedural dan tidak mengindahkan azasazas umumpemerintahan

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan denganazasazas umum pemerintahan yang baik;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Utara Nomor: 188.4.45/386/V1/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang PemberhentianPenjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih HasilHalaman 9 dari 79 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2016/PTUN.MKS.Pemilinan Kepala Desa Serentak SeKabupaten Luwu Utara Periode20162022 telah merugikan pihak Penggugat karena telah mematikanhaknya sebagai warga negara

Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45 130Tahun 2020 Tentang Pemindahan Tempat Tugas Pegawai Negeri SipilKabupaten Kaur Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Bupati KaurHalaman 3 Putusan No. 237/B/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMNomor : 188.4.45 130 Tahun 2020 Nomor Urut 06 Atas Nama LonharYahudi.

S.Pd. tertanggal 06 Januari 2020;3.Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45 130 Tahun 2020 Tentang Pemindahan Tempat Tugas PegawaiNegeri Sipil Kabupaten Kaur Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan BupatiKaur Nomor : 188.4.45 130 Tahun 2020 Nomor Urut 06 Atas Nama LonharYahudi.

Banding tertanggal 06 Mei 2011 Nomor :33/G/2010/PTUN.SMD, dengan mengemukakan alasanalasan banding yang padapokoknya sebagai berikut: e Berdasarkan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(UUPTUN), Pembanding mempunyai hak untuk mengajukan permohonanpenundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.442/HK/V/2010 tertanggal 4 Mei 2010 tentang pencabutan Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 188.4.45

Bupati Kutai Timur (TERBANDING) telah melakukan kesalahan dalammenerbitkan SK Bupati No. 540.1, karena:SK Bupati Nomor : 540.1 yang membatalkan Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 188.4.45/117/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksploitasi kepada PT Investmine Nusa Persada seluas 10.000 HA yang terletakdi Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (IUP Eksploitasi) bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuanPasal 119 UndangUndang Nomor 4 Tahun

Investmine Nusa Persada (Penggugat) sebagaimanadimaksud dalam Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/117/HK/ If/2009,tanggal 27 Maret 2009 (Vide bukti P4), yang merupakan kelanjutan atau peningkatandari Yin Usaha Pertambangan (IUP) penyelidikan umum dan ekplorasi karena terbuktiwilayahnya sebagian masuk dalam kawasan hutan, dan terbukti pula PT. InvestmineNusa Persada (Penggugat) belum mendapatkan (mempunyai) Ijin Pinjam Pakai KawasanHim. 9 dari 12 him. Put.

Banding tertanggal 06 Mei 2011 Nomor :34/G/2010/PTUNSMD, dengan mengemukakan alasanalasan banding yang padapokoknya sebagai berikut: e Berdasarkan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(UUPTUN), Pembanding mempunyai hak untuk mengajukan permohonanpenundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.441/HK/V/2010 tertanggal 4 Mei 2010 tentang pencabutan Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 188.4.45

Bupati Kutai Timur (TERBANDING) telah melakukan kesalahan dalammenerbitkan SK Bupati No. 540.1, karena:SK Bupati Nomor : 540.1 yang membatalkan Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 188.4.45/116/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksploitasi kepada PT Investama Resources seluas 10.000 HA yang terletak diKecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (IUP Eksploitasi) bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuanPasal 119 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009

Investama Resources (Penggugat) sebagaimanadimaksud dalam Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/116/HK/ If/2009,tanggal 27 Maret 2009 (Vide bukti P4), yang merupakan kelanjutan atau peningkatandari Tin Usaha Pertambangan (IUP) penyelidikan umum dan ekplorasi karena terbuktiwilayahnya sebagian masuk dalam kawasan hutan, dan terbukti pula PT. InvestamaResources (Penggugat) belum mendapatkan (mempunyai) jin Pinjam Pakai KawasanHim. 9 dari 11 him. Put.