Ditemukan 284 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-03-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TOTOKU INDONESIA
3316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 619/B/PK/Pjk/2019 No.Jumlah Rupiah Menurut UraianPemohon BandingKoreksi MenurutPemohon BandingSKP MenurutPemohon Banding Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1Ekspor 2.910.580.746,00 0,00 2.910.580.746,00a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 88.264.974,00 (34.140.000,00) 122.404.974,00a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut Pemungut PPN 0,00 0,00 0,00a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 9.453.931.908,00 0,00 9.453.931.908,00a.5 Penyerahan
Putus : 14-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3352/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SOUTH SULAWESI LNG
229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:Penghitungan PPN Kurang Bayara.b...d.Kelebihan Pajak yang sudah:a.b.c.a.b.a9cza>oa.1.a.2.a.3.a4.a.5.a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNJumlah Seluruh PenyerahanAtas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetapyang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPNnya tidakseharusnya dibebaskan atau
Putus : 15-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3567 B/PK/PJK/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 — PT. ELUAN MAHKOTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
13132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)54.302.493.438 a.Atas impor BKP/ Pemanfaatan BKP tidak berwujud dariLuar daerah pabean/ pemanfaatan JKP dari Luar daerahpabean/pemungutan pajak oleh pemungut pajak/kegiatanmembangun sendiri/penyerahan atas aktiva tetap yangmenurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan d.1.
Putus : 10-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — PT. CIBA SPECIALTY CHEMICALS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutangPPNa.1. Ekspor Rp. 0,00 yang PPNnya harus dipungut Rp. 47.254.151.350,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Rp. 0,00pemunguta.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp. 0,00ae veranan yang dibebaskan dari pengenaan Rp. 0,00a.6. Jumlah Rp. 47.254.151.350,00b.Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak R 0.00terutang PPN P. ,c. Jumlah seluruh penyerahan Rp. 47.254.151.350,002.
Putus : 14-02-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 B/PK/PJK/2018
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SARANA TITIAN PERMATA;
1711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kuningan Mulia Blok 9B Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan 12980, alamat korespondensi Gedung B & G Lantai 8, JalanPutri Hijau Nomor 10 Medan 20111, sehingga Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak April 2011 menjadi sebagai berikut: Uraian dumlah(Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 19.419.295.572,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 519.281.000,00b.
Register : 25-06-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 405/Pdt.P/2019/PA.Skg
Tanggal 16 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
115
  • hukum tersebut diatas MajelisHakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkawinan Pemohon denganPemohon II adalah perkawinan dalam masa iddah, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II harus dinyatakantidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verrklaard).Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan,berdasarkan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, dan Pasal 91 A.atas
Putus : 13-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1302/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — PT MITRA ADIPERKASA Tbk. vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1302/B/PK/Pjk/2019perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp50.119.060,00; dengan perincian sebagai berikut: UraianRp Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor305.401.367,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri164.088.849.380,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut
Putus : 14-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BORNEO MAKMUR LESTARI,
3113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0O,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
Register : 08-03-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1305 B/PK/PJK/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MITRA ADIPERKASA TBK;
5842 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1305/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp104.474.919,00; dengan perincian sebagai berikut: UraianRp Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri227.785.235.011,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah227.785.235.011,00 b.Atas Penyerahan Barang
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1256/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AXIS TELEKOM INDONESIA
14926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1256/B/PK/Pjk/2019banding Pemohon Banding dikabulkan selurunnya dengan penghitunganpajak yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut: No.UraianJumlah 1Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri144.493.599.002 a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3+a.4+a.5)
Putus : 05-11-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3391/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ATSUMITEC INDONESIA
16645 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajak a.atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 8.840.420.921,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 30.462.431.882,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 83.383.324.125,00b.atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. jumlah seluruh penyerahan Rp 122.686.176.928,00 2. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 3.046.243.186,00b.
Putus : 05-06-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1297/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 5 Juni 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SARANA TITIAN PERMATA
219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kuningan Mulia Blok 9B Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan 12980, alamat korespondensi Gedung B & G Lantai 8, JalanPutri Hijau Nomor 10 Medan 20111, sehingga Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 menjadi sebagai berikut: Uraian Jamlah(Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 23.982.440.353,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut 1.125.862.004,00b.
Register : 24-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4139 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PRISMA AGUNG REALTY;
5025 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp0O,00 (nihil),dengan perincian sebagai berikut: URAIAN (Rp) Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
Register : 08-03-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1304 B/PK/PJK/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MITRA ADIPERKASA TBK;
5127 Berkekuatan Hukum Tetap
  • alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp80.064.525,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
Putus : 06-08-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2823/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT KALIMANTAN ENERGI LESTARI
11534 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang danJasa yang terutang PPN a.1. Ekspor076.793.641.00876.793.641.008 Atas Penyerahan Barang danJasa yang tidak terutang PPN76.793.641.0080(76.793.641 .008) Jumlah Seluruh Penyerahan(a.6+b)76.793.641.00876.793.641.0080 2. Perhitungan PPN Kurang Bayar b.2Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0 7.820.693.044 7.820.693.044e. Jumlah perhitungan PPN yangKurang / (lebih) dibayar 0 (7.820.693.044) (7.820.693.044)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a.
Register : 23-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3395 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BINAPRATAMA SAKATOJAYA;
3215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3395/B/PK/Pjk/2019Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP/726/WPJ.27/2012tanggal 22 Oktober 2012;Memutuskan perhitungan PPN Masa Pajak Desember 2007berikut:sebagai NO.URAIANRUPIAH Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1.Ekspor54.184.285.292 a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri3.435.100.682 a.3.Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut10.357.000.000 a.5.Penyerahan yang dibebaskan dari
Putus : 15-07-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2664 B/PK/PJK/2020
Tanggal 15 Juli 2020 — PT. BEKAERT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
14542 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2664 B/PK/Pjk/2020 MenurutWajib Pajak(Rp) Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN a.1. Ekspor 76,117,736,046a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 28,632,942,799a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN a4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 10,642, 148,672a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.l +a.2+a3+a4+a.5) 115,392,827,517b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c.
Putus : 15-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1301/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MITRA ADIPERKASA TBK
378 Berkekuatan Hukum Tetap
  • alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp56.803.032,00 dengan perinciansebagai berikut: Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas
Register : 02-01-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 04-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 B/PK/PJK/2018
Tanggal 19 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRUBAINDO COAL MINING;
197 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 133 B/PK/Pjk/2018 Dasar Pengenaan Pajak a.Atas penyerahan Barang dan Jasa a.. Ekspor 0a.2. Penyerahan yang PPN nya haws dipungut sendiri 38.038.399.560a.3. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 0a.4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0 a.2. Jumlah38.038.399.560 b. atas penyerahan Barang dan Jasa yg tidak dipungutPPN0) c. Jumlah seluruh penyerahan38.038.399.560 Penghitungan PPN kurang bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri3.803.839.956 b.
Register : 05-02-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 B/PK/PJK/2018
Tanggal 6 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TUNAS BARU LAMPUNG;
2413 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 438/B/PK/Pjk/2018Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut: 1.Dasar Pengenaan Pajak :(Rp) a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspora.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5.