Ditemukan 6819 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akuntan akutansi
Register : 12-03-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan DILMILTAMA Nomor 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020
Tanggal 7 April 2020 — Letkol Laut Luky Soebiantoro, SE
339111
  • Kemudian setelahPJK/Wabku ditandatangani oleh lKuasa PenggunaAnggaran (KPA) dan dibuatkan SPP lalu PJK/Wabkudiserahkan kepada Kepala Akuntansi (Ka.
    Akun) untukdibuatkan Cek Giro, setelah Cek Giro diterbitkan olehKepala AKuntansi dan ditandatangani lalu cek tersebutdapat dicairkan di Bank Mandiri, setelah dana Dipa Pusatdicairkan lalu. diserahkan kepada Kepala AkutansiLantamal Xl Merauke untuk dilaporkan kepadaDanlantamal XI Merauke, sedangkan untuk mekanismepengajuan dana Dipa Daerah prosesnya sama denganmekanisme pengajuan dana Dipa Pusat namun setelahdibuatkan SPP kemudian PJK/Wabku diserahkan kepadaKepala Akuntansi (Ka.
    Setelah danapencairan masuk ke Rekening Primkopal lalu Kaprimkopalmelaporkan kepada Kepala Akuntansi (Ka. Akun) bahwadana sudah masuk dan menyerahkan dana tersebutkepada Kepala Akuntansi (Ka. Akun) secara tunai,kemudian Kepala Akuntansi (Ka. Akun) melaporkankepada Danlantamal XI Merauke bahwa dana tersebutsudah cair.5. Bahwa pada tahun 2017 saat Terdakwa menjabatsebagai Ka.
    Setelah danapencairan masuk ke Rekening Primkopal lalu Kaprimkopalmelaporkan kepada Kepala Akuntansi (Ka. Akun) bahwadana sudah masuk dan menyerahkan dana tersebutkepada Kepala Akuntansi (Ka. Akun) secara tunai,kemudian Kepala Akuntansi (Ka. Akun) melaporkankepada Danlantamal XI Merauke bahwa dana tersebutsudah cair.Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5K/PMU/BDG/AL/III/20205. Bahwa pada tahun 2017 saat Terdakwa menjabatsebagai Ka.
Putus : 09-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 905/B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. MENTARITIMUR UNGGUL
3433 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akuntansi Keuangan.
    Informasi Kuantitatif harus diungkapkan secara komparatifdengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain olehPernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
    Pada Huruf B angka 2 Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) menjelaskan Pemeriksa tidakdapat menilai system akuntansi Wajib Pajak karena kurangmendapatkan datadata pendukung untuk melakukan penilaiantersebut.Definisi siklus akuntansi, yang dikemukakan Michell Suharli(2006:49) bahwa pengertian Siklus akuntansi adalah urutantransaksi, peristiwa, aktivitas, dan proses dari awal sampai akhirdimulai dari awal seperti lingkaran yang tidak akan pernah putus.Halaman 20 dari 31 halaman.
    Putusan Nomor 905/B/PK/PJK/20163.3.Sedangkan pengertian siklus akuntansi menurut Sofyan SyafriHarahap (2003:16) dalam bukunya Teori Akuntansi bahwaProses akuntansi adalah proses pengolahan data sejakterjadinya transaksi, kKemudian transaksi ini memiliki bukti yangsah sebagai dasar terjadinya transaksi kKemudian berdasarkandata atau bukti ini, maka diinput keproses pengolahan datasehingga menghasilkan output berupa informasi laporankeuangan.Dengan demikian tidak logis apabila terdapat saldo piutangusaha
    Putusan Nomor 905/B/PK/PJK/20163.4.kaidah pencatatan sebagaimana yang disepakati bersamadalam Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh IAIsebagaimana yang disebutkan dalam PSAK No.34 paragrap 23tentang akuntansi kontrak konstruksi yang menyatakan bahwa:23.
Register : 23-02-2011 — Putus : 17-10-2012 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 B/PK/PJK/2011
Tanggal 17 Oktober 2012 — DIRJEN PAJAK vs PT. BUMIPUTERA - BOT FINANCE;
13982 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 121/B/PK/PJK/2011.Menurut TerbandingBahwa Terbanding menambah koreksi atas Rugi Derivatif menjadi sebesar Rp.46.641.012.789,, karena Terbanding berpendapat bahwa Akuntansi Lindung Nilai yangdilakukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkandalam Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 55 paragraf 27 yaitu :"Instrumen lindung nilai yang ditentukan dan aktiva kewajiban yang dilindung nilaimemenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai atas nilai wajar
    Paragraf 27 huruf aInstrumen lindung nilai yang ditentukan dan aktiva/kewajiban yang dilindung nilaimemenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai atas nilai wajar apabila seluruh daricriteria berikut dan kriteria sebagaimana dijelaskan pada paragraf 28 terpenuhi:(a) pada awal timbulnya lindung nilai, terdapat kebijakankebijakan tertulis mengenailindung nilai, tujuan manajemen risiko entitas dan strategi untuk melaksanakanlindung nilai, termasuk identifikasi instrumen lindung nilai, transaksi/saldo
    Accordingly the changes in fair value of the said derivativeinstruments are recorded directly in earnings as "gain or loss on derivative".Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa lindung nilai yang dilakukanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak efektif,namun demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak menghentikan pencatatan akuntansi atas lindung nilai sebagaimanadimaksud pada Paragraf 33 PSAK Nomor 55.
    Putusan Nomor 121/B/PK/PJK/2011.28(semula Pemohon Banding) tetap melanjutkan akuntansi lindung nilai untuktahuntahun berikutnya, meskipun tidak sesuai dengan Paragraf 33 PSAKNomor 55 ;9.5.
    PSAK Nomor 55 mengatur mengenai akuntansi Instrumen Derivatif,termasuk Instrumen Derivatif tertentu yang melekat pada perjanjian lainnyadan aktifitas Hedging (Lindung Nilai).
Putus : 24-02-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 24 Februari 2015 — SUSANTO WEDI, SE. MM
426627
  • Surat dari Plt kepala biro akuntansi dan PDE kepada Direksi PT bank Jateng Perihal Laporan Lelang Pengadaan CBS tgl 8 Oktober 2005 ;5. Foto copy Petikan surat keputusan direksi PT BPD Jateng Nomor: 0239/HT.01.01/2005 tgl 11 Oktober 2005 Ttg mutasi Bambang Widyanto dari Karo Perencanaan dan Pengembangan Kantor Pusat menjadi Karo SDM Kantor Pusat ;6.
    Surat Kepala Biro Akuntansi & PDE PT BPD Jateng Nomor 5294/PR.01.01/2005 tgl 11 Nopember 2005 perihal referensi CBS pengguna AS/400 ;20. Surat dari PT IBM Indonesia ref No. 01/TSR/XI/2005 tgl 11 Nopember 2005 kepada Karo Akuntansi dan PDE PT BPD Jateng ;21. Foto copy Notulen rapat pleno panitia lelang core banking system tgl 14 Nopember 2005 ;22.
    Foto copy surat dari Kepala Divisi TSI & Akuntansi tgl 3 Juni 2010 ;46. Surat perintah direksi PT BPD Jateng nomor: 3898/MN.15.02/2010 tgl 16 Juni 2010 tentang pembentukan tim 1 dan tim II penanganan permasalahan core banking system;47. Foto copy surat dari Kepala Divisi TSI & Akuntansi kepada Direksi tgl 16 Juni 2010 Usulan Penetapan Veda Praxis sebagai konsultan IT. ;48.
    Surat dari Divisi TSI dan akuntansi kepada Ketua sekretaris perusahaan per tanggal 28 Desember 2011 perihal usulan pembuatan berita acara closing project pengadaan core banking system ;57. Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan core banking system tertanggal 30 Desember 2011 dan lampiran kompensasi dari PT Sigma ;58.
    Pembayarantermyn HI hanya didasarkan pada BA UAT yang dibuat oleh Karo Akuntansi dan PDEyang diketuai oleh terdakwa.
    Bahwa dari laporan divisi TSIdan Akuntansi kepada direksi tg 28 Januari 2010 masihterdapat 46 permasalahan.
    Bahwa sehubungan denganjabatan terdakwa selaku Wakil Kepala Biro Akuntansi dan PDE makaterdakwa ditunjuk menjadi anggota panitia lelang software intiperbankan berdasarkan SK Direksi PT BPD Jateng Nomor : 0201/HT.01.01/2005 tanggal 19 Agustus 2005.Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2005 terdakwa diangkat menjadiKepala Biro Akuntansi & PDE di Kantor Pusat BPD Jateng;Bahwa selaku Kepala Biro Akuntansi dan PDE terdakwa mempunyaitugas dan tanggung jawab di antaranya :mengelola kegiatan terkait bidang akuntansi
    MARINA BUDIMAN selaku Direktur dari PT.SIGMA CIPTA CARAKA.Bahwa dalam rangka melaksanakan tupoksi untukmengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatanbidang TSI adalah setelah Divisi Akuntansi dan PDE Bank Jatengberubah namanya menjadi Divisi TSI dan Akuntansi dimanapekerjaan CBS tersebut ada dalam wilayah Divisi Akuntansi danPDE (sekarang Divisi TSI dan Akuntansi) lalu saat saksi menjabatsebagai Kepala Divisi TSI dan Akuntansi maka saksi bertugasuntuk menyelesaikan permasalahan yang ada
    dan PDEtanggal 7 Desember 2007 supaya Biro Akuntansi dan PDE cekdan usul.
Register : 22-06-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 21/PID/2020/PT.TTE.
Tanggal 7 Juli 2020 — Mursid Men Alias Cidos.
11519
  • wilayah hukum PengadilanNegeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagibarang, yang dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitarpukul 07.45 WIT, Terdakwa yang merupakan Cleaning Service tibadi Kantor BPKAD kemudian menuju ke Gedung Bagian Belakangkantor dimana dalam Gedung tersebut terdapat ruangan BidangPendapatan dan Ruangan Bidang Aset dan Akuntansi
    terbuat dari Serbuk Kayu merkOlimpic milik Saksi Marbaya Mandar dengan posisi filter rokokberada di atas meja sementara batang rokok yang terbakarmenggantung diluar meja, padahal dibawah meja milik SaksiMarbaya Mandar terdapat tumpukan kertas Blanko SPPT yangdisimpan dalam kardus dan tumpukan kertas NCR, dan setelahselesai menyapu ruangan Bidang Pendapatan sekitar pukul 08.13WIT, Terdakwa keluar tanpa membawa rokok miliknya yangsementara terbakar sambil menuju ruangan Bidang Aset danruangan Bidang Akuntansi
    untuk di bersihkan;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sekitar pukul 08.24 WIT terjadikebakaran di Kantor BPKAD Pemda Halmahera Timur yang berasaldari ruangan Bidang Pendapatan sebagaimana Berita AcaraPemeriksaan teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Gedung ruangasset, Pendapatan dan Akuntansi Kantor BPKAD PemdaHalmahera Timur Nomor LAB: 4780/FBF/XI/2018 dari PuslabforCabang Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaaan sebagaiberikut :1.
    untuk di bersinkan; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sekitar pukul 08.24 WIT terjadikebakaran di Kantor BPKAD Pemda Halmahera Timur yangberasal dari ruangan Bidang Pendapatan sebagaimana BeritaHalaman 4 dari 9 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.B/2020/PT.TTE.Acara Pemeriksaan teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Gedungruang asset, pendapatan dan Akuntansi Kantor BPKAD PemdaHalmahera Timur Nomor LAB : 4780/FBF/XI/2018 dari puslabforCabang makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaaan sebagaiberikut :1.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 267/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. Socfin Indonesia
4949 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbedaan biaya rekening listrik antara realisasi yang ditagih denganyang diakru, dibukukan pada tahun buku berikutnya dan tidak mengoreksiLaba ditahan tahun buku yang bersangkutan;Bahwa karena biaya tersebut diatas belum dibukukan pada tahun 2008maka sesuai dengan prinsip Akuntansi, biaya Bonus tersebut dapatdibukukan sebagai biaya di Tahun 2009 dan dapat menjadi pengurangpenghasilan tahun 2009;Bahwa oleh karena itu tidak beralasan jika biaya tersebut dikategorikansebagai biaya yang tidak dapat
    Bahwa Prinsip Matching Cost Vs Revenue pada Prinsip Akuntansi PajakPenghasilan adalah "Mempertemukan (Matching)" antara biaya (Cost) yangdapat dikurangkan (Pasal 6 UndangUndang PPh) dengan penghasilan(Revenue) yang merupakan Objek PPh (Pasal 4 ayat 1 UndangUndangPPh).
    Contoh : biaya penyusutan, pospos lainlain;Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding tersebut diatas makapengakuan biaya atas kekurangan akru biaya Bonus Staff/Honor Komisaristahun 2008 pada tahun 2009 telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yanglazim dan merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilanbruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNo.36 Tahun 2008.
    UndangUndang Pajak Penghasilan,dapat dipergunakan ketentuanketentuan berdasarkan PernyataanStandar Akuntansi Keuangan;bahwa terjadinya kekurangan Bonus Staff/Non Staff dan HonorKomisaris merupakan perubahan estimasi akuntansi akibat adanyainformasi baru berupa dividen per saham yang diputuskan padaRUPS pada tanggal 5 Mei 2009 (setelah penutupan buku) sehinggamenimbulkan penyesuaian kewajiban Pemohon Banding terhadapBonus dan Hanorarium tersebut;bahwa dengan demikian maka akibat perubahan estimasi
    Putusan Nomor 267/B/PK/PJK/2015dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yangterutangPenjelasanee Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakandengan cara atau system yang lazim dipakai di Indonesia,misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecualiperaturan perundangundangan perpajakan menentukanlain".2.4.
Register : 14-02-2011 — Putus : 19-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 9/G.TUN/2011/PTUN.JPR
Tanggal 19 Juli 2011 — KLEMEN UKAGO, SH. M. MT; VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA
9852
  • Menyatakan Tidak Sah keputusan Tergugat Nomor : SK.821.2-3002 tertanggal 15 Nopember 2010, tentang mutasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai atas nama Klemen Ukago, SH, M.MT dimutasikan dari Jabatan lama sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deiyai di Waghete menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Umum di Kabupaten Deiyai di Waghete, dan atas nama Bambang Hadi Susanto, SE.MM, diangkat dari Jabatan lama sebagai Kepala Bidang Akuntansi Pada Dinas Pendapatan
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor : SK.821.2-3002 tertanggal 15 Nopember 2010, tentang mutasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai atas nama Klemen Ukago, SH, M.MT dimutasikan dari Jabatan lama sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deiyai di Waghete menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Umum di Kabupaten Deiyai di Waghete, dan atas nama Bambang Hadi Susanto, SE.MM, diangkat dari Jabatan lama sebagai Kepala Bidang Akuntansi Pada Dinas
    Bahwa persoalan pemecatan PENGGUGAT selaku Kepala DinasPendapatan, Pangelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Deiyai yang dilakukan oleh Penjabat BupatiKabupaten Deiyai dan diteruskan kepada TERGUGAT adalahperihal sebagai berikut* Bahwa berawal ketika BAMBANG HADI SUSANTO,SE,MMselaku kepala bidang akuntansi melakukan pelatihanmanagemen akuntansi selama 2 Minggu di Jogjakarta ,Adapun para peserta yang ikut ke Jogjakarta adalahsebagai berikut1. BAMBANG HADI SUSANTO,SE ,MM ;2.
    pengajuan Surat Penjabat Bupati Deiyai No.821.21/115/DY/2010, tidak mempunyai Faktapendukung ;Bahwa sekalipun telah dilakukan pembayaran dendaadat sebesar Rp.150.000.000 ( seratus lima puluhjuta rupiah ) dan aspirasi juga sudah dicabut, namunsampai saat ini , jabatan PENGGUGAT masih dinonjobkan ( Demosi ) ;+ Bahwa jabatan Kepala Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deiyai DPPKADkabupaten Deiyai oleh Penjabat Bupati telahdialinkan lagi dari SEKDA kabupaten Deiyai kepadaKABID Akuntansi
    selengkapnyayang dimaksud objek sengketa dalam putusan ini adalah SuratKeputusan Gubernur Provinsi Papua tertanggal 15 November2011 tentang mutasi pegawai dilingkungan PemerintahKabupaten Deiyali atas nama Klemen Ukago, SH, M.MTdimutasikan dari Jabatan lama = sebagai Kepala DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenDeiyai di Waghete menjadi sebagai Staf Ahli Bupati BidangUmum di Kabupaten Deiyai di Waghete, dan atas nama BambangHadi Susanto diangkat dari Jabatan lama sebagai KepalaBidang Akuntansi
    Menyatakan Tidak Sah keputusan Tergugat NomorSK.821.2 3002 tertanggal 15 Nopember 2010, tentangmutasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyaiatas nama Klemen Ukago, SH, M.MT dimutasikan dariJabatan lama sebagai Kepala Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deiyaidi Waghete menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Umum diKabupaten Deiyai di Waghete, dan atas nama Bambang HadiSusanto, SE.MM, diangkat dari Jabatan lama sebagaiKepala Bidang Akuntansi Pada Dinas Pendapatan,Pengelolaan
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor :SK.821.2 3002 tertanggal 15 Nopember 2010, tentangmutasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyaiatas nama Klemen Ukago, SH, M.MT dimutasikan dariJabatan lama sebagai Kepala Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deiyaidi Waghete menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Umum diKabupaten Deiyai di Waghete, dan atas nama Bambang HadiSusanto, SE.MM, diangkat dari Jabatan lama sebagaiKepala Bidang Akuntansi Pada Dinas Pendapatan
Putus : 18-05-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181/B/PK/PJK/2007
Tanggal 18 Mei 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PT. ENERCON PARADHYA INTERNATIONAL,
4837 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keuangan No. 15 mengenai Akuntansi UntukInvestasi Dalam Perusahaan Asosiasi.Bahwa berdasarkan PSAK No. 15, Investasi dengan kepemilikan dibawah 20%dicatat dengan metode cost/biaya perolehan sedangkan investasi denganHal. 4 dari 18 hal.
    Pacific Prestress Indonesia) yang berasal dari cadangan laba yang ditahan(dividen) melainkan untuk mengikuti standar akuntansi keuangan yaitu PSAKNo. 15, maka sangatlah jelas bahwa pencatatan pengakuan Laba/Rugi yangtelah dikenakan pajak PPh Badan di perusahaan masingmasing tersebutbukanlah merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak/dividen tidaklangsung, dengan mencatat bagian laba anak perusahaan tersebut PemohonBanding tidak menerima atau akan menerima jumlah yang Pemohon Bandingcatat tersebut
    yanglazim yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 2002 No. 15 mengenaiAkuntansi Untuk Investasi Dalam Perusahaan Asosiasi"Halaman 26 alinea 2"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap buktibukti yangdiserahkan Pemohon banding dalam persidangan, majelis beroendapat bahwaLaba (Rugi) Bersih Anak Perusahaan dalam Laporan Keuangan PemohonBanding sebesar Rp.5.463.792.093,00 bukan merupakan laba AnakPerusahaan yang dibagikan kepada Pemohon Banding, karenanya bukanmerupakan Penghasilan dari
    Dengan demikian pembukuan harusdiselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai diIndonesia misalnya Standar Akuntansi keuangan, kecuali peraturanperundangundangan perpajakan menentukan lain.Bahwa berdasarkan PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan diatur bahwa :Paragraf 2, Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuanganyang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan besama sebagian besarpengguna laporan.
    No. 181/B/PK/PJK/2007g) pos luar biasa,h) hak minoritas, dani) laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.Bahwa berdasarkan paragraf 2 dan paragraf 7 PSAK 15 Akuntansi UntukInvestasi Dalam Perusahaan Asosiasi diatur bahwa :Paragraf 2, Metode Equitas (Equity Method) dalam metode akuntansi yangmencatat investasi pada mulanya sebesar biaya perolehan (cost) danselanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian pemilikan investordalam aktiva bersih investee yang terjadi setelah perolehan.
Register : 15-08-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 22/PID.TPK/2019/PT MKS
Tanggal 23 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RIDWAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LIRA DG NGOYO Diwakili Oleh : MAKMUN S.ASY'ARI,SH
12753
  • Takalar;
  • 1 (satu) bundle tanggapan hasil pemeriksaan SPI periode 15 s/d 19 Mei 2017;-
  • 1 (satu) rangkap asli bukti pengembalian uang muka yang telah dikembalikan sesuai dengan Aplikasi Akuntansi; -
  • 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Lira Dg. Ngoyo;
  • 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Drs. Muh.
    KemudiansaksiMuhammad Nur selaku RC Akuntansi, saksi Drs.
    ,akuntansi (cash opname), hasil cash opname tersebut menunjukkan kastunai sebesar Rp 24.032.736, (dua puluh empat juta tiga puluh dua ributujuh ratus tiga puluh enam rupiah) sedangkan menurut catatan buku kasdalam sistem akuntansi sejumlah Rp 880.602.429, (delapan ratus delapanpuluh juta enam ratus dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah)sehingga terdapat selisih sebesar Rp 856.569.693, (delapan ratus limapuluh enam juta lima ratus enam puluh sebilan ribu enam ratus sembilanpuluh tiga rupiah
    Kemudian saksiMuhammad Nur selaku RC Akuntansi, saksi Drs. Muh Zaelani, saksiHal 31 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.
    ,ditandatangani oleh saksi Djatmiko Utomo, SE selaku ManagerKeuangan dan Umum atau Kepala Bagian Akuntansi kKeuangan danUmum, serta Mengatahui saksi Johanes Pardede selaku Generalmanager atau Administratur pada Pabrik Gula Takalar.; Bahwa saksi Drs.
    Kemudian saksiMuhammad Nur selaku RC Akuntansi, saksi Drs.
Register : 23-03-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. BIOTHANE ASIA PACIFIC REPRESENTATIVE OFFICE;
4324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasannya adalah perlu diketahuibahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasakonstruksi, sehingga Pemohon Banding menganut sistem akuntansi yangspesifik sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum. Hal ini dapatPemohon Banding buktikan melalui Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) yangmenujukkan bahwa perusahaan Pemohon Banding bergerak di bidang jasaHalaman 3 dari 30 halaman. Putusan Nomor 654/B/PK/PJK/2017konsultasi kontruksi.
    Selain itu, pembukuan yang Pemohon Banding lakukanjuga taat asas berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum, yaitumenggunakan PSAK No. 34 mengenai Akuntansi Kontrak Konstruksi;bahwa berikut ini adalah penjelasan sistem akuntansi yang Pemohon Bandinggunakan dalam melakukan pencatatan terkait jasa konstruksi berdasarkan jenispendapatan Pemohon Banding, yaitu;a. Terkait dengan transaksi jasa konstruksi1.
    dikirim dicatat pada akun Billing in Progress;bahwa alasan Pemohon Banding tidak langsung mengakui seluruh pendapatanyang diterima sebagai Sales karena Pemohon Banding bergerak dibidangkonstruksi dan menggunakan prinsip Percentage of Completion Method yangsecara Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum dapat diterima.
    Putusan Nomor 654/B/PK/PJK/2017bahwa oleh karena itu prinsip akuntansi yang Pemohon Banding terapkan telahsesuai dengan prinsip yang berlaku umum baik menurut PSAK maupunUndangUndang PPh. Selain itu, pada saat invoice dikirim, Pemohon Bandingsudah mengakui adanya PPN terhutang dan sudah menyetorkannya padanegara. Hal ini sesuai dengan prinsip PPN yang mengakui adanya objek PPNpada saat penerbitan invoice;2.
    Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak setuju atas koreksi positif peredaran usaha dari PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp2.759.923.435,00dengan alasan bahwa perlu diketahui bahwa Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) merupakan perusahaan yangbergerak di bidang jasa konstruksi, sehingga Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) menganut sistem akuntansi yangspesifik sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum.Bahwa hal ini
Register : 08-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2474 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI;
13130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indra Sahputra (Jabatan : Staf Akuntansi Group) danSdr. Halim Tanberin (Jabatan : Staf Akuntansi Group) dan Tergugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah menyetujui Sdr. IndraSahputra (Jabatan: Staf Akuntansi Group) dan Sdr.
    HalimTanberin (Jabatan : Staf Akuntansi Group) selaku Pejabat yangditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak yang diterbitkanoleh Penggugat Termohon Peninjauan Kembali tidak terdapatalasan bagi Tergugat untuk mengkoreksi keabsahan efakturyang diterbitkan Penggugat, kecuall Tergugat mencabutpersetujuan tersebut, sehingga in casu tidak memiliki dasar pijakhukum dan harus dibatalkan dan oleh karenanya koreksi Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan
Putus : 08-10-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 32 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 8 Oktober 2015 — IRFAN RAFI’I DARUN Bin SUBLI DARUN (Alm)
6923
  • DARUN selaku Supervisor Keuanganbersamasama dengan saksi LAILI RAHMANIAH NOOR selakuSupervisor akuntansi dan saksi SARWANI bin RAHMAD selaku petugasloket telah melakukan perbaikan atau koreksi terhadap penerimaan pajakdan penyetoran pajak. Bahwa sesuai fakta perbuatan diatas, maka terdakwa IRFAN RAFIDARUN selaku Supervisor keuangan dan LAILI RAHMANIAH NOORselaku Supervisor akuntansi serta saksi SARWANI selaku kasir telahmelanggar ketentuan Surat Edaran dari PT.
    Bahwa yang menjabat Manager Giro Online Kantor Pos Banjarmasinpada periode 2011 s/d 2012 adalah Herlina dan ketika itu saksi diposisisebagai staf akuntansi dibawah Manager Akutansi.
    akuntansi.
    Pusat Antar Wilayah) Hutang Giro pada pengeluaran BKHsehingga saldo antara kasir Kas Supervisor Keuangan dan BKH (BukuKas Harian) akan menjadi sama dalam pembukuan akuntansi.
    DARUN selakumanager akuntansi pada Kantor Pos Banjarmasin saksi saat itu selakukasir tidak mengetahui tugastugas dari manager akutansi.Bahwa sepengetahuan saksi untuk pelaporan pelimpahan pajak setiapharinya seorang manager keuangan harusmelaporkan/mempertanggungjawabkan ke manager Akuntansi untukpembuatan laporan akhirBahwaterkait peran dari Terdakwa dan Laili Rahmaniah Noor selakumanager akuntansi saksi tidak mengetahuinya namun yang saksi ketahuimanager keuangan datang ke saksi selaku kasir dengan
Register : 03-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1736 B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT MITSUBISHI FUSO TRUCK AND BUS CORPORATION;
6746 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Divisi tersebut akan meneliti laporan tersebut sebelum diteruskan kedivisi akuntansi dan keuangan. Adapun proses penelitian tersebut yangmelibatkan berbagai divisi dan pihak PT Krama Yudha Tiga BerlianMotors dan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturingakan memakan waktu sekitar 912 bulan;c.
    Selanjutnya, divisi akuntansi tersebut akan menerbitkan invoice / debitmemorandum/debit note yang ditujukan kepada PT Krama Yudha TigaBerlian Motors dan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors andManufacturing;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, akan terjadi perbedaan waktu / timingdifference atas pengakuan biaya di PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors danPT.
    Atas argumentasi tersebut telahTerbanding tanggapi di persidangan sebagai berikut:1) Bahwa sesuai dengan pernyataan dari AuditorIndependent atas Laporan Keuangan PT Mitsubishi KramaYudha Motors & Manufacturing diketahui bahwa LaporanKeuangan telah disusun sesuai dengan prinsip danpraktek akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia;Halaman 37 dari 63 halaman.
    Putusan Nomor 1736/B/PK/PJK/20162) Bahwa sesuai dengan standar akuntansi yang berlakusecara umum, dalam melakukan pencatatan atas suatutransaksi selalu didukung dengan adanya dokumendasar/source dokumen.
    Bahwa namun ternyata Majelis tetap tidak mempertahankankoreksi atas sengketa a quo, yang dengan demikian keputusanMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan ketentuanPasal 28 ayat (5) UU KUP, Pasal 8 PP 138 dan PernyataanStandar Akuntansi Keuangan no 23.11.
Register : 05-05-2010 — Putus : 07-06-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT PONTIANAK Nomor 129 / PID / 2010 / PT.PTK
Tanggal 7 Juni 2010 — UJANG TEDY HERMAWAN Als UJANG Bin ANWAR SUBARTA
9226
  • masuk ke dalamRuangan' tersebut Terdakwa bertemu dengan korban AHMADDIANSYAH ALS IYAN Yang pada saat itu) sedang menonton TVlangsung Terdakwa menegurnya dengan kata kata ASIK NI YANNONTON KAH dan di jawab oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYANsambil menoleh ke Terdakwa AUK setelah itu Terdakwamemberitahukan kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN SAYA MAUBARING DIDALAM RUANGAN namun korban AHMAD DIANSYAH ALS IYANtidak menjawab cuma senyum saja setelah itu) Terdakwa langsungduduk dan berbaring di Ruangan Akuntansi
    Setelah makan Terdakwa masukke dalam Ruangan akuntansi lagi sambil baring baring dan10koroban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN nonton TV sambil baring.Kemudian sekitar jam 01.30 Wib (Tanggal 15 Oktober 2009)datang mobil BOX memuat barang paketan di Ruangan garasiKantor Pos Cabang Sanggau dan saat itu) Terdakwa membangunkankorban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur lalukorban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN bangun dan pergi membantumemuat barang ke dalam mobil BOX kurang lebih sekitar 30menit, setelah selesai
    , setelah di dalamRuangan = akuntansi tersebut Terdakwa selanjutnya inginmemastikan bahwa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak bernyawalagi dengan cara memegang pergelangan tangan sebelah kanankorban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN guna untuk mengecek denyut nadikorban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan Terdakwa rasakan ternyatadenyut nadi korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tidakberdenyut lagi, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dariKantor Pos Cabang Sanggau melalui pintu pertama kali Terdakwamasuk selanjutnya
    DIANSYAH ALS IYAN Yanglpada saat itu sedang menonton TVLo langsung Terdakwa menegurnya dengan kata kata ASIK NI YANNONTON KAH dan di jawab oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN1718sambi menoleh ke Terdakwa AUK setelah itu Terdakwamemberitahukan kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN SAYA MAUBARING DIDALAM RUANGAN namun korban AHMAD DIANSYAH ALS IYANtidak menjawab cuma senyum saja setelah itu) Terdakwa langsungduduk dan berbaring di Ruangan Akuntansi, selanjutnya sekirajam 21.30 Wib, Terdakwa keluar
    Setelah makan Terdakwa masukke dalam Ruangan akuntansi lagi sambil baring baring dankorban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN nonton TV sambil baring.Kemudian sekitar jam 01.30 Wib (Tanggal 15 Oktober 2009)datang mobil BOX memuat barang paketan di Ruangan garasiKantor Pos Cabang Sanggau dan saat itu) Terdakwa membangunkankorban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur lalukorban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN bangun dan pergi membantumemuat barang ke dalam mobil BOX kurang lebih sekitar 30menit, setelah selesai
Putus : 22-08-2011 — Upload : 06-02-2013
Putusan PN JEMBER Nomor 976/Pid.Sus/2010/PN.Jr
Tanggal 22 Agustus 2011 — MOCH. GHOZI
15449
  • Ghozi.e Bahwa penebusan tanah dan gudang dikomplek Rejo Agung perludilakukan pemeriksaan lapangan bersama Divisi Akuntansi atas nilaijual obyek pajak yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajaksetempat dan harga pasar umum yang berlaku disekitar lokasi gudang,selain itu perlu juga dilakukan legal audit atas surat bukti kepemilikanhak atas tanah serta proses penyerahan asset dari yang bersangkutankepada Divre Jatim apakah sudah dicover dengan Berita AcaraPenyerahan atau Akta Notariil.e Bahwa
    hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang,termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah.e Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Keuangan Negara dikelolasecara tertidb taat pada peraturan PerundangUndangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.e Bahwa oleh karena Perum Bulog berbentuk Perusahaan maka sepatutnyadalam menyelesaikan Utang Piutang bermasalah harus berdasarkanPernyataan Standar Akuntansi
    Keuangan (PSAK) No. 54 tahun 1998tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah disebutkansebagai berikut :e PSAK No. 54 point 06 Nilai wajar (Fair Value) adalah suatu jumlahyang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aktiva ataupenyelesaian kewajiban antara pihak yang paham (Knowledgeable) danberkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arms length transaction)e PSAK No. 54 point 28 Akuntansi oleh Kreditur atas restrukturisasipiutang bermasalah dilaksanakan sesuai dengan cara restrukturisasisebagai
    AGUS SYAIFULLAH, MSc., selaku Direktur SDM &Umum yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengadaan tanah,Sekretaris Perusahaan, saksi SETIA DARMA selaku KepalaDivisiPembiayaan, Kepala Divisi Anggaran, Kepala Divisi Akuntansi, saksi INDRASUYANTO, SH.MM., selaku Kepala Divisi Hukum yang menjadi notulisrapat, Kepala Divisi Umum, Kepala Divisi Persediaan dan Perawatan danKepala Satuan Pengawas Intern telah sepakat dengan menyetujui tindakanpengecekan kembali sertifikat tanah atas nama MOCH.
Putus : 30-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 329/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS PREMIER REAL PROPERTY INDONESIA
18562 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berakhir (diaccrued), sehingga atas biayasebesar Rp300.000.000,00 ini seharusnya dicatat sebagai utang danbukan sebagai beban;Bahwa sesuai dengan konsep matching dalam akuntansi, makapendapatan dalam satu periode harus ditandingkan dengan cost atauexpenses dalam periode yang sama.
    Bila memang sampai denganakhir tahun periode akuntansi deskripsi akun tax salary (accrue) tidakberubah, maka berarti memang itulan keadaannya yaitu terdapatbiaya yang belum bisa diakui karena belum bisa di match denganpendapatan pada periode yang sama, sehingga seharusnyadikapitalisir.
    fiskal adalah prinsipreal value dan prinsip ini berbeda dengan prinsip pencatatan dalamakuntansi komersial yang menganut prinsip /ower of cost or net realizablevalue, sehingga bila pada tahun 2007 nilai persediaan Pemohon Bandinguntuk proyek Central Park sudah habis, dan ternyata terdapat perbedaannilai persediaan secara komersial dan fiskal, maka perbedaan ini tidakboleh diserap dalam akuntansi fiskal karena perbedaan prinsip akuntansikomersial dan akuntansi fiskal ini merupakan beda tetap;Halaman
    Putusan Nomor 329/B/PK/PJK/2015Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundangundanganperpajakan menentukan lain;7.
    Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis berpendapat bahwa"beda tetap" antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal layakterjadi karena akuntansi fiskal harus berpedoman pada Undangundang Pajak Penghasilan dimana persediaan barang hanya bolehmenggunakan harga perolehan (penjelasan Pasal 9 ayat (6) UU PPh).Dengan demikian sengketa ini terjadi karena ada perbedaan nilaidalam persediaan.
Register : 02-09-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 2249/Pid.B/2014/PN.Mdn
Tanggal 27 Oktober 2014 — - HERIANTO
516
  • Keuangan No. 15 mengenai Akuntansi UntukInvestasi Dalam Perusahaan Asosiasi.Bahwa berdasarkan PSAK No. 15, Investasi dengan kepemilikan dibawah 20%dicatat dengan metode cost/biaya perolehan sedangkan investasi dengankepemilikan diatas 20% dengan metode ekuitas yaitu biaya perolehan ditambahatau dikurangi dengan bagian laba rugi anak perusahaan serta dividen, adapunjurnal pencatatan laba rugi anak perusahaan adalah sebagai berikut :Dr InvestasiCr Laba anak perusahaanBahwa dengan demikian dapat Pemohon
    Keuangan 2002 No. 15mengenai Akuntansi Untuk Investasi Dalam Perusahaan Asosiasi"Halaman 26 alinea 2"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap buktibukti yangdiserahkan Pemohon banding dalam persidangan, majelis berpendapat bahwaLaba (Rugi) Bersih Anak Perusahaan dalam Laporan Keuangan PemohonBanding sebesar Rp.5.463.792.093,00 bukan merupakan laba AnakPerusahaan yang dibagikan kepada Pemohon Banding, karenanya bukanmerupakan Penghasilan dari Luar Usaha Pemohon Banding"Halaman 26 alinea
    Dengan demikian pembukuan harusdiselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai diIndonesia misalnya Standar Akuntansi keuangan, kecuali peraturanperundangundangan perpajakan menentukan lain.Bahwa berdasarkan PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan diatur bahwa :Paragraf 2, Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporankeuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan besama sebagianbesar pengguna laporan.
    Laporan laba rugi minimal mencakup pospossebagai berikut :a) pendapatan,b) laba rugi usaha,c) beban pinjaman,d) bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasiyang diperlakukan menggunakan metode ekuitas,;e) beban pajak,f) laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan,g) pos luar biasa,h) hak minoritas, dani) laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.Bahwa berdasarkan paragraf 2 dan paragraf 7 PSAK 15 Akuntansi UntukInvestasi Dalam Perusahaan Asosiasi diatur bahwa :Halaman 15 dari
    26Putusan No.2249/Pid.B/2014/PN.Mdn16Paragraf 2, Metode Equitas (Equity Method) dalam metode akuntansi yangmencatat investasi pada mulanya sebesar biaya perolehan (cost) danselanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian pemilikan investordalam aktiva bersih investee yang terjadi setelah perolehan.
Register : 18-03-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN WATES Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Wt.
Tanggal 8 April 2014 — ISTARTO Bin MIRANTO HADI
817
  • Selanjutnyapada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 saksi Suryanti bermaksud hendak berangkattraining akan tetapi kemudian mendapat sms dari terdakwa dengan katakata Mbaksaya mau datang kerumah ada syarat yang harus dilengkapi dan sekira pukul 10.00 WIBterdakwa mendatangi rumah saksi Suryanti dan mengatakan agar saksi Suryanti6membuat sertifikat akuntansi dan kemudian terdakwa berkata nanti sertifikat sayabuatkan dengan biaya Rp.300.000; ( tiga ratus ribu rupiah) dan sertifikat tersebut cumabuat formalitas
    Bahwa setelah uangmilik saksi Suryanti sejumlah Rp 3.800.000; tersebut berada ditangan terdakwa ternyataoleh terdakwa tidak dipergunakan untuk membayar biaya administrasi dan juga membuatHal 4 dari 26 halaman, No. 133/Pid.B/2011/PN.Wt.sertifikat akuntansi seperti yang telah dikatakan oleh terdakwa sebelumnya kepada saksiSuryanti akan tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri hinggaakhirnya pada tanggal 2 Februari 2014 terdakwa kembali mendatangi rumah saksiSuryanti bermaksud akan
    Selanjutnya pada hariSenin tanggal 6 Januari 2014 saksi Suryanti bermaksud hendak berangkat training akantetapi kemudian mendapat sms dari terdakwa dengan katakata Mbak saya mau datangkerumah ada syarat yang harus dilengkapi dan sekira pukul 10.00 WIB terdakwamendatangi rumah saksi Suryanti dan mengatakan agar saksi Suryanti membuatsertifikat akuntansi dan kemudian terdakwa menawarkan akan membuatkan sertifikatdengan biaya Rp.300.000; ( tiga ratus ribu rupiah).
    Atas katakata terdakwa tersebut saksiSuryanti percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah).Bahwa setelah uang milik saksi Suryanti sejumlah Rp 3.800.000; tersebut beradaditangan terdakwa ternyata oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk membayar biayaadministrasi dan juga membuat sertifikat akuntansi akan tetapi terdakwa pergunakanuntuk kepentingan terdakwa sendiri.
    Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 saksi Suryanti telah menghubungiterdakwa untuk memastikan apakah hari itu bisa mulai masuk training danterdakwa mencari alasan lagi mengatakan agar saksi Suryanti membuatsertifikat akuntansi dan terdakwa juga menawarkan untuk membuatkannyadengan biaya sebesar Rp.300.000; dan hari itu juga saksi Suryanti telahmenyerahkan uang tunai sebesar Rp.300.000 kepada terdakwa dirumah saksiSuryanti .Bahwa terdakwa selalu dihubungi saksi Suryanti namun terdakwa membuatalasan
Register : 18-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 930 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEETHAM GARAM INDONESIA;
5645 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harga Pokok Penjualan yang Pemohon Banding laporkan di dalam SPT PPhBadan telah sesuai dengan pembukuan yang Pemohon Bandingselenggarakan berdasarkan metode pembukuan/akuntansi yang berlaku diIndonesia yang dilakukan secara taat asas.
    Bahwa dalam buku IFRS (International Financial ReportingStandard) dan prinsip akuntansi yang berlaku umum disebutkanbahwa dasar dari dibuatnya jurnal penyesuaian (adjusting entriesatau adjustment) adalah untuk meyakinkan prinsip pengakuanpendapatan (revenue recognition principle) dan prinsip pengakuanbeban (expense recognition principle) sudah dilakukan dengan baik.Penyesuaian yang dilakukan (adjustment) bertujuan untukmelaporkan jumlah yang benar dari setiap transaksi yang terjadidalam satu periode
    Bahwa dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum disebutkanbahwa untuk mendapatkan jumlah pendapatan dan beban yangakan dilaporkan dalam satu periode tertentu maka perusahaan perluuntuk membuat jurnal penyesuaian (adjusting entries or adjustment)pada setiap akhir periode akuntansi sebelum menyajikan laporanposisi keuangan dan laporan keuangan;6.3.
    Bahwa dalam prinsip Akuntansi yang berlaku umum disebutkanbahwaklasifikasi atau jenis jurnal penyesuaian dapatdiklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis yaitu akrual (accruals) dandeferal (deferrals), yaitu sebagai berikut :Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 930/B/PK/PJK/2017 Klasifikasi jurnal penyesuaian (adjustment) untuk akrual bertujuanuntuk mencatat pendapatan yang dihasilkan dan beban yangsudah terjadi pada periode akuntansi sekarang yang tidaktercatat melalui jurnal harian.
    Contoh dari klasifikasi penyesuaian deferal adalahprepaid expenses atau prepayment (beban dibayar dimuka) danunearned revenues (pendapatan yang belum dihasilkan), yaitu :e Prepaid expenses : beban dibayar dimuka adalah biaya yangsudah habis masa waktunya seiring dengan berlalunya waktuatau melalui penggunaan yang bertujuan untuk mencatatbeban yang terjadi dalam periode akuntansi sekarang danmenunjukkan jumlah biaya yang belum habis masa waktunyadalam akun aset;e Unearned revenues : mencatat kas yang
Putus : 02-11-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774 K/PID.SUS/2010
Tanggal 2 Nopember 2010 — Drs.BAMBANG MARGONO HARWINANTO, MM
5339 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akuntansi Biaya 1 untuk SMK kelas 1 sejumlah 579 buku ;2. Akuntansi Biaya 2 untuk SMK kelas 2 sejumlah 581 buku ;3. Akuntansi Keuangan untuk SMK kelas 1 sejumlah 579 buku ;4. Matematika untuk SMK kelas 1,2 dan 3 sejumlah 11.425 buku ;5. Pelajaran Bahasa Inggris untuk SMK kelas 1 sejumlah 3.694 buku ;Hal. 4 dari 60 hal. Put. No.774 K/Pid.Sus/20106. Pelajaran Bahasa Inggris untuk SMK kelas 2 sejumlah 3.694 buku ;7.
    Akuntansi Biaya 1 untuk kelas 1 sejumlah 579 buku ;. Akuntansi Biaya 2 untuk kelas 2 sejumlah 581 buku ;.
    Akuntansi Biaya 1 untuk SMK kelas 1 sejumlah 579 buku ;. Akuntansi Biaya 2 untuk SMK kelas 2 sejumlah 581 buku ;. Akuntansi Keuangan untuk SMK kelas 1 sejumlah 579 buku ;. Matematika untuk SMK kelas 1, 2 dan 3 sejumlah 11.425 buku ;. Pelajaran Bahasa Inggris untuk SMK kelas 1 sejumlah 3.694 buku ;. Pelajaran Bahasa Inggris untuk SMK kelas 2 sejumlah 3.694 buku ;N OF ff W PY.
    Akuntansi Biaya 1 579 Rp.532.103.005,00Percetakan 2. Akuntansi Biaya 2 581Yayasan 3. Akuntansi KeuanganKanisius diganti Siklus Akuntansi 579Yoyakarta 4. Matematika untuk SMK 11.4255. Pelajaran Bahasa Inggrisuntuk MK Kelas 1 3.6946. Pelajaran Bahasa Inggrisuntuk SMK Kelas 2 3.694 Hal. 17 dari 60 hal. Put. No.774 K/Pid.Sus/2010 7.
    Bukti dengan judul Akuntansi Biaya 1 untuk kelas 1 pengarang Muhadidan Joko Siswanto, jumlah buku 579 eksemplar ;2. Buku dengan judul Akuntansi Biaya 2 untuk kelas 2 pengarang Muhadidan Joko Siswanto, jumlah buku 581 eksemplar ;3. Buku dengan judul Siklus Akuntansi untuk kelas 1, pengarang Rita EniPurwanti dan Indah Nugraheni jumlah 579 eksemplar ;4.