Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bankdalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalamikesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan Antara lainmelalut:a. Penurunan suku bunga kredlit ;b. Perpanjangan jangka waktu kredit ;c. Pengurangan tunggakan bunga kredit ;d. Pengurangan tunggakan pokok kredit ;e. Penambahan fasilitas kredit, dan atau ;f.

/PBI/2006 Jo Peraturan BankIndonesia Nomor 9/6/PBI/2007 Jo Peraturan Bank Indonesia Nomor11/2/PBI/2009 Jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 202)perubahan Keempat tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umumdan Surat Edaran Bank Indonesia 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, tentang KebijakanRestrukturisasi Kredit telah disebutkan bahwa :Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bankdalam

, tetapi perubahan kredittersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpamelakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kreditmenjadi equity perusahaan; Penataan kembali (Restructuring) yaitu. upaya berupamelakukan perubahan syaratsyarat perjanjian kredit berupapemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atasseluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yangdilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning;Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bankdalam

Menyatakan penjualan lelang atas RUKAN luas bangunan 319 M2 danluas tanah 359 M2 Sertifikat SHM Nomor 1256 atas nama Ruddy Ismanto(Penggugat II), Rumah dan bangunan Sertifikat SHM Nomor 5134 atasnama Ruddy Ismanto (Penggugat II), lelang yang dilakukan pihak Bankdalam hal ini Tergugat melalui KPKNL Samarinda (Tergugat II) adalahcacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.4. Menghukum Tergugat Tergugat II Tergugat II untuk tunduk mematuhi isiputusan.5.

Termohon selalu menyuruh Pemohon meminjam uang ke Bankdalam jumlah yang besar, namun hasilnya tidak ada dan yang lebihmengherankan Termohon juga selalu berhutang kepada orang lain,yang hasilnya juga tidak kelihatan, ketika ditanya Termohonmengatakan uang tersebut digunkana untuk keperluan anak, dan itutidak seimbang;b.

., tanggal 17.06.2008 Nomor 28,(produk bukti P3);didapat kenyataan:Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat selaku bankdalam bentuk Rekening Koran;Fasilitas kredit tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 28052009 dan tidakpernah diperpanjang dan kredit tersebut telah masuk dalam kategori kreditmacet sehingga meletakkan para Tergugat untuk mengembalikan hutangnyatersebut secara seketika dan sekaligus;Bahwa kendati telah dilakukan penagihan berulang kali akan tetapi paraTergugat

Bahwa sehubungan dengan keadaan pemegang saham hanya 5,69%sehingga sejak tanggal 1 November 2017 Bank Perkreditan RakyatHalaman 3 dari 13Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.LboAsparaga Adiguna Bersama telah ditetapkan statusnya menjadi BankDalam Pengawasan Intensif (BDPI ) oleh Otoritas Jasa Keuangan;.

demikian, semua pembayaran loan,maupun biaya bunga akan dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Bank Mandiri.Oleh karena itu Pemohon Banding tidak pernah berhubungan secara langsung dengankreditur yang lain;3 Pembayaran bunga kepada Bank Nasional (Bank Mandiri) tidak menimbulkan adanyakewajiban pemotongan pajak yang Pemohon Banding harus lakukan, hal ini telahsesuai dengan Pasal 23 ayat 4 UndangUndang No. 7 Tahun 1983 yang diubahdengan UndangUndang No. 17 Tahun 2000 bahwa pembayaran bunga kepada bankdalam

sebanyak setidaktidaknya 3 (tiga) L/C dengan NomorReferensi EX4/KBY/000005/03 dari Rasbank (Switzedand) SA.Hal itu bertentangan dengan ketentuan dalam buku PedomanTata Kerja IN/0062/DLN Bab Ill halaman 2 point 1.2.1, dimanaBank Pembuka L/C harus merupakan salah satu BankKoresponden Bank BNI, atau jika Non Koresponden maka telahdi Confirm/diadviskan oleh salah satu Bank Koresponden BNI;Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Il tidak melakukan penegasanL/C yang diterima dalam bentuk mail / surat dari Advising Bankdalam

sebanyak setidaktidaknya 3 (tiga) L/C dengan NomorReferensi EX4/KBY/000005/03 dari Rasbank (Switzedand) SA.Hal itu bertentangan dengan ketentuan dalam buku PedomanTata Kerja IN/0062/DLN Bab Ill halaman 2 point 1.2.1, dimanaBank Pembuka L/C harus merupakan salah satu BankKoresponden Bank BNI, atau jika Non Koresponden maka telahdi Confirm diadviskan oleh salah satu Bank Koresponden BNI;Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Il tidak melakukan penegasanL/C yang diterima dalam bentuk mail / surat dari Advising Bankdalam

Nomor : 2735 K/Pid.Sus/2010di Confirm diadviskan oleh salah satu Bank Koresponden BNI;Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Il tidak melakukan penegasanL/C yang diterima dalam bentuk mail / surat dari Advising Bankdalam hal ini ABN Amro Bank dan Standart Chartered Banknamun tetap meneruskan kepada KCU Kebayoran Barusehingga dilakukan negosiasi/diskonto, setidaktidaknyaterhadap LC dengan nomor referensi sebagai berikut: EX4/KBY/000005/03 nilai USD 1,005,000 EX4/KBY/000010/03 nilci USD 1,000,000 EX4/KBY/000041

sebanyak setidaktidaknya 3 (tiga) L/C dengan NomorReferensi EX4/KBY/000005/03 dari Rasbank (Switzedand) SA.Hal itu bertentangan dengan ketentuan dalam buku PedomanTata Kerja IN10062/DLN Bab Ill halaman 2 point 1.2.1, dimanaBank Pembuka L/C harus merupakan salah satu BankKoresponden Bank BNI, atau jika Non Koresponden maka telahdi Confirm diadviskan oleh salah satu Bank Koresponden BNI; Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Il tidak melakukan penegasanL/C yang diterima dalam bentuk mail / surat dari Advising Bankdalam

Bahwa selama bulan Juni 2015 ini, PARA PEMBANTAH telah menerimaSurat dari TURUT TERBANTAH , TURUT TERBANTAH Il, TURUTTERBANTAH Ill, TURUT TERBANTAH IV dan TURUT TERBANTAH V,yang isinya mengenai "Berita Acara Pemblokiran Harta KekayaanPembantah sebagai Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada BankDalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa" oleh Terbantah.Dikeluarkannya surat tersebut adalah berdasarkan rujukan dari SuratTerbantah, Nomor: S621, No. 622, No. 624, No. 647 dan No.698/WPJ.06/KP.0204/2015

Bahwa ketentuan yang lebih lanjut mengatur tentang pemblokiran danpenyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bankdalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa terdapat dalamPeraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata CaraPenyitaan Dalam Rangkan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa:Pasal 3(1) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yangberada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada

rekening Bank pada TURUT TERBANTAH TURUT TERBANTAH IL TURUT TERBANTAH Il, TURUT TERBANTAH NVdan TURUT TERBANTAH V yang telah diblokir atas perintah dan Terbantah,sebagaimana didalilkan dalam bantahannya sebagai berikut:"pahwa selama bulan juni 2015 ini, PARA PEMBANTAH telah menerimasurat dari TURUT TERBANTAH TURUT TERBANTAH I, TURUTTERBANTAH Il, TURUT TERBANTAH NV dan TURUT TERBANTAH V,yang isinya mengenai "Berita Acara Pemblokiran Harla KekayaanPembantah sebagai Penanggung Pajak yang tersimpan Pada BankDalam

Bahwa tindakan TURUT TERBANTAH 1 yang telah melakukan pemblokiranrekening tersebut adalah sesuai ketentuan hukum yang berlakusebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran danPenyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bankdalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, di mana dalam Pasal6 menyebutkan bahwa :(1) Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib melaksanakanpemblokiran sebagaimana dimaksud

Adapun halyang dibantah oleh Termohon dapat dikutip sebagai berikut: Bahwa tidak benar Termohon selingkuh dengan lakilaki lain yangbernama Solehuddin karena lakilaki tersebut merupakan atasan kerjaTermohon di PT.Cemara Intan dan lantaran Termohon dibagian stafkeuangan, Termohon pernah keluar bersama lakilaki tersebut ke Bankdalam rangka tugas dari kantor; Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai denganPemohon dan tidak akan menuntut akibat cerai talak salam perkara inidan menyerah

dan melalui kuasa hukumnyamengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama BanjarmasinNomor 108/ Pdt.G/2013/ PA.Bjm tanggal 3 Juli 2013 yang pada pokoknyasebagai berikut :1.Bahwa judex facti keliru dalam menilai bukti P.5 dan P.6 sebagaimanaterurai dalam pertimbangan hukum halaman 56, karena sesungguhnyabukti P.5 dan P.6 tersebut haruslah diinterpretasikan sebagai bukti yanghanya menerangkan mengenai adanya peristiwa utang piutang antaraPenggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan pihak bankdalam

laporan dokumenatau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga tersebut diatas telah nyata sesuai denganfaktafakta hasil persidangan yang dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa dengan caramenerima bahkan telah memberikan tanda bukti pembayaran / penerimaan cicilan /angsuran kredit tanpa ditindak lanjuti oleh terdakwa menyetorkan uang tersebut ke bagianteller, sehingga atas tindakan tersebut terdakwa yang masih dalam ruang lingkup bankdalam

Atas pinjaman tersebut Para Tergugat mempunyai kewajibanmembayar pokok pinjaman berikut bunganya kepada Penggugat sebagai Bankdalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan besar angsuran Rp2.666.700, (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 13/Padt.G.S./2019/PN.

Pemegang saham, Direksi, Dewan, Komisaris, Pegawai dan atau Pihaklain yang terkait dengan Bank yang dicabut izin usahanya atau Bankdalam Likuidasi ;2. Secara langsung atau tidak langsung menghambat proses Likuidasi ;Halaman 51 dari 64 him Putusan Nomor 608/Pid.B/2016/PN.BdgMenimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsurunsurtersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

Dengan terbentuknya tim likuidasi, tanggungjawab dan kepengurusan bankdalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi3.

Dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang mewakili bankdalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hakdan kewajiban bank tersebut.Halaman 53 dari 64 hlm Putusan Nomor 608/Pid.B/2016/PN.BdgSelain itu juga berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah denganPeraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2012 yaitu padaBagian Kedua tentang Tugas dan Wewenang Tim LikuidasiPada Pasal 9, Tim Likuidasi

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan terhadapPengembalian Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 15 BankDalam Likuidasi Nomor : 01/XII/02/2006 tgl. 6 Februari 2006, yang salah saturekomendasinya menyarankan Pemerintah dan Bank Indonesia mengambillangkahIangkah konkrit mengenai penyelesaian tugas Tim Likuidasi BankDalam Likuidasi termasuk kemungkinan mengambil alih sisa aset yang masihtersisa di Bank Dalam Likuidasi untuk menyelesaikan kewajiban dalam rangkameminimalkan

Dengan dibentuknya Tim Likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bankdalam likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi ;3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Likuidasi berwenang mewakili Bank dalamlikuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian Hak danKewajiban Bank tersebut.KEWAJIBAN BANK DALAM LIKUIDASI5.

Atas dasar Pengumuman tersebut Pihak Penggugat tidak mendaftarkanTagihannya tetapi malah melakukan Gugatan wansprestasi ke Pengadilan NegeriJakarta Selatan.Bahwa sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2008 Tentang Likuidasi Bank, Bahwa dalam Likuidasi Tim Likuidasi harusmelakukan audit terhadap Neraca Penutupan atas aset dan kewajiban BankDalam Likuidasi yang dalam hal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).Adapun Neraca Penutupan yang dilakukan oleh KAP dalarn perkara

Mewajibkan Bank Dalam Penyehatanuntuk mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban BankDalam Penyehatan kepada BPPN dengan nilai buku bersih, atau nilallain dan atau kepada pihak ketiga dengan nilai pasar.Bahwa dalam kurun waktu yang telah diatur oleh peraturan perundangundangan, masa tugas BPPN berakhir pada tanggal 27 Februari 2004dan berdasarkan pasal 6 ayat (1) Keppres No. 15 Tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, secara tegas dinyatakanHal 9 putusan perkara No.128

yangmengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lainmelalui:a.penurunan suku bunga Kredit;b. perpanjangan jangka waktu Kredit;c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atauf. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara.Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 38/PDT/2020/PT JMBSelanjutnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012Restrukturisasi Kredit adalan upaya perbaikan yang dilakukan Bankdalam

sebagaimanadiuraikan di atas, dikaitkan dengan bukti P.7 berupa Perjanjian Kredit No : 1216848/PK/BPRBA/VV2015, tanggal 09 Juni 2015, diperoleh fakta bahwaPerjanjian Kredit tersebut telah memenuhi semua ketentuan dalam pasal 1320KUHPerdata mengenai syaratsyarat sahnya perjanjian yang meliputi syaratsyarat subyektiif yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakapuntuk membuat suatu perjanjian, yaitu dalam hal in) ABDIAMAN PURBA selakuDirektur Utama BPR BUANA AGRIBISNIS telah sepakat sebagai Pihak Bankdalam

Arutmin Indonesia kepada Bankdalam bentuk Akta penyerahan asset sebagai jaminan.Bahwa berdasarkan perjanjian kredit nomor KPCOD/008/PKKIVA2001tangghal 19 Oktober 2001 antara PT. Bumi Resources Tbk dengan BankHal. 11 dari 11 hal. Put. No. 216 B//PK/PJK/2007.Mandiri tersebut diatas, Termohon Peninjauankembali (PT. ArutminIndonesia) adalah obyek yang akan diakuisisi oleh PT.