ma hukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhialudul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambilsuatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyar'ah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992 yangditerbitkan oleh Turut Tergugat I, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kePengadilan Negeri Purwakarta dan menuntut supaya pengadilan negerimemutuskan seraya menyatakan, objek sengketa adalah milik Penggugat;Menimbang, bahwa, Tergugat dan Turut Tergugat sama menyangkalgugatan tersebut dengan menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 2, tanggal 15 Februari 1992, yang diterbitkanoleh Turut Tergugat (d.h.i

Nurmilah, Eli Sustiawati dan Suwandi;Menimbang, bahwa oleh karena alas hak yang dijadikan Penggugat sebagaidasar hukum menyatakan objek sengketa miliknya adalah Sertifikat Hak Milik No. 82/Desa Plered, tanggal 8 Oktober 1980, atas nama Tien Ahmad (bukti P1), maka makaPenggugat harus membuktikan keabsahan dari bukti P1 tersebut, mengingatTergugat dan Turut Tergugat I, dalam jawabannya sama menyatakan bahwa buktiP1 tidak dikenal dan bukan produk hukum dari dari Kantor Pertanahan KabupatenPurwakarta (d.h.i

Turut Tergugat 1);Menimbang, bawa dengan kata lain, penilaian Tergugat dan Turut Tergugat atas bukti P1, adalah sama, yakni samasama menyatakan bahwa bukti P1 tersebuttidak di kenal dan bukan merupakan produk hukum dari Kantor PertanahanKabupaten Purwakarta (d.h.i.

sehingga tidak relevan dipertimbangkan guna membuktikandalil Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P2 s/d P18 tidak dapatdigunakan memperkuat dalil Penggugat, maka bukti P1 yang oleh Tergugat danTurut Tergugat disangkal kebenarannya, menjadi bukti yang berdiri sendiri tanpadidukung oleh buktibukti lainnya yang relevan, atau dengan kata lain bukti P2 s/dP18 tidak dapat mendukung bukti P1 untuk dapat dinyatakan sebagai produk hukumyang sah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta (d.h.i

Il Purwakarta, atassebidang tanah seluas 29.765 m2, di Desa Plered Kecamatan Plered untuk jalur jalanrel (bukti TT.I5), dan atas permohonan tersebut, pemerintah daerah cq KantorPertanahan Kabupaten Purwakarta (d.h.i. Turut Tergugat ) telah melakukanpemeriksaan fisik atas tanah yang dimohonkan Hak Pakai (bukti TT.I7), dan di dalampemeriksaan tersebut, Kepala Desa Plered menerangkan bahwa tanah seluas 29.765m?

ma hukimabihi fi nazh@iriha ilaa kKhilaafih liwajh aqwa yaqtadhi aludul an alawwalbahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukum tentangsuatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariiahdan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Majelis Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

Iskandar Djabir Sjahsebagai jasa atas tugas almarhum sebagai supir pribadi kesultanan;bahwa tanah dan bangunan tersebut batasbatasnya sebagaimanatersebut dalam gugatan;Tanah dan bangunan rumah dengan batasbatas tersebut di atas selanjutnyadisebut harta warisan/harta terperkara;Bahwa almarhum HADI DO UMAR semasa hidupnya membuatpernyataan bahwa harta terperkara d.h.i Rumah, ditempati oleh AlmarhumHamid Hadi Do Umar (anak ke4), karena dia Almarhum Hamid Hadi Do Umardan keluarganya belum/tidak mempunyai

Menetapkan harta terperkara d.h.i. sebidang tanah dan bangunan rumahyang terletak di atasnya dengan batasbatas sebagaimana yang tersebutpada angka 10 gugatan, adalah harta warisan peninggalan almarhum HadiHal. 5 dari 14 hal. Put. No. 343 K/AG/2009Do Umar dengan istrinya Jena Kenci yang belum terbagi kepada ahli warisyang sah dan berhak;. Menetapkan Almarhum Hadi Do Umar dan istrinya Jena Kenci telahmeninggal dunia dan meninggalkan ahli warisnya yang sah dan berhakmasingmasing adalah :3.1.

ma hukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhialudul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambilsuatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

ma hukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yagtadhi aludul analawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzari'ah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

ma hukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih livajh aqwa yaqtadhi aludul analawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd alHal. 16 dari 18 Hal.

ma hukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhialudul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambilsuatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzari'ah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

Berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, makaberdasarkan metode istihsan (Di antaranya, menurut alKarkhiy dalam kitabKasyf alAsrar Syarh Ushul Bazdawiy, karya Abd alAziz alBukhariy, Juz 4,halaman 3, yaitu an yadil alinsan an an yahkum fi almasalah bi mitsl mahukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi aludul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariiahdan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

ma hukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi aludul analawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzarilah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

ma hukimabihi fi nazh@iriha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi aludul an alawwalbahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukum tentangsuatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariiahdan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Majelis Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

ma hukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih livajh aqwa yaqtadhi aludul analawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

ma hukima bihi fi nazha@iriha ilaa khilaafih livajh aqwa yaqtadhi aludul analawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzari'ah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

Dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yangmendasarkan pertimbangan pada bukti P2 (T1) telah tepat, karena dasargugatan Penggugat/Terbanding adalah Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 31/SPVIII/2006, Nomor 01/Pont/PKJkt/VII/2006 tanggal 31 Agustus 2006,berikut semua perjanjian turutannya antara Penggugat denganTergugat ;e bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan TinggiPontianak kehendak para pihak (d.h.i. Penggugat PT.

ma hukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhialudul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambilsuatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyarah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

dan kesepakatan ini ditulis dandibuat dengan tulisan tangan Tergugat sendiri di atas secarik kertas dihadapan saksi yaitu karyawan PT Bersama Utama (Tergugat Il), denganketerangan sebagai komisi Rp 700.000,/oulan, perhitungan ini dengan amatterpaksa Penggugat terima karena pemasukan modal sudah terlanjurdilaksanakan, sedang pihak Tergugat sangat sulit diminta untuk mengembalikan uang tersebut ;Bahwa sesuai ketentuan PERTAMINA jatah bulanan tersebut harusditebus tanpa alasan dan jika pihak Agen d.h.i

Pekanbaru; karena selain agar jelas tanggung jawab masingmasing pihakjuga dimaksudkan agar jaminan atas pembayaran tagihan Penggugat dalamgugatan ini mempunyai kepastian, mengingat pribadi Tergugat tidakmempunyai harta yang patut dan dapat disita sebagai jaminan pembayaranhutangnya, disamping itu hutang yang dibuat oleh Tergugat kepada Penggugatbukan sematamata tanggung jawab pribadinya tetapi juga adalah hutangPerseroan Terbatas (PT) Bersama Utama selaku Tergugat Il, karenanya parapemegang saham d.h.i

ma hukima bihi fi nazha@iriha ilaa khilaafih livajh aqwa yaqtadhi aludul analawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzari'ah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

:cessccesseceeneeeeeeees27disengketakan ; Menimbang, bahwa dalam hal ini Adalah antara permohonan pensertifikatan yangdiajukan oleh Penggugat , selaku pemohon pensertifikatan tanah dengan pihak TergugatII dan If , selaku Instansi yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat tanah yangmerupakan produk hukum ; Menimbang, bahwa letak sasarannya adalah terhadap Instansi ( d.h.i.

Murdji.B. serta ditanda tanganinya ( Bukti bertandaP.2.); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan tentang tanahperwatasan yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugatdimana masing masing pihak tetap bersi kukuh dengan dalil masing masing gunamenguatkan argumennya ; Menimbang, bahwa tanah perwatasan milik Busra yang dipinjamkan kepada Sutoyopada tanggal 27 Nopember 1983, telah dikembalikan Sutoyo pada ahliwarisnya yaitu Penggugat (d.h.i.

Kalimantan Timursebagaimana surat kepada Kepala KantorPertanahan Kota ............cccccccseeeeeeee32Pertanahan Kota Balikpapan No: 550 .1/138/ BPN . 442 .2/ 2006 tanggal 14 Agustus2006 , perihal : Permohonan untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah diKelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara , atas nama Yusuf Maman ; Menimbang, bahwa saat proses pembuatan Sertifikat di Kantor Wilayah BadanPertanahan Propinsi Kalimantan Timur, ternyata terdapat pengajuan keberatan olehTergugat Il (d.h.i

tanah sertaletak tanah perwatasan antara tanah yang semula atau penguasaan negara oleh Bahruntertanggal 25 Desember 1991 dengan tanah perwatasan yang menjadi obyek sengketa ; Menimbang, bahwa dikarenakan tanah negara yang dikuasai Bahrun , dan diajukanT.LI,. sebagai bukti T LII1. tersebut tidak akan kami pertimbangkan sertadikesampingkan ; Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan jual beli baik yang dilampirkandalam surat pernyataan keberatan oleh Tergugat II kepada Tergugat II dan TergugatIV ( d.h.i

mahukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi aludul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

Pasal 107 KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan buktiberdasarkan bukti P.4, yang dihubungan dengan keterangan saksisaksitersebut, anak bernama Muhamad Dewa krisna, terbukti lahir padatanggal 17 Desember 2003 yang berarti pada saat diajukanpermohonan ini baru mencapai umur 15 tahun 11 bulan yang berartianak belum mencapai umur 18 tahun sehingga harus dibawahperwalian, dan belum mencapai 21 tahun sehingga untuk melakukanperbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya d.h.i