Manalu, SH. dalam karanganbukunya yang berjudul "DasarDasar Hukum Perumahan Penerbit Rinekacipta,dalam mana pada halaman 33 butir g disebutkan bahwa:"Kepadatan Bangunan dalam lingkungan harus dapat mencapai optimasi dayaguna dan hasil guna tanah dengan memperhatikan keserasian dan keselamatanlingkungan sekitarnya, sedangkan untuk tata letak harus menunjang kelancarankegiatan seharihari dan memperhatikan Penetapan Batas Pemilikan TanahBersama, segisegi kesehatan, pencahayaan, pertukaran udara sertapencegahan

Bahwa pengertian menghasilkan dapat dilinat padaKetentuan Umum Pasal (1) point 16 yang menyatakan bahwa, Menghasilkanadalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifatsuatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai dayaguna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruhorang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut, sertaberdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 42 Tahun2009, berbunyi yang termasuk dalam pengertian

Bahwa pengertian menghasilkan dapat dilihat padaKetentuan Umum Pasal (1) poin 16 yang menyatakan bahwa, "Menghasilkanadalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifatsuatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai dayaguna baru atau kegiatanmengolah sumber daya alam termasuk menyuruhorang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut", sertaberdasarkan Penjelasan Pasal ayat (1) UndangUndang Nomor 42 Tahun2009, berbunyi:"Yang termasuk dalampengertian

DAYAGUNA MOTOR INDONESIA.4. CV. UMMATI UMMATI UMMATI.5. PT. WAHANA INTERGRASI INFOKOM.6. PT. NUSA HARISMA KARYA.7. PT. ISSHONISE! LEXANA MULIA.8. PT. REKAYASA MESIN UTAMA.9. PT. REKAYASA PUTRA MANDIRI.10. PT. WIKAMATRA BINA USAHA.Halaman 8 dari 210 Putusan Nomor 114/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst11.12.13.14.15.16.17.18PT. ZANARI ABADI TEKNOLOGI.PT. ISATAMA JAYA MANDIRI.CV. KUALAM PUTIH.DWIPUTRA KREASI.CV. NOVI KARYA.CV. MAHKOTA SAKTI.CV. MALONA ENGINEERING.PT.

DAYAGUNA MOTOR INDONESIA.CV. UMMATI UMMATI UMMATI.PT. WAHANA INTERGRASI INFOKOM.PT. NUSA HARISMA KARYA.PT. ISSHONISE!I LEXANA MULIA.PT. REKAYASA MESIN UTAMA.PT. REKAYASA PUTRA MANDIRI.PT. WIKAMATRA BINA USAHA.PT. ZANARI ABADI TEKNOLOGI.PT. ISATAMA JAYA MANDIRI.CV. KUALAM PUTIH.DWIPUTRA KREASI.CV. NOVI KARYA.CV. MAHKOTA SAKTI.CV. MALONA ENGINEERING.PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA.Bahwa dari 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar, hanya 4 (empat)perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :1.CV.

DAYAGUNA MOTOR INDONESIA;CV. UMMATI UMMATI UMMATI;PT. WAHANA INTERGRASI INFOKOM;PT. NUSA HARISMA KARYA;PT. ISSHONISEI LEXANA MULIA;PT. REKAYASA MESIN UTAMA;PT. REKAYASA PUTRA MANDIRI;PT. WIKAMATRA BINA USAHA;PT. ZANARI ABADI TEKNOLOGI;PT. ISATAMA JAYA MANDIRI;CV. KUALAM PUTIH;DWIPUTRA KREASI;CV. NOVI KARYA;16. CV. MAHKOTA SAKTI;17. CV. MALONA ENGINEERING;10) Bahwa dari 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar, hanya 4 (empat)perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :1. CV.

Putusan Nomor 1223/B/PK/PJK/2017adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifatsuatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai dayaguna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruhorang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut;Bahwa merujuk pada pengertian menghasilkan tersebut diatas padakegiatan usaha Pemohon Banding, maka yang dimaksud dengan menghasilkanpada kegiatan usaha pemohon Banding adalah bukan menghasilkan TBSkarena

Putusan Nomor 1345/B/PK/PJK/201530.31.33.melalui proses produksi yang mengubah bentuk atau sifat suatubarang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai dayaguna baru;Bahwa untuk itu, Pasal 13 ayat (6) dari Kontrak Karya PemohonBanding menyebutkan bahwa Pemohon Banding berkewajiban untukmelaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP;Bahwa dengan demikian tidak ada keraguan bahwa Pemohon Bandingakan melakukan penyerahan BKP berdasarkan Kontrak KaryaPemohon Banding, UU PPN 1994 beserta

BKP dan/atau JKP tersebut dapat dikreditkansesuai dengan Pasal 9 UU PPN No 42 Tahun 2009;Bahwa merujuk alasan Terbanding mengenai unit kegiatan yangmenghasilkan BKP (CPO dan Pk) dan unit kegiatan kebun yang menghasilkanBKP bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPPN (TBS) bahwa sesuai Pasal 1 ayat (16) UU PPN pengertian menghasilkanadalah kegiatan mengolah nnelalui proses mengubah bentuk dan/atau sifatsuatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai dayaguna

Bahwa pengertian menghasilkan dapat dilinat padaKetentuan Umum Pasal (1) poin 16 yang menyatakan bahwa, "Menghasilkanadalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifatsuatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai dayaguna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruhorang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut", sertaberdasarkan Penielasan Pasal ayat (1) UndangUndang Nomor 42 Tahun2009, berbunyi: "yang termasuk dalam pengertian

dapatdikreditkan sesuai dengan Pasal 9 UndangUndang PPN Nomor 42Tahun 2009;Bahwa merujuk alasan Terbanding mengenai unit kegiatan yangmenghasilkan BKP (CPO,PK dan RSS) dan unit kegiatan kebun yangmenghasilkan BKP bersifat strategis yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN (TBS dan Getah Karet) bahwa sesuaiPasal 1 ayat (16) UndangUndang PPN pengertian menghasilkan adalahkegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatubarang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai dayaguna

dapatdikreditkan sesuai dengan Pasal 9 UndangUndang PPN Nomor 42Tahun 2009;Bahwa merujuk alasan Terbanding mengenai unit kegiatan yangmenghasilkan BKP (CPO,PK dan RSS) dan unit kegiatan kebun yangmenghasilkan BKP bersifat strategis yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN (TBS dan Getah Karet) bahwa sesuaiPasal 1 ayat (16) UndangUndang PPN pengertian menghasilkan adalahkegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatubarang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai dayaguna

Terdakwa bersamaROMI ambil dari sebuah kedai milik Saksi Korban ANIS sehingga statusnyaharuslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban ANIS tersebut,sedangkan;1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX KING warna hitam yang telah dicatwarna hijau dengan Nomor Rangka MH33KA0144k747535, Nomor Mesin3KA721830 dan Nomor Polisi BM 5435 FV adalah kendaraan roda dua yangTerdakwa gunakan bersama dengan ROMI guna untuk melarikan diri setelahmelakukan pencurian tersebut, sehingga dengan mengingat pula akan dayaguna

Dayaguna Maritim Cargotama ;
11. 1 (satu) Lembar Fotocopy Siup Pt. Catur Sentosa Adipran;
12. 1 (satu) Bendel Fotocopy Akta Pergantian Direktur Pt. Catur Sentosa Adiprana Daftar Perseroan Nomor Aku- 0140114.ah.01.11 Tahun 2022 Pada Tanggal 26 Agustus 2022;
13. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Kuasa Asli Yang Dikeluarkan Oleh Pt. Catur Sentosa Adiprana Sebagai Pembanding;
14. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nib Pt.

Biro Pemasangan LPu di Daerah Pinggiran 526952 Teknik Kecamatan Medan DeliHarapan7 SPP.35/602/ 30/09/2009 236.766.000,00 Koperasi Pemasangan LPu di Daerah Pinggiran 276944 Pengrajin Kecamatan Medan LabuhanListrik DayaGuna SektorLimaJumlah 1.945.551.000,00 Bahwa pada tanggal 24 September 2009 Pejabat Pengelola KeuanganDaerah mensahkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2009.

tersebut dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal9 UndangUndang PPN No 42 Tahun 2009;Bahwa merujuk alasan Terbanding mengenai unit kegiatan yang menghasilkanBKP (CPO dan PK) dan unit kegiatan kebun yang menghasilkan BKP bersifatstrategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS)bahwa sesuai Pasal 1 ayat (16) UndangUndang PPN pengertian menghasilkanadalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifatsuatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai dayaguna

tersebut dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal9 UndangUndang PPN Nomor 42 Tahun 2009;Bahwa merujuk alasan Terbanding mengenai unit kegiatan yang menghasilkanBKP (CPO dan PK) dan unit kegiatan kebun yang menghasilkan BKP bersifatstrategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS)bahwa sesuai Pasal 1 ayat (16) UndangUndang PPN pengertian menghasilkanadalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifatsuatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai dayaguna

Menjadi hukum positif artinya, memiliki dayaguna yang bersifat final dan mengikat ;Ahli dari Jaksa/Penuntut Umum :Untuk lebih jelasnya, pendapat para ahli yang memberikanketerangan tentang masih berlakunya Perda No.3 Tahun 2002 dipersidangan, dikutip, sebagai berikut :1) Ahli Prof. DR. Hadin Muhjad, SH., M.Hum: Bahwa menurut UndangUndang No. 22 Tahun 1999,Perda berlaku mengikat jika sudah diundangkan dalamlembaran daerah.

. :33/KPTS/DPRD/2000 tanggal 26 Juni 2000 pasal 74 ayat (6) yang berbunyi,terdakwa selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia Urusan RumahTangga (PURT), mempunyai tugas sebagai berikut :a).Bersamasama Panitia Anggaran dan Sekretaris DPRD menyusunAnggaran Belanja DPRD ;b).Memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam upayameningkatkan dayaguna dan hasilguna Alat Kelengkapan DPRD danFraksifraksi ;c).Melaksanakan tugas dan kegiatan dalam rangka membantu PimpinanDPRD dan meningkatkan kesejahteraan

kepunyaan Saksi Erniyanti yang nama dan identitasnya tercatat sebagaidebitur atas kredit pembiayaan kepemilikan sepeda motor tersebut di BAF,sementara secara materiil maupun secara fisik, sepeda motor merek Yamaha Mionomor Polisi BA 2201 BW warna biru itu dimiliki oleh Saksi Radius Novriantopanggilan Rian yang telah membayar uang muka serta setiap bulannya telah danmenanggung kewajiban untuk membayar angsuran atas kredit sepeda motordimaksud, dan sehariharinya adalah pula merupakan pihak yang menikmati dayaguna

Alasan mengapa ia tidakboleh mengasuh karena dayaguna (manfaat) perempuan hambasahaya itu sebenarnya untuk tuannya. Selain itu karena mengasuhitu. sebenarnya semacam kekuasaan sedangkan hamba tidakmempunyai kekuasaan.Ibu mesti seorang IslamIbu yang kafir dikhawatirkan akan memperdayakan anak yangdiasuhnya dan anak kemudian akan tumbuh sesuai dengankebiasaan orang yang kafir. Selain itu, hak mengasuh adalahdianggap sebagai kekuasaan.

Memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalamupaya meningkatkan dayaguna dan hasilguna Alat KelengkapanDPRD dan Fraksifraksi ;c).