Putusan Nomor 4114 B/PK/Pjk/2019 Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air PermukaanBulan Desember 2015 Nomor 973/0071/DISPENDA tertanggal 4 Januari2016; serta; Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor 188.4/70/Tahun 2016tentang Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon BandingAtas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan BulanDesember 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan

Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Desember 2015 Nomor973/0071/DISPENDA tanggal 4 Januari 2016, atas nama PT. FreeportIndonesia, NPWP: 01.069.536.9091.000, alamat Plaza 89 Lt. 5, Jl. H.R.Rasuna Said Kav.

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Nomor:973/0071/Dispenda Tanggal 4 Januari 2016 untuk Bagian BulanDesember 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/70/Tahun 2016 Tanggal 26 Februari 2016; dan,4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/70/Tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016 tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Desember 2015 Nomor973/0071/DISPENDA

berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put85790/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:(i) Mempertimbangkan dan menerima Banding Pemohon Banding;(ii) Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan BulanSeptember 2015 Nomor 973/2299/DISPENDA

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put85790/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/478/Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia AtasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan September 2015Nomor 973/2299/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Nomor973/2299/Dispenda Tanggal 1 Oktober 2014 untuk Bagian BulanSeptember 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/478/Tahun 2015 Tanggal 22 Desember 2015; dan,4.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor188.4/478/Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding Atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan September 2015 Nomor973/2299/DISPENDA

ke Dispenda yang mengeluarkanNOP. tersebut lalu diteliti dan memperbaiki NOP yang salah tersebut danmembatalkan salah satunya ;Bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Pai atas nama Alfred Tandra yangtelah mempunyai sertifikat yang merupakan pecahan dari Sertifikat No.8 atasnama Muh.

adalah sama dengan NOP : 73.71.110.012.0130400.0. atasnama Wajib Pajak Edi Piter ;Bahwa yang berhak dan berwenang menetapkan Nomor Objek Pajak (NOP)adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) berdasarkan usulan dandatadata tanah dari Kelurahan setempat ;Bahwa untuk menentukan Nomor Objek Pajak (NOP) tidak ada keterlibatanwail pajak ;Bahwa kalau ada permasalahan misalnya ada dua wajib pajak dalam satuNOP maka solusinya adalah diserahkan ke Dispenda yang mengeluarkanNOP. tersebut lalu diteliti

dan memperbaiki NOP yang salah tersebut danmembatalkan salah satunya ;Bahwa Nomor Obyek Pajak yang dikeluarkan oleh Dispenda hanya satu tiapobyek pajak yang terdaftar, dan jika ada yang dobel atau ganda maka akandievaluasi ulang ;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akanmenanggapinya dalam kesimpulan nant ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik atas dugaan pemalsuan surat atasnama Terdakwa Abd.

;Bahwa surat Rincik dan surat Simana Boetaja atas nama Moeh Bone diperolehdari Ibu Terdakwa, surat PBB dikeluarkan oleh Dispenda Kota Makassar, KTPdiperoleh dari Kantor Kelurahan Asinua di Kendari sedang surat KeteranganKewarisan dan surat Keterangan Kematian dibuat oleh pihak Kelurahan setempat,sehingga terdakwa tidak mengetahui yang mana dari surat tersebut yang palsu ;Bahwa tanah milik orang tua Terdakwa atas nama Muh.

(Kadispenda) menjelaskan bahwa yang berhakdan berwenang menetapkan Nomor Objek Pajak (NOP) adalah Kantor DinasPendapatan Daerah (Dispenda) berdasarkan usulan dan datadata tanah dariKelurahan setempat, tanpa ada keterlibatan wajib pajak, dan kalau adapermasalahan misalnya ada dua wajib pajak dalam satu NOP maka solusinya adalahdiserahkan ke Dispenda yang mengeluarkan NOP tersebut lalu diteliti danmemperbaiki NOP yang salah tersebut dan membatalkan salah satunya ;Menimbang, bahwa suratsurat palsu yang

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumsel Nomor : 042/DP/UM/2002 tanggal 8 April 2002 tentang Tata Kerja Urusan dan atau Sub Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dispenda Propinsi Sumatera Selatan;4. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;5.

Himpunan Peraturan tentang Pelaksanan Samsat;6. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Januari 2012 ;7. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Februari 2012;8. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Maret 2012;9. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan April 2012;10. 1 (satu) bundel

dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Mei 2012;11. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Juni 2012;12. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Juli 2012;13. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Agustus 2012;14. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten

Banyuasin Bulan Septrmber 2012;15. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Oktober 2012;16. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan November 2012;17. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Desember 2013;18. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Januari 2013;19. 1 (satu) bundel

dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Februari 2013;20. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Maret 2013;21. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan April 2013;22. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Mei 2013;23. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten

;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Mei 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Juni 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Juli 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Agustus 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Septrmber

dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Februari 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Maret 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan April 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Mei 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Juni 2013;Surat Ketetapan

BanyuasinSurat Kepala UPTD Dispenda Prov. Sumsel Kab.

Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Oktober 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan November 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Desember 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Januari 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Februari 2013;1 (satu

) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Maret 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan April 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Mei 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Juni 2013;Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKBdan SWDKLLJ Nomor :0484030 tgl 11042012, kendaraan No.

Himpunan Peraturan tentang Pelaksanan Samsat;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Januari 2012 ;7. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Februari 2012;8. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Maret 2012;9. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin

Bulan April 2012;10. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Mei 2012;11. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Juni 2012;12. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Juli 2012;13. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Agustus 2012;14. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan

Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Septrmber 2012;15. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Oktober 2012;16. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan November 2012;17. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Desember 2013;18. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan

Januari 2013;19. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Februari 2013;20. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Maret 2013;21. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan April 2013;22. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Mei 2013;23. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan

Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Juni 2013;Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.24.

;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Mei 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Juni 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Juli 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Agustus 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Septrmber

2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Oktober 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan November 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Desember 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Januari 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin

BanyuasinSurat Kepala UPTD Dispenda Prov. Sumsel Kab.

Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Desember 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Januari 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Februari 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Maret 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan April 2013;1 (satu) bundel

tersebut, dengan demikianmenunjukkan bahwa surat tersebut adalah palsu/tidak benar aliastidak sah.Pada jawaban atas pertanyaan No. 7, 9 dan 11 (7), Sesuai ketentuanyang berlaku, mulai Januari 2013 yang berhak mengeluarkan suratjin gangguan/jin tempat usaha adalah kantor Pelayanan jin KotaSorong. (9) Untuk mendapatkan jin gangguan/jin tempat usahaseperti yang dimiliki istri Terdakwa Pemohon harus mengeluarkanbiaya sebesar Rp2.400.000,00 dengan sebelumnya Pemohonmengajukan permohonan terlebih dahulu ke Dispenda

Hal ini membuktikan/menjelaskan bahwaDispenda Dinas Pendapatan Daerah (tempat Saksi IX dan VI bekerja)tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat jin Gangguan/Surat jinTempat Usaha untuk BBM jenis Solar maupun bensin melainkanPerekda bagian perijinan (dalam hal ini Kantor Perijinan Kota Sorongkhusus BBM minyak tanah), sedangkan Dispenda mempunyaikewenangan untuk menerima segala biayabiaya yang timbul akibatijin usaha tersebut telah beroperasi (misalnya pembayaran pajakmaupun retribusi dll).Hal. 8 dari

Anna Purwanto No. 9 untuk mendapatkan Ijin Gangguar/jin Tempat Usaha seperti yang dimiliki istri Terdakwa Pemohon harusmengeluarkan biaya sebesar Rp2.400.000,00 dengan sebelumnyaPemohon mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Dispenda setelahitu Dispenda ajukan ke bagian Perekda (Perekonomian Daerah), hal inicukup jelas bahwa Dispenda sejak awal tidak pernah memilikikewenangan untuk mengeluarkan Surat ljin termasuk yang dimiliki Saksill istri Terdakwa.3. Barang Bukti.a.

No. 84 K/MIL/2014menghadirkan Saksi Ahli baik dari pihak Dispenda, Perijinan Kotamaupun Pertamina agar dapat memberikan keterangan berkaitan denganperkara tersebut sesuai dengan keahliannya.4. Pemidanaan.a. Bahwa secara umum mengenai pemidanaan sebagaimana dalamputusan Nomor : Put/174K/PM.II19/AD/XV/2013 tanggal 30 Januari2014 atas Perkara Terdakwa Agus Sudrajat NRP. 3104028091 1084Taban 4 Ru 2 SMB Ton SMB Kima Korem 172/PVT Sorong denganmembebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

tidakbertanggung jawab atas keluarnya Surat jjin tersebut karena tidak sah(sehingga menjadi tanggung jawab Saksi IX), apabila surat tersebutsah/benar ada suatu pernyataan dari Dinas Pendapatan Daerah KotaSorong terhadap keabsahan ijin tersebut untuk melindungi Saksi IXsecara institusi atau dengan kata lain akibat yang timbul dari surattersebut menjadi tanggung jawab Saksi IX, selanjutnya dapat melindungiusaha Terdakwa maupun Saksi Il agar tidak dirugikan akibat terjadiperalinan kKewenangan antara Dispenda

Putusan Nomor 4031/B/PK/Pjk/2019973/1010/DISPENDA, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1010/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79871/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan

Terbanding Nomor188.4/224/Tahun 2015 Tanggal 1 Juli 2015, tentang Penolakan TerhadapPengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas Surat Ketetapan PajakDaerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1010/DISPENDA Tanggal 4 Mei2015 untuk Bulan April 2015, atas nama: PT Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9.091000, beralamat di Plaza 89 Lt. 5, Jalan H.R.

Mijn.Bahwa permohonan untuk mendapatkan kios di Pasar Sentral Majene harusditujukan kepada Pemerintah Kabupaten/Bupati Majene baru diserahkan keDispenda untuk pertimbangan mendapatkan kios di Pasar Sentral Majene.Setelah ada hasilnya baru kemudian diserahkan kepada UPTD Pasar;Bahwa pada saat Saksi menjadi kepala pasar dan digantikan Terdakwa yangsekarang jadi Lurah Galung bahwa prosedur untuk mendapatkan kios pasartersebut setelah permohonan masuk di Dispenda dan Dispenda membentuktim semua Muspida

tokoh masyarakat dan tokoh agama dilibatkan setelah itubaru diurai mana yang menempati kios namun belum menentukan nama dannanti diketahui setelah dilakukan pencabutan lot dan namanama yangdiketahui mendapatkan kios lalu diserahkan kunci oleh Dispenda;Bahwa setelah Saksi naik ke lantai dua di Dispenda bagian UPTD Pasar danmenanyakan bahwa kunci tersebut diserahkan UPTD Pasar kepada yangmenempati kios jadi bukan lagi dari Dispenda;Bahwa Saksi tidak mengenali kunci yang diperlinatkan dan Saksi tidak

Setelah ada hasilnya baru kemudian diserahkan kepada UPTD Pasaruntuk dilakukan pencabutan lot dan namanama yang diketahui mendapatkankios lalu diserahkan kunci kios oleh Dispenda;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas menunjukkan bahwasejak awal Terdakwa yang bersediamemfasilitasi dan mengurus untukmendapatkan los/kios untuk saksi Masita dan saksi Hj.

Meskipun saksi Masita telahmenandatangani surat permohonan untuk memiliki kios, namun Terdakwa tidakmempunyai hak untuk menentukan apakah saksi Masita yang berhak menempatikios yang dimaksud atau bukan, karena surat permohinan tersebut masih harus dibawa ke kantor Dispenda kemudian ke UPTD Pasar untuk ditentukan namanamayang diketahui mendapatkan kios.

Setelah ada hasilnya baru kemudian diserahkan kepada UPTDPasar untuk dilakukan pencabutan lot dan namanama yang diketahuimendapatkan kios lalu diserahkan kunci kios oleh Dispenda.

tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di LabuhanDeli, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang samasekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalamtangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut: Pada awalnya saksi Musharyyan mengenal Terdakwa dari temannya bahwaTerdakwa dapat mengurus orang untuk dimasukan sebagai karyawan danbekerja di kantor outsorsing di Kantor Dispenda

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang laindengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataanperkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barangmembuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut : Pada mulanya Terdakwa mengaku kepada saksisaksi korban bahwaTerdakwa dapat mengurus orang untukdimasukan sebagai karyawan danbekerja di kantor outsorsing di Dispenda

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa tetapitidak ada tanda terima kwitansi dari Terdakwa, setelah para saksimenyerahkan uang dan syaratsyarat lamaran kerja para saksi menunggupanggilan untuk bekerja sesuai janjijanji Terdakwa akan tetapi setelahwaktu yang ditentukan oleh Terdakwa yaitu bulan Oktober 2012 saksi HeruSutanto, saksi Musharryan, saksi lonu Hajar, Suraten, saksi Putri Rezeki,Saksi Ade Nurtalina, saksi Marlia Hafni, saksi Supridah Lubis tidak juga diterima sebagai Pegawai Dispenda

ataupun BKKBN;Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti surat bahwa Terdakwasebagai panitia seleksi penerimaan pegawai di outsorsing Dispenda, BKKBNdan Disperindag ;Bahwa akibat perobuatan Terdakwa saksi HERU SUTANTO mengalamikerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), saksi Musharryanmengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksikorban lonu Hajar mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam jutarupiah), saksi koroban Suraten mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00

Terdakwatelah ternyata melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua,sehingga para korban menyerahkan uang kepada Terdakwa agar diterimamenjadi Pegawai BKKBN, Dispenda atau Disperindag.

Bendel Bukti Pengeluaran Bagian Dispenda 2008 s/d 2012 ; 34. 1 (satu) lembar kwitansi upah pungut PBB Sektor Pertambangan untuk bulan Oktober tahun 2006 setelah dipotong pph 15 % sebesar Rp.15.565.200,-- (lima belas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), tertanggal 22 Desember 2006 penerima Drs.

Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran bagian dispenda dari PBD pertambangan dari tahun 2006 sampai dengan 2011 beserta bukti kwitansi pengeluaran ; ------------------------------------------------------------------44. Keputusan bupati Buleleng Nomor : 821/1346/BKD tentang pengangkatan dan mutasi pejabat Struktural di Lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng tanggal 2 Agustus 2006 beserta lampirannya ; 45. Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2008 ;46.

Putusan No.24/Pid.Sus/2013/PT.Dps Dispenda) NyomanSriyadnya(BendaharaPengeluaran23.871.968,003.580.795,0020.291.173,00 Dispenda)Jumlah 238.719.676,00 35.807.951,00 202.911.727,00Tahun 2011DR. Drs. Putu 131.759.113,00 19.763.867,00 111.995.246,00Bagiada, MM(BupatiBuleleng)NYOMAN 87.839.411,00 13.175.912,00 74.663.500,00Pastika, SE(Kepala DispendaBuleleng)Drs. Made Arga 65.879.556,00 9.881.933,00 55.997.623,00Pynatih (WakilBupati)Ir.

Dewa Ketut 14.547.479,00 2.182.122,00 12.365.357,00Puspaka, M.P(Sekda)5 Wayan Muni 36.368.696,00 5.455.305,00 30.913.391,00(Pemegang Kas di Dispenda)Jumlah 145.474.783,00 21.821.218,00 123.653.564,00 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DR. Drs. Putu Bagiada, MM bersamasamadengan Saksi NYOMAN PASTIKA, SE tersebut telah memperkaya diri sendirimaupun orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara cq.

Kabupaten Buleleng membuat laporanrealisasi pendapatan PBB dan Penerimaan BPPBB (termasuk sektorperkebuunan, perhutanan dan pertambangan) dan disampaikan kepadabendahara pengeluaran Dispenda;Berdasarkan laporan tersebut, bendahara pengeluaran Dispenda Bulelengmembuat perhitungan biaya pemungutan PBB;Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Bendahara Pengeluaran dispendamembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) biaya pemungutan PBB;Hal. 32 dari 97 hal.

Pengelola Keuangandaerah/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulelengmenerbitkan SP2D yang ditandatangani oleh Kepala bagian Keuangan ubKasubag Perbendaharaan:2Bendahara pengeluaran membawa SP2D tersebut ke Bank PembangunanDaerah Bali cabang Singaraja untuk mencairkan dana dari Kas Daerah kerekening bendahara pengeluaran Dispenda Buleleng;Bendahara Pengeluaran Dispenda melakukan pembayaran biaya pemungutanPBB sektor perkebunan, perhutangan dan pertambangan sesuai prosentaseyang ditentukan

Dewa Ketut 14.547.479,00 2.182.122,00 12.365.357,00Puspaka, M.P(Sekda)5 Wayan Muni 36.368.696,00 5.455.305,00 30.913.391,00(Pemegang Kas di Dispenda)Jumlah 145.474.783,00 21.821.218,00 123.653.564,00 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. Drs.

Penggugat:
SUNYOTO
Tergugat:
1.SYAFTEN ZAIDT Alias CACA
2.SUGITO
Turut Tergugat:
2.KANTOR DESA BOJONG KONENG
3.KANTOR KECAMATAN BABAKAN MADANG
4.KANTOR DISPENDA BOGOR

I Ketut Ardha Sekda) 40.950.101,00 6.142.515,00 34.807.586,004 Hartaningsih Muliawan, B.sc 47.782.136,00 7.167.320,00 40.614.816,00(Kasubag Keuangan Dispenda)5 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 31.854.754,00 4.778.213,00 27.076.541,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 386.762.651,00 58.014.397,00 = 328.748.254,00Tahun 20081 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. 142.230.750,00 = 21.334.613,00 120.896.137,00(Bupati Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E. (Kepala 88.894.219,00 13.334.133,00 75.560.086,00Dispenda Buleleng)3 Ir.

I Ketut Gelgel Ariadi (Plt. 34.922.710,00 5.238.407,00 29.684.304,00Sekda tahun 2008 dan Sekda s.d.20115 Hartiningsih Muliawan, B.Sc. 52.384.065,00 7.857.610,00 44.526.455,00(Kasubag Keuangan Dispenda)6 (Nyoman Sriyadnya (Bendahara 34.922.710,00 5.238.407,00 29.684.303,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 349.227.101,00 52.384.065,00 296.843.034,00Tahun 20101 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. 71.615.903,00 10.742.385,00 60.873.517,00(Bupati Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E.

I Ketut Gelgel Ariadi (Plt. 23.871.968,00 3.580.795,00 20.291.173,00Sekda Tahun 2008 dan Sekda s.d.2011)5 Hartiningsih Muliawan, B.Sc. 35.807.950,00 5.371.193,00 30.436.757,00(Kasubag Keuangan Dispenda)6 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 23.871.968,00 3.580.795,00 20.291.173,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 238.719.676,00 35.807.95 1,00 202.911.727,00Tahun 2011 Hal. 17 dari 82 hal. Put. No. 2258 K/Pid.Sus/2013 1 Dr. Drs.

(Kasubag 52.384.065,00 7.857.610,00 44.526.455,00Keuangan Dispenda)6 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 34.922.710,00 5.238.407,00 29.684.303,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 349.227.101,00 52.384.065,00 296.843.034,00Tahun 20101 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. (Bupati 71.615.903,00 10.742.385,00 60.873.517,00Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E. (Kepala 47.743.937,00 7.161.590,00 40.582.347,00Dispenda Buleleng)3 Drs. Made Arga Pynatih (Wakil Bupati)35.807.950,00 5.371.193,00 30.436.760,004 Drs.

(Kasubag 35.807.950,00 5.371.193,00 30.436.757,00Keuangan Dispenda)6 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 23.871.968,00 3.580.795,00 20.291.173,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 238.719.676,00 35.807.951,00 202.911.727,00Tahun 2011 34 1 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. (Bupati 131.759.113,00 19.763.867,00 111.995.246,00Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E. (Kepala Dispenda 87.839.411,00 13.175.912,00 74.663.500,00Buleleng)3 Drs. Made Arga Pynatih (Wakil Bupati) 65.879.556,00 9.881.933,00 55.997.623,004 Ir.

Putusan Nomor 3999/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayarPAP yang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1011/Dispenda, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1011/Dispenda tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian

Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79869/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto PutusanNomor Put79869P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor188.4/222/ Tahun 2015 Tanggal 01 Juli 2015, tentang Penolakan TerhadapPengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas Surat Ketetapan PajakDaerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1011/Dispenda

Kota Makassar sejak tahunBahwa tugas pokok saksi adalah membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan keuangandan perlengkapan di Dispenda;Bahwa saksi tahu mengenai izin usaha reklame Penggugat; Bahwa izin usaha Penggugat diterbitkan tahun 2002 sampai dengan39Bahwa saksi tidak tahu kapan izin 2012 berakhir;Bahwa peran Dispenda dalam pemberian izin hanya memberikanpertimban gan;Bahwa yang memberikan rekomendasi adalah tim pemberi izin usahareklame;Bahwa tim terdiri dari Dispenda, Dinas Perhubungan, Dinas

Tata Bangunan, Camat danPU;Bahwa Dispenda tidak pernah memberi rekomendasi hanyapertimban gan;Bahwa saksi pernah dimintai pertimbangan mengenai izin PT.

Duta NiagaJumantara untuk memindahkan tiang bando;e Bahwa ada surat dari Dispenda Kota Makassar tentang pemindahan bando karena adapelebaran jalan;e Bahwa saksi lupa tanggal berapa suratnya;e Bahwa suratnya meliputi seluruh wilayah Kota Makassar;e Bahwa PT.

dilaporkan lagi mengenai surat dispenda; Bahwa ada 2 (dua) kali pembongkaran yaitu tanggal 29 Mei 2013 yang dilakukan sendiriPT.

Jos dan lainlain;Bahwa ada juga perwakilan dari Dispenda yang hadir;Bahwa hasil kesepakatan adalah pembongkaran; Bahwa dalam rapat saksi protes karena sementara dilakukan pembongkaran dan ada suratdari dispenda;Bahwa Dispenda pertanyakan surat keputusannya; Bahwa hasilnya Dispenda membuat surat kepada Balai Besar Jalan;Bahwa rapat dilakukan setelah ada surat dari Dispenda;Bahwa bukti TI33 saksi tidak ingat;Bahwa hasil rapat tidak dibacakan;Bahwa hasil rapat yaitu perusahaan membongkar sendiri dalam

Dikembalikan ke ACC Renon melalui terdakwa I NYOMAN DNGIN SANJAYA- 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab. Karangasem (tanda terima SPTPD bukan logam dan batuan)Tetap terlampir dalam berkas perkara- 2 (dua) unit crasher (pengayak pasir). Dirampas untuk dimusnahkan5. Menetapkan pula kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Pol DK9455 SQ (foto copy terlampir dalamberkas perkara) beserta STNK dan bukti pembayaran angsuran.Dikembalikan ke ACC Renon melalui terdakwa INYOMAN DNGIN SANJAYA 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab. Karangasem(tanda terima SPTPD bukan logam dan batuan)Tetap terlampir dalam berkas perkara 2 (dua) unit crasher (pengayak pasir).Dirampas untuk dimusnahkan4.

Karangasem sedangkandana untuk reklamasi disetorkan dibayar ke Bagian Ekonomi Pemda Karangasem.Pembayaran pajak Galian C disetorkan ke Kas Daerah Karangasem melalui BankBPD Bali yang ada di Kantor Dispenda Karangasem sedangkan dana reklamasisaksi tidak tahu.

(seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh limaribu rupiah) dan pajak tersebut telah diterima oleh Dispenda Karangasem.Saksi menjelaskan mengenai pertambangan Galian C tanpa izin dipungut pajak olehDispenda Karangasem adalah Pengutan Pajak MBLB didasarkan atas UndangUndang RI.

Pol DK9455 SQ (foto copy terlampir dalamberkas perkara) beserta STNK dan bukti pembayaran angsuran.3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab.

Pol DK9455 SQ (foto copy terlampir dalamberkas perkara) beserta STNK dan bukti pembayaran angsuran.Dikembalikan ke ACC Renon melalui terdakwa I NYOMAN DNGIN SANJAYA 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab. Karangasem(tanda terima SPTPD bukan logam dan batuan)Tetap terlampir dalam berkas perkara 2 (dua) unit crasher (pengayak pasir).Dirampas untuk dimusnahkan5.

tidak disetorkan ke bank,> Ketujuh hasil penjualan tanggal 12 April 2017 sebesar Rp 15.066.920,tidak disetorkan ke Bank,> Kedelapan hasil penjualan tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp 15.601 851,tidak disetorkan ke Bank,> Kesembilan hasil penjualan tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp 11.909.500, tidak disetorkan ke Bank.Bahwa selain hasil penjualan Restaurant yang terdakwa tidak setorkanke rekening perusahaan, terdakwa juga tidak membayar atau menyetorkanpajak penghasilan Restauran dan Villa The Slow ke Dispenda

setelah saksi diberikan data pembayaranpajak oleh Dispenda Badung;Bahwa total uang hasil penjualan restaurant yang tidak disetorkan olehTerdakwa ke rekening perusahaan sebesar Rp. 89.652.760, ( delapanpuluh Sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluhrupiah);Bahwa selain hasil penjualan Restaurant yang terdakwa tidak setorkan kerekening perusahaan, terdakwa juga tidak membayar atau menyetorkanpajak penghasilan Restauran dan Villa The Slow ke Dispenda Badung,padahal terdakwa

The Slow lalu GM mengeluarkan Cek sebesar 10% daripenghasilan untuk bayar pajak, lalu cek untuk membayar bajak tersebutterdakwa cairkan di Bank kemudian dibayarkan ke Dispenda ;Bahwa yang membayarkan pajak PT. The Slow setiap bulannya adalahterdakwa dan Terdakwa sudah membayar pajak tersebut sesuai denganuang yang di terima dari PT. The Slow tetapi sampai saat ini terdakwatidak bisa menunjukan buktinya karena disimpan di rumah terdakwa ;Bahwa uang yang terdakwa terima dari PT.

mengisiformulir pelaporan penghasilan, yang terdakwa isi berdasarkan laporanpenghasilan dari perusahaan dan di setor ke Dispenda, kemudianHalaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dpsterdakwa mencairkan Cek yang diberikan oleh PT The Slow sebesar 10%dari penghasilan untuk membayar pajak;Bahwa pada saat terdakwa menitipkan uang untuk pembayaran pajakkepada MADE DANA SURYA, terdakwa sudah isi Formulir pelaporantersebut, namun pada saat disetorkan ke Dispenda apakah pelaporan ituyang disetorkan

The Slow, membayarpajak, melaporkan pajak ke Dispenda ;Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 831.744.150,12, (delapan ratustiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh riburupiah dua belas sen) adalah milik PT.

Penggugat:
SUNYOTO
Tergugat:
1.SYAFTEN ZAIDT Alias CACA
2.SUGITO
Turut Tergugat:
2.KANTOR DESA BOJONG KONENG
3.KANTOR KECAMATAN BABAKAN MADANG
4.KANTOR DISPENDA BOGOR

Prakarya No. 35, Rt. 01 / Rw. 04, KampungCiburial, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Kedung Halang, KotaBogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat II;KANTOR DESA BOJONG KONENG, bertempat tinggal di JI Air Terjun No. 1,Kampung Tapos, Rw. 04 Bojong Koneng, Kecamatan BabakanMadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Turut TergugatI;KANTOR KECAMATAN BABAKAN MADANG, berlamat, di Babakan MadangNo 4 Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagaiTurut Tergugat Il;KANTOR DISPENDA BOGOR, berlamat

diberi tandabukti P11;Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sunyoto(Penggugat) tertanggal 29 Oktober 2015 diberi tanda bukti P12;Fotokopi Surat Keterangan Pengguganaan lahan oleh Sunyoto, BojongKoneng tertanggal 11 September 2012, diberi tanda P13;Fotokopi Surat Keterangan Riyawat Garapan Nomor : 62/2008/Grp/IX/2015tertanggal 11 September 2015, diberi tanda bukti P14;Fotokopi Surat tentang Kongfirmasi surat Permohonan Informasi DataObyek Pajak Bumi dan Bangunan, basis SISMIOP Dispenda

Bahwa seluruh data data / surat surat yang ada pada SRI WIWIKPRIHATIN secara hukum tidak jelas keberadaan phisik tanahnya beradadimana dan semua data data / surat yang ada pada SRI wlWIK PRIHATINtidak terdaptar maupun Tercatat di Desa Bojong Koneng, KecamatanBabakan Madang, Kabupaten Bogor, maupun Di Kantor DISPENDA serta diKantor BAPPEDA, Kabupaten Bogor sama sekali tidak Tercatat dan tidakTerdaftar;4. Bahwa SRI WIWIK PRIHATIN, SYAFTEN ZIAIDT alias Caca dan Ir.

Penjelasan atas hasil audit BPK perwakilan Lampung di Dispenda tanggal 30 Mei 200810. Temuan BPK mengenai realisasi PPJU yang digunakan oleh bendahara pengeluaran Setda Kab. Tanggamus sebesar Rp. 210.991.475,-.11. SK Bupati Tanggamus No. B.19/12/03/2008 tentang penunjukan bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tahun anggaran 2008 tanggal 8 Februari 200812. SK. Bupati Tanggamus No B.60/12/03/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan bendahara pengeluaran Setda Kab.

Saksi RIZALSYAH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut :> Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.> Bahwa benar tugas saksi sebagai bendahara penerima di Dispenda Tanggamus adalahmenerima setoran PAD yang dikelola Dispenda antara lain Pajak Penerangan JalanUmum, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame kemudian membuatsurat tanda setoran ke Kas Daerah sebagai tanda bukti pemasukan PAD, kemudianmembukukan ke buku kas pembantu

Tanggamus melalui terdakwa selaku Bendahara PengeluaranSekretariat Pemda Tanggamus untuk melakukan pencairan atas pembayaran rekeninglistrik dari bulan Januari 2007 s/d Mei 2007 dengan jumlah sebesar Rp. 249.785.435,(dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tigapuluh lima rupiah) yang ada pada Dispenda sebagai pengganti PPJU yang kemudianuang tersebut harus disetor kembali kepada Dispenda sebagai Pendapatan PPJU tahun2007.Bahwa benar nota dinas tertanggal

Tanggamus kepadaterdakwa dengan total nilai Rp.210.991.475, dan sisa rekening tersebut sebanyak 37rekening dengan total Rp.123.366.975, masih disimpan di Dispenda untuk pencairanberikutnya, sehingga jumlah keseluruhan dari bulan Januari 2007 s/d Juni 2007 sebesarRp. 334.358.450, (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribuempat ratus lima puluh rupiah).Bahwa benar rekening listrik yang dipinjam oleh terdakwa dari Dispenda adalah sebagaiberikut : No. SeriNo.

Tanggamus,pada bulan Maret 2007 saksi diajak menemani terdakwa ke Dispenda KabupatenTanggamus untuk menemui saksi Drs.Barozi Zubir kepala Dispenda dan saksi Rizalsyah.

Saksi ditugaskan membayar listrik langsung ke PLN sejak tahun 2006 s/dsekira awal tahun 2007.Bahwa benar untuk pembayaran rekening tunggakan yang telah dibayar oleh Dispenda,sekitar bulan maret 2008 di ruang Kantor Bendahara Rutin Sekretariat Daerah KabupatenTanggamus, saksi ditugaskan oleh terdakwa untuk mengambil rekening listrik kepadasaksi Rizalsyah, dan terdakwa mengatakan: Tolong kamu ke Dispenda, ambil rekeninglistrik, dan saksi jawab, Gimana ngomongnya?

Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar karcis dari desa. 2 (dua) lembar kwitansi dari Desa. 2 (dua) lembar karcis dari desa. 2 (dua) lembar kwitansi dari desa. 2 (dua) lembar karcis dari desa. 2(dua) lembar karcis dari Dispenda Kabupaten. 2 (dua) lembar karcis dari desa. 1 (satu) lembar karcis dari Dispenda Kabupaten. 3 (tiga) lembar Kwitansi bukti penerimaan uang kas pasar Gambar oleh kades PurnamaBA total Rp. 10.000.000, 2(dua) bendel karcis. 3 (tiga) bendel kwitansi. 2 (dua) buku Simpedes

Saksi Yoko Adi Prasetyobahwa saksi sebagai karyawan pasar dengan tugasnya sebagai penarik retribusi pasar;bahwa retribusi yang ditarik di Pasar Wonodadi ada 3 macam yaitu: Kwitansi berbentuk karcis berwarna putih yang berasal dari pemerintahan Desa sebesar Rp.500,00; Karcis berwarna putih yang berasal dari Dispenda (Pemkab Blitar) sebesar Rp. 100,00; Kwitansi yang dikeluarkan Desa Wonodadi sebesar Rp. 10.000,00 s/d Rp. 20.000,009.10.Saksi Samsul Khoiribahwa retribusi yang ditarik di Pasar Wonodadi

ada 3 macam yaitu: Kwitansi berbentuk karcis berwarna putih yang berasal dari Pemerintahan Desa sebesarRp. 500,00; Karcis berwarna putih yang berasal dari dispenda (Pemkab Blitar) sebesar Rp. 100,00; Kwitansi yang dikeluarkan Desa Wonodadi sebesar Rp. 10.000, s/d Rp. 20.000,00;Saksi Drs.

Saksi Shobrowibahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Nopember 1999 Saksi ikut hadir dalam pertemuanyang membahas masalah pembagian hasil karcis yang berasal dari Dispenda;bahwa keberadaan Pasar Desa selama ini kurang dirasakan manfaatnya bagipembangunan Desa Wonodadi;19. Saksi A Decharge Moh.

Menetapkan barang bukti, masingmasing berupa: 2 (dua) lembar karcis dari desa. 2 (dua) lembar kwitansi dari Desa. 2 (dua) lembar karcis dari desa. 2 (dua) lembar kwitansi dari desa. 2 (dua) lembar karcis dari desa. 2 (dua) lembar karcis dari Dispenda Kabupaten. 2 (dua) lembar karcis dari desa. 1 (satu) lembar karcis dari Dispenda Kabupaten. 3 (tiga) lembar Kwitansi bukti penerimaan uang kas pasar Gambar oleh kades PurnamaBA total Rp. 10.000.000, 2 (dua) bendel karcis. 3 (tiga) bendel kwitansi. 3

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan BulanOktober 2015 Nomor 973/2498/DISPENDA, tanggal 2 November 2014;3.

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 Mei 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85791/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/17/Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Oktober 2015 Nomor973/2498/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Nomor973/2498/Dispenda, tanggal 2 November 2014 untuk Bagian BulanOktober 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/17/Tahun 2016, tanggal 13 Januari 2016;4.

Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/17/Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan Oktober 2015Nomor 973/2498/DISPENDA