/2016/PN.Lbo. tanggal 23 Mei 2017dipertahankan dan dikuatkan, maka permohonan banding dariPembanding I, Il, Ill dan IV / Tergugat I, Il, III dan IV harus ditolak;Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 19/PDT/2017/PT.GTO.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyatapermohonan banding Pembanding , Il, III dan / Tergugat I, Il, III dan IVditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) ReglemenHukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement TotRegeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten

dihukum untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, sedangkan untukpemeriksaan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amarputusan di bawah;Mengingat peraturan perundangundangan, khususnya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman Joncto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 49Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Reglemen Hukum AcaraUntuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling VanHet Rechtswezen In De Gewesten

Sby, maka pihak Penggugat dihukumuntuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaratersebut:UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman;UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 8 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 49 Tahun2009;Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawadan Madura (Reglement tot Regeling van het RechtswezenHalaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan sederhana Nomor 90/Padt.G.S/2020/PN Sbyin de Gewesten

Pdt.G/2019/PN Sby, maka pihak Penggugat dihukumuntuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaratersebut;UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman;UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 8 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 49 Tahun2009;Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawadan Madura (Reglement tot Regeling van het RechtswezenHalaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 635/Pat.G/2019/PN Sbyin de Gewesten

Memperhatikan pasal 19 huruf B dan F Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan ketentuan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Rbg (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura), dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

ketentuan Pasal 271 Rv, bahwa terhadap pencabutan gugatantersebut tidak mensyaratkan harus ada persetujuan dari pihak lawan (Tergugat)dan dalam persidangan pihak Para Tergugat sudah menyetujui Pencabutanyang diajukan oleh pihak Penggugat maka permohonan pencabutan gugatantersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkanmaka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuanketentuan dalamRechtsreglement Buiten gewesten

Kupang terletak di Maulafa, Kota Kupang adalah milikPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas beralasan hukumuntuk menyatakan petitum ketiga Pemohon ditolak;Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pertama oleh karena Petitum keduadan Petitum ketiga telah ditolak, maka terhadap Petitum Pertama tersebut haruslahditolak;Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 192Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement TotRegeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten

dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan perkara voluntairyaitu permohonan yang diajukan tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagaitergugat maka biaya perkara tetap ditanggung oleh Pemohon;Memperhatikan, Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pasal 48 dan Pasal 49 ayat 1 Undangundang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 192 Reglemen AcaraHukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten

., dari daftar register perkara Perdata;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat mencabut perkaranya,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yangakan ditentukan dalam amar penetapan;Memperhatikan pasalpasal Rechtsreglement Buiten Gewesten (RBg),pasal 271 jo 272 Reglement op de Voordering (RV) dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1.

Mengingat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Reglement Buiten gewesten (Rbg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6405CLT3012201101712, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan perbaikan sepanjang mengenai nama, tanggal dan bulan

Pasal 272 Rv dan ketentuanketentuandalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) serta peraturanperaturanperundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kayuagunguntuk mencoret perkara perdata No. 22/Pdt.G.S/2020/PN.KAG. dariBuku Register Induk Perkara;3.

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 7 Januari 2021harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukanoleh Pembanding semula Tergugat ditolak dan putusan Majelis Hakim TingkatPertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dinyatakansebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1)Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot RegelingVan Het Rechtswezen In De Gewesten

/S.1927227) harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, sedangkan di tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amarputusan di bawah;Memperhatikan ketentuanketentuan yang diatur di dalam Hukum AcaraUntuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten Buiten Jawa En Madura (RBg./S.1927227)serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;2.

Pasal 272 Rv, bahwa terhadappencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak ParaTergugat maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkanmaka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 271 Rv jo Pasal 272 Rv dan ketentuanketentuandalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg) serta peraturanperaturanperundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN:1.

Jurusita padaPengadilan Negeri Manokwari yang dibacakan di persidangan, sertapemberitahuan melalui telepon namun Pemohon tidak datang menghadap kePersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya ke persidangan;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 148 RBg (Reglement Tot RegelingVan Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura) menyebutkanbahwa:Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datangmenghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannyadinyatakan gugur dan penggugat

Pasal 272 Rv dan ketentuanketentuandalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) serta peraturanperaturanperundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan pencabutan perkara Gugatan No.10/Pdt.G/2016/PN.Kbu;2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKotabumi dibawah nomor register : No.10/Pdt.G/2016/PN.Kbu tanggal 21 Juni2016 telah dicabut oleh Penggugat;3.

ketentuan Pasal 271 Rv, bahwa terhadap pencabutan gugatantersebut tidak mensyaratkan harus ada persetujuan dari pihak lawan (Tergugat)dan dalam persidangan pihak Para Tergugat sudah menyetujui Pencabutanyang diajukan oleh pihak Penggugat maka permohonan pencabutan gugatantersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkanmaka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuanketentuan dalamRechtsreglement Buiten gewesten

.)/ Pasal 191 ayat (1), (2)Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) Majelis Hakim berpedoman padaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279K/Sip/1976serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 yang kaidah hukumya menyatakantuntutan Provisi adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untukmemperoleh tindakan sementara dari Majelis Hakim selama prosespersidangan gugatan sedang berlangsung.

/Pasal 160 Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)maupun secara Relatif sebagaimana ketentuan Pasal 133 HerzieneIndonesische Reglement (H.I.R.)/Pasal 159 Rechtsreglement Buiten Gewesten(R.Bg.) juncto Pasal 118 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/Pasal 142Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) /uncto Pasal 123 ayat (1) HerzieneIndonesische Reglement (H.I.R.)

/Pasal 147 Rechtsreglement Buiten Gewesten(R.Bg.) juncto Pasal 8 ayat (1), (2), dan (8) Reglement op de BurgerlijkRechtsvordering (RV);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka, suratgugatan yang diajukan ke pengadilan setidaktidaknya harus memenuhiketentuan sebagai berikut:1.

.) / Pasal 142 Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) yaitu Tempat tinggal tergugat atau tempat tergugat sebenarnya berdiam;Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Slw.

/Pasal 159 Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) junctoHalaman 44 dari 47 Putusan Nomor 45/Padt.G/2019/PN Slw.Pasal 118 ayat (4) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R) serta peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:DALAM PROVISI Menolak tuntutan Provisi para Penggugat;DALAM EKSEPSI Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quoharus dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri MarisaNomor 3/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 18 November 2019 harus dipertahankandan dikuatkan, maka permohonan banding dari Pembanding/Penggugat harusditolak;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugatditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglemen HukumAcara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten

Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawadan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezenin de Gewesten buiten Java en Madura, Stb.1927227);4. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;MENETAPKAN:1. Menyatakan perkara permohonan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) Nomor 26/Pdt.SusPKPU/2019/PN Niaga Sby dicabut;2.

permohonan pencabutan perkara perdatagugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Serui haruslahdiperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 20/Pen/Pdt.G/2017/PN.Sru.tersebut dari daftar register perkara perdata;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, makabiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Reglement op de BurgerlijkeRectsvordering (Rv), pasalpasal dalam KUHPerdata, pasalpasal dalamRechtsreglement Buiten gewesten

bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatandikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriSungguminasa untuk mencoret perkara Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN Sgm daridaftar register perkara Perdata;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat mencabutperkaranya, maka biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan telahdikeluarkan, dibebankan sepenuhnya kepada pihak Penggugat yangjumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;Memperhatikan Pasalpasal dalam Rechtsleglement Buiten Gewesten

Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXKXdinyatakan sah dan putus karena perceraian;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir kuasanya namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasauntuk mewakill dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telahdipanggil secara sah dan patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sahdan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat(1) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten

Rechtswezen In DeGewesten Buiten Java En Madura (R.Bg) jo Pasal 20 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili gugatan ini;Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN BliMenimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materipokok gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In DeHalaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN BliGewesten Buiten Java En Madura (R.Bg) Tergugat dinyatakan tidak hadir dan olehkarena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidakmelawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugatdengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkanseluruhnya dengan verstek, maka sesuai Pasal 192 Reglement Tot Regeling VanHet Rechtswezen In De Gewesten

Buiten Java En Madura (R.Bg), kepadaTergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalamamar putusan ini;Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 192 Reglement TotRegeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg),UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.