2010tanggal 03 Desember 2010 Perihal Pernyataan bahwa terdakwaAUJAR BUKTI HARAHAP tidak pernah mengikuti ujian danlulus SD Negeri Nomor 100740 Tanjung Baringin;11Foto Copy Surat dari Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten PadangLawas No : 421.2/011/2010 tanggal 01 Desember 2010 perihalMemo kepada Kepala SD Negeri 100740 Tanjung Baringin;Surat Pencalonan Kepala Desa atas nama Pandapotan Siregartanggal 04 Oktober 2010;Surat Camat Huristak No : 141/305/2010 tanggal 18 Oktober 2010perihal pelaksanaan mental ideologi

PANDAPOTAN SIREGAR tanggal 04Oktober 2010;Surat Camat Huristak Nomor 141/305/2010 tanggal 18 Oktober 2010perihal Pelaksanaan Mental Ideologi Pilkades Kab. Padang Lawas;Tetap terlampir dalam berkas perkara;1 (satu) lembar Ijazah asli SD Negeri 142890 Tanjung Baringin No.05OA oa 0191999 an.

/PA.Smgyang ber Ideologi PANCASILA sudah selayaknya harus diyakinidan di jalankan dengan konsisten. Walaupun begitu, tetap dengan sabar, Pelawan / Tergugatselalu mengingatkan, mengajak kembali membentuk keluargayang sakinah, mawaddah dan warahmah. Seandainya saja maudicermati, dampaknya tidak baik secara horisontal (pekerjaan,hubungan sosial, ekonomi dan lainlain), terlebihlebih secaravertikal. Itupun selalu dijawab dengan intonasi emosi tinggidengan berakhir tidak balk.

Lebihlebih kita sebagai WargaNegara Indonesia yang ber Ideologi PANCASILA sudah selayaknya harusdiyakini dan dijalankan dengan konsisten. Seperti yang telah PelawanTergugat sampaikan di replik, tertanggal XXX November 2017, yangHal. 11 dr 18 hal. Put. XXXX/Pdt.G./PA.Smgmenjelaskan bahwa perpindahan agama Terlawan / Penggugat hinggasampai sekarang adalah sudah ke 4 (empat) kali. Berarti secara logika,Terlawan / Penggugat kondisi psikisnya mudah goyah, berubahubahtidak menentu.

Pemohon atau Kuasanya.(1)(2)Pasal 19Selama belum diterbitkannya sertifikat Merek atau suratpenolakan dari Menteri, Permohonan dapat ditarik kembaholeh Pemohon atau Kuasanya.Dalam hal penarikan kembali sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harusdilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untukkeperluan penarikan kembali tersebut.BAB IVPENDAFTARAN MEREKBagian KesatuMerek yang Tidak Dapat Didaftar dan DitolakPasal 20Merek tidak dapat didaftar jika:a.bertentangan dengan ideologi

danmemberikan sertifikat Merek kepada Pemohon atauKuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.(3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonanbanding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukangugatan atas putusan penolakan permohonan bandingkepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga)bulan terhitung sejak tanggal ditenmanya keputusanpenolakan tersebut.(4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kasasi.Pasal 31Dalam hal Merek terdaftar melanggar ideologi

terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlakudi negara asalnya.Pasal 55(1) Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan berdasarkanperjanjian internasional.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran IndikasiGeografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalamPasal 54 diatur dengan Peraturan Mentert.BAB IXPENDAFTARAN INDIKAS GEOGRAFISBagian KesatuIndikasi Geografis yang Tidak Dapat Didaftar dan DitolakPasal 56(1) Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:a. bertentangan dengan ideologi

ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjianLisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untukmengesampingkan adanya persetujuan tersebut.Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita ResmiMerek.Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atasprakarsa Menteri.Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapatdilakukan jika:a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/ataukeseluruhannya dengan Indikasi Geografis;b. bertentangan dengan ideologi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelahmengajukan Permohonan kepada Menteri.Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niagaterhadap pemilik Merek terdaftar.Pasal 77...aoWesZeke>ideologi

perampokan Bank CIMB Niaga Jalan Aksara No. 56 Medandilakukan oleh kelompok TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias ABANG, hal tersebut diketahuiterdakwa ketika diminta saksi MARWAN alias NANANG alias WAK GENG memberikanceramah tentang tata cara Sholat dan hukumhukum Jihad di rumah saksi MUHAMMADCHAIR alias BUTONG alas YUSRON yang terletak di Jalan Belanak Ujung Lingkungan XVIKelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan pada tanggal 02September 2010 dan pada saat itu terdakwa tahu bahwa Ideologi

yang dianut KelompokTAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias ABANG adalah Ideologi JEMAAH TAKFIRI yaituIdeologi yang muda mengkafirkan orang lain diluar kelompok mereka, termasuk tidakmengakui Idiologi Negara dan mengkafirkan Lembagalembaga Negara atau kelompok AntiPemerintah / Negara;Walaupun terdakwa sudah mengetahui bahwa pelaku perampokan Bank CIMB Niaga JalanAksara No. 56 Medan adalah kelompok TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias ABANG akantetapi terdakwa tidak memberitahukan informasi perampokan Bank

yang dianut KelompokTAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias ABANG adalah Ideologi JEMAAH TAKFIRI yaituIdeologi yang muda mengkafirkan orang lain diluar kelompok mereka, termasuk tidakmengakui Idiologi Negara dan mengkafirkan Lembagalembaga Negara atau kelompok antiPemerintah / Negara;Setelah terdakwa mengetahui bahwa pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Jalan Aksara No.56 Medan adalah kelompok TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias ABANG lalu terdakwa ikutbergabung dengan kelompok tersebut dan terdakwa ditugaskan

yang dianut KelompokTAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias ABANG adalah Ideologi JEMAAH TAKFIRI yaituIdeologi yang muda mengkafirkan orang lain diluar kelompok mereka, termasuk tidakmengakui Idiologi Negara dan mengkafirkan Lembagalembaga Negara atau kelompok antiPemerintah / Negara; Setelah terdakwa mengetahui bahwa pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Jalan Aksara No.56 Medan adalah kelompok TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias ABANG lalu terdakwa ikutbergabung dengan kelompok tersebut dan terdakwa ditugaskan

sangat jelas dalam merubah penulisan tanggal bulan dan tahunkelahirannyatersebut;Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon setelah dihubungkandengan buktibuktinya, dimana Pemohon ingin merubah penulisan tanggal, bulandan tahun kelahiran dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tertulistanggal 3 Januari 1997 dan tanggal 3 Januari 1993, dan perubahan tersebut bukanmerupakan suatu gelar maupun marga keluarga dan yang dimohonkan tidakmelanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi

Marthen InsyafBahwa para Terdakwa adalah Ketua dan Wakil Ketua Senate RepublikMelanesia yang pada pokoknya mempunyai ideologi, tujuan berjuang untukmemesahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan hasilrapat tersebut adalah upayaupaya, persiapanpersiapan mewujudkan tujuantujuaan membentuk suatu Negara Republik Melanesia yang berdaulat danMerdeka.Hal. 4 dari 17 hal. Put.

Salmon R Teba, S.Th ;e Bahwa perjuangan para Terdakwa mempunyai ideologi dan tujuan untukmemisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) danmempersiapkan serta mewujudkan terbentuknya suatu Negara RepublikMelanesia yang berdaulat dan merdeka ;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsurtindak pidana Pasal 110 Ayat (1) juncto Pasal 106 KUHP pada DakwaanTunggal;Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang

dan formulir Imigrasi, dan oleh karena data kependudukanPemohon sebagaimana dalam bukti P1,P2,P3 dan P5 saling bersesuail, makauntuk perubahan data Pemohon sudah harus sesuai dengan data kependudukan;Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon setelah dihubungkandengan buktibuktinya, dimana Pemohon ingin merubah penulisan nama waktukelahirannya dan perubahan tersebut bukan merupakan suatu gelar maupunmarga keluarga dan yang dimohonkan tidak melanggar hukum serta tidakbertentangan dengan falsafah dan ideologi

Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta PencatatanSipil;Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon setelah dihubungkandengan buktibuktinya, dimana Pemohon ingin merubah penulisan nama darinama IMROKAH BENMUTAHSOR tempat lahir Jepara tanggal 10 Nopember1975 menjadi IMROKAH, dan perubahan tersebut bukan merupakan suatu namagelar maupun marga keluarga dan nama yang dimohonkan tidak melanggarhukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi

,tanggal 08 Februari 2019yang menerangkan bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tidak pernah diakuikeberadaanya di Indonesia dan tidak pernah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsadan Politik Provinsi Papua selaku pembina organisasi kemasyarakatan di lingkupProvinsi Papua maupun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimikakarena padapokoknya : Memiliki ideologi dan ingin memisahkan diri dari NKRI ; Keberadaan KNPB bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku ; Dari pantaun

,M.Si., tanggal 08 Februari2019 yang menerangkan bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tidakpernah diakui keberadaanya di Indonesia dan tidak pernah terdaftar pada BadanKesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua selaku pembina organisasikemasyarakatan di lingkup Provinsi Papua maupun pada Badan Kesatuan Bangsadan Politik Kabupaten Mimika karena pada pokoknya memiliki ideologi yangHalaman 64 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.

,tanggal 08Februari 2019 yang menerangkan bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tidakpernah diakui keberadaanya di Indonesia dan tidak pernah terdaftar pada BadanKesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua selaku pembina organisasi kemasyarakatandi lingkup Provinsi Papua maupun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KabupatenMimika karena pada pokoknya memiliki ideologi yang berbeda dan ingin memisahkan diriHalaman 67 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnyacukup harmonis layaknya pasangan suami istri yang saling mencintai,menghormati dan menghargai baik dalam pekerjaan maupun mengurusianak, selain itu juga antara Penggugat dengan Tergugat memilikipandangan dan ideologi yang sama dalam membentuk dan mewujudkanHal. 2 dari 28 hal. Put. No. 1703/Pdt.G/2016/PA.BKSrumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah;5.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).Hal ini terbukti dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat butir 2(dua) yang pada intinya sejak awal pernikahan harmonis, salingmencintail, menghormati dan menghargai baik dalam pekerjaan danmengurusi anak serta memiliki pandangan dan ideologi yang samaguna terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah danHal. 7 dari 28 hal. Put.

2017pendaftaran Saksi Prada Dwi Romo Soleh mengikuti seleksi mulai daritahap pemeriksaan administrasi, parade dan tes kesehatan 1, dansekira bulan April 2014 Terdakwa memberikan uang kepada Saksisebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) di Kodam Jaya, namun uangtersebut tidak Saksi gunakan untuk mengurus Saksi Prada Dwi RomoSoleh melainkan Saksi gunakan untuk keperluan Saksi sendiri, setelahSaksi Prada Dwi Romo Soleh lulus kesehatan 1, lalu Saksi Prada DwiRomo Soleh mengikuti tahap seleksi jasmani, mental ideologi

Pada bulan Maret 2014 Saksi Lasiman memberikan uangsebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) kepada Terdakwa untukbiaya tes pemeriksaan administrasi, Parade, kesehatan pertama,jasmani, mental ideologi tertulis, wawancara, Psikologi dankesehatan kedua sampai pantukhir.b. Pada bulan April 2014 Saksi Lasiman memberikan uangsebesar Rp.100.000.000,(Seratus juta rupiah) kepada Terdakwauntuk biaya tes pantukhir.c. Pada bulan September 2014 Saksi Dwi Romo.

Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa oleh karena dengan Pemohon sering dikatakannamanya mirip dengan nama perempuan dan membuat Pemohon malu dan daripermohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan buktibukti surat dan saksisaksi, dimana Pemohon ingin merubah tentang nama Pemohona pada KartuKeluarga, Akata Kelahairan dan Kartu Tanda Penduduk dan perubahan tersebutbukan merupakan suatu nama gelar maupun marga keluarga dan nama yangdimohonkan tidak melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafahdan ideologi

Pejabat Pencatatan Sipilmembuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan aktaPencatatan Sipil;Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon setelah dihubungkandengan buktibuktinya, dimana Pemohon ingin merubah penulisan nama darinama SUTARNO BENSUNARDI tempat lahir Jepara tanggal 21 Agustus 1957menjadi SUTARNO, dan perubahan tersebut bukan merupakan suatu namagelar maupun marga keluarga dan nama yang dimohonkan tidak melanggarhukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi

Bahwaterdakwa tidak sependapat dengan system hukumyang berlaku di Indonesia, dan juga ideologi negara Indonesia, yangmenggunakan demokrasi Pancasila karena merupakan hukum buatan manusia. Bahwa Jamaah Ansor Daulah (JAD) Banten merupakankelompok atau perkumpulan yang tidak memiliki izin di Indonesia yangmendukung semua kegiatan Daulah Islamiyah/Islamic State di Suriah yangdipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku Amiril Mukminin.

Bahwa tujuan utama Saksi mengenal atau bertemu dengan PEPEN,ECHON, ABU AHMAD, terdakwa UJANG dan HOLILI adalah mengajakikhwanikhwan yang mempunyai ideologi dengan Saksi untuk melakukan jihadberupa Fal dan ihtialat kepada orangorang kafir (non islam, pemerintahanIndonesia seperti TNI dan Polri).

Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan ideologi adalah keyakinanbahwa syariat islam harus ditegakkan dengan cara jihad berupa memerangiorangorang kafir (non islam, pemerintahan Indonesia seperti TNI dan Polri).

Orang kafir adalah setiap orang yang menentang Allah dan Rasulnya,yang tergolong orang kafir antara lain mereka yang beribadah bukankepada Allah atau selain Allah, nasrani, yahudi, Komunis, pemerintahanIndonesia secara umum, berikut anshor/ pengikutnya seperti institusipolri dan intitusi TNI, kehakiman, kejaksaan, kementrian dan lainlain.BahwaTerdakwa tidak sependapat dengan system hukum yangberlaku di Indonesia, dan juga ideologi negara Indonesia, yangmenggunakan demokrasi Pancasila karena merupakan

PKI adalah ideologi yang bertentangan dengan nilaiHalaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 12K/PMTII/AU/I/2019nilai ideologi pancasila. Karena itu, PKI dalam konteks penggunaan bahasaIndonesia memiliki kKonotasi yang bersifat negatif karena tidak boleh hidupdan berkembang di Indonesia.13.

PKI adalah ideologi yang bertentangan dengan nilainilai ideologi pancasila. Karena itu, PKI dalam konteks penggunaan bahasaIndonesia memiliki kKonotasi yang bersifat negatif karena tidak boleh hidupdan berkembang di Indonesia.25.

PKI adalah ideologi yang bertentangan dengan nilainilai ideologi pancasila. Karena itu, PKI dalam konteks penggunaan bahasaIndonesia memiliki kKonotasi yang bersifat negatif karena tidak boleh hidupdan berkembang di Indonesia.20.

PKI adalah ideologi yang bertentangan dengan nilainilai ideologi pancasila. Karena itu, PKI dalam konteks penggunaan bahasaIndonesia memiliki kKonotasi yang bersifat negatif karena tidak boleh hidupdan berkembang di Indonesia.9.

ingin merubah penulisan tempatHalaman 4 dari 6 PenetapanNomor 20/Pdt.P/2021/PNSel.kelahiran dan nama Pemohonpada Akta Kelahiran Nomor 5203201707830001dari nama Mawardi lahir di Dasan Baru pada tanggal 17 Juli 1983 menjadi Paesallahir di Rige pada tanggal 17 Juli 1983, maka akan dirubah tempat kelahiran dannamanya sesuai datadata yang lainnya dan perubahan tersebut bukanmerupakan suatu gelar maupun marga keluarga dan yang dimohonkan tidakmelanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi

Putusan No. 17/Pdt.G/2013/PTA.Mdnhuruf (a), dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, adalah hakibunya, yang dalam hal ini adalah Penggugat Konvensi/Pembanding karenaanak Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding yang bernama ANAK masih berusia 2 tahun, akan tetapigugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tersebut disanggah olehTergugat Konvensi/ Terbanding dengan menyatakan keberatannya, denganalasan bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding khawatir akan ideologi/agamaanaknya

Bahwa pada bulan Maret 2009 Saksi Sarmin mintabantuan kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi Darmadiagar dapat diterima/lulus menjadi prajurit TNI ADpada seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2009.e, Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk membantu SaksiDarmadi agar dapat diterima menjadi prajurit TNI ADpada seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2009karena Terdakwa terlibat sebagai salah satu panitiapada Mental Ideologi (MI), Jlalu) Terdakwa memintaSaksi Darmadi selama mengikuti seleksi' tinggal dirumah

Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepadaTerdakwa tidak ada tanda terima dan perjanjian secaratertulis, Terdakwa hanya berkata secara lisan akanmenyanggupi mengurus Sdr Darmadi dapat masukpendidikan Secaba TNI AD tahun 2009 karena Saksimengetahui Terdakwa ikut terlibat sebagai panitiadalam penerimaan Secaba TNI AD tahun 2009 padaseleksi Mental Ideologi, tetapi ternyata Sdr Darmaditidak lulus /gagal pada seleksi Pantukhir Daerah..

Bahwa pada saat Saksi Sarmin dan Saksi menyerahkanuang kepada Terdakwa tidak ada tanda terima danperjanjian secara tertulis, Terdakwa hanya berkatasecara lisan akan menyanggupi mengurus Sdr Darmadidapat masuk pendidikan Secaba TNI AD tahun 2009karena Saksi mengetahui Terdakwa ikut sebagai panitiadalam penerimaan Secaba TNI AD tahun 2009 padaseleksi Mental Ideologi, tetapi ternyata Sdr Darmaditidak lulus /gagal pada seleksi Pantukhir Daerah.8.

Marwan Hakim tempat lahir di Karang Asem, tanggal lahir21 Juli 1986, dan perubahan tersebut bukan merupakan suatu gelar maupunmarga keluarga dan yang dimohonkan tidak melanggar hukum serta tidakbertentangan dengan falsafah dan ideologi Negara, serta pula tidak menyinggungetika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, makapermohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang cukup yangbersesuaian dengan ketentuan peraturan perundangundangan

penulisan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahirpemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3529231507790002dan Kartu Keluarga Nomor : 3529232909110003 dari semula bernama YUSUFyang dibetulkan sedemikian rupa sehingga nama yang benar tertulis dan terbacamenjadi MUHAMMAD YUSI, lahir di Dasan Tinggang 1 Januari 1977, danperubahan tersebut bukan merupakan suatu nama gelar maupun marga keluargadan nama yang dimohonkan tidak melanggar hukum serta tidak bertentangandengan falsafah dan ideologi