Ditemukan 4819 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : katoda
Penelusuran terkait : Surat perintah kapolda d.i. yogyakarta Surat keputusan kapolda sulawesi tenggara Surat keputusan kapolda sulawesi selatan no. pol. skep/217/vi/2006
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 21-06-2023 — Putus : 17-07-2023 — Upload : 17-07-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 20/Pid.Pra/2023/PN Sby
Tanggal 17 Juli 2023 — Pemohon:
MIFTACHUL AMIN
Termohon:
KAPOLDA JATIM
23 — 16
  • Pemohon:
    MIFTACHUL AMIN
    Termohon:
    KAPOLDA JATIM
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 24-11-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 57/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
Sibro Malisi
Tergugat:
KAPOLDA BANTEN
279 — 166
  • Penggugat:
    Sibro Malisi
    Tergugat:
    KAPOLDA BANTEN
    Dengan dasar perintah Kapolda Banten ditindaklanjuti olehBidpropam Polda Banten dengan membuat Laporan Polisi Nomor :LP/06/I/2020/Yanduan, tanggal 17 Januari 2020 perihal PelanggaranKode Etik Profesi Polri diduga dilakukan oleh Brigadir Sibromaiisi(penggugat).
    Biro Sumber Daya Manusia Polda Banten mengirimkan NotaDinas dengan Nomor: B/ND564/VIII/KEP./2020/Ro SDM tanggal 14Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kabidpropam Polda Banten perihalPenerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) danditembuskan kepada:1) Kapolda Banten;2) Wakapolda Banten;3) Irwasda Polda Banten;4) Kabidkum Polda Banten;5) Kapolres Serang Kota.11.
    BuktiT21 : Surat Telegram dariKapolri kepada Para Kapolda, tembusan Kapolri danWakapolri, Nomor: ST/2726/X/Huk.7.1/2018 tanggal 25102018 (fotokopi dari fotokopi);22.
    putusan tersebut, tetapi Sibro Malisi menerima rekomendasiyang diputuskan oleh komisi yaitu PTDH; Bahwa menurut Saksi, dalam sidang KKEP sudah disampaikantentang hakhak dari Sibro Malisi, tetapi yang bersangkutan menerimadan menyatakan tidak banding terhadap putusan sidang; Bahwa menurut Saksi, setelah sidang selesai, Saksi melaporkepada Kapolda dan meneruskan kepada Biro SDM, dan penerbitanputusan tentang PTDH adalah kewenangan Kapolda; Bahwa menurut Saksi, yang mengkaji apakah sudah sesuaipersyaratan
    Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor :KEP/389/XII/2014 tertanggal 10 Desember 2014 (vide bukti P7), dan objeksengketa (vide bukti P3 = bukti T14 = bukti T1) diterbitkan dan ditandatanganoleh Kepala Kepolisian Daerah Banten (Kapolda Banten).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 20-01-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/PID/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — HADI SRIWIYANA, M.M VS KAPOLRI CQ KAPOLDA JATIM
114 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HADI SRIWIYANA, M.M VS KAPOLRI CQ KAPOLDA JATIM
    Kepala KepolisianDaerah Jawa Timur (Kapolda Jatim) berkedudukan di Jalan Achmad YaniNomor 116 Surabaya 60231, yang dalam hal ini memberi kuasa kepadaAKBP SUGIHARTO, S.H., M.Hum., Kompol SUYOTO, S.H., M.H., BRIPKAKRISDIAN APRISTANDI, S.H. dan Pembina RACHMAT HARDADI, S.H.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 22-06-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 12-07-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Pbr
Tanggal 12 Juli 2022 — Pemohon:
DARWIN SUANDI MARBUN
Termohon:
KAPOLDA RIAU
30 — 5
  • Pemohon:
    DARWIN SUANDI MARBUN
    Termohon:
    KAPOLDA RIAU
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 19-02-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 13-03-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Ptk
Tanggal 10 Maret 2020 — Pemohon:
ELVIA ROSA SITOMPUL
Termohon:
kapolda kalbar
31 — 3
  • Pemohon:
    ELVIA ROSA SITOMPUL
    Termohon:
    kapolda kalbar
Pengadilan PN POSO Pidana Khusus
Register : 02-01-2023 — Putus : 07-02-2023 — Upload : 10-02-2023
Putusan PN POSO Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Pso
Tanggal 7 Februari 2023 — Pemohon:
WAHAB MONANG
Termohon:
KAPOLDA SULAWESI TENGAH
29 — 10
  • Pemohon:
    WAHAB MONANG
    Termohon:
    KAPOLDA SULAWESI TENGAH
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 03-01-2024 — Putus : 25-01-2024 — Upload : 26-01-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtr
Tanggal 25 Januari 2024 — Pemohon:
LUSY
Termohon:
KAPOLDA NUSA TENGGARA BARAT
39 — 25
  • Pemohon:
    LUSY
    Termohon:
    KAPOLDA NUSA TENGGARA BARAT
Pengadilan PN POSO Pidana Khusus
Register : 19-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PN POSO Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Pso
Tanggal 10 Nopember 2021 — Pemohon:
GUSMAN
Termohon:
Kapolda RI Cq.Kapolres Morut
19 — 6
  • Pemohon:
    GUSMAN
    Termohon:
    Kapolda RI Cq.Kapolres Morut
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 27-06-2023 — Putus : 14-07-2023 — Upload : 17-07-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Sby
Tanggal 14 Juli 2023 — Pemohon:
YE XIAO YUN
Termohon:
KAPOLDA JATIM
21 — 11
  • Pemohon:
    YE XIAO YUN
    Termohon:
    KAPOLDA JATIM
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-06-2009 — Upload : 06-03-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 580/Pdt.G/2008/PN.Sby
Tanggal 16 Juni 2009 — Suto melawan Pemerintah RI Cq Kapolri cq Kapolda Jawa Timur
68 — 0
  • Sutomelawan Pemerintah RI Cq Kapolri cq Kapolda Jawa Timur
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 12-07-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 13-G-2017-PTUN.PDG
Tanggal 30 Nopember 2017 — COSMAS IRWAN NEDI LAWAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT (KAPOLDA SUMBAR)
109 — 63
  • COSMAS IRWAN NEDILAWANKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT (KAPOLDA SUMBAR)
    Bahwa pada tanggal 05 April 2017 Kayanma Polda Sumbar mengirim NotaDinas kepada Kapolda Sumbar yang merekomendasikan agarPENGGUGAT dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dengan Nota Dinas Kayanma Polda Sumbar Nomor : B/ND135/IV/2017Yanma tanggal 05 April 2017 Perihal Mengirimkan Penilaian An. BRIPTUHalaman 9 dari 65 Halaman.
    ;Terkait dalil Penggugat pada sub huruf c diatas yang menyatakanBahwa Penggugat telah melakukan kewajiban untuk meminta maafsecara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepadaPimpinan Polri dan pihak yang dirugikan, hal tersebut bukanlahmenjadikan sebab hapusnya Keputusan Kapolda Sumatera Barat yangmenyatakan bahwa Pelanggar a.n.
    Kapolda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggotaPolri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudahberkekuatan hukum tetap kepada :a) Kapolri bagi anggota Polri berpangkat Kombes Pol ke atas;danb) As SDM Kapolri bagi anggota Polri berpangkat IPDAsampai dengan AKBP;2. Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadapanggota Polri yang telah mendapat Putusan Sidang KKEP yangsudah berkekuatan Hukum tetap kepada Kapolda bagi anggotaPolri berpangkat AIPTU ke bawah;3.
    Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.PDG Bahwa Saksi menerangkan Saksi sebagai Kasubbag Sahlur, apabila adaperintah atau berita acara dari Propam atas seseorang terkait kode etik danapabila telah ada rekomendasi dan setelah ada perintah dari Kapolda kebiro SDM untuk memproses hal tersebut, kemudian dari Saksi turun keKabag, Kabag memerintahkan Saksi untuk memeriksa dalam berkasapakah yang bersangkutan telah ada rekomendasi, kemudian Saksi akanmembuat surat keputusan, sebelum diteruskan ke Kapolda terlebih
    Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam DinasAktif Anggota Polri: Angka 12 menyebutkan : Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatanAiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) diKewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda; Angka 13 menyebutkan : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatanganioleh Kapolda;Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia No.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 10-12-2008 — Putus : 03-03-2009 — Upload : 21-06-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 13/G/2008/PTUN.Yk.
Tanggal 3 Maret 2009 — ., kuasa hukum Para Penggugat; KAPOLDA DIY
61 — 32
  • ., kuasa hukum Para Penggugat; KAPOLDA DIY
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 29-07-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
ARIF RAHMAN
Tergugat:
KAPOLDA SUMATERA SELATAN
445 — 291
  • Penggugat:
    ARIF RAHMAN
    Tergugat:
    KAPOLDA SUMATERA SELATAN
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Skt
Tanggal 28 September 2020 — Pemohon:
Toha Muhammad
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta
2.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah
109 — 38
  • Pemohon:
    Toha Muhammad
    Termohon:
    1.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta
    2.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 03-07-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 24-07-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 34/Pid.Pra/2024/PN Mdn
Tanggal 23 Juli 2024 — Pemohon:
1.Indra Bakti Surbakti
2.Jenda Sri Ulina Br Milala
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Direskrim Kapolda
13 — 5
  • Pemohon:
    1.Indra Bakti Surbakti
    2.Jenda Sri Ulina Br Milala
    Termohon:
    Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Direskrim Kapolda
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 04-09-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 29-07-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 104/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Oktober 2023 — Pemohon:
PILAR PETRA SADOEK
Termohon:
1.KAPOLDA METRO JAYA QQ DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
2.KAPOLRI
3.KAPOLDA Metro Jaya
26 — 19
  • Pemohon:
    PILAR PETRA SADOEK
    Termohon:
    1.KAPOLDA METRO JAYA QQ DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
    2.KAPOLRI
    3.KAPOLDA Metro Jaya
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Khusus
Register : 14-12-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 24-09-2023
Putusan PN BOYOLALI Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Byl
Tanggal 17 Januari 2022 — Pemohon:
SUPAR
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolres Boyolali Cq Kapolsek Ngemplak Boyolali
2.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolres Boyolali
3.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah
112 — 56
  • Pemohon:
    SUPAR
    Termohon:
    1.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolres Boyolali Cq Kapolsek Ngemplak Boyolali
    2.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolres Boyolali
    3.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 13-07-2012 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 05-11-2012
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 90/B/2012/PT.TUN.SBY
Tanggal 7 Agustus 2012 — AKHMAD DWI SETIYONO vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR (KAPOLDA JATIM)
46 — 23
  • AKHMAD DWI SETIYONO vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR (KAPOLDA JATIM)
    ., Advokat padaKantor Advokat JUWONO, SH & PARTNERS beralamat di Jalan Hang TuahSidomukti I/30 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April2012: Selanjutnya disebut : PENGGUGAT/PEMBANDING ;MELAWAN:KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR (KAPOLDA JATIM),berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 116Surabaya ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1 AKBP. AS. WARSENO, SH.,MH., Anggota Bidkum PoldaJatim ; 2 KOMPOL. SUGIHARTO, SH.
    MENGADILI SENDIRI ;DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN ; Mengabulkan permohonan Penangguhan Pelaksanaannya surat keputusan KapoldaJatim (Terbanding/semula Tergugat) Nomor : Kep 875/X/2011 tanggal 24 Oktober2011 yang dimohonkan oleh Pembanding / semula Penggugat, selama persidanganberlangsung sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap ;DALAM POKOK PERKARA ; 1Mengabulkan gugatan Pembanding / semula Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kapolda
    Pangkat : Briptu,Nrp. :83090667 Kesatuan : Polres Probolinggo Kota ;Mewajibkan kepada Terbanding / semula Tergugat (Kapolda Jatim) untukmencabut Surat Keputusan Kapolda Jatim Nomor : Kep 875/X/2011 tanggal24 Oktober 2011 tentangPemberhentian ......Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas namaAKHMAD DWI SETIYONO (Pembanding / semula Penggugat).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 06-04-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/TUN/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — BRAYTNER HARIKADUA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA (KAPOLDA SULUT);
76 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BRAYTNER HARIKADUA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA (KAPOLDA SULUT);
    terhadap suatu hubungan hukum yang telahada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru,dengan terbitnya obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaituPenggugat kehilangan hak dan kewajibannya dalam keanggotannyasebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;Bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 Penggugat karena tugas dantanggung jawab sebagai Anggota Tim Penindakan segala bentukTindak Pidana Konvensional yang terjadi di Wilayah hukum Polda Sulutberdasarkan Surat Perintah Kapolda
    dalam uraian Posisi kasus(Permasalahan) tidak menjelaskan adanya dugaan pelanggaran yangdilakukan oleh Penggugat, namun dugaan pelanggaran yang dilakukanoleh Kombes Pol Drs Yudar Lululangi, SH NRP. 64060719, hal inimenandakan bahwa telah terjadi ketidakcermatan dalam prosesadministrasi;Bahwa berdasarkan Saran dan Pertimbangan Hukum yang dibuat olehBidang Hukum Polda Sulut, maka Kabid Propam Polda Sulut melaluiSurat Nomor : R/380/X1/2014/Bid Propam tertanggal 19 November 2014mengirimkan Surat kepada KAPOLDA
    SULUT Perihal UsulanPembentukan Komisi Etik Profesi Polri atas nama Penggugat;Bahwa kemudian Kapolda Sulut mengeluarkan KeputusanNomor:Kep/07/I/2015 Tentang Pembentukan Komisi Kode EtikKepolisian Negara Republik Indonesia Tertanggal 14 Januari 2015,yang bertindak selaku Ketua Komisi Kode Etik Polri yakni AABP YUSUFSETYADI, S.H.
    tercela;b.Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.Bahwa atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut, pada 2Maret 2015 Penggugat/Pelanggar menyatakan KEBERATAN/BANDINGdan Memory Banding disampaikan pada tanggal 23 Maret 2015;Bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding yang diajukan olehPenggugat/Pelanggar, Kabid Propam Polda Sulut melalui Surat Nomor :R/119/III/2015/Bid Propam Tertanggal 30 Maret 2014 mengajukan SuratKepada Kapolda
    (PTDH)atas nama BRAYTNER HARIKADUA (Penggugat), sehingga gugatan ini belumDaluarsa adalah dalil yang keliru dan Tergugat tolak dengan tegas, karenawalaupun PENGGUGAT baru menerima Keputusan A quo pada tanggal 12Januari 2015 akan tetapi Fakta Hukum, Penggugat telah mengetahuinya sejaktanggal 1 Juli 2015 pada saat dilaksananakan Upacara Hari Ulang TahunBhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut dan diumumkan SuratKeputusan Kapolda
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-07-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 08-08-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Pbr
Tanggal 8 Agustus 2022 — Pemohon:
JUNEDI NAPITUPULU ALS JUNEDI
Termohon:
KAPOLDA RIAU
26 — 7
  • Pemohon:
    JUNEDI NAPITUPULU ALS JUNEDI
    Termohon:
    KAPOLDA RIAU