ANGEL atau setidaktidaknya milik orang lainselain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwaberada di dalam mobil yang sedang parkir menunggu ibu KepalaDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Barat yangsedang mengikuti kegiatan rapat di kantor Bupati, melinat saksiSTEFANI PUJA BALLU Als. PUJA dan saksi ANGELINA KAMILALALO Als.

dengan menggunakan tangannya secara paksa hinggajok sepeda motor tersebut terbuka lalu terdakwa tanpa seijin daripemiliknnya mengambil 1 (satu) buah HP VIVO warna Cream, 1 (satu)buah HP SAMSUNG DUOS warna hitam, dan 1 (satu) buah HP ASUSwarna hitam, setelah berhasil menguasai HP tersebut lalu terdakwakembali masuk ke dalam mobil dan tidak lama kemudian langsungpergi menjemput ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan KearsipanKabupaten Sumba Barat selanjutnya balik pulang ke kantor DinasPerpustakaan dan Kearsipan

Penggugat 2:Bahwa benar Penggugat 2 adalah karyawan dari Tergugat yang telahbekerja sejak awal bulan November 2000 dan di PHK (PemutusanHubungan Kerja) pada tanggal 3 November 2014 dengan jabatanterakhir sebagai Krani Kearsipan sehingga masa kerja Penggugat 14(empat belas) tahun, dengan upah Rp1.775.000,00 (satu juta tujuhratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Bahwa Penggugat 2 selama bekerja sebagai Krani Kearsipan padaTergugat, Penggugat 2 selalu menjalankan tugas dan kewajibandengan baik serta tidak

;Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi SuratKeterangan dari Kepala Dinas Kearsipan dan perpustakaan, Kabupaten KutaiKartanegara, nomor : 065.14/50/DAPI/II/2017, tanggal 06 Februari 2017,fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda T.;Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yangmasingmasing bernama:1.

mediasi yang dibuat oleh mediatorDrs.H.Hatpiadi,M.H., tanggal 25 Januari 2017 terbukti para pihak gagalmencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuanTergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugatadalah suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Juli 1996;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T, Tergugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telah mendapat izin untuk mengikuti proses persidangan sampaiselesai dari Kepala Dinas Kearsipan

a/n Abdullah bin Naman terletak diJalan Kelapa Gading Boulevard Raya (dahulu Jalan Pegangsaan Dua)Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading (dahuluKecamatan Koja) Jakarta Utara termasuk informasi yang tidak diungkapkarena memuat rahasia pribadi atau hakhak pribadi seseorang, hal inisejalan dengan Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan yang menyatakan :Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabilaarsip dibuka untuk umum dapat:a.

Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997;Pasal 1 angka (2) dan (9) Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) huruf c dan e Undangundang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Pasal 17 Huruf h UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009;UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat(1), PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan InformasiPublik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publikdalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar InformasiPublik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masingmasingunit/satuan kerja sekurangkurangnya 1 (Satu) kali dalam sebulan;(4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundangundangan dibidang kearsipan

ayat (2) PerKI SLIP menyebutkan:yang dimaksud dengan pengumpulan informasi publik secara fisikadalah pengumpulan dan penyimpanan informasi dalam bentuksalinan elektronik atau salinan tertulis;Bahwa Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi menilaiInformasi mengenai warkah merupakan informasi yang bisa didapatkan Termohon dalam mencari keadilan sedangkan Badan publikdalam hal ini Kementerian Agraria yaitu PPID juga tkutbertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyimpanan,pendokumentasian dan/atau kearsipan

(3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud padaayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pendataanInformasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja diBadan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiranDaftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinanmasingmasing unit/satuan kerja sekurangkurangnya 1 (Satu)kali dalam sebulan;(4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundangundangan dibidang kearsipan

., tertanggal 14 Maret 2018 dan 27 Maret 2018,ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halanganyang dibenarkan oleh UndangUndang;Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kota Baubau, telah mengajukan permohonanizin perceraian namun Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KotaBaubau, menolak permohonan izin Penggugat, sebagaimana suratpenolakan Nomor 420/28/II/2018, tertanggal 20 Februari 2018;Bahwa oleh karena Penggugat tidak mendapatkan

., Jabatan: Kabid PengembanganPerpustakaan Pembudayaan Kegemaran Membaca danPenyelenggaraan Kearsipan; 6. Fandha Gunaeri Harahap., S.psi., Jabatan : Kasubbid PenilaianKinerja Disiplin dan Penghargaan ASN; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 26A Sibolga,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/539/2019 tanggal 8 Maret1.

Selain itu honor untuk penjagamalam sebesar Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)kepada Syariful Rahman pad kegiatan yang sama juga fiktif.Kegiatan penunjang penyelenggaraan kearsipan SKPD(1.20.28.01.27) yakni biaya honorium tim penunjang kegiatanpenyelenggaraan kearsipan SKPD tahun 2011 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan biaya untuk kegiatanpenunjang pencari berkas/dokumen tahun 20042005 sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ternyata :1) Biaya

Penunjang Penyelenggara Kearsipan SKPDPO. Pengadaan Kendaraan dinas/operasionalo. Pengadaan peralatan Gedung KantorsA. Pemeliharaaan rutin/oerkala kendaraan dinas/operasional15.

Kegiatan penunjang penyelenggaraan kearsipan SKPD yakni biayahonorium tim penunjang kegiatan penyelenggaraan kearsipan SKPD154tahun 2011 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) danbiaya untuk kegiatan penunjang pencari berkas/dokumen tahun 20042005 sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah)adalah fiktif :7.

Kegiatan penunjang penyelenggaraan kearsipan SKPD yakni biayahonorium tim penunjang kegiatan penyelenggaraan kearsipan SKPDtahun 2011 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) danbiaya untuk kegiatan penunjang pencari berkas/dokumen tahun20042005 sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat jutarupiah) adalah fiktif ;7.

PUTUSANNomor 222/Pdt.G/2020/PA.BrZza NEN 5 4DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNSpada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru,tempat kediaman di BTN Graha Coppo II Blok GG33,Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.BrPenggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk berceraidengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru, telahmengajukan izin cerai yang dikeluarkan oleh Bupati Barru 31 Maret 2020, halini telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983tentang izin perkawinan

., selaku Kepala Desa Tolong KecamatanLede Kabupaten Pulau Taliabu tidak pernah menandatangani danmengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: 181004/SKKT/DSTLNG/IV/2018 tanggal 12 Maret 2018 tersebut, sertapenomoran SKKT tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 78 tahun2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri danPemerintah Daerah, selain itu saksi Yosua Palalang selaku pemilik tanah yangberbatasan dengan tanah yang dianggap oleh terdakwa sebagai miliknyadalam

,S.Sos., selaku Kepala Desa Tolong KecamatanLede Kabupaten Pulau Taliabu tidak pernah menandatangani danmengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: 181004/SKKT/DSTLNG/IV/2018 tanggal 12 Maret 2018 tersebut, sertapenomoran SKKT tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 78 tahun2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri danPemerintah Daerah, selain itu saksi Yosua Palalang selaku pemilik tanah yangberbatasan dengan tanah yang dianggap oleh terdakwa sebagai miliknyadalam

tanggal 3 Januari 2011;Bahwa Judex Facti telah mengabaikan bukti P9 dalam buku ekspedisitentang sipenerima Surat Perintah (SP) Nomor Prin04/R.4/01/2011 tanggal3 Januari 2011, dimana sesuai dengan bukti P10 ternyata adalah tandatangan Indriyani Ghazali, SH dan hal tersebut dikuatkan juga dengan buktiP11 mengenai Surat Pernyataan Desilima Paranoan, SH dan lwanDarmawan,SH yang keduanya merupakan teman satu bidang yangbersangkutan;Bahwa Judex Facti telah mengabaikan keterangan Masita, SH KepalaUrusan Kearsipan

, yang dalam keterangannya menyatakan Surat Perintah(SP) Nomor Prin04/R.4/01/2011 tanggal 3 Januari 2011 tidak terdapatArsipnya didalam buku ekspedisi Kearsipan pada kantor Kejaksaan TinggiSulawesi Selatan berdasarkan bukti P13.

Bank Rakyat Indonesia cabangCirebon dengan pekerjaan bidang kearsipan dengan upah Rp 25.000,00 perhari;5 Bahwa pada tahun 2007 terjadi perubahan kepemimpinan dibagian KepalaRumah Tangga yang semula H. Ali (H. Hatta Ali Yanwar) digantikan oleh Ing Sugianto,Penggugat tetap dipekerjakan dibidang kearsipan dengan upah Rp 30.000,00 perhari;6 Bahwa pada tahun 2008 Kepala bagian Rumah Tangga diganti lagi dari IngSugianto kepada Yudho Figara, Penggugat mendapat upah Rp35.000,00 perhari.

AenDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telahmenjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh, pendidikanD.Ill, tempat tinggal di xxxxx Kecamatan Sungai Penuh, KotaSungai Penuh, sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas

SAKSI Il, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh, pendidikan S.1,tempat tinggal di XXXXX Kecamatan Pondok Tinggi, Kota SungaiPenuh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:mBahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena temansekantor Penggugat;mBahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang tinggal dirumah orangtua Penggugat di XXXXX Kecamatan Sungai Penuh,Kota Sungai Penuh;mBahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

Wajo/buku surat keluarTahun 2012 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Wajo/buku surat keluarTahun2012 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;kk. 4 (empat) lembar foto copy buku petunjuk teknispenyusunan tata kearsipan di Lingkungan PemerintahKab.Wajo tanggal 21 Juli 2010 yang telah dilegalisirsesuai dengan aslinya;6ll. 1 (satu) Eksampler asli sertipikat hak milikNo.00225 DesaTangkoli surat ukur No.00104/2012 luas 9560M2 tanggal 24102012 an.

AdministrasiPerencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipandan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan danKeamanan, Administrasi Perbendaharaan, PedomanBangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan BadanPeradilan di Bawah Mahkamah Agung, Prototipe GedungPengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi SuratMahkamah Agung sudah tidak sesuai lagi dengan regulasikeprotokolan dan tata persuratan yang berlaku.Norma/Kebijakan:Mahkamah Agung akan menyiapkan beberapa regulasiprioritas, yaitu Sistem Informasi Kearsipan

Dinamis (SIKD)atau Sistem Informasi Persuratan Mahkamah Agung(SIPMA) yang mengatur tata persuratan, kehumasan dandokumentasi, tata kearsipan, regulasi keprotokolan (baikuntuk acara internal maupun dalam menghadiri acaraeksternal) dan regulasi standar keamanan.Revisi Buku I, Buku IJ, Buku II dan Buku IV.Buku I, Buku II, Buku II dan Buku IV sudah tidak sesuaidengan kebutuhan pengadilan modern berbasis elektronikNorma/Kebiakan:80Mahkamah Agung akan melakukan revisi Buku I, Buku H,Buku III dan Buku

No. 150/Pdt.G/2018/PA.LbhMohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanSurat izin perceraian dari atasannya yaitu Kepala Dinas Kearsipan danPerpustakaan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor XXXX tanggal O02 Jull2018;Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belahpihak dan telah pula diberi kesempatan untuk menempuh mediasi diluarpersidangan

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quomerupakan kewenangan absolut peradilan agama;Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat danTergugat hadir sendiri secara in person di persidangan kecuali padapersidangan pertama, ketiga dan keempat Tergugat tidak hadirMenimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin atasan sebagaimana tertuang dalam Surat izin perceraiandari Kepala Badan Kearsipan

AdministrasiPerencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipandan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan danKeamanan, Administrasi Perbendaharaan, PedomanBangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan BadanPeradilan di Bawah Mahkamah Agung, Prototipe GedungPengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi SuratMahkamah Agung sudah tidak sesuai lagi dengan regulasikeprotokolan dan tata persuratan yang berlaku.Norma/Kebijakan:Mahkamah Agung akan menyiapkan beberapa regulasiprioritas, yaitu Sistem Informasi Kearsipan

Dinamis (SIKD)atau Sistem Informasi Persuratan Mahkamah Agung(SIPMA) yang mengatur tata persuratan, kehumasan dandokumentasi, tata kearsipan, regulasi keprotokolan (baikuntuk acara internal maupun dalam menghadiri acaraeksternal) dan regulasi standar keamanan.Revisi Buku I, Buku IJ, Buku II dan Buku IV.Buku I, Buku II, Buku II dan Buku IV sudah tidak sesuaidengan kebutuhan pengadilan modern berbasis elektronikNorma/Kebiakan:80Mahkamah Agung akan melakukan revisi Buku I, Buku H,Buku III dan Buku

No. 73 /Pdt.G/2017 /PA.MshPerpustakaan Kearsipan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seram BagianTimur di Bula yang mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 3.275.000,(tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dan olehkarenanya layak hingga anak tersebut dewasa8.

PUTUSANNomor 591 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HERI WIDODO, S.Pd, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Perum Garuda Tiga Blok BII/7 RT 013 KelurahanMayang Mengurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi,Provinsi Jambi, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil diDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten TanjungJabung Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy

setelahbeberapa bulan tidak ada kabar berita maka saksi menanyakan padaterdakwa bagaimana hasilnya dan dia bilang katanya SK belum turun dansampai sekarang tidak turun maka kejadian tersebut selanjutnya saksilaporkan pada Polisi ;Bahwa setelah SK anak saksi tidak turun dan tidak ada beritanya makasaksi sering menemui terdakwa dan uang saksi hanya dikembalikansebesar Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;Bahwa pada waktu saksi mencari terdakwa dan waktu itu terdakwamenjadi PNS di kantor Dinas Kearsipan

RUDIJANTISUDJATI binti SOEPARDI memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di Kepolisian ;Bahwa terdakwa saya memberikan keterangan di Kepolisian tidak adapaksaan ;Bahwa terdakwa menjadi PNS sekitar 20 (dua puluh) tahun dandiberhentikan menjadi PNS pada tanggal 26 Juli 2012 ;Bahwa jabatan terdakwa yang pertama menjadi staf di Kantor BangdesPacitan selanjutnya dipindahkan di Kantor Kesejahteraan Sosial Pacitandan selanjutnya pindah di Kantor Kearsipan

dan Dokumentasi dan yangterakhir di Kantor Perpustakaan Pacitan ;Bahwa pada waktu terdakwa bekerja di Kantor Kearsipan dandokumentas, terdakwa menawarkan pekerjaan anak dari saudara Kustiniyang masih sekolah dan Waktu itu terdakwa belum kenal dengan Nyoman Arse ;Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari saudara Kustini sekitartahun 2009 sampai dengan 2010 semua berjumlah Rp.36.000.000.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:XXXXxX, lahir Ternate, tanggal 26 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan D2 Perpustakaan, pekerjaan Honorer pada DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kabupaten HalmaheraTengah, tempat tinggal di rumah xxxxx Desa Xxxxx,Kecamatan xxxxxa, Kabupaten xxxxx, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;MelawanXXXXX