Bambang Santosa, MM) (Pihak Kedua) ; e2021Dokumendokumen lain terkait kegiatan pembangunan 7 unitkapal bantuan hibah ke Kabupaten Kebumen dan Cilacap Tahun2011.1 (satu) eksemplar Foto Copy yang sudah dilegalisir berupa SuratKeputusan Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi JawaTengah Nomor : 523.52/79/SK/01/2011 tanggal 18 Januari 2011tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengadaan Kapal Perikanan BagiNelayan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Dokumendokumen lain terkait kegiatan pembangunan 7 unitkapal bantuan hibah ke Kabupaten Kebumen dan CilacapTahun 2011 ; 20 1 ( satu) eksemplar Foto Copy yang sudah dilegalisir berupa21Surat Keputusan Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan ProvinsiJawa Tengah Nomor : 523.52/79/SK/01/2011 tanggal 18 Januari2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa danPanitia Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengadaan KapalPerikanan Bagi Nelayan Pada Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Bambang Santosa, MM)(Pihak Kedua) ; Dokumendokumen lain terkait kegiatanpembangunan 7 unit kapal bantuan hibah keKabupaten Kebumen dan Cilacap Tahun2011; 1 ( satu) eksemplar Foto Copy yang sudahdilegalisir berupa Surat Keputusan KepalaDinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi JawaTengah Nomor : 523.52/79/SK/01/2011tanggal 18 Januari 2011 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasadan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan UntukPengadaan Kapal Perikanan Bagi NelayanPada Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiJawa

Limunp mme meBahwa pemakaian Pukat Trawl ini dilarang karena dampaknyadapat merusak lingkungan perairan, terumbu karang danSiklus species ikan karena semua ikan walaupun ukurannyakeeil, juga ikut tertangkap; = =4eo eee eSBahwa Pukat Ikan hanya boleh dioperasikan diwilayah ZEEIatau sesuai dengan SIPInya; ~~~~~~~~~Bahwa Peraturan Menteri Kelauatan dan Perikanan No.05/Men/2008/tanggal 31 Januari 2008 Tentang Usaha PerikananTangkap yang mengatur tentang pedoman standar SOPPenengkapan LR GRR mmm iBahwa

bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yaituRUKHI SYAYAHDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Ahli dalam keadaan sehat,baik jasmani maupun rohani.Bahwa Ahli sebelum memberikan Keterangannya Ahli bersediamengangkat sumpah atau) mengucapkan janji sesuai dengankepercayaan yang Ahli anut didepan pemeriksa.Bahwa Ahli adalah adalah salah satu ahli dibidang perundangundangan perikanan kota Tarakan, berdasarkan surat penunjukandari Kepala Dinas Kelauatan

Saksi ARISNON PEMBEU, (PNS pada dinasPertaanian, kelauatan dan kehutanan KabupatenMorowali Utara) yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut: e Bahwa saksi menjadi Pegawai NegeriSipil tahun 2008 ;e Bahwa saksi mengetahui dihadapkankemuka persidangan ini sehubungandengan peninajauan lokasi lahanmilik para terdakwa pada tahun 2015di Desa Moleono dan DesaSampalowo Kecamatan Petasia Barat Kabupaten MorowaliUtara ; Bahwa Saksi satu kali ikutmelakukan peninjauanlokasi ;Bahwa pada saat turun dilokasibesamasama

Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.Bahwasetiap orang untuk memiliki SIPI harus mengajukan permohonankepada Dinas Kelauatan dan Perikanan dengan melampirkan persyaratan:1. Fotokopi SIUP;2. Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya, apabila grosse aktadalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik denganmenunjukkan aslinya;3. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;hal 14 dari32 Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2017/PN.Pso4.

Ellys Permata saridipinjam oleh Dinas Perikanan dan Kelauatan, maka Ir. Wirman, MM selakuKepala Dinas Memerintahkan Hj. Marta Yuliani menyiapkan surat kuasa untukEllys supaya Ellys memberi Kuasa kepada M. Hatta untuk mencairkan DanaAlokasi Khusus tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diterangkan Ellys di depanpersidangan, beliau katakan dia disurun Hj. Marta meneken surat kuasa yangsudah disiapkan yang berisikan Ellys memberi kuasa kepada M. Hatta untukHal. 25 dari 29 hal. Put.

Februari 2012, telah melakukan penyitaanBarang Bukti dari Saksi YUSRI, SE Bin ANWAR HUSIN (Alm)dengan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung28Jabung Timur Nomor : 138/Pen.Pid/2012/PN.TJT tanggal 13Desember 2012, berupa :1)1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran (DPPASKPD) Dinas Perikanan dan KelautanTahun Anggaran 2011.1 (satu) buku Pembantu Penerimaan Perincian ObyekPenerimaan Periode 01 Januari 2012 sampai dengan19 November 2012.1 (satu) lembar surat dari Dinas Kelauatan

Kotabaru tidak pernah menerima Surat Permohonan tentangPenunjukan POKJA Unit Layanan Pengadaan untuk Kegiatan PengadaanBarang / Jasa Pekerjaan Pengurukan Areal Pangkalan dan Pendaratan Ikandari Dinas Kelauatan dan Perikanan Kab. Kotabaru Tahun Anggaran 2014,akan tetapi Gusti Rudy Alamsyah Bin Gusti Jafar Noor sekitar Bulan Agustus2014 mendapat perintah dari Fachrudin Rifani Selaku Sekretaris DinasKelautan dan Perikanan Kab.

PN.Bjm Hal.30 dari.160Rudy Alamsyah telah diminta oleh Junaidi Selaku Kuasa Direktur PT.Meratus Jaya Utama karena Junaidi telah mengikuti lelang dan Agus Priyadi,SKM menuruti saran tersebut sehingga perbuatan Gusti Rudy Alamsyahbertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun2010 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Pengurukan ArealPangkalan dan Pendaratan Ikan dari Dinas Kelauatan

Kotabaru tidak pernah menerima Surat Permohonan tentangPenunjukan POKJA Unit Layanan Pengadaan untuk Kegiatan PengadaanBarang / Jasa Pekerjaan Pengurukan Areal Pangkalan dan Pendaratan Ikandari Dinas Kelauatan dan Perikanan Kab. Kotabaru Tahun Anggaran 2014,akan tetapi Gusti Rudy Alamsyah Bin Gusti Jafar Noor sekitar Bulan Agustus2014 mendapat perintah dari Fachrudin Rifani Selaku Sekretaris DinasKelauatan dan Perikanan Kab.

MeratusJaya Utama karena Junaidi telah mengikuti lelang dan Agus Priyadi, SKMmenuruti saran tersebut sehingga perbuatan Gusti Rudy Alamsyahbertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun2010 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Pengurukan ArealPangkalan dan Pendaratan Ikan dari Dinas Kelauatan dan Perikanan Kab.Kotabaru Tahun Anggaran 2014 terdakwa sebagai Kepala Dinas Kelautandan

/Pukat Harimautidak diperbolehkan di wilayah Aceh; ~~e Bahwa menurut Keppres No.39 Tahun 1980 bahwa alat tangkapikan berupa Pukat Trawl hanya diperbolehkan di wilayahIndonesia, Timur; = (35se Bahwa pemakaian Pukat Trawl ini dilarang karena dampaknyadapat merusak lingkungan perairan, terumbu karang danSiklus species ikan karena semua ikan walaupun ukurannyakecil juga ikut tertangkap; ~e Bahwa Pukat Ikan hanya boleh dioperasikan diwilayah ZEEIatau sesuai dengan SIPInya; ~e Bahwa Peraturan Menteri Kelauatan

kejauhan berjarak + 50 m dari dermaga;e Bahwa saat penangkapan yang dilakukan oleh polisi air terhadapterdakwa di sebuah kapal skoci dengan berat kapal 6 GT(GrossTonage);e Bahwa kapal yang di nahkodai terdakwa adalah milik terdakwa;e Bahwa saksi mengetahui jika kapal yang dinahkodain terdakwamemiliki 4 ABK;e Bahwa saksi mengetahui saat berlayar harus membawa SIUP danSIPI, lalu harus lapor kepada syahbandar untuk dikeluarkannya suratpersetujuan berlayar;e Bahwa saksi pernah ikut sosialisasi dari Dinas Kelauatan

Bambang Santosa, MM) (Pihak Kedua).e Dokumendokumen lain terkait kegiatan pembangunan 7 unitkapal bantuan hibah ke Kabupaten Kebumen dan Cilacap Tahun2011.20 1 ( satu) eksemplar Foto Copy yang sudah dilegalisir berupa SuratKeputusan Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi JawaTengah Nomor : 523.52/79/SK/01/2011 tanggal 18 Januari 2011tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengadaan Kapal Perikanan Bagi2122.Nelayan Pada Dinas Kelautan dan

Bambang Santosa, MM) (Pihak Kedua).Dokumendokumen lain terkait kegiatan pembangunan 7 unit kapal bantuanhibah ke Kabupaten Kebumen dan Cilacap Tahun 2011.1 ( satu) eksemplar Foto Copy yang sudah dilegalisir berupa Surat KeputusanKepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor :523.52/79/SK/01/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan UntukPengadaan Kapal Perikanan Bagi Nelayan Pada Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi

Bambang Santosa, MM) (Pihak Kedua).Dokumendokumen lain terkait kegiatan pembangunan 7 unit kapalbantuan hibah ke Kabupaten Kebumen dan Cilacap Tahun 2011.1 ( satu) eksemplar Foto Copy yang sudah dilegalisir berupa SuratKeputusan Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Jawa TengahNomor : 523.52/79/SK/01/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penerima HasilPekerjaan Untuk Pengadaan Kapal Perikanan Bagi Nelayan Pada DinasKelautan dan Perikanan

Inna Mandiri dan membuat BeritaAcara Hasil Pemeriksaan;e Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 seluruh anggota panitia PHObersamasama dengan Lukas Bayo Tupen alias Lukas dan Petrus TheodorusRiwu Rendok, S.IP alias Thedi datang ke UPTD Perikanan di Wini,Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU untuk melakukan pemeriksaanterhadap paket pekerjaan dimaksud;e Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan, Panitia PHO kemudianmembuat laporan secara tertulis yang ditujukan kepada Terdakwa selakuKepala Dinas Kelauatan

CV Inna Mandiri dan membuat BeritaAcara Hasil Pemeriksaan;Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009, seluruh anggota panitia PHObersamasama dengan Lukas Bayo Tupen alias Lukas dan Petrus TheodorusRiwu Rendok, S.IP alias Thedi datang ke UPTD Perikanan di Wini,Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU untuk melakukan pemeriksaanterhadap paket pekerjaan dimaksud;Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan, Panitia PHO kemudianmembuat laporan secara tertulis yang ditujukan kepada Terdakwa selakuKepala Dinas Kelauatan

HENDRI SUHENDRI selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) di Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Bintan Nomor :9/IVDKP/2011 tanggal 08 Maret 2011 merangkap sebagai Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan danperikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 001//DKP/2011,Halaman 8 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK / 2015/PN.

Tpgbersamasama dengan saksi Moch Arieswan (diajukan dalam berkas perkaraterpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pasti namun masihdalam bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2011 setidaktidaknyapada suatu waktu pada tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Kelauatan danPerikanan Kabupaten Bintan atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerahhukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telahmelakukan

Hendri Suhendri selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) di Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten BintanNomor : 9/II/DKP/2011 tanggal 08 Maret 2011 merangkap sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKelautan dan perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 Nomor :001//DKP/2011, bersamasama dengan saksi MOCH ARIESWAN (diajukanHalaman 23 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK / 2015/PN.

Tpgdalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidakingat lagi pasti namun masih dalam bulan Maret sampai dengan bulanDesember 2011 setidaktidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011bertempat di Kantor Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Bintan atausetidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukum pengadilan tindakpidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau

BBNKB danSWDKLL4J ( lembar 4)148 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetepan Pajak SUTRISMAN DG 8510 TDaerah PKB/BBNKB dan Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT TTE SWDKLLJ ( lembar 4) 149 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetepan Pajak SAHRAN UAT DG 2206 TDaerah PKB/BBNKB danSWDKLL4J ( lembar 4)150 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetepan Pajak YANTO SUNARYO DG 2937 TBDaerah PKB/BBNKB danSWDKLL4J ( lembar 4)151 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetepan Pajak KANTOR DINAS DG 2203Daerah PKB/BBNKB dan KELAUATAN

/BBNKB danSWDKLL4J ( lembar 3)352 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetepan Pajak SUTRISMAN DG 8510 TDaerah PKB/BBNKB dan Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT TTE SWDKLLJ ( lembar 3) 3531 (satu) lembar Asli Surat Ketetepan Pajak SAHRAN UAT DG 2206 TDaerah PKB/BBNKB danSWDKLL4J ( lembar 3)354 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetepan Pajak YANTO SUNARYO DG 2937 TBDaerah PKB/BBNKB danSWDKLL4J ( lembar 3)355 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetepan Pajak KANTOR DINAS DG 2203Daerah PKB/BBNKB dan KELAUATAN

Metha Indah Terdakwa MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA,bahwa sudah dikonsultasikan dengan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK)/Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Flores Timurkemudian saksi bersama saudara Silvester Wungubelen (almarhum)menanyakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kepala DinasKelautan dan Perikanan yaitu Drs.Andreas Ratu Kedang;Bahwa terdapat perubahan gambar dan pada keesokan harinya tanggal 29Desember 2011 Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Dinas Kelautan danPerikanan mengatakan

ANDREAS RATU KEDANG selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan yangkemudian pada keesokan harinya tanggal 29 Desember 2011 Pejabat PembuatKomitmen/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa benar terdapatperubahan gambar yang nantinya dilengkapi didalam dokumen Contrac ChangeOrder (CCO), sehingga pada saat pemeriksaan di lapangan Tim Panitia PemeriksaBarang /Jasa pada saat itu tidak memiliki dokumen Contrac Change Order (CCO)terkait dan hanya berupa gambar

ANDREAS RATU KEDANG selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK)/Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan yang kemudianpada keesokan harinya tanggal 29 Desember 2011 Pejabat PembuatKomitmen/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa benar terdapatperubahan gambar yang nantinya dilengkapi didalam dokumen Contrac ChangeOrder (CCO);Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA selakupenyedia barang/jasa pada proyek Pengadaan Konstruksi Jembatan TambatanKapal/Perahu Tahun Anggaran 2011 Desa Lamahala

Bambang Santosa, MM) (Pihak Kedua) ;Dokumendokumen lain terkait kegiatan pembangunan 7 unit kapal bantuan hibah keKabupaten Kebumen dan Cilacap Tahun 2011 ;1 (satu) eksemplar Foto Copy yang sudah dilegalisir berupa Surat Keputusan KepalaDinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 523.52/79/SK/01/2011tanggal 18 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa danPanitia Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengadaan Kapal Perikanan Bagi Nelayan PadaDinas Kelautan dan Perikanan

Bambang Santosa, MM)(Pihak Kedua) ;e Dokumendokumen lain terkait kegiatan pembangunan 7 unitkapal bantuan hibah ke Kabupaten Kebumen dan Cilacap Tahun2011;1 (satu) eksemplar Foto Copy yang sudah dilegalisir berupa Surat Keputusan KepalaDinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 523.52/79/SK/01/2011tanggal 18 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa danPanitia Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengadaan Kapal Perikanan Bagi Nelayan PadaDinas Kelautan dan Perikanan

Bambang Santosa, MM)(Pihak Kedua) ;j Dokumendokumen lain terkait kegiatan pembangunan 7 unitkapal bantuan hibah ke Kabupaten Kebumen dan Cilacap Tahun2011;20 1 (satu) eksemplar Foto Copy yang sudah dilegalisir berupa Surat KeputusanKepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 523.52/79/SK/01/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengadaan KapalPerikanan Bagi Nelayan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Unsur Melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinanberusahaMenimbang, berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020Tentang Cipta Kerja Bab Ill Peningkatan Ekosistem Investasi dan KegiatanBerusaha, Bagian keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor sertaKemudahan dan Persyaratan Invenstasi, Paragraf 2 Kelauatan dan Perikanan,Pasal 27 Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama PelakuUsaha dalam mendapatkan perizinan Berusaha dan kemudahan persyarataninvestasi dari sektor kelautan

(lima puluh limajuta) rupiah kepada pemilik boat yaituMuklis ;e Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II danPenggugat karena kami samasamamelakukan bisnis kelauatan yaitu masalahBoat ;Bahwa boat dibeli dari abang saksi yangbernama Muklis tetapi saksi lupa hari dantanggalnya, saat itu Bulan September tahun2013 ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat Iyang bernama Suhaimi, tetapi saksi tahukemudian hari, bahwa yang bernamaSuhaimi adalah anak dari Tergugat II ;Bahwa yang saksi tahu harga pembelianBoat

menyebutkan bahwa Perda ini berlaku pada tanggal 1September 2014 dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkanpengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupaten Kulon Progo;Bahwa benar seluruh pelaku usaha pembudidayaan ikan air payau/ budidaya udang di tambak di Kabupaten Kulon Progo baik yang telah berdirisebelum maupun setelah berlakunya Peraturan Bupati Kulon ProgoNomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikanwajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Kelauatan

Menyisihkan Pendapatan Untuk di Tabung Pada TabunganKUB tanggal 05 Juli 2013 beserta lampirannya ;1 (satu) lembar copy surat Usulan KUB Maju Jaya 2 Menjadi Oenerima BLMPUMP ;1 (satu) lembar copy surat Profil Kelompok Usaha Bersama Maju Jaya 2 ;1 (satu) lembar copy surat Data Produksi, Pendapatan dan Tabungan KUB CalonPenerima BLMPUMP KUB Maju Jaya 2 ;1 (satu) bundel copy Rencana Usaha Bersama (RUB) KUB Maju Jaya 2 besertalampiran Absen ;1 (satu) bundel copy Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Kelauatan