dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harusmendapatkan' izin persetujuaan Kesultanan untuk TanahKesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk TanahKadipaten.

Pasal 47:(1) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan danTanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahtadan Adipati Pakualam yang bertahta;Halaman 15 dari 40 hal. Put.

./2016(2) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan danTanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditujukan untuk sebesarbesarnya pengembangankebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraanmasyarakat;(3) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan danTanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai peraturan perundangundangan;b.

Bayudono, M.Sc., dipersidangan,pemanfaatan/pengelolaan tanah PAG oleh warga masyarakatharus tetap mengacu kepada: UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentangKeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK23) padaPasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:Pengelolaan danpemanfaatan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten olehpihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultananuntuk tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipatenuntuk tanah Kadipaten (Termohon Kasasi tidak ada izinpersetujuan dari Kadipaten

dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkanizin/persetujuan Kesultanan untuk Tanah Kesultanan dan izin pihakKadipaten Pakualam untuk Tanah Kadipaten Pakualam; Bahwa Pasal 47 Perda Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013mengatur: Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanahKadipaten Pakualam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakanoleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualam yangbertahta, kKemudian Pasal 49 menyebutkan bahwa dalam Pengelolaan danPemanfaatan

Pasal 47:(1) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta danAdipati Pakualam yang bertahta;(2) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuksebesarbesarnya pengembangan kebudayaan, kepentingansosial dan kesejahteraan masyarakat;(3) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 49:Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 denganmelibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, PemerintahKabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;c.

dan Tanah Kadipatenoleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuanKesultanan untuk Tanah Kesultanan dan izin persetujuanKadipaten untuk Tanah Kadipaten;(Termohon Kasasi tidak ada izin persetujuan dariKadipaten Pakualam untuk menggarap/mengelola usahatambak udang);Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun2013 tentang Kewenangan dalam Urusan KeistimewaanDaerah Istimewa Yogyakarta (TK 24) khususnya dalampasalpasal:Pasal 47 ayat (3) menyebutkan: Pengelolaan danpemanfaatan Tanah Kesultanan

dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkanizin/persetujuan Kesultanan untuk Tanah Kesultanan dan izin pihakKadipaten Pakualam untuk Tanah Kadipaten Pakualam; Bahwa Pasal 47 Perda Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013mengatur: Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanahKadipaten Pakualam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakanoleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualam yangbertahta, kKemudian Pasal 49 menyebutkan bahwa dalam Pengelolaan danPemanfaatan

tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten Pakualamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan Pemerintah,Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;Halaman 40 dari 43 hal.

Deli yang diakui merupakan institusi dan sekaligus pimpinanpersekutuan adat dan agama tertinggi dalam masyarakat hukum adat Deliyang berkedudukan di Deli (sekarang bernama Medan);Bahwa Kesultanan Deli memiliki riwayat sejarah yang jelas dan berakar diwilayah yang disebutkan di atas serta memiliki wilayah, rakyat, hak dankewenangan untuk mengatur hubunganhubungan hukum di dalam batasPutusan No.502/Pdt.Plw/2013/PN.MdnTanggal 24 September 2014Halaman 10 dari 27 halamanbatas wilayah kekuasaannya sesuai

peta wilayah kerajaan Deli (HallewjnE.A Geographische en Ethnographische Gegevens Betreffende het Rijk VanDeli, Tijdschrif Voor Indische Taal, land en Volkenkunde, Deel 23, 1875);Bahwa seterusnya berdasarkan penjelasan diatas kesultanan Deli denganmemiliki kekuasaan dan kewenangan atas hakhak privatnya mewakilikepentingan masyarakat hukum adat, atas dasar kewenangan ituKesultanan Deli menerbitkan Grand Sultan No.415 tahun 1939 yangkeberadaannya diakui secara hukum dan terdaftar di Kesultanan Deli

Deli tertanggal 12November 2011, telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisirsesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T4 ;Fhoto copy Grant Sultan Deli No. 415 yang diterbitkan pada tahun 1939dari pihak Kesultanan Deli, telah diberi materai secukupnya dan telahdilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T5 ;Fhoto copy Surat Keterangan dari Kesultanan Deli tertanggal 12 April2011, telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai denganaslinya, diberi tanda bukti T6

;Fhoto copy Surat Penjelasan No. 18.9/IM.SD/2014 tertanggal 30 Juni 2014dari pihak Kesultanan Deli, telah diberi materai secukupnya dan telahdilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T7 ;Menimbang, bahwa selain surat surat bukit tersebut untuk mendukung daliperlawanannya Terlawan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing masingmemberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :1.MHD.

Deli menerbitkanGrant Sultan NO. 415 tanhuni939 yang keberadaannya diaku secara hukum danterdaftar di Kesultanan Deli ;Bahwa terhadap perlawanan Para Terlawan yang mendalikan putusan perkaraVerstek Register No. 453/PdtG2001/PN.Mdn tertanggal 27 Desember2001merupakan suatu putusan yang keliru dan bertentangan dengan hukum adalahtidak berdasar hukum sama sekali sebab terhadap putusan Pengadilan yang sudahberkekuatan hukum tetap maka seharusnya semua pihak harus tunduk danmematuhinya tidak terkecuali

Foto copy buku nikah nomor 166/1972, yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah wilayah Kayoaguaraping tertanggal 5 Agustus 1972, telahdi nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P3).4.Foto copy surat keterangan kesultanan Ternate nomor 42/BAKT/VIII/2015 tertanggal 15 Agustrus 2015 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkandengan aslinya diberi tanda (P4).5.

isteri pertama maupun isteri kedua.Dan juga rumah diatas tanah milik Haeruddin yang ditempati isteri keduaterletak di kelurahan Soasio namun saksi tidak tahu kapan dibangun rumahtersebut karena saksi Sudah keluar daerah.Bahwa saksi mengetahui batas tanah khusus rumah yang beradadisamping masjid sultan yakni sebelah utara berbatasan dengan rumah pakTajuddin, sebelah timur berbatasan dengan rumah bapak Syahril, sebelahbarat berbatasan dengan jalan raya dan sebelah selatan dengan jalan rayamasjid kesultanan

Dan ada juga rumahdi kelurahan Soasio dibangun diatas tanah milik bapak Haeruddin dansekarang ditempati isteri kedua dan saksi tidak tahu kapan dibangun rumahtersebut.Bahwa saksi tahu batasbatas tanah yang dekat masjid sultan yaknisebelah Utara berbatasan dengan rumah pak Tajuddin, sebelah Timurberbatasan dengan rumah bapak Syahril, sebelah Barat dengan Jalan rayadan sebelah Selatan dengan Jalan raya masjid kesultanan ternate.Bahwa rumah tersebut dibangun ketika Ibrahim Nada diangkat menjadipegawai

rumah disamping masjid sultan dan rumah tersebut ditempati olehalmarhum dan Maemuna kentji dan saksi dan sebuah rumah di kelurahanSoasiu diatas tanah milik bapak Haeruddin dan sekarang ditempati olehisteri kKedua almarhum dan saksi tidak tahu kapan dibangun rumah tersebut.Bahwa saksi tahu batas tanah yang didekat masjid sultan yakni sebelahUtara dengan rumah pak Tajudin,sebelah Timur berbatasan dengan rumahbapak Syahril sebelah Barat dengan jalan raya dan sebelah Selatandengan jalan raya masjid kesultanan

harta warisan yaknisebuah rumah yang dibangun diatas sebidang tanah disamping kuburanmasjid sultan dan sebuah rumah di kelurahan Soasio diatas tanah milikbapak Haerudin dan sekarang ditempati isteri kedua almarhum.Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya dan hanya rumah yang disampingkuburan masjid sultan saksi tahu yakni sebelah Utara berbatasan denganrumah pak Tajuddin, sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapakSyahril, sebelah Barat dengan jalan raya dan sebelah Selatan dengan jalanraya masjid kesultanan

Bahwa tanah sengketa tersebut di atas, dahulu adalah Tanah AdatKeluarga Besar Kesultanan Kutai berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tingkat Il Kutai Nomor: W13.Dc.HT.1076A.1997, yangmana pada Juli 2018 Sultan Kutai Kartanegara A.P.

Kapasitas Para Penggugat tidak jelas:Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat pada point 4 Halaman3 Gugatannya disebutkan Para Penggugat pada sekitar tahun2018 merasa tanah sengketa tersebut adalah miliknya denganalas hak berupa Surat Hibah dari Kesultanan Kutai Kartanegara;Bahwa dalildali Para Penggugat dimaksud sangat bertentanganmaupun bertolak belakang (kontradiksi) dengan kapasitas ParaPenggugat berdasarkan pengakuan mereka di dalam perkaraterdahulu yakni di dalam perdata Nomor 141/Pdt.G/2017/

Parikesit denganmembuat surat hibah tanggal 30 Juli 2018;Bahwa terkait dengan adanya pengakuan dari kedua orang yangbernama: Pr.Trisna Sri Wahyuningtiyas selaku Penggugat dan Pr.Noor Sehan selaku Penggugat II dimaksud, maka Tergugat sebagaipemilik sah atas tanah warisan dari orang tuanya melalui kuasahukumnya telah mengirimkan surat tertanggal 19 November 2020 Perihal: Klarifikasi yang ditujukan kepada pihak Kesultanan Kutai Kartanegara,dengan maksud mengklarifikasi atau menanyakan kebenaran ataspengakuan

dari kedua orang dimaksud yang telah begitu beranimembawabawa nama besar Kesultanan Kutai Kartanegara untukmenguasai secara tidak sah tanah yang telah dimiliki olen Tergugat;Bahwa atas surat yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, maka pihakKeluarga Kesultanan Kutai Kartanegara melalui perwakilan dari keluargatelah menanggapinya secara resmi melalui Surat tertanggal 19 November2020 yang ditujukan kepada masingmasing pihak sebagai berikut:1.

Pada lokasi yang akan dibebaskan telah memiliki alas hakkeperdataan sesuai ketentuan yang berlaku;Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas sejak berlakunya UndangUndang Pokok Agraria No 5 tahun 1960 maka tidak ada lagi tanah TanahAdat Kesultanan Kutai/Hibah Gren Sultan Adji Pangeran Hario Adiningrat,dengan demikian maka hibah yang pernah diberikan kepada ParaPenggugat tersebut selain saat ini sudah dinyatakan dicabut olehPemberi Hibah, maka dalam hal ini selaku Pemberi Hibah tersebut jugatidak memiliki

Bahwa semasa hidupnya dan semasa pemerintahanSultan Hamengku Buwono VII pada Kerajaan YogyakartaHadiningrat, yaitu. pada tanggal 8 Agustus 1918beliau telah mengeluarkan Surat Undang undangRijksblaad Kesultanan No. 16 tahun 1918 yangmengatur tentang tentang tanah tanah pribadimilik Sultan Hamengku Buwono VII yang diatur denganadat/tata cara Jawa dan secara turun temurun.; ++ rr rr rrr rrr rrr rrr rrr rrr eee.

mengenai hak danpenguasaannya secara turuntemurun telah diaturdalam Surat Undangundang Rijksblaad Kesultanan No.16 Tahun 1918 tersebut serta untuk tanah tanahSUlfam IMINNYa je #62 seen ee seme ee ee ee ee.

Hal ini jelas bertentangan dengan BAB suratundangundang Rijksblaad Kesultanan No. 16 tahun1918 yang menerangkan bahwa Saya mempertahankandasar pokok, semua tanah yang tidak ada tanda buktikepemilikannya yang = diakui orang lain memakaieigendom, menjadi tanah kepunyaan istana sayaYogyakarta JUNCTO BAB 2 ayat (3) surat undangundangRijksblaad Kesultanan No. 16 tahun 1918 yangmenerangkan bahwa Tanah saya/tanah sultan dapatditerapkan dengan bab demi bab berikutnya,JUNTO BAB3 surat undangundang Rijksblaad

No. 16 tahun 1918yang menerangkan bahwa Terhadap tanah sayaditerapkan dengan adat jawa/tata cara jawa, JUNCTOBAB 4 surat undangundang Rijksblaad kesultanan No.16 tahun 1918 yang menerangkan bahwa Tanah sayaditetapkan secara turun temurun, JUNCTO Pasal ayat(1) Ketentuan Konversi dalam Undang Undang No 5 tahun1960 tentang Peraturan dasar pokok pokok Agraria yangmenerangkan bahwa Hak eigendom atas tanah yang adapada mulai berlakunya Undangundang ini sejak saattersebut menjadi hakmilik, kecuali Jika

, ada tanda buktikepemilikannya yang diakui orang lain memakaieigendom, menjadi tanah kepunyaan istana saya15Yogyakarta JUNCTO BAB 2 ayat (3) surat undangundangRijksblaad Kesultanan No. 16 tahun 1918 yangmenerangkan bahwa Tanah saya/tanah sultan dapatditerapkan dengan bab demi bab berikutnya,JUNTO BAB3 surat undangundang Rijksblaad Kesultanan No. 16tahun 1918 yang menerangkan bahwa Terhadap tanahsaya diterapkan dengan adat jawa/tata cara jawa,JUNCTO BAB 4 surat undang undang Rijksblaadkesultanan

Pasal 47:(1) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakanoleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualamyang bertahta;(2) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahHalaman 15 dari 39 hal. Put.

./2016Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuksebesarbesarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosialdan kesejahteraan masyarakat;(3) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKedipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuaiperaturan perundangundangan;b.

Pasal 49: Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkanPemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota danPemerintah Desa;c.

Pasal 51: Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkanTanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjangpemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang undangan;Keterangan saksi Agus Proklamanto dari Kantor Kadipaten Pakualamantersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ir.

Nomor 3389 K/Pdt./2016Keistimewaan Yogyakarta menyebutkan: Pengelolaan dan pemanfaatanTanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkanizin/persetujuan Kesultanan untuk Tanah Kesultanan dan izin pihakKadipaten Pakualam untuk Tanah Kadipaten Pakualam;Bahwa Pasal 47 Perda Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013mengatur: Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanahKadipaten Pakualam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakanoleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta

adanya hukum agraria nasional yang didasarkan atas hukum adat tentangtanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyatIndonesia dengan tidak mengabaikan unsurunsur yang bersandar pada hukumagama.Tegasnya Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 adalah bermuara dan berasal darihukum adat ;14Bahwa tanah terperkara sekarang ini merupakan kepunyaan dan milikKesultanan Kota Pinang dan mempunyai adat istiadat yang kukuh dan kuat,15sehingga setelah kemerdekaan Negara RI, tanahtanah adat milik Kesultanan

sehinggatanahtanah milik Sultan Kota Pinang tetap menjadi miliknya, dan hal secarategas diakui keberadaannya oleh Undangundang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut ;Bahwa akan tetapi tanpa setahu dan seizin Pemohonpemohon kasasi /PenggugatPenggugat Asal, maka oleh Tergugat Asal / Termohon Kasasi telahdijadikan dan dimasukkan sebagai asset / inventaris barang PemerintahKabupaten Labuhan Batu, dan perbuatan / tindakan pemasukan objek terperkaramilik Kesultanan

Kota Pinang menjadi asset Pemerintah Kabupaten LabuhanBatu jelas merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;Bahwa oleh karena objek terperkara diatas merupakan milik sah Kesultanan KotaPinang cq.

disebut Sultan Kota Pinang yang beralihsecara turun temurun kepada para ahli warisnya ;Bahwa kepemilikan orang tua PenggugatPenggugat / Pemohonpemohon Kasasitersebut disebabkan dan dengan dasar sebagai Raja / Sultan Kota Pinang padawaktu itu (sebelum kemerdekaan RI), PenggugatPenggugat Asal / Pemohonpemohon Kasasi berdomisili dan mempunyai Istana Kota Pinang dan disebutdengan Istana Bukit yang terletak di Wilayah Hukum Kota Pinang ;Bahwa seluruh masyarakat Sumatera Utara, Sumatera Timur dan Barat,Kesultanan

Serdang, Kesultanan Deli, Kesultanan Langkat, kesemuanyamengakui keberadaan Kesultanan Kota Pinang, hal ini membuktikan keberadaankepemilikan wilayah/tanah kekuasaan Kesultanan Kota Pinang tersebut ;Bahwa walaupun bukti kepemilikan orang tua PenggugatPenggugat Asal /Pemohonpemohon Kasasi diakui oleh hukum dan Undangundang, khususnyaPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, akan tetapi padakenyataannya Judex Facti tidak mempertimbangkan hal itu, hal inilahmembuktikan keputusan Judex Facti

HEBBY NURLAN ARAFAT BIN MUHAMMADYUSUF USIN sebagai Ketua Umum Remaong Koetai Berjaya, untukmelaksanakan kewajiban memimpin kekuatan PASUKAN KHUSUSREMAONG KESULTANAN dan atau beserta segenap kesatuan bernaungdan atau bersayap di bawahnya, demi meluruskan adat istiadat Negeri Kutail,Menjaga tata nilai adat yang telah di sebutkan dalam Kitab Panji Selaten danBrajaniti (Hukum Negeri Kutai), agar ditaati, dijaga, dan dihormati untukditegakkan oleh Sapa Sapa Kawula Rakyatku Ing Kutai Kartanegara IngMartadipura

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020, Sultan Kutai Kartanegara IngMartadipura ke XXI (21) telah Menerbitkan SABDA PANDITA RATU SuratNomor : 054/SPR1/II/2020, yang menyatakan bahwa PASUKAN KHUSUSREMAONG KESULTANAN adalah sebagai PUNGGAWA (Betis Raja)sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 18 PANJI SELATENdemimeluruskan adat Istiadat Negeri Kutai, yang tiada maju dalamkesalahan, dan tiada mundur dalam kebenaran, maka dalam membelarakyat atas pertimbangan membela yang benar diberikanpadanyawewenang

ADJI ANGGARA (M.ROMERO ANGGARA) yang merupakan kerabat Kesultanan dan telahmenyampaikan surat Pemberitahuan Aksi tertanggal 01 Mei 2020 jika upahtidak dibayarkan, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, DinasTenaga Kerja Kaltim, Pimpinan PT. Putra Tanjung, Polresta Samarinda, danPolsek Samarinda Utara;3.

juayang menyalahinyanamanya disebutmenggulingkantatanan namanya dan dihukum dengan adatnya yang terdapat di daerahitukarenasalahnya, bahwa dengan adanya pernyataan Oknum Polisiyang dengan lantang menyatakan bahwa Tidak Ada Kesultanan Kutaidisini terbukti telah menggulingkan Adat Kesultanan Kutai, oleh karenanyaPatut dikenakan Hukuman Adat;5.

ROMERO ANGGARA) yangmerupakan kerabat Kesultanan dan telah menyampaikan suratPemberitahuan Aksi tertanggal 01 Mei 2020 jika upah tidak dibayarkan, yangditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Dinas Tenaga Kerja Kaltim,Pimpinan PT.

Chaldoon alRasyid tidak pernah mendapat gelar adatapapun dari Kesultanan Deli dan dengan demikian beliau tidak bisabertindak untuk dan atas nama Sultan dan Kesultanan Dell;7.

(bukti P14) dan atas perintah Kesultanan Delimembalas surat dari BPN Kota Medan dengan menyatakan bahwagrand Sultan No.171B tidak pernah diterbirtkan oleh Kesultanan Delidan TMChaldon alrasyid tidak pernah mendapat gelar adat apapun dariKesultanan Deli sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas namaSultan dan Kesultanan Dell; Bahwa Kesultanan Deli tidak pernah menerrbitkan Surat Keterangan No.36/Ktr/1990 (Bukti T202) karena TM Chaldoon alRasyid tidak pernahmendapat gelar Perdana Menteri Sri Mahkota

Sultan Deli/Wajir 12 Kotasehingga tindakannya yang mengeluarkan surat keterangan nomor001/SK/PMSD/PW/12K/SMPL/VII/2016 (Bukti T204) adalahtanggungjawab pribadi bukan atas nama Sultan dan Kesultanan Deli; Bahwa setelah saksi melihat Kop atau Logo Kesultanan Deli yang dibukti T202, T203, dan T204 tidak sama atau berbeda dengan yangdikeluarkan oleh Kesultanan Dell; Bahwa TM Chaldon alRasyid benar adalah keturunan dari Sultan Delltetap!

Chaldoon AlRasyid tidak pernahHalaman 46 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDNmendapat gelar adat dari kesultanan Deli dengan demikian beliau tidakbisa bertindak untuk dan atas nama Sultan dan Kesultanan Deli ; Bahwa Pembanding I, Il, semula Tergugat I, Il dk / Penggugat , II drmenyatakan berdasarkan surat keterangan dari Tengku Raja MoraHartawan adalah selaku anak kandung dari Tengku M.

Chaldoon yang mengklaim diri sendiri sebagaiPerdana Menteri Kesultanan Deli dalam jawabannya sehingga tidak adakewajiban dari Penggugat untuk mengikutsertakan T.M.

Bahwa pengakuan WaMuhaji dan WaSanisa lokasi yang jadi objeksengketa pemberian dari kesultanan buton (Metere);16. Bahwa menurut sejarah Buton yang dikutip dari buku Daarul Butuunisejarah dan adatnya yang berjasa adalah :Wa Ode Wau:Bhonto GunduGundu Mancuana La balawo;Mojina Kalao Abdullah;1.23. Bhontona Laompo Lasanginda;45.

Inilah orangorang yang berjasa yang diberikanpenghargaan oleh sultan Lokasi tanah karena jasajasanya pada kesultanan;17. Bahwanama La Habinu almarhum dan Wa Budila almarhumah orangtua dari Wa Muhaji, La Baria Saudara Wa Muhaji dan Wa Sanisa cucu DariLa Habinu dan Wa budila tidak ada jasajasanya di Zaman Kesultanansehingga tidak ada Lokasi Tanah yang diberikan;18.

Bahwa terhadap dalil iniParaTergugat jelaskan bahwa benar La Habinu dan Wa Budila (orang tuaTergugat atau kakek dan nenek Tergugat II dan Tergugat III) mengolah tanahnegara dalam wilayah Kesultanan Buton pada saat itu yang sekarang tanahtersebut terletak di Lingkungan Lamandaya Kelurahan Pasarwajo KecamatanPasarwajo Kabupaten Buton;10.

Perlu ParaTergugat jelaskan bahwa La Habinu almarhum(orang tua Tergugat I) memperoleh tanah kebun yang terletak di LingkunganLamandaya Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Butonadalah atas dasar pemberian Kesultanan Buton melalui syara adat Pasarwajodengan cara di metermeter (Metere).

Bahwa terhadap keberatan para Pembanding/para Penggugat pada poin 1.1menyatakan bahwa bukti surat P.1 berupa foto copy sesuai dengan aslinyayaitu sejarah Buton dan adatnya yang menerangkan tentang orangorang yangHalaman 19 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDIberjasa pada zaman Kesultanan Buton yang diberi penghargaan, sedangkanatas nama La Habinu dan Wa Budila tidak pernah ada tercantum.Bahwa terhadap bukti surat para Pembanding/para Penggugat bertanda P.1tersebut adalah merupakan akta

Bahwa semasa hidupnya La Barangka dan Wa Tolando memiliki sebidang tanahyang terletak di Wahoholeo sekarang masuk dalam Lingkungan Lamandaya,Kelurahan Pasarwajo, Kabupaten Buton yang merupakan Tanah MetereHalaman 2 Dari halaman 47 Putusan No.88PDT/2019/PT KDIpemberian dari Kesultanan Buton kepada Alm La Barangka dan AlmhWatolando orang tua dari Penggugat melalui kepemimpinan Parabela (KetuaAdat Sarah Takimpo Kambula bulana Pasarwajo) Ama Habasi sekitar tahun1900an , dengan luas ukuran + 10.000 m?

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajomengesampingkan nilainilai yang hidup dan tumbuh dalammasyarakat Adat, Majelis Hakim tidak memahami dan menggallinilainilai kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dimasyarakatadat Buton khususnya masyarakat Adat Takimpo Kambula BulanaPasarwajo.Halaman 18 Dari halaman 47 Putusan No.88PDT/2019/PT KDIButon adalah merupakan Daerah Kesultanan yang kental denganAdat dan Istiadatnya.

Penyelesaian masalah atau sengketa melaluilembaga Sara Adat dalam masyarakat Kesultanan Butondinamakan Pengadilan Sambali.Bahwa pada masa Kesultanan Buton, telah terjadi pembagianPembagian tanah penyerahan tanah oleh pihak Kesultanan kepadaMasyarakat Adatnya, dalam hal ini masyarakat Takimpo KambulaBulana Pasarwajo adalah bagian dari itu yang mendapatkanpembagian atau penyerahan tanah oleh pihak Kesultanan Butonkepada warga Masyarakat Takimpo Kambula bulana Pasarwajomelalui ketua lembaga adat Takimpo

Buton,melainkan saksi WA MUHAJI mengatakan tanah sengketa adalahHalaman 22 Dari halaman 47 Putusan No.88PDT/2019/PT KDImerupakan bagian dari tanah metere, tanah metere adalah tanahpemberian dari Kesultanan Buton melalui Parabela bernama AMAHABASI, saksi tahu karena diceritakan oleh bapak saksi karenaorang tua saksi juga mendapat tanah metere (tanah sebalahutara sengketa milik WA MUHAJI yang juga diperoleh dari orangtuanya);e Menimbang, bahwa saksi tahu La Barangka dan Wa Tolando ituadalah orang

tua dari La Hasani dan Tanah tersebut diberikan olehSultan Buton kepada La Hasani tanah dari sara Wolio;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriPasarwajo atas keterangan saksi WA MUHAJI adalah tidak tepatdan keliru, karena saksi WA MUHAJI tidak mengatakan bahwaKesultanan Buton memberikan tanah kepada La Hasani(Penggugat/Pembanding), saksi WA MUHAJI menerangkanbahwa tanah itu adalah pemberian dari Kesultanan Buton kepadaorang tua La Hasani bukan kepada La Hasani.Logikanya bagaimana bisa

Nomor 3527 K/Pdt/2016Termohon Kasasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, padahal Undang Undang Nomor 13 Tahun2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK23)pada Pasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuanKesultanan untuk Tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipatenuntuk Tanah Kadipaten;Selanjutnya menurut saksi Koentjoro Adi Triatmono dalamPeraturan

Pasal 47:(1) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahtadan Adipati Pakualam yang bertahta;(2) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukanuntuk sebesarbesarnya pengembangan kebudayaan,kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat;(3) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 49:Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 denganmelibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintahkabupaten/kota dan pemerintah desa;c.

Nomor 3527 K/Padt/2016Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuanKesultanan untuk Tanah Kesultanan dan izin persetujuanKadipaten untuk Tanah Kadipaten;(Termohon Kasasi tidak ada izin persetujuan dari KadipatenPakualam untuk menggarap/mengelola usaha tambak udang) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DaerahIstimewa Yogyakarta (TK 24) knhususnya dalam Pasal 47 ayat(3

dan Tanah Kadipaten olehpihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuk TanahKesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten; Bahwa dikaitkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan D.I.Yogyakarta, dalam Pasal 49 menyebutkan, pengelolaan dan pemanfaatanTanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalamPasal 46 dengan melibatkan Pemerintah, Pemda, PemerintahKabupaten/Kota dan Pemerintah

Bahwa isi Putusan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan TinggiMedan lebih menekankan pada konsepkonsep teoritis tanpamelihat asal usul pemberian hak atas tanah dari Kesultanan kepadaYayasan Kolam Renang ;b. Bahwa isi Putusan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan TinggiMedan tidak menginstruksikan untuk dilakukan peninjauan terhadaptanah yang menjadi objek sengketa (tidak ada PemeriksaanSetempat) apakah masih relevan dengan Gugatannya atau tidak ;c.

Tergugat Il/Terbanding Il/Termohon Kasasi Il) yang mana saat ini telah berubah menjadiTergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi adalah merupakan sebuahperkumpulan kolam renang milik orang Belanda, Cina dan Pribumisebagai fasilitas olah raga untuk Kepentingan Sosial bagi masyarakatKota Medan;Bahwa pemberian hak pakai oleh Kerajaan Negeri Deli tersebut,bukanlah atas nama pribadi Kesultanan Deli melainkan atas namaPemerintah Kerajaan Kesultanan Negeri Deli sebagai unsurpemerintahan Negeri Deli yang mana

No. 1143 K/Pdt/2010didasarkan atas hukum (rechtsstaat) ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan dari Pemohon Kasasi danPemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti /Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut :Bahwa Pemberian Hak Pakai oleh Kesultanan Deli kepada masyarakat,bahkan pemberian hak atas nama Pribadi layaknya pemberian oleh seorangRaja, akan tetapi adalah dalam kapasitas

sebagai unsur pemerintahan saat itu,sehingga bukti (P5) dari Penggugat, tidak dapat ditafsirkan sebagai perjanjianantara 2 pihak secara Pribadi, melainkan Sultan atas nama pemerintahanNegara saat itu ;Bahwa Kesultanan Deli tidak dapat disamakan dengan KesultananHamengkubuwono di Yogyakarta atau Kasunanan Pakubuwono di Solo /Surakarta, yang adalah kelanjutan dari Kerajaan Mataram yang statusnyaadalah Raja, karena Kesultanan Deli adalah bentukan atau didirikan olehPemerintah Hindia Belanda, yang menganggap

Karesidenan Siak Indragiriterlalu luas daerah pemerintahannya dan agar perkebunanperkebunan Belandadi daerah Deli Sumatera Timur lebih jelas pengaturan Hakhaknya, karenanyapemberian Hak kepada masyarakat oleh Kesultanan Deli adalah dalam rangkatugas administratif pemerintahan belaka, bukan memberikan pinjaman tanahsecara pribadi Sultan Deli, yang oleh para anggota keluarga Sultan Deli,belakangan banyak TanahTanah digugat dengan Grant Sultan menuntutseolaholah adalah tanah warisan Sultan Deli, karenanya

sebagian dari rumah tersebut kepada pihak lain;Bahwa Tergugat nyatanyata dan jelas telah melakukan perbuatan melawanhukum;Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat, maka Penggugat telahdirugikan secara materiil sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapanjuta rupiah) dengan perincian: Sewa pertahun Rp2.000.000,00; Jadi jumlah uang sewa selama 24 tahun, 24 x Rp2.000.000,00 =Rp48.000.000,00;Bahwa pada bulan Mei tahun 1999, terjadi transaksi ganti rugi/pembelianatas pelepasan hak tanah Wewengkon Kesultanan

Surat pelepasan hak atas tanah Wewengkon Kesultanan KesepuhanCirebon (vide Bukti P.4);5.

Dengan adanya jual beli olen Penggugat dan diakuisecara tegas oleh Tergugat sendiri tentang adanya proses jual belli tersebut; Tergugat telah mengakui secara tegas tentang adanya pembelian tanahWewengkon dari pihak Kesultanan Kasepuhan Cirebon sebagai pemiliktanah a quo oleh Penggugat dan pembelian tersebut dibayar tunai olehPenggugat pada tahun 1999 (Dalil dalam surat jawaban Tergugat poin 11dipertegas dengan dalil poin 19);Mengingat: Pasal 1925 KUH Perdata juncto Pasal 165 HIR;Halaman 7 dari 14

Bahwa setelah Penggugat memperoleh Pemindahan Hak Izin Menggaraptanah a quo, Penggugat menindaklanjutinya dengan membuat suratpermohonan kepada pemilik tanah/pihak Kraton Kasepuhan Cirebon.Berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3, P.5 permohonan tersebut dikabulkandengan dikeluarkannya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Wewengkondari Pihak Kesultanan Kasepuhan Cirebon tanggal 17 Mei 1999 (videBukti P.4);Maka: Berdasarkan uraianuraian yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebutdi atas, patutlah dan beralasan apabila

tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi dan tanggapan memori kasasidihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Facti/Pengadilan TinggiBandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaiorang yang berhak atas objek sengketa, karena objek sengketa adalah tanahWewengkon Kesultanan

./2016demikian pula pihak Pemda Kabupaten Kulonprogo setahusaksi tidak pernah menerbitkan lin Usaha Tambak Udangdalam bentuk Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan(TPUPI) atas nama Termohon Kasasi sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan yang berlaku, padahalUndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentangKeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK23) padaPasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu: Pengelolaan danpemantfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten olehpihak lain harus mendapatkan

izin persetujuan Kesultananuntuk Tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untukTanah Kadipaten;Selanjutnya menurut saksi Agus Proklamanto dalamPeraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DaerahIstimewa Yogyakarta (TK 24) telah diatur dalam masingmasing pasal di antaranya, yaitu:a.

Nomor 3388 K/Pat./2016Pasal 51: Masyarakat atau pihak ketiga yang telahmemanfaatkan tanah Kesultanan dan tanah Kadipatendapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidakbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Keterangan saksi Ir. Bayudono, M.Sc., dari Kantor KadipatenPakualaman tersebut telah bersesuaian pula denganketerangan:Saksi Ir.

Bayudono, M.Sc., dipersidangan,pemanfaatan/pengelolaan tanah PAG oleh warga masyarakatharus tetap mengacu kepada: UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentangKeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK23) padaPasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu: Pengelolaan danpemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipatenoleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuanKesultanan untuk Tanah Kesultanan dan izin persetujuanKadipaten untuk Tanah Kadipaten;(Termohon Kasasi tidak ada izin persetujuan dariHalaman 30

Nomor 3388 K/Padt./2016Bahwa Pasal 33 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentangKeistimewaan Yogyakarta menyebutkan: Pengelolaan dan pemanfaatanTanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkanizin/persetujuan Kesultanan untuk Tanah Kesultanan dan izin pihakKadipaten Pakualam untuk Tanah Kadipaten Pakualam;Bahwa Pasal 47 Perda Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013mengatur: Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanahKadipaten Pakualam sebagaimana dimaksud dalam

disatu sisimenyatakan tanah lokasi yang dikelolanya itu sejak tahun1960 dan baru diklaim sebagai Kawasan Taman Wisata AlmTirta Rimba sesuai SK Menteri Pertanian No:459/KPTS/17/1978tanggal 24 Juli 1978 dan Ketetapan Menteri Kehutanan No:440/KPTS2/1994, lokasi tersebut digarap Terdakwa, ada 300orang yang mempunyai kebun dilokasi tersebut yang merupakansatu kesatuan dengan kelompok masyarakat adat di KabupatenButon, lokasi yang Terdakwa tempati adalah perkampunganlama yang sudah dibangun sejak Zaman Kesultanan

Buton dandiakui oleh pemerintah Kerajaan Buton, dan pada tahun 2004BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dengan sewenangwenang mengusir kami dari Jlokasi perkampungan tersebut,sedangkan lokasi tersebut diperoleh dari warisan orang tuasecara turun temurun dari Zaman Kesultanan.

Bahwa tidak benar dilakukansosialisasi oleh BKSDA, tetapi yang terjadi adalah antaratahun 2000 sampai tahun 2006 BKSDA bertindak secara arogandan sewenangwenang dibantu oleh TNI dan POLRI mengusirkami dari kawasan tersebut, Bahwa yang bermukim danmengelola lokasi tersebut 300 kepala keluarga yangmerupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang eksissejak zaman Kesultanan Buton hingga sekarang ini dan alasanpemerintah memindahkan kami dari lokasi tersebut sungguhtidak rasional,karena sejak nenek

tersebut dikelola Terdakwa dengan bercocoktanam berupa tanaman ubi kayu, jagung dan JambuMente atas dasar turun temurun mulai dari kakek,orang tuanya hingga pada Terdakwa, Pemerintahmenetapkan Jlokasi tersebut menjadi Taman Wistadengan fungsi konservasi khususnya Kawasan TamanWisata Alam Tirta Rimba, pada tanggal 24 Juli 1978,dilihat dari segi terbitnya Surat Keputusan MenteriPertanian No:459/KPTS/17/1978 dan Keputusan MenteriKehutanan No:440/KPTS2/1994, keberadaan kami sejakturun temurun dari zaman Kesultanan

No. 1724/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.dijawab HENDRA alias INDRA (DPO) DARI KESULTANAN BRUNEI MAUNYUMBANG UNTUK MESJID.Kemudian Terdakwa ILHAM SYAMSUDDIWN alias ALAN alias IWAN berpurapura menyuruh saksi ANDI NUR ASIAH untuk bertanya kepada HENDRA aliasINDRA (DPO) dengan mengatakan BU TANYAKAN BISA KE MESJIDDIDAERAHDAERAH NGGAk.

P;Bahwa selanjutnya Terdakwa ILHAM SYAMSUDDIN alias ALAN alias WANberpurapura menanyakan tujuannya dan HENDRA alias INDRA (DPO)menjawab MAU MENYUMBANG, lalu Terdakwa ILHAM SYAMSUDDIN aliasALAN alias IWAN tanya lagi MAU NYUMBANG APA dijawab HENDRA aliasINDRA (DPO) DARI KESULTANAN BRUNEI MAU NYUMBANG UNTUKMESJID;Bahwa kemudian Terdakwa ILHAM SYAMSUDDIN alias ALAN alias WANberpurapura menyuruh saksi ANDI NUR ASIAH untuk bertanya kepadaHENDRA alias INDRA (DPO) dengan mengatakan BU TANYAKAN BISA KEMESJID

No. 1724/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.Rp.99.000.000.000, (sembilan puluh sembilan milyar) dan melihat jumlahsaldo rekening tersebut saksi ANDI NUR ASIAH merasa kaget dan menjadipercaya kalau HENDRA alias INDRA (DPO) memang dari Kesultanan Bruneidan kemudian saksi ANDI NUR ASIAH juga ikut mengecek saldomenggunakan Kartu ATM Mandiri milik saksi ANDI NUR ASIAH, lalu TerdakwaILHAM SYAMSUDDIN alias ALAN alias IWAN meminta saksi ANDI NURASIAH cek saldo ulang dengan bahasa Indonesia lalu saksi ANDI NUR ASIAHmengulang

HENDRA alias INDRA(DPO) kembali naik mobil dan kembali pulang ke arah Thamrin City, setelahngobrolngobrol diperjalanan setibanya didaerah Blok A Tanah Abang JakartaPusat saksi ANDI NUR ASIAH diturunkan dari mobil dan dipanggilkan ojekuntuk diantar pulang ke Hotel;Bahwa setibanya saksi ANDI NUR ASIAH di Hotel Moluca kemudian saksiANDI NUR ASIAH bertemu dan bercerita dengan teman kerja yang bernamaASWAN HALIT yang biasa dipanggil JHON, saksi ANDI NUR ASIAH berceritatadi dijalan bertemu orang dari Kesultanan

No. 1724/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.dengan perkataan KAMU DARI MANA dan dijawab HENDRA alias INDRA(DPO) SAYA DARI BRUNEP,, selanjutnya Terdakwa ILHAM SYAMSUDDINalias ALAN alias IWAN berpurapura menanyakan tujuannya dan HENDRAalias INDRA (DPO) menjawab MAU MENYUMBANG, lalu Terdakwa ILHAMSYAMSUDDIN alias ALAN alias WAN tanya lagi MAU NYUMBANG APAdijawab HENDRA alias INDRA (DPO) DARI KESULTANAN BRUNEI MAUNYUMBANG UNTUK MESJID.Kemudian Terdakwa ILHAM SYAMSUDDIN alias ALAN alias IWAN berpurapura menyuruh saksi

Bahwa kepala kampung wakiu itu menyatakan bahwa MuhammadNuru telah membeli tanah tersebut dari Salma Binti Do MuhammadTaher dan suaminya Hasan Do Muhammad10.Bahwa selesai silaturahmi tersebut, tergugat bersama kepalakampung dan orang tua tergugat ( Sabtu Puha,) datangmenanyakan kepada Salma Binti Do Muhammad Taher dananaknya Yusuf Hasan tentang tanah tersebut11.Bahwa suami penggugat ( Hi Yusuf Hasan) menerangkan bahwatanah di pinggir tembok Kadaton Kesultanan Tidore adalah Milik(Hasan Muhammad) tetapi

Hasan Amiruddin :Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah tanahsengketa yang terletak dijalan Kapitan Pattimura, Kelurahan Soasio,Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, antara Hawa Jumati (Penggugat)dengan Ibrahim Sabtu (Tergugat);Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;Bahwa Saksi mengetahui batasbatas tanah tersebut yaitu sebelah utaraberbatasan dengan tembok/pagar Kedaton Kesultanan Tidore, sebelahselatan berbatasan dengan tanah milik Abd.

Muhammad Nur Saifudin :Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah tanahsengketa yang terletak tepat disamping Kedaton Kesultanan Tidore, diKelurahan Soa Jawa, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;Bahwa Saksi mengetahui batasbatas tanah sengketa yaitu disebelah utaraberbatasan dengan tembok/pagar Kedaton Kesultanan Tidore, sebelahselatan berbatasan dengan Jalan raya ke Topo Gunung, sebelah timurberbatasan dengan jalan raya

Tidore, di KelurahanSoasio Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;Bahwa yang menyengketakan tanah tersebut adalah Hawa Jumati(Penggugat) melawan lorahim Sabtu (Tergugat);Bahwa Saksi tidak mengetahui persis luas tanah tersebut, namun perkiraansaksi sekitar 20 x 20 m3;Bahwa Saksi mengetahui sebagian batasbatas tanah tersebut, sebelah utaraberbatasan dengan tembok/pagar Kedaton Kesultanan Tidore, sebelah timurberbatasan dengan jalan raya namun Saksi tidak mengetahui nama jalantersebut, Saksi tidak

Tidore, diKelurahan Soasio Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;Bahwa yang menyengketakan tanah tersebut adalah Hawa Jumaiti(Penggugat) melawan Ibrahim Sabtu (Tergugat);Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut akan tetapi batasbatastanah tersebut yaitu sebelah utara berbatasan dengan tembok/pagarKedaton Kesultanan Tidore, sebelah timur berbatasan dengan jalan rayanamun Saksi tidak mengetahui nama jalan tersebut, Sebelah baratberbatasan dengan tanah Abdurrahman Hi.

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020, Sultan Kutai Kartanegara IngMartadipura ke XXI (21) telah Menerbitkan SABDA PANDITA RATU SuratNomor : 054/SPR1/II/2020, yang menyatakan bahwa PASUKAN KHUSUSREMAONG KESULTANAN adalah sebagai PUNGGAWA (Betis Raja)sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 18 PANJI SELATENdemimeluruskan adat Istiadat Negeri Kutai, yang tiada maju dalamkesalahan, dan tiada mundur dalam kebenaran, maka dalam membelarakyat atas pertimbangan membela yang benar diberikanpadanyawewenang

Bahwa perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Pasukan KhususRemaong Kesultanan dalam hal ini REMAONG KOETAI BERJAYA adalahHalaman 5 dari 35 Putusan Perkara Praperadilan Nomor:15/Pid.Prap/2020/PN.Smrbagian dari menjalankan amanat dalam melaksanakan dan menegakkankeadilan dan kebenaran yang tertuang dalam PANJI SELATEN DANBRAJANITI, bahwa PEMOHON secara langsung tidak terlibat aksipenagihan hutang proyek pada tanggal 09 Mei 2020 di Kantor PT.

Bahwa oleh karenagugurnya unsur Pidana yang disangkakan atas Perbuatan PEMOHONdengan adanya SABDA PANDITA RATU Sultan Kutai Kartanegara IngMartadipura ke XXI (21) Nomor : 054/SPR1/II/2020 tertanggal 09 Februari2020 yang menyatakan bahwa PASUKAN KHUSUS REMAONGHalaman 8 dari 35 Putusan Perkara Praperadilan Nomor:15/Pid.Prap/2020/PN.Smr11.KESULTANAN adalah sebagai PUNGGAWA (Betis Raja) sebagaimanayang telah diamanatkan dalam Pasal 18 PANJISELATEN demimeluruskanadatIstiadat Negeri Kutai, yang tiada maju

Bahwa terkait dengan perbuatan Oknum Polisi yang dengan lantangmenyatakan bahwa Tidak Ada Kesultanan Kutaidisini, akandilakukan Sanksi Adat Kutail sebagaimana yang diatur dan melanggarPasal 7 PANJI SELATEN yang berbunyi Yang dinamakan adat yangteradat, yaitu yang berlaku pada satu kaum dan daerah, misalnya adatdaerahModang, Bahau, Tunjung, Benua, Basap dansebagainya, Tidak Boleh Kita Mencela Adat mereka karena sudahterdapatdengan kaumnya, siapapunjuayang menyalahinyanamanya disebut menggulingkan

tatanan namanya dan dihukumdengan adatnya yang terdapat di daerahitukarenasalahnya;bahwa dengan adanya pernyataan Oknum Polisi yang dengan lantangmenyatakan bahwa Tidak Ada Kesultanan Kutai disini terbukti telahmenggulingkan Adat Kesultanan Kutai, oleh karenanya Patut dikenakanHukuman Adat;5.