TENGKU MAHMUD YASIR, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikutBahwa saksi pada saat ini berusia 84 tahun dan saksi2930masih dapat mengingat kejadian 30 tahun yang lalu AlmTengku Kamil Azis usianya lebih tua 20 (dua puluh)tahun dariBahwa saksi mengenal Alm Tengku Kamil Aziz karena beliaupernah anjang sana ke Tanjung Balai, tetapi saksitidak mengetahui dalam rangka apa; Bahwa saksi sekitar tahun 1930 pernah datang ke objekperkara dan pada saat itu Alm Tengku Kamil Aziz adalahPangeran di Kesultanan

Langkat yang berkedudukan diBinjai; Bahwa Tengku kamil Aziz adalah Pangeran di Tanjung Purayang termasuk dalam Kesultanan Langkat dan tinggalBinjai; Bahwa Tengku Kamil Aziz pernah menempati dan menguasairumah = yang menjadi objek perkara, saksi tidakmengetahui sejak tahun berapa yang pasti sebelumrevolusi; Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumahterperkara tetapi yang saksi lihat Tengku Kamil Azizpernah tinggal di rumah tersebut, darimana diperolehsaksi juga tidakmengetahuinya; 30Bahwa Alm

Keterangan ahli TENGKU ZAINAL A AZIZ (TENGKU KENOT),dibawah sumpah = menerangkan pendapatnya sesuai dengankeahliannya dalam silsilah keturunan Kesultanan Langkat,pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa saksi keahliannya mempelajari keturunan SultanLangkat dan mendapat bahan bahan pengetahuannya dariorang orang tua dan para ahli ahli dulu' saksi mulaimempelajarinya sejak tahun 2000 dan silsilah tersebutdipelajari pada tahun1500; Bahwa pada tahun 1500 sampai tahun 1580 yang pertamasekali menjadi Sultan

kepemilikan objek perkara dengan Tergugat saat inidan Penguasa yang berkuasa pada waktu terjadinya RevolusiSosial, tidak jelas dan tidak ada kaitannya satu denganyang lainnya; Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknyamendalilkan bahwa eksepsi Tergugat sangat keliru danmengada ada, oleh karena objek gugatan Penggugat adalahsudah sangat jelas yaitu rumah dinas Walikota Binjai yangmana sebelum terjadi revolusi sosial adalah benar dikuasaidan ditempati Tengku Kamil Azis (d/h dikenal secara umumdengan Kesultanan

YAYASAN KESULTANAN PALEMBANG VS RIANA PANGGABEAN,SH,SpN

PUTUSANNo. 2471 K/Pdt/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :YAYASAN KESULTANAN PALEMBANG ,, berkedudukan diJalan Veteran / RRI Pertama No.A.19 llir Palembang, dalam halini memberi kuasa kepada ELISA RAHMAWATY HATTA,SH,Advokat, berkantor di Kantor Advokat/Penasehat Hukum ElisaRahmawaty Hatta, SH dan Rekan, Jalan Veteran No.26 CDPalembang;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding

RAbdurrahman b.H Hanafiah dan RA ROSJIDAH bt R ABDURRAHMAN diikut sertakan dalam perkara ini sebagai para pihak, karena YayasanKesultanan Palembang Darussalam merupakan pihak yang melestarikanhakhak dan makam dari Rajaraja Palembang dari kesultanansedangkan hak milik serta hakhak atas tanah lainnya yang merupakanhak milik dari ahli waris Kesultanan Palembang, dengan demikianseharusnya para ahli waris tersebut harus menjadi para pihak dalamperkara ini karena hak tersebut tidak dilakukan maka gugatan

Tanah objek sengketa tersebut adalah milik Kesultanan Palembang dantermasuk juga milik Keturunan Kesultanan yang lain yaitu keturunan dariR. Hasan bin Abdurrahman bin. R. H. Ali Hanafiah dimana dahulu diatas tanah tersebut terletak makam pangeran Madi Alit merupakan RajaPalembang yang memerintah antara tahun 16231624 M.

Jadi para ahliwaris lain juga harus diikut sertakan sebagai pihak karena YayasanKesultanan Palembang Darussalam hanya salah satu yayasan yangmelestarikan makam RajaRaja Palembang dari Kesultanan PalembangHal. 6 dari 10 hal. Put. No.2471 K/Pdt/2008Darussalam disamping keturunan RajaRaja Palembang yang lainnyayang juga berhak untuk menjaga dan melestarikannya ( sebagaimanabuktibukti yang diajukan dalam perkara ini )1.2.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi SumSel keliru dalammempertimbangkan tanah SHM No. 65 GS No. 2882/1995 tanggal 1September 1995 dan SHM NO. 66 GS No. 2883/1995 yang berasal dariHGB No. 84/Kampung 29 llir (vide P9P10,P11dan P12) objeknya terletak diatas tanah milik Kesultanan Palembang Darussalam berdasarkan buktiterdapat makam Pangeran Madi Alit sampai sekarang objek sengketatersebut masih ditanggapi dan dipelihara oleh keturunanketurunannya RajaPalembang.

MAULANAPAKUNINGRAT, S.H. selaku SULTAN SEPUHKESEPUHAN XIII pada KESULTANAN KASEPUHANCIREBON DKK

MAULANAPAKUNINGRAT, S.H. selaku SULTAN SEPUHKESEPUHAN XIll pada KESULTANAN KASEPUHANCIREBON, beralamat di Keraton Kasepuhan, KecamatanLemahwungkuk, Kota Cirebon, yang diwakili oleh PRA.ARIEF NATADININGRAT, S.E., selaku salah satu ahli warismaupun selaku Sultan Sepuh ke XIV Keraton KesepuhanCirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada P.

., bin Ratu Bagus Abdul Mugni Soerjaatmadja)adalah Putra Mahkota dan/atau Pewaris Sah dari Kesultanan Banten, haltersebut dapat kami uraikan dan/atau tegaskan sebagi berikut :7. Bahwa Kesultanan Banten merupakan salah satuKesultanan di Nusantara yang cukup dikenal dan diperhitungkan, adapunsilsilah para Sultan di Banten dapat kami uraikan seperti di bawah ini : No. NamaNama Sultan Periode KeteranganBanten1.

Bahwa Pemohon (Ratu Bagus Bambang WisanggeniSoerjaatmadja) adalah Pewaris Sah Kesultanan Banten berdasarkan nasabatau trah garis lurus Pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagaiPenerus Tahta Kesultanan Banten. Hal dimaksud dikuatkan dengan :a.

Dokmentasi Penobatan Pewaris kesultanan BantenOleh Dewan Pengurus Pusat Majlis Ulama & Dzurriyat Walisongokepada RTB Bambang Wisanggeni Soerjaatmadja pada tanggal 17Rajab 1434 H / 27 Mei 2013 di Pasuruan Jawa timur;g.

Silaturahmi bersama Ulama Nusantara Ulama Turki,Ulama Mesir Di Kelantan Malaysia tahun 2014 serta beberapa acara lainyang menegaskan bahwa RTB Bambang Wisanggeni Soerjaatmadjadiakui sebagai Pewaris Sah Kesultanan Banten;13.

Fotokopi Surat Keterangan Pengurus besar PaguyubanTrah Kesultanan Banten Nomor 01/07kpts/Patrah/1434, tertanggal 12 Mei2013 M / 02 Rajab 1434 H. yang telah bermeterai cukup dan telahdicocokan dengan aslinya ternyata telah cocok (P.7);8.

dan para ahli waris kesultanan Sambas juga membuat SuratPernyataan tanggal 19 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Raden DewiKencana, Uray Firdaus dan Uray Farida yang menerangkan bahwa tanahtersebut memang benar sudah dijual oleh para ahli waris Kesultanan Sambaskepada Saksi sebagaimana Akta Jual Beli No.350/2009 tertanggal 28 Juli2009 dengan SHM No. 2656 dan SHM No. 3056;Bahwa Saksi hadir pada saat proses jual beli di Notaris Barbara BonardyBong bersama para ahli waris dari kesultanan Sambas karena

;Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengetahui apa bentukalas hak atau bukti kepemilikan dari kesultanan atau kerajaan SambasAlwatzikhoebillah terhadap objek tanah atau lahan tersebut, melainkan hanyasebatas sejarah yang Terdakwa ketahui saja;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa luas secara pasti atas objektanah milik kesultanan atau kerajaan Sambas Alwatzikhoebillah tersebut;Bahwa atas nama Marwah Melayu untuk mengamankan danmengembalikan hakhak kesultanan atau kerajaan Sambas Alwaitzikhoebillah

Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2019 yang diterbitkan oleh MajelisPemangku Adat Kesultanan Istana Alwatzikhoebillah Sambas;2. Silsilah Keluarga Kesultanan Sambas, Istana Istana Alwatzikhoebillah;3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2565 Kelurahan Melayu atas namaBruno Tjahyono;4.

Atang, akan tetapi pada bulan Juli 2019 SaksiBruno Tjahjono mendapati tanahnya telah dipasangi tiang bendera dan plangbertuliskan Lahan atau Lokasi Tanah Kesultanan Alwatzikhoebillah untuk SegeraDikosongkan dan Tanah serta Tiang Bendera Aset Kesultanan SambasAlwatzikhoebillah bahkan tanah ini juga telah dipasangi kawat berduri;Menimbang, bahwa Kesultanan Sambas, Istana Alwatzikhoebillah melaluiMajelis Pemangku Adat Kesultanan telah memberikan klarifikasi melalui SuratPernyataan tanggal 19 Juli 2019

berikut Silsilah Keturunan Kesultanan Sambas,bahwa tanah/lahan ini telah dialinkan kepemilikannya kepada Saksi BrunoTjahjono dan bukan lagi sebagai milik Kesultanan Sambas;Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri mengakui jika pada awalnyaseorang teman Terdakwa pernah memberitahukan kepada Terdakwa, di atastanah tersebut tiang bendera Kesultanan Sambas telah dibuang di tempatpembuangan sampah kemudian atas inisiatif Terdakwa, temanteman Terdakwamemasang kembali tiang benderanya di atas tanah tersebut bahkan

Hal lain adalah penempatan pengambilan Payung Maulana/kemuliaan Kesultanan yang semestinya ditempatkan di rumahnyaBhontona Bhaaluwu dan Bhontona Peropa bukan di istana Laki Wolio(Sultan Buton). Sedangkan Tongkat Sultan tidak diambil.

secara umum yang diakui oleh Bharata PataPalena sebagai komponen RajaRaja pendukung Kesultanan Buton yangberbentuk federasi;3.

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam surat gugatan, bertanggal 16September 2013, Nomor 19/Pdt.G/2013/PN BB, tersebut mendalilkan yakniobyek masalah dalam perkara ini adalah menyangkut pemakzulan SultanButon ke39 terpilin, La Ode Muhammad Djafar, SH dan status ParaPenggugat dalam Syara Lembaga Adat Kesultanan Buton selaku BhontonaKatapi konon selaku matamata istana dan Juru Tulisi, di mana yangsebenarnya Para Penggugat juga adalah merupakan bagian dari status yangsama selaku Perangkat Adat Syara Kesultanan

La OdeMuhammad Djafar, SH selaku pihak yang dimakzulkan karena pada saat ituPara Penggugat sesungguhnya secara struktural merupakan bagian dariPara Tergugat yang berada dalam status yang sama satu kesatuan posisiselaku Anggota Syara Lembaga Adat Kesultanan Buton, dan ParaPenggugat tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mempersoalkan ataumemprotes Hasil Keputusan Syara Lembaga Adat Kesultanan Buton, kecualitindakan durhaka yang tidak menghormati kedaulatan hukum tertinggi dantidak mentaati Syara

Pataanguna (falsafah hidup) dalam budaya masyarakatadat Kesultanan Buton;4.

Membatalkan/Menghapus frasa sebagai pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki Hak Waris Penerus Tahta Kesultanan Banten pada diktum angka 4 (empat) amar Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg., sehingga amar Penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian
2. Menetapkan Ratu Bagus Mugni Soerjaatmadja bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja telah

ke 18 diikuti dengan mengeluarkan Maklumat agar para Nadzir yangmengelola Masjid Agung Banten dan memegang Kunci Makbarah (MakamSultan Maulana Hasanudin) segera menyerahkan asset Kesultanan Bantentersebut kepada Sultan Banten ke 18.

Penetapan tersebut hanya menegaskan Tergugat mempunyai nasab dan hak waris sebagai penerus kesultanan Banten, bukanditetapkan sebagai Sultan ke 18.

Sikap penolakan terhadap tujuan yang muliaini tidak ada kecuali dilakukan oleh oknumoknum yang selama inimemegang asset kesultanan Banten yang merasa resah dan khawatir jikaasset kesultanan Banten diambil alih oleh Sultan Banten ke 18;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para PenggugatHalaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btndan para Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat bahwa pokok sengketa adalah karena telah ditetapkannyaTergugat

sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak warissebagai penerus Kesultanan Banten dalam Penetapan Pengadilan AgamaSerang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg., tanggal 22 September 2016tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan apakah benar menetapkanseseorang sebagai penerus kesultanan merupakan bagian dari perkarakewarisan yang menjadi kKewenangan pengadilan agama.Para Penggugatsesungguhnya tidak mempersoalkan mengenai kedudukan paraTergugat/Pembanding sebagai ahli waris dari orang tuanya

Banten termasuk pengelolaan Masjid AgungBanten dan Maqborah Makam Para Leluhur Kesultanan Banten, dan buktiP3 berupa Permohonan Penyerahan Kunci Makam yang ditujukan kepadaTB.A.Abbas Wasse, Ketua Dewan Pembina Forum Komunikasi danInformasi Dzurriyat Kesultanan Banten, dan ternyata baik Maklumat maupunPermohonan Penyerahan Kunci Makam tersebut didasarkan sertadinyatakan sebagai tindaklanjut dari adanya Penetapan Pengadilan AgamaSerang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg., tanggal 22 September 2016,dengan

Berdasarkan buktisilsilan kesultanan pontianak tertanggal 9 April 2021 dan berdasarkan bukti suratpernyataan keluarga kesultanan pontianak tertanggal 14 April 2021;2.

Fotocopy Silsilan Keluarga Kesultanan Pontianak tertanggal 09 April 2021,diberi tanda P.1;2. Fotocopy Surat Pernyataan Kesultanan Pontianak, diberi tanda P.2;3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Keluarga Kesultanan Pontianak An.SY. ABDURRAHMAN ALKADRIE, diberi tanda P.3;4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 154/DISP/BNW/96/75 tertanggal 10September 1996 An. FAUZAN, diberi tanda P.4;5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7203081501080006 tertanggal 23 Maret 2020,diberi tanda P.5;6.

Pontianak; Bahwa cara untuk mengetahui apabila seseorang tersebut adalahketurunan Alkadrie atau bukan adalah dengan menanyakan kepada parasesepuh yang ada di Kesultanan Pontianak atau kepada orang yangmengetahui tentang silsilah keturunan Kesultanan Pontianak; Bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama SYARIF danALKADRIE pada nama Pemohon adalah untuk memperjelas statuskeluarga dan agar tidak kehilangan marga Alkadrie; Bahwa keinginan Pemohon untuk mengajukan permohonanpenambahan nama dan marga adalah

Pontianak atau kepada orang yang mengetahui tentangsilsilah keturunan Kesultanan Pontianak; Bahwa Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie yang merupakan SultanPontianak KeIX saat ini, pernah berkunjung ke Palu dan bertemu denganPemohon, dimana pada saat itu Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie menegurPemohon yang tidak menggunakan nama SYARIF dan ALKADRIE padanama Pemohon dan nama anakanak Pemohon; Bahwa Pemohon merupakan keluarga Kesultanan Pontianak yangdibuktikan berdasarkan Bukti P.1 berupa Silsilan

RAIS AKAS yang dihubungkan dengan Bukti P.1 berupaSilsilan Keluarga Kesultanan Pontianak tertanggal 9 April 2021 dan Bukti P.2berupa Surat Pernyataan Keluarga Kesultanan Pontianak yang ditandatanganiHalaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Dgloleh Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie yang merupakan Sultan PontianakKeIX, diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar Pemohon merupakan keluargaKesultanan Pontianak yang memiliki garis keturunan marga ALKADRIE danberhak untuk menggunakan nama SYARIF

Bima yang masih hidup, bisa juga orang tertentu sepertiyang masuk dalam Majelis Lembaga Adat Bima yang membuat dan ataumengeluarkan Surat atau Dokumen yang berkaitan dengan Kesultanan Bima danjuga harus disertai dengan Stempel Jane Take yang merupakan Cap atauStempel dari otoritas Pasca Kesultanan.

Apabila ada yang membuat ataupunmengeluarkan serta menggunakan silsilah yang dibuat oleh orang di luarkesultanan Bima atau orang di luar Majelis Adat Bima untuk kepentingan tertentu ,tidak ada stempel Jene Teke dari Otoritas Pasca Kesultanan serta tidak diketahuiHalaman 4 dari 17 hal. Put.

NO. 94/PID/2016/PT.MTRoleh keturunan Kesultanan Bima , maka Silslah tersebut dianggap tidak valid atautidak sah maka dari itu banyak isinya yang tidak benar.Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban KAMARIAHH.ABDURAHMAN selaku ahli waris mengalami kerugian yaitu menimbulkan ahliwaris baru dalam trah kesultanan bima.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal263 Ayat (2) KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umumtertanggal 24 Agustus 2016

Bahwa baik Lurah atau Camat tidak berhak untuk mensyahkan silsilahsemacam ini, apalagi berhubungan dengan silsilan Kesultanan, yangharusnya melegalkan adalah Ketua Majelis Adat kesultanan Bima, dandistempel dengan stempel adat; Bahwa apabila ada seseorang yang membuat silsilan Keluarga dankemudian disangkut pautkan dengan silsilan Kesultanan Bima harus adaHalaman 9 dari 17 hal. Put. NO. 94/PID/2016/PT.

Runggu tertanggal 1 Nopember 1995 tersebutadalah tidak sesuai dengan bukti pembanding silsilan Kesultanan yangdikutip dalam buku BO Sangaji Sae :Bahwa dalam membuat silsilah perlu ijin knusus dari Ketua Majelis adat dandistempel dengan stempel adat baik Lurah atau Camat tidak berhak untukmengesyahkan silsilah Kesultanan, padahal sejak Kesultanan Bimaberintegrasi pada Republik Indonesia pada tahun 1951 secara pemerintahanKesultanan Bima hanya namanya saja.Bahwa berdasarkan buku sejarah Kerajaan Bima

Menyatakan Hukum bahwa pemecatan para tergugat sebagai Anggota Lembaga Adat Kesultanan Buton yang lama oleh H. La Ode Muhammad Djafar, SH Qaimuddin Khalifatul Khamis adalah sah dan mengikat;5. Menyatakan hukum bahwa tindakan para tergugat yang melakukan pemilihan dan penetapan turut tergugat sebagai Sultan Buton ke 40 adalah melanggar hukum, tidak sah dan batal demi hukum;6. Menghukum turut tergugat dr. H. L.M.

Bahwa prinsip ajaran demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyatdan untuk rakyat dengan filosofi suara rakyat adalah suaraTuhan hingga secara adat merupakan hukum tertinggi yangharus ditegakkan Syara Lembaga Adat Kesultanan Buton; DanBhonto Patalimbona adalah bagian dari Bhonto Siolimbonasebagai manifestasi penjelmaan seluruh rakyat masyarakat Butonselaku pemegang kedaulatan tertinggi di Kesultanan Buton, yangditetapbkan (pasoa) oleh Matana Sorumba Pata Matana selakujajaran terdepan Perwakilan Rakyat

secara umum yang diakuioleh Bharata Pata Palena sebagai komponen RajaRajapendukung Kesultanan Buton yang berbentuk federasi;.

BB. tersebutmendalilkan yakni obyek masalah dalam perkara ini adalahmenyangkut pemakzulan Sultan Buton ke39 terpilin, La OdeMuhammad Djafar, SH dan status Para Penggugat dalam SyaraLembaga Adat Kesultanan Buton selaku Bhontona Katapi kononselaku matamata istana dan Juru Tulisi, di mana yangsebenarnya Para Penggugat juga adalah merupakan bagian daristatus yang sama selaku Perangkat Adat Syara Kesultanan Butonyang ditempatkan di istana untuk mematamatai segala gerakgerik, tutur kata dan sikap Sultan

Bukankah dengan pengajuangugatan ke Pengadilan untuk uji materi Hasil Keputusan SyaraPerangkat Adat Kesultanan Buton yang memakzulkan SultanButon terpilin ke39, H. La Ode Muhammad Djafar, SH tersebutmerupakan manifestasi wujud pembangkangan Para Penggugatterhadap tindakan pemegang kedaulatan tertinggi di LembagaAdat Kesultanan Buton !!?

Hal lain adalah penempatan pengambilan Payung Maulana/ kemuliaan Kesultanan yang semestinya ditempatkan di rumahnya BhontonaBhaaluwu dan Bhontona Peropa bukan di istana Laki Wolio (Sultan Buton).Sedangkan Tongkat Sultan tidak diambil.

Ridwan Dero, S.H. umur 56 tahun, agama lslam, pendidikan S1, pekerjaanPNS, jabatan dalam adat Kesultanan Ternete sebagai Imam besar KesultananTernate, bertempat tinggal di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara,Kota Ternate.Saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi sebagai imam besar kesultanan Ternate sejak tahun 2003sampai tahun 2009 kemudian diberhentikan, dan pada tahun 2014kemudian diberhentikan dan sekarang sudah menjabat di kesultananTernate sebagai

2015.Bahwa disekitar tanah obyek sengketa yang saksi tahu adalah tanahkesultanan dan sekarang dibangun Masjid Sultan selainnya saksi tidaktahu.Bahwa didalam adat kesultanan apabila soa mengabdi kepadakesultanan maka kesultanan memberikan tanah adat kepada soa(marga) maka pemberian tersebut tidak diberikan kepada pribadi tetapiHal5 dari 15 hal putusan No.3/Pat.G/2017/PTA.MUmenjadi hak milik Soa.Bahwa kesultanan memberikan kepada soa (marga) Limatahu dalamkategori cocatu dan hak pemberian itu khusus

dan margaLimatahu tidak mempersoalkannya karena Abdul Karim Kaucil adalah jugakerabat Sultan sampai Abdul Karim Kaucil dan isteri serta anakanaknyamenempati tanah tersebut dan membangun rumah.Menimbang bahwa sesuai adat kesultanan tanah kesultanan tidak dapatdimiliki secara pribadi namun kalau sudah menjadi tanah negara dan dialihkanmenjadi milik pribadi tetap sah dan mengenai peralihan dari Habiba binti Baba keanaknya Rustam harus dimusyawarahkan keluarga dalam hal ini Rustam dengansaudarasaudaranya.Menimbang

dari keterangan saksi ahli dari kesultanan tersebut oleh majelishakim tingkat banding mengambil alih pendapat tersebut untuk dijadikan dasarpertimbangan status tanah obyek sengketa apakah dapat diwarisi oleh ahli warisHal8 dari 15 hal putusan No.3/Pat.G/2017/PTA.MUAbdul Karim Kaucil dan isterinya Habiba binti Baba.Menimbang bahwa dari riwayat penguasaan tanah oleh Habiba binti Bababersama suaminya Abdul Kadir Kaucil mempunyai legalitas yang jelas, bahwatanah tersebut mulanya tanah dari kesultanan

dan diberikan kepada margaLimatahu oleh karena Habiba binti Baba juga termasuk marga Limatahu dan jugaAbdul Karim Kaucil termasuk kerabat sultan penguasaan tanah tersebut tidakdipermasalahkan oleh Kesultanan maupun dari marga Limatahu sampaipenguasaan tanah tersebut bertahuntahun lamanya dan telah membangunrumah yang ditempati Habiba binti Baba dan suaminya serta anakanaknyatermasuk dalam hal ini Tergugat Rustam A.

DSM) oleh Pemerintah Republik Indonesiamaka tanahtanah yang menjadi objek consessie antara Kesultanan Delldengan Nv. Deli Spoorweg Maatschappij (NV. DSM) juga berikut diambil alihdan dikuasai oleh Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) saat itu dansekarang menjadi PT. Kereta Api (persero) ic. Tergugat dan II, tanpa terlebihdahulu menyelesaikan hakhak keperdataan Kesultanan Deli yang secaraHalaman 4 dari 33 hal.

Tergugat dan II tanpa terlebih dahulu menyelesaikan hakhakkeperdataan Kesultanan Deli yang secara hukum tetap melekat padatanah....... dst".Uraian tersebut menunjukan perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah RI danTergugat , Il adalah perbuatan melawan hukum yaitu mengambil alin danmenguasai tanah consessie tanpa terlebin dahulu menyelesaikan hakkeperdataan Kesultanan Deli ic.

Bahwa oleh karena Kesultanan Deli adalah Swapraja, maka tanahtanahKesultanan Deli adalah meupakan tanah swapraja;Halaman 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 341 PK/Pdt/20172.5.

Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, sesuai ketentuan hukum, makatanahtanah Kerajaan atau Kesultanan yang mempunyai pemerintahansendiri berdasarkan Kontrak Politik dengan Pemerintah Hindia Belanda,yang disebut Tanah Swapraja, termasuk tanahtanah Kesultanan Deli yangmempunyai Pemerintahan Sendiri berdasarkan Kontrak Politik tanggal 16Juni 1938, demi hukum telah hapus dan beralin menjadi Tanah NegaraHalaman 22 dari 33 hal.

Deli SpoorwegMaatschappij menjadi milik Negara,karena Kesultanan Deli tidak lagi berkedudukan sebagai negara;3.8.

Grant Sultan No. 258 penerbitan tahun 1924 tanggal 14 April 1924tercatat atas nama Tengku Maimunah sebagai alas hak yang dimiliki olehPENGGUGAT;Bahwa dalam menguji keabsahan dan atau legalitas dari ketiga GrantSultan tersebut, tentunya sematamata hanya dapat didasarkan padaketerangan juridis dari Kesultanan Deli sebagai pihak yang pernahmenerbitkan alas hak berupa Grant Sultan tersebut;Halaman 4Penetapan Nomor 789/Pat.G/2018/PN MdnBahwa terkait keberadaan dari ketiga Grant Sultan tersebut, Kesultanan

Surat Keterangan Kesultanan Deli bertanggal O6 Juli 2004, padapokoknya menerangkan:Bahwa Grant Sultan No. 7 tidak terdaftar atas nama TENGKU JAKAdan bukan terletak di daerah Tanjung Mulia namun berada di daerahKota Matsum;2.

Surat Keterangan Kesultanan Deli No. 20.13/IM/SD/2018 bertanggal 6Juli 2018, pada pokoknya menerangkan: Bahwa Grant Sultan No. 7 tahun 1898 atas nama Tengku Jaka tidakpernah diterbitkan Kesultanan Deli karena Grant Sultan pertamasekali diterbitkan sejak tahun 1909; Bahwa Grant Sultan No. 101 atas nama Tengku Ismail tidak pernahditerbitkan Kesultanan Deli karena Grant Sultan No. 101 yang pernahterbit adalah untuk tanah di Kota Matsum dengan titel Rahim LimpahKurnia bukan dengan titel Hak Kebun; Bahwa

untuk wilayah Tanjung Mulia, Kesultanan Deli benar telahmenerbitkan Grant dengan titel menentukan hak kebun atas namaTENGKU MAIMUNAH dengan Grant Sultan nomor : 258 yangditerbitkan pada tanggal 14 April 1924:Bahwa dari keterangan Kesultanan Deli sebagaimana suratsurat tersebut diatas, maka sangat jelas dan nyata bahwa dari Ketiga Grant Sultan tersebutyaitu Grant No. 7 sebagai dasar klaim TERGUGAT I, Grant No. 101 sebagaidasar klaim dari TERGUGAT IV dan Grant No. 258 sebagai dasarkepemilikan hak

dari PENGGUGAT, maka dapat diambil kesimpulan yangmerupakan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Grant Sultan No. 7 tahun 1898 atas nama Tengku Jaka tidakpernah diterbitkan oleh Kesultanan Dell ; Bahwa Grant Sultan No. 101 atas nama Tengku Ismail tidak pernahditerbitkan oleh Kesultanan Deli; Bahwa Grant Sultan No. 258 atas nama TENGKU MAIMUNAH telahdiakui penerbitan dan eksistensi yuridisnya oleh Kesultanan Deli;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka sangat berdasar danberalasan menyatakan Tidak

Bahwa sebelum Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945,Negara Indonesia masih menganut sistem pemerintahan / ketatanegaraan yangbersifat monarchi dan tersebar di seluruh wilayah R.I, dimana secara de factoeksistensi Kerajaan dan Kesultanan memiliki kekuasaan dan kewenangan resmiuntuk menjalankan roda pemerintahan dan diakui oleh masyarakat bahkandunia Internasional di saat itu, sehingga historis kepemimpinan bangsa inidimasa lalu mengandung nilai hukum yang tidak dapat terpisahkan dalamperjalanan

KESULTANAN NEGERI DELI atau KESULTAAN DELI yang dipimpinoleh para SultanSultan yang berlanjut secara turuntemurun, diantaranyayakni : SULTAN MAMOEN ALRASJID PERKASA ALAMSYAH (SULTANIX) meninggal dunia pada tanggal 9 September 1924 dan berlanjut kepadaSULTAN AMALUDDIN SANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN X)meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 1945 (kedudukan terkait perkaraaquo).

Bahwa terhadap aset/kekayaan peninggalan Kesultanan Deli, secara umumtergolong dalam 3 (tiga) kriteria : (1) Aset/kekayaan kesultanan yang dahulunyadiberikan dan dipergunakan untuk kepentingan Negeri dan masyarakat, dan (2)Harta Private, berupa aset/kekayaan pribadi yang dimiliki para sultan yangwarismewarisi secara turuntemurun kepada para ahli warisnya, diperolehsecara pribadi dan terpisah dari aset/kekayaan kesultanan ; (3) Aset konsesidalam bentuk lahan / tanah yang diperjanjikan ;KEDUDUKAN HUKUM

Pertanahan dikerajaan Kutai Kartanegara itu tidak adanamun yang ada adalah tanah Pengempuan berdasarkan DeskripsiDari Aset yang tercatat di Kesultanan Kutai dan tanah LimpahKemurahan yang sudah gugur sendirinya saat terbentuknya UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960; Bahwa apabila sipenerima tanah tidak segera mencatatkantanah limpah kemurahan kepada kesultanan Kutai maka tanahtersebut akan kembali kepada kesultanan setelah lahirnya UndangUndang Pokok Agraria sebagaimana peraturan yang dibuat

GTP.Charsan Effendi karena untuk kewenanganHalaman 10 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bonmengibahkan diwilayah Senipah dari Kesultanan Kutai adalah menjadikewenangan Pangeran Sostronegoro; Bahwa tentang Surat Bupati Awang yang mengeluarkan tanahgrand sultan, saksi tidak yakin karena Bupati Awang sendiri masihmerupakan keturunan Kesultanan Kutai pastilah mengetahui kalaumenghibahkan tanah kepada oranglain adalah bukan tanah grandsultan namun tanah limpah kemurahan; Bahwa untuk Kesultanan Kutal

GTP.CharsanEffendi yang menghibahkan tanah kepada Terdakwa, bukan merupakanHalaman 21 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bonkeluarga Kesultanan Kutai Kartanegara ataupun tidak tercatat sebagai ahlliwaris Kesultanan Kutai dan tentang bukti surat surat hibah Grand Sultandengan cap warna merah dengan nama personal berdasarkan keterangansaksi Awang Yacoub Luthman adalah tidak dikenal didalam Kesultanan Kutalseharusnya cap/stempel adalah warna keemasan dan nama Kesultananbukan personal;Menimbang,

Terdakwa dengan sengajatidak mengkonfirmasi kepada pihak kesultanan Kutai untuk memastikanstatus tanah hibah tersebut, bentuk kesengajaan yang demikian menurutpenilaian Majelis Hakim adalah kesengajaan sebagai sadar keinsyafan;6.

Bahwa dalil Terdakwa yang baru mengetahui dipersidangan adanyaSurat Edaran Bupati dan Surat dari Pihak Kesultanan Tenggarong terkaittanah hibah tersebut juga tidak dapat dibenarkan, Terdakwa secarasadar telah menggunakan surat keterangan hibah tersebut dan sengajatidak melakukan konfirmasi terlebin dahulu kepada Kesultanan KutalKartanegara.

No. 2113 K/Pdt/20132 Selama tanahtanah adat Kesultanan Deli yang dijadikan sebagai objek dariconsessie Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) dan selama tanahtanahtersebut diusahai dan dikuasai maka yang membayar pajaknya pada ketikaitu kepada Pemerintah Belanda adalah Nv. Deli Spoorweg Maatchappijselaku pihak yang menyewa tanahtanah adat Kesultanan Deli tersebut;3 Dalam pengoperasian perkeretaapian Nv.

Deli Spoorweg MaatschappijKeluarga Besar Kesultanan Deli juga mendapatkan fasilitasfasilitas khususseperti tidak membayar (gratis) jika berpergian menggunakan jasa keretaapi, mendapatkan bea siswa dan (hal itu berlangsung tidak hanya padamasa pemerintahan Belanda tetapi juga ketika Indonesia telah merdekapunkeistimewaankeistimewaan perolehan fasilitasfasilitas itu masih diperolehkeluarga Besar Kesultanan Deli) sampai pada sekitar tahun 1946, dansetelah itu tidak lagi diberikan;4 Bahwa tanahtanah

Tergugat dan II tanpa terlebih dahulu menyelesaikan hakhakkeperdataan Kesultanan Deli yang secara hukum tetap melekat padatanah....... dst".Uraian tersebut menunjukan perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah RI danTergugat , Il adalah perbuatan melawan hukum yaitu mengambil alin danmenguasai tanah consessie tanpa terlebih dahulu menyelesaikan hakkeperdataan Kesultanan Deli i.c.

Tanah objek sengketa adalah benar milik Penggugat/Pembanding dalamkapasitasnya sebagai perwakilan dari masyarakat Adat Kesultanan Deli;adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkanhukum karena melanggar pasal 301 Rbg Jo. 1888 B.W Jo.

Masyarakat Adat Kesultanan Deli,.......... dst;b.

Bahwa dari laporan Para Penggugat kepada Kesultanan Tidore,Peradilan Adat Kesultanan Tidore telah memutuskan tertanggal 11September 2011 Nomor 01/PPAKT/2011, dimana Putusan PeradilanAdat telah mengesahkan status Para Penggugat sebagai pemilik sah daritanah dan tanaman yang dirusak, dikuasai secara melawan hukum olehTergugat;7.

Putusan Peradilan Adat Kesultanan Tidoretertanggal 11 September 2011/11 Syawal 1432 H Nomor 01/PPAKT/2011, luas 57.000 m#? (lima puluh tujuh ribu meter persegi) sesuaidengan Surat dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melaluiBadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan KehutananMaba;. Menyatakan Putusan Peradilan Adat Kesultanan Tidore tertanggal 11September 2011/11 Syawal 1432 H Nomor 01/PPAKT/2011, adalah sahdan berharga;.

Putusan Peradilan Adat Kesultanan Tidore tertanggal 11September 2011/11 Syawal 1432 H Nomor 01/PPAKT/2011, seluas57.000 m?.

Putusan Peradilan Adat Kesultanan Tidoretertanggal 11 September 2011/11 Syawal 1432 H Nomor 01/PPAKT/2011, luas 57.000 m2 (lima puluh tujuh ribu meter persegi) sesuaidengan Surat dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melaluiBadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan KehutananMaba;3. Menyatakan Putusan Peradilan Adat Kesultanan Tidore tertanggal 11September 2011/11 Syawal 1432 H Nomor 01/PPAKT/2011, adalahsah dan berharga;4.

Bukti P.8 Putusan Peradilan Adat Kesultanan Tidoretertanggal 11 September 2011/11 Syawal 1432 H Nomor 01/PPAKT/2011, luas 57.000 m#?

NAFSIA EGO alias BIDAN SIA mengajak saksiNURITA PRAWATY alias BIDAN POPY melakukan pemeriksaan terhadapkandungan terdakwa di Kraton Kesultanan Ternate, dimana saat itu terdakwamengatakan kepada saksi Hj. NAFSIA EGO alias BIDAN SIA bahwaterdakwa merasa sudah mengalami kehamilan sekitar 5 (lima) bulan berjalan,selanjutnya Hj.

KENE selaku Kimalaha Tomaitoyang isinya antara lain 2 (dua) anak lakilaki tersebut dinobatkan sebagaiKOLANO MADORU belum cukup umur untuk menjadi Sultan Ternate ke 49dan sekaligus menjadi SULTAN MUDAFFAR III Kesultanan Ternate, sebagaiWali Kesultanan Ternate, terdakwa memiliki Kewenangan dan hak istimewasepenuhnya sama seperti hakhak Kolano Kesultanan Ternate yaitu hak ataspengelolaan Kedaton, hak atas penyusunan pembentukan dan penertibanstruktur dan fungsi perangkat adat Kesultanan Ternate, hak

asalusul orang dalamDakwaan Ketiga Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ;Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdampak negatifterhadap sejarah Penobatan Tahta Pangeran Kesultanan Ternate karena memutusmata rantai keturunan untuk dinobatkan sebagai Sultan yang selama inidipertahankan dan dijunjung tinggi.

sejaktahun 2002 ; Hal 10Putusan No.220/G/2019/PTUNMDN2.Bahwa karena tanah yang disewakan tidak dikembalikansehingga Kesultanan Deli menggugat PT.

Deli SpoorwegMaatschappij selaku pihak yang menyewa tanahtanah adat Kesultanan Deli tersebut;Dalam pengoperasian perkeretaapian Nv. DeliSpoorweg Maatschappij (Nv.

Sukapiringbertindak sebagai Pemerintahan Swapraja, secara hukum tanahyang disewakan oleh Kesultanan Deli berdasarkan buku HukumAgraria Indonesia yang diterbitkan Prof.

Wotan annancnnannnnnnnnnadalah dalil yang mengadangada, dimana Kesultanan Delisebagai mewakili Kedatukan Sukapiring bertindak sebagaiPemerintahan Swapraja, secara hukum tanah yang disewakanoleh Kesultanan Deli berdasarkan buku Hukum Agraria Indonesiayang diterbitkan Prof.

Foto Copy Consessie (Kontrak) Kesultanan Deli dengan Delia.Maatschappij, 30 September 1882 (berbahasaArab dan Belanda/Bahasa Asing).

Bima yang masih hidup, bisa juga orangtertentu seperti yang masuk dalam Majelis Lembaga Adat Bima yangmembuat dan atau mengeluarkan Surat atau Dokumen yangberkaitan dengan Kesultanan Bima dan juga harus disertai denganStempel Jane Take yang merupakan Cap atau Stempel dari otoritasPasca Kesultanan.

Apabila ada yang membuat = ataupunmengeluarkan serta menggunakan silsilan yang dibuat oleh orang diluar kesultanan Bima atau orang di luar Majelis Adat Bima untukkepentingan tertentu, tidak ada stempel Jene Teke dari OtoritasHal. 4 dari 20 hal.

Putusan No. 490 K/Pid/2017Pasca Kesultanan serta tidak diketahui oleh keturunan KesultananBima, maka silslah tersebut dianggap tidak valid atau tidak sah makadari itu banyak isinya yang tidak benar; Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban KAMURIAH H.ABDURAHMAN selaku ahli' waris mengalami kerugian = yaitumenimbulkan ahli waris baru dalam trah kesultanan Bima;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 263 Ayat (2) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana

Abdurahman selaku ahli waris mengalamikerugian yaitu menimbulkan ahli waris baru dalam trah Kesultanan Bima;Berdasarkan fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan bahwa Kamuria H.

Maryam, S.H. yangmerupakan keturunan langsung dari Kesultanan Bima yang jugasejarawan Bima, menerangkan tidak ada yang palsu dalam silsilahketurunan dari R.H. Abdullah dan Ico R.