Yang berwenang mengeluarkan suratijin pedagang eceran obat adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT)melalui rekomendassi dari Tim Teknis dinas Kesehatahn.

Prosedur untukmendapat ijin yaitu pemohon mengajukan permohonan ijin pedagang eceranobat kepada KPPT, kemudian KPPT akan memeriksa kelengkapan persyaratanadministrsi, kemudian apabila lengkap KPPT akan menembuskan surat keDinas Kesehatan untuk memeriksa lebih lanjut mengenai persyaratan teknisyang diperlukan (tenaga farmasi) tim teknis akan turun kelokasi untukmemeriksa kelengkapan teknis apabila memenuhi syarat, tim teknis akanmemberikan rekomendasi kepada KPPT untuk mengeluarkan ijin, namunapabila

tidak bisa di edarkan lagi ; Bahwa carnophen ijin edar nya sudah ditarik oleh BPOM RI yang artinya carnophen tidakada ijin edar dan apotik tidak bisa mengedarkan carnophen lagi apalagi orang lain tidakbisa mengedarkan carnophen ; Bahwa untuk dapat mengedarkan dextro, seseorang meskipun sudah mempunyai latarbelakang pendidikan farmasi, orang tersebut harus mempunyai ijin mengedarkan dariKPPT (Kantor Pelayanan perijinan Terpadu ) dan untuk wilayah Kabupaten Hulu SungaiSelatan, ijin diterbitkan oleh KPPT

(Kantor Pelayanan perijinan Terpadu ) Kabupaten HuluSungai Selatan ; Bahwa antara KPPT Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Dinas Kesehatan KabupatenHulu Sungai Selatan adalah, KPPT minta rekomendasi dari Pihak Dinas Kesehatan laluPihak Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan setempat dan hasil pemeriksaan diserahkanke KPPT (Kantor Pelayanan perijinan Terpadu ) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehinggaKPPT (Kantor Pelayanan perijinan Terpadu ) Kabupaten Hulu Sungai Selatan bisamengeluarkan ijin setelah

Action;satusatusatusatusatu) buah Kompas Magnet;((((((satu) buah Fiber 500 Kg;(5((~~ ower weer sr lle= 12 (dua) buah Fiber 700 Kg; 45 (empat puluh lima) buah Drum Plastik;1 (satu) set Jaring Insang;1satu) set Jaring Trawl;Hal. 3 dari 11 hal, Putusan Nomor 2064 K/PID.SUS/2016dua) buah Katung Trawl;lima) meter Rantai Katung;2 (5 (lim 1 (satu) set Kompor masak;4 (empat) buah Accu;9 (sembilan) buah Baju Pelampung;1 (satu) unit Perahu Tempel;Dirampas untuk dimusnahkan; Dokumen:* SIPI Nomor 503.523.3a/164/KPPT

Nomor 503.523.3a/164/KPPT/SPI/2016berlaku sampai dengan 2242017, SIUP Nomor 503.523.3a/164KPPTIUP/2016 berlaku sampai dengan 2242017, PAS Kecil Nomor552.2/030/HUBLA.SBG/IV/2016 berlaku sampai dengan 2242017, tetapterlampir dalam berkas perkara;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 366/PID.SUS/2016/PT MDN., tanggal 28 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa

Baru;unit Radio Vertex Standar 600;satu) unit GPS merk OSCA AE667KM II;tu))satu) unit Echosounder merk MMEC APS332MK 2;)))1 (sa1 (1 (1 (satu) set Teropong Nikon Action; 1 (satu) buah Kompas Magnet;1 (satu) buah Fiber 500 Kg;2 (dua) buah Fiber 700 Kg; 45 (empat puluh lima) buah Drum Plastik;(satu) set Jaring Insang;(lima) meter Rantai Katung;(((satu) set Kompor masak;empat) buah Accu;549sembilan) buah Baju Pelampung;1 (satu) unit Perahu Tempel; Dokumen yang terdiri dari SIP Nomor 503.523.3a/164/KPPT

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Izin Terpadu Nomor : 503/K.14/KPPT/01/V/2016 tangggal 10 Mei 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Malisya Sejahtera. 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Izin Terpadu Nomor : 503/K.14/KPPT/01/V/2016 tangggal 10 Mei 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Malisya Sejahtera.4.

Menyatakan barang bukti berupa:1. 1 (satu) unit KM Putra Joes I;2. 1 (satu) bundel dokumen kapal;3. 1 (satu) lembar SPB No.245/10/IV/B/2016;4. 1 (satu) lembar SLO No.5B6.IV.01891-Februari 2017;5. 1 (satu) lembar SKK Nahkoda PK.684/1/16/AD.SBG09;6. 1 (satu) lembar SIPI No.503.523.3A/062/KPPT-SPI/2016;7. 1 (satu) lembar SIUP No.503.523.3A/062/KPPT/IUP/2016;8. 1 (satu) lembar Pas Kecil PK 205/1/3/UPP.BRS-2016;9. 1 (satu) lembar surat kelaikan PK.005/1/3/UPP.BRS.2016;10. 1 (satu) unit kompresor

(tiga) tahun potong masa tahanan dengan perintahterdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.3 Menyatakan barang bukti berupa :1 1 (satu) unit KM Putra Joes I;2 1 (satu) bundel dokumen kapal;3 1 (satu) lembar SPB No.245/10/1V/B/2016;4 1 (satu) lembar SLO No.5B6.IV.01891Februari2017;5 1 (satu) lembar SKK Nahkoda PK.684/1/16/AD.SBG09;6 1 (satu) lembar SIPI No.503.523.3A/062/KPPTSPI/2016;7 1 (satu) lembar SIUP No.503.523.3A/062/KPPT

Putra JoesIGT.07 No.567/S.70 yang memakai atau menggunakan bendera indonesia telahditemukan dan disita dokumendokumen dan barang berupa :1 (satu) unit KM Putra Joes I;2 1 (satu) bundel dokumen kapal;3 1 (satu) lembar SPB No.245/10/IV/B/2016;4 1 (satu) lembar SLO No.5B6.IV.01891Februari 2017;5 1 (satu) lembar SKK Nahkoda PK.684/1/16/AD.SBG09;6 1 (satu) lembar SIPI No.503.523.3A/062/KPPTSPI/2016;7 1 (satu) lembar SIUP No.503.523.3A/062/KPPT/IUP/2016;8 1 (satu) lembar Pas Kecil PK 205/1/3/UPP.BRS2016

Putra JoesIGT.07 No.567/S.70 yang memakai atau menggunakan bendera indonesia telahditemukan dan disita dokumendokumen dan barang berupa :1 (satu) unit KM Putra Joes I;2 1 (satu) bundel dokumen kapal;1 (satu) lembar SPB No.245/10/IV/B/2016;1 (satu) lembar SLO No.5B6.1V.01891Februari 2017;1 (satu) lembar SKK Nahkoda PK.684/1/16/AD.SBGO09;1 (satu) lembar SIPI No.503.523.3A/062/KPPTSPI/2016;1 (satu) lembar SIUP No.503.523.3A/062/KPPT/IUP/2016;1 (satu) lembar Pas Kecil PK 205/1/3/UPP.BRS2016;1 (satu)

berbendara NegaraIndonesia;e Bahwa Terdakwa mengetahui menangkap ikan menggunakan bom/ bahanpeledak dilarang oleh Pemerintah;e Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidanganantara lain (satu) unit KM Putra Joes I, 1 (satu) bundel dokumen kapal, 1(satu) lembar SPB No.245/10/IV/B/2016, 1 (satu) lembar SLONo.5B6.1V.01891Februari 2017, 1 (satu) Jlembar SKK NahkodaPK.684/1/16/AD.SBG09, 1 (satu) lembar SIPI No.503.523.3A/062/KPPTSPI/2016, 1 (satu) lembar SIUP No.503.523.3A/062/KPPT

(Perikanan)e Bahwa benar Terdakwa mengetahui menangkap ikan menggunakan bom/bahan peledak dilarang oleh Pemerintah;e Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan antara lain 1 (satu) unit KM Putra Joes I, 1 (satu) bundeldokumen kapal, 1 (satu) lembar SPB No.245/10/IV/B/2016, 1 (satu) lembarSLO No.5B6.IV.01891Februari 2017, 1 (satu) lembar SKK NahkodaPK.684/1/16/AD.SBG09, 1 (satu) lembar SIPI No.503.523.3A/062/KPPTSPI/2016, 1 (satu) lembar SIUP No.503.523.3A/062/KPPT

MUHAMMAD HARUN ; Bahwa jabatan saksi sebagai kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu(KPPT) kabupaten Pemalang ; Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Bupati Pemalang No. 821.2/34/2009 ; Bahwa tugas KPPT adalah melaksanakan koordinasi , penyusunan danpelaksanaan kebijakan daerah dibidang perijinan terpadu di kabupatenPemalang ; Bahwa perijinan yang diurusi KPPT adalah IMB, lin gangguan , rekomendasi ,SIUP, TDP , TDI, in pengelolaan sarang burung wallet , ijin pariwisata , ijjinreklame , ijin usaha

penggilingan beras , ijin lokasi dan IUI ; Bahwa ijin pendirian tower telekomunikasi termasuk wilayah KPPT juga ; Bahwa hubungan KPPT dengan PDAU diatur dalam Instruksi Bupati PemalangNomor 1 tahun 2009 ;30 Bahwa dalam Instruksi tsb disebutkan bahwa dalam ijin pendirian towertelekomunikasi KKPT agar terlebih dahulu berkoordiansi dengan PDAU ; Bahwa pelaksanaan koordiasi dalam artian apabila pemohon ijin pendirian towertelekomunikasi belum lengakap syaratnya maka saksi arahkan untuk memintabantuan

ke PDAU ; Bahwa pengurusan ijin pendirian tower telekomunikasi dapat juga diajukansecara langsung tanpa lewat PDAU ; Bahwa contoh pendirian tower telekomunikasi yang tanoa melalui PDAU PTTowerindo ;Bahwa pengurusan baik lewat PDAU maupun diurus sendiri tarifnya samasesuai perda ;Bahwa sampai dengan sekarang seingat saksi ada 122 perusahaan yangmengajukan ijin pendirian telekomunikasi ;Bahwa pembayaran ijin ke KPPT dalam bentuk retribusi ;Bahwa tiap tower yang dibayarkan tidak sama ;Bahwa besarnya

;Bahwa saksi membayar ke KPPT sesuai SKR yang ditetapkan ;Bahwa sisa biayanya nya saksi gunakan untuk biaya operasional ;32 Bahwa penggunaan operasional untuk ongkos bensin, juga untuk setor kekelurahan dan kecamatan ; Bahwa biaya ke kelurahan dan kecamatan antara Rp. 250.000, s/d Rp.500.000.

;Bahwa pengurusan lebih murah lewat KPP Tdaripada lewat PDAU ;Bahwa saksi mengurus lewat PDAU karena ada surat peraturan bupatiPmealang tentang wacana tower bersama ;Bahwa saksi sebelumnya sudah mengurus perijinan lewat KPPT kemudian adakesulitan dan kemudian disarankan untuk kerjasama dengan PDAU ; Bahwa yang menyarankan orang dari KPPT ; Bahwa biaya pengurusan ijin pendirian tower telekomunikasi sebesar Rp. 112juta ;Bahwa seingat saksi biaya Rp. 112 juta hanya untuk perijinan IMB dan HO ;Bahwa

KPPT.503/01/IUA/VII/2011 ;- 1 (satu) lembar Ijin Trayek, No. KPPT.503/12/IT/III/2013 ;- 1 (satu) buah BUBKB BJW-1048 ;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi YOHANES MANTUR, sedangkan :- 1 (satu) buah SIM A ;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa ALOYSIUS SARU alias LUIS ;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

KPPT.503/01/IUA/VII/2011 ;1 (satu) lembar Ijin Trayek, No.KPPT.503/12/IT/IM/2013 ;1 (satu) buah BUBKBBJW1048 ;tersebut, Penuntut Umum jugamengajukan alat bukti berupa Surat Visum et Repertum, Nomor : 001.7/706/V/2013,12tertanggal 06 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria O.

KPPT.503/01/IUA/VII/2011 ;e 1 (satu) lembar Ijin Trayek, No.KPPT.503/12/IT/IM/2013 ;1 (satu) buah BUBKBBJW1048 ;Dikembalikan kepada pemiliknyaYohanes Mantur ;4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwamengemukakan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohonkeringanan hukuman, dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya danberjanji tidak akan mengulanginya lagi ;Menimbang

KPPT.503/01/IUA/VII/2011 ;1 (satu) lembar Ijin Trayek, No.KPPT.503/12/IT/IM/2013 ;1 (satu) buah BUBKBBJW1048 ;oleh karena dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa barang bukti tersebut adalahmilik saksi Yohanes Mantur, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang buktitersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Yohanes Mantur, sedangkan :1 (satu) buah SIM A ;20Oleh karena dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa barang bukti tersebut adalahmilik dari terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan

KPPT.503/01/IUA/VII/2011 ;1 (satu) lembar Ijin Trayek, No.KPPT.503/12/IT/I/2013 ;1 (satu) buah BUBKBBJW1048 ;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi YOHANES MANTUR, sedangkan :1 (satu) buah SIM A;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa ALOYSIUS SARU alias LUIS ;6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000, (seribuDemikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hariM. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH.

memilikicarnophen, somadril maupun dextro dalam jumlah banyak atau dalam jumlah yang tidak wajarkarena rawan disalahgunakan atau tidak sesuai indikasinya, dan dokter saja apabila memberiresep kepada pasien hanya sekitar 1520 butir obat saja (untuk satu macam obat), bukan dalamjumlah banyak seperti yang ditunjukkan di depan persidangan ; Bahwa untuk dapat mengedarkan somadril maupun dextro, seseorang meskipun sudahmempunyai latar belakang pendidikan farmasi, orang tersebut harus mempunyai ijinmengedarkan dari KPPT

(Kantor Pelayanan perijinan Terpadu ) dan untuk wilayah KabupatenHulu Sungai Selatan, ijin diterbitkan oleh KPPT (Kantor Pelayanan perijinan Terpadu )Kabupaten Hulu Sungai Selatan ; Bahwa antara KPPT Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten HuluSungai Selatan adalah, KPPT minta rekomendasi dari Pihak Dinas Kesehatan lalu Pihak DinasKesehatan melakukan pemeriksaan setempat dan hasil pemeriksaan diserahkan ke KPPT (KantorPelayanan perijinan Terpadu ) Kabupaten Hulu Sungai Selatan

sehingga KPPT (KantorPelayanan perijinan Terpadu ) Kabupaten Hulu Sungai Selatan bisa mengeluarkan ijin setelahada rekomendasi dari Dinas Kesehatan ; Bahwa tidak diperbolehkan seseorang membawa, memiliki, menyimpan, mengedarkan obatobatan carnophen, somadril maupun dextro untuk kepentingan pribadi apalagi tanpa adanya ijindari pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkan dan tidak adakeberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Bukit Intan Pangkalpinang untuk diolah kembali walaupun dalamhal ini Terdakwa SULAIMAN als SU bin MUKMEN tidak memiliki iin untukmelakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah, namun ijin yang dimilikioleh Terdakwa SULAIMAN als SU bin MUKMEN tersebut antara lain :TANDA DAFTAR IZIN GANGGUAN Nomor : 2S1G00015011009, Tanggal 30Januari 2012.SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL Nomor : 00056/KEPIZIN/II/2012 tanggal 30 Januari 2012.TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDD Nomor 00111/KEPIZIN KPPT/II/2012,tanggal

15 Februari 2012.SURAT IZIN GANGGUAN GANGGUAN (SIG) Nomor : 00055/KEPIZIN/KPPT/IV/2012, tanggal 30 Januari 2012.5 TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)Nomor TDP : 31.02.3.47.00202, tanggal 29 Juni 2012.6 TANDA DAFTAR IZIN GANGGUAN Nomor : 2S1G0003000000, tanggal 30Januari 2012.7 TANDA DAFTAR INDUSTRI Nomor : 00111/KEPIZIN KPPT/II/2012, tanggal15 Februari 2012.8 Akta Keterangan Perusahaan Perseorangan PD.

No. 110 K/PID.SUS/2019 Fotocopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduNomor 174/IMM/KPPT/2014 tentang Izin Menimbun dan MengecerKayu atas nama Muhammad Adam tertanggal 28 Februari 2014; Fotocopi Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor929/SIUP/KPPT/PMK/2016 tertanggal 27 Juni 2016; Fotocopi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) tertanggal 27Juni 2016; Fotocopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atas namaMuhammad Adam tertanggal 30 April 2015; Fotocopi Kartu Tenaga Teknis

sama sekali, karenanya sudah sepatutnya ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet OnvankelijkVerklaard) karena permasalahan ini timbul diakibatkan tidak adanyaitikad baik dari Penggugat Konvensi sendiri;DALAM KONVENSI :1.2.Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatassepanjang relevan berlaku pula pada bagian konvensi ini;Bahwa benar antara Tergugat Konvensi dengan PenggugatKONVENSI ......20e000sKonvensi terjalin hubungan hukum melalui perjanjian kreditNo.3001/KPPT

melanggarasas keadilan yang paling hakiki dalam hukum yakni justitia estconstans et voluntas perpetua ius suum quiguare tribuere (keadilanadalah suatu kehendak yang tetap dan abadi yang diberikan kepada 10 10.11.siapa sesuai haknya);Bahwa karena Penggugat Konvensi telah mengambil apa yangbukanhaknya dan membiarkan berlarutlarut bahkan balikmempersalahkan Tergugat Konvensi dengan ini menunjukkansecara nyata kalau Penggugat Konvensi tidak mempunyai itikadbaik dalam melaksanakan perjanjian kredit No.3001/KPPT

mengajukan permohonan kredit pada Turut Tergugatpada bulan April 2010 tetapi permohonan kredit Penggugat tersebutditolak oleh Turut Tergugat atas dasar informasi dari Bank Indonesia (IDIBI) dimana mengenai pase performance fasilitas kredit Penggugat padaBank Sulut (Tergugat) kurang baik; Bahwa atas penolakan dari Turut Tergugat tersebut selanjutnyaPenggugat menghubungi Tergugat dan menurut Tergugat adatunggakan kredit Penggugat satu bulan yaitu bulan September 2008atas perjanjian kredit No.3001/KPPT

Sulut kurang baik bukan kesalahan Penggugat tetapi kesalahanTergugat dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumyang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat tidak boleh lagimengajukan pinjaman kredit pada Turut Tergugat, maka Tergugatharus memberikan ganti rugi kepada Penggugat;Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diakui oleh Tergugat danTurut Tergugat dalam jawabannya adalah sebagai berikut : Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukummelalui perjanjian kredit No.3001/KPPT

memperolehtambahan pinjaman kredit yang ke2 atas informasi yang diberikan BankSulut (Tergugat) kepada Bank Indonesia;Menimbang, bahwa dari bukti (P5) membuktikan bahwa benarTergugat menyetujui kredit Penggugat pada Bank Sulut Cabang Calacasebesar Rp. 98.000.000, dengan jangka waktu 96 bulan diangsur setiapbulan sebesar Rp.2.123.400, terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2008dan berakhir tanggal 14 Agustus 2016, maka angsuran pertama mulaibulan September 2008;Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit No.3001/KPPT

PENETAPANNomor 0420/Pdt.G/2014/PA.SitBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaracerai talak antara :PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Dagang,tempat tinggal di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo,sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer(KPPT), tempat tinggal

Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Tenaga Kerja Asing terusdiperpanjang oleh Tergugat hingga ke perpanjangan kedua yaituberdasarkan Surat Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing No.Kep.569/0255/IMTA/KPPT tanggal 6 Juni 2011 yang berlaku sejak 31Juli 2011 hingga 31 Juli 2012;Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing padaTergugat, Tergugat tidak pernah melengkapi Penggugat denganPerjanjian Kerja.

tertentuyang terjadi harus dianggap perjanjian kerja waktu tidak tertentusebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana justrubertentangan dengan Pasal 42 ayat (4) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Penggugat merupakan tenaga kerja asing yang dipekerjakanoleh Tergugat sebagai tenaga Konsultan Chiropraktik sebagaimana18.19.20.21.tercantum dalam Surat Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing No.Kep.569/0255/IMTA/KPPT

Kep.569/0255/IMTA/KPPT tanggal 6 Juni2011 yaitu hingga 31 Juli 2012;Bahwa sebagai akibat dari pengakhiran hubungan kerja yangdilakukan oleh Tergugat melahirkan kewajiban bagi Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar upah PenggugatSampaibatas waktuberakhirnya jangka waktuperjanjian kerjadikarenakan Tergugat melakukan pengakhiran hubungan kerjasebelum berakhirnya jangka waktu hubungan kerja, sebagaimanarumusan Pasal 62 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa

Rp.925.582.500 (Sembilan RatusDua Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima RatusRupiah) dengan Upah RataRata Mingguan sebesar Rp.17.799.663atau dibulatkan menjadi sebesar Rp. 17.800.000 (Tujuh Belas JutaDelapan Ratus Ribu Rupiah);Bahwa terhitung dari tanggal dikeluarkannya surat penghentiansponsor atas KITAS Penggugat tertanggal 23 September 2011Penggugat masih menyisakan 308 hari kerja atau 44 mingguhingga berakhirnya Surat Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja AsingNo.Kep.569/0255/IMTA/KPPT

Kep. 569/0255/IMTA/KPPT tanggal 6 Juni 2011 yang berlaku sejak 31 Juli 2011 hingga 31 Juli2012 bukti P2 dengan upah dibayar mingguan sebesar Rp.17.799.663, (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribuenam ratus enam puluh tiga rupiah) dan sisak kontraknya menurutPenggugat selama 308 (tiga ratus delapan) hari atau 44 (empat puluhempat) minggu;Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia No.

WU342RTKMT JD3 warna putih DB 8215 HA;1 (satu) kunci kendaraan Truck Merk/Type Toyota/Dyna WU342RTKMTJD3 warna putih DB 8215 HA;Dikembalikan kepada pemiliknya;Barang bukti berupa:Kayu Boroti berjumlah 196 keping/penggal dengan volume kayu 9,476m3;Dirampas untuk negara;Barang bukti berupa:1(satu) dokumen Nota ANgkutan Nomor : UD Lili Meubel 00000135;1 (satu) dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor:00135/DKO/UD.LM/07/2019 tanggal 10 Juli 2019;Asli Surat Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor:503/KPPT

/1226/2012 tanggal 26 November 2012;Asli Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar (TPTKO) nomor533.21/29/SK/VII/Keh/2016 tanggal 18 Juli 2016;Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan/Usaha Meubel periodeSeptemberFebruari 2018;Asli laporan Bulanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)Primer Hasil Hutan Kayu 2019 (52.21/532/SekrKPPT);Asli laporan Bulanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)Primer Hasil Hutan Kayu 2019 (503/KPPT/1226/20112):Fotocopy Berkas Rencana Tebangan Pemegang Hak ATas

HA; 1 (Satu) kunci kendaraan Truck Merk/Type Toyota/Dyna WU342RTKMT JD3 warna putin DB 8215 HA;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;Barang bukti berupa: Kayu Boroti berjumlah 196 keping/penggal dengan volume kayu 9,476m3; 1(satu) dokumen Nota Angkutan Nomor : UD Lili Meubel 00000135; 1 (Satu) dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor00135/DKO/UD.LM/07/2019 tanggal 10 Juli 2019;Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MNDAsli Surat ljin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor :503/KPPT

/1226/2012 tanggal 26 November 2012;Asli Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar (TPTKO) nomor533.21/29/SK/VII/Keh/2016 tanggal 18 Juli 2016;Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan/Usaha Meubel periodeSeptemberFebruari 2018;Asli laporan Bulanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri(RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu 2019 (52.21/532/SekrKPPT);Asli laporan Bulanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri(RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu 2019 (503/KPPT/1226/20112):Fotocopy Berkas Rencana Tebangan Pemegang Hak ATas

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor137/KPPT/SIUPK/2012/166, 4. Tanda Daftar Perusahaan, 5. KeputusanKepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu No.137/KPPT/SITU/2012/250Tentang Izin Operasional / Izin Peruntukan Bidang Usaha, 6. Izin UsahaBerdasarkan UndangUndang Gangguan Nomor : 137 / KPPT / HO /2012/134, 7. Surat Keterangan dari Saudara Badrun yang menjelaskanbahwa tanah Ulayat yang berada di Lokasi PT. Musimas adalah tanahWilayah Batin Putih, 8.

Jaya denganKoperasi Tiga Sekawan Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupatenpelalawan, diberi tanda T12;Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 01 Juni 2012, diberi tanda T13;Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2019/PN Plw14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.ZT28.29.30.31.Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 054/PAP/BPAH/2016 tertanggal 26 Ju ni2016, diberi tanda T14;Fotokopi Surat Pernyataan Batin Putih Air Hitam, diberi tanda T15;Fotokopi Ijin Usaha Berdasarkan UndangUndang Gangguan Nomor :137/KPPT

/HO/2012/134 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenPelalawan, diberi tanda T16;Fotokopi Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor137/KPPT/SIUPK/2012/166 tertanggal 22 Mei 2012, diberi tanda T17;Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor :137/KPPT/SITU/2012/250 tertanggal 22 Mei 2012, diberi tanda T18;Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Berdasarkan UndangUndangNomor : 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, tertanggal 22 Mel2012, diberi tanda T19;Fotokopi

Kecamatan Ukuitanggal 21 April 2010, diberi tanda T11;Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antara Koperasi Harapan Jaya denganKoperasi Tiga Sekawan Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupatenpelalawan, diberi tanda T12;Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 01 Juni 2012, diberi tanda T13;Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 054/PAP/BPAH/2016 tertanggal 26 Ju ni2016, diberi tanda T14;Fotokopi Surat Pernyataan Batin Putih Air Hitam, diberi tanda T15;Fotokopi Ijin Usaha Berdasarkan UndangUndang Gangguan Nomor :137/KPPT

/HO/2012/134 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenPelalawan, diberi tanda T16;Fotokopi Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor137/KPPT/SIUPK/2012/166 tertanggal 22 Mei 2012, diberi tanda T17;Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor :137/KPPT/SITU/2012/250 tertanggal 22 Mei 2012, diberi tanda T18;Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Berdasarkan UndangUndangNomor : 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, tertanggal 22 Mei2012, diberi tanda T19;Fotokopi

SUKRI mempergunakan surat palsutersebut untuk melakukan pengurusan ijin galian C di lokasi tanah tersebut dan terbitlahsurat izin usaha pertambangan ( UIP) Nomor : 540/5/I/5/2011 yang ditanda tangani olehKepala KPPT Kota Tarakan yaitu Sdr.

Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Penagkapan Ikan dengannomor 503/KPPT/876/SIPI/XI/2015; (P4)5. Fotokopi sesuai dengan Fotocopy (grosse akta) Pendaftaran Kapaldengan nomor 1537 tertanggal 28 Juli 2004; (P5)6. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Kelaikan Kapal dengan nomorAL 502/01/13/UPP.LU16; (P6)7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Penagkapan Ikan dengannomor 503/KPPT/377/SIPI/V/2015; (P7)8.

Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Penagkapan Ikan dengannomor 503/KPPT/673/SIPI/IX/2015; (P10)11. Fotokopi Fotofoto kapal sesuai dengan foto asli, KapalPelawan/Pembanding/Pembaning yang sudah Rusak; (P11)Hal. 11 dari 15 halaman putusan No.145/PDT/2019/PT MND12.

Lian Harianja yaitu sejaktahun 2010, tanah tersebut di jaga dan dirawat oleh Kepala Desa MesjidLama atas nama Rozali S, kemudian pada tahun 2014 Agung Sidaramembuka objek wisata Pantai Bunga Laut Indah;Bahwa Agung Sidara memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor :503/427/SIAUPKP2T/X1/2014 tanggal 26 November 2014, Surat Izin UsahaPariwisata Nomor : 503/SIUP/KPPT/005/XI/2014 tanggal 26 November2014, Izin Gangguan (HO) Nomor 503/320/HO/KP2T/XI/2014 tanggal 26November;Bahwa luas tanah milik Agung

menguasai tanah tersebut karena para Terdakwamerasa tanah tersebut adalah milik para Terdakwa;Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Agung Sidara membeli dengan gantirugi tanah tersebut sejak tahun 2010 tanah tersebut di jaga dan dirawat olehSembiring dengan menanami pohon kelapa, kemudian pada tahun 2014Agung Sidara mernbuka objek wisata Pantai Bunga Laut Indah sesuaidengan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/427/SIAUPKP2T/X1I/2014 tanggal 26 November 2014, Surat Izin Usaha PariwisataNomor: 503/SIUP/KPPT

., (bukti T4) yang menjalankankegiatan usaha pokok perdagangan besar berbagai macam material bangunanatau toko bahan bangunan, berdasarkan tanda daftar perusahaan PerseroanTerbatas (PT) Nomor 31.02.1.46.00213 penanggung jawab/pengurus SumartoJacob (bukti T6), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor00467/KEPIZIN/KPPT/PM/V/2013 atas nama Sumarto Jacob, Jabatan Direktur(bukti T7) dan Tanda Daftar Izin Gangguan Nomor SIG 00466/KEPIZIN/KPPT/V/2013, Pemilik/Pengusaha: Sumarto Jacob, Jenis UsahaPerdagangan

., (Bukti T4) yang menjalankankegiatan usaha pokok perdagangnan besar berbagai macam materialbangunan atau toko bahan bangunan, berdasarkan Tanda DaftarPerusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor 31.02.1.46.00213Penanggung Jawab/Pengurus Sumarto Jacob (Bukti T6), Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 00467/KEPIZIN/KPPT/PM/V/2013 atas Nama Sumarto Jacob Jabatan Direktur (BuktiT7) dan Tanda Daftar Izin Gangguan Nomor SIG: 00466/KEPIZIN/KPPT/V/2013, Pemilik/Pengusaha: Sumarto Jacob, Jenis Usaha