Ditemukan 64 data
Urut Berdasarkan
Putus : 28-03-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/PID.SUS/2010 Tanggal 28 Maret 2012 — Drs. MOCH. MUCHARROR,MM
137 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
KD311 IDS ,200/10/2004 tanggal 29Oktober 2004, terbit setelan kegiatan Komersial tersebut dilaksanakansebagaimana Bukti Novum PK1, maka Keputusan Direksi tersebut tidakdapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan Komersial) asaslegalitas/Nulum delictum noela poena sine preiviea lege poenale (dan perbuatan pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatanmelawan hukum, terlebih lagi dalam Keputusan Direksi tersebut tidakditentukan mengenai jangka waktu, profit, sanksi maupun ketentuanpidananya
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
190 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1019 K/Pid.Sus/2014dituntut dan dipidana (Nullum crimen sine lege stricta) atau juga dikenal denganasas nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali;Tiga komponen yang harus dipenuhi asas legalitas adalah :a Lex Scripta yaitu orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatuperaturan perundangundangan yang tertulis yang telah lebih dahulu ada;b Lex Certa yaitu UndangUndang harus jelas merumuskan dengansecermat dan serinci mungkin perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatanmanusia
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1008 — 713 — Berkekuatan Hukum Tetap
1008 — 713 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis HakimYang Terhormat untuk membatalkan Putusan Termohon Keberatan.PUTUSAN TERMOHON (KEBERATAN PATUT DIBATALKAN KARENATERMOHON KEBERATAN MELANGGAR ASAS LEGALITAS (NULLUMDELICTUM NOELA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI)1. Termohon Keberatan secara melawan hukum telah menggunakandoktrindoktrin dan praktekpraktek hukum asing serta melakukanpenafsiran secara ekstensif dalam mengeluarkan Putusannya.
Bahwa di dalam hukum publik, dikenal asas yang sangat populer dan asasini terkandung di dalam Pasal 1(1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana,yakni asas nullum delictum noela poena sine praevia lege poenale.Di dalam hukum administrasi negara yang juga merupakan bagian darihukum publik, dikenal azas legalitas yang mengandung arti bahwasegala tindakan pejabat Pemerintah harus didasarkan atas hukum.5.
Putus : 23-03-2016 — Upload : 06-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2016 Tanggal 23 Maret 2016 — Ir. UDAR PRISTONO, MT
410 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
410 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilanjutkandengan perubahan Perpres Nomor 4 tahun 2015 dengan demikianpembayaran sebeleum pekerjaan selesai 100% dapat diakuikebenarannya;Bahwa, dengan demikian tidak dapat lagi Terdakwa atau siapa sajadinyatakan salah jika melakukan pembayaran sebelum pekerjaan selesai100%, dan secara patut pekerjaan Pengadaan Bus Busway TA 2012 danTA 2013 tetah selesai 100% setidaktidaknya sampai dengan perkara inidipidanakan oleh Penuntut tidak pernah ada penyimpangan kontrak danperkara perdata;ASAS NULLUM DELICTUM NOELA