Ditemukan 67 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-02-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 407/Pid.B/2018/PN Tng Tanggal 18 Juli 2018 — Penuntut Umum:
NEYSA SABRINA SH
Terdakwa:
HADI WIRAWAN MUSLIM, ST, SH
171 — 57
NEYSA SABRINA SH
Terdakwa:
HADI WIRAWAN MUSLIM, ST, SH
171 — 57
Ini adalah konsekuensipenganutan asas legalitas atau noela poena sine lege dalam hukumpidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP).
Register : 15-01-2010 — Putus : 18-01-2011 — Upload : 15-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2010 Tanggal 18 Januari 2011 — Adelin Lis
519 — 434 — Berkekuatan Hukum Tetap
519 — 434 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruannyata karena salah menerapkan hukum dalam menentukan unsur melawanhukum dalam tindak pidana korupsi yaitu unsur melawan hukum dalampengertian perdata (Jurisprudensi perkara LindenbaumCohen 1919 yangmenerapkan asas kepatutan) ternyata jurisprudensi perkara perdatatersebut diterapkan ke dalam perkara pidana ini, padahal seharusnya dalamperkara pidana yang berlaku adalah unsur melawan hukum dalampengertian asas legalitas (nullum delictum noela
Perkara Terdakwa ini adalah perkara pidana dan di dalam KitabUndangUndang Hukum Pidana menganut asaslegalitas,sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP yaitu "Tiada suatuperbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuanpidana dalam perundangundangan yang ada terlebih dahuludari perbuatan itu (nullum delictum noela poena sine praevialege poenali);d. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun1999. Penjelasan resmi Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31Hal. 324 dari 355 hal. Put.
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
371 — 212
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
371 — 212
Karena sesuai faktanya tidak satu peraturan pun yangmelarang jabatan kepala desa untuk memberikan tunjangan penghasilan selainpenghasilan tetap bulanan yabng dimaksudkan sebagai insentif kepada perangkatdesa maupun anggota BPD, artinya sesuai prinsip positivism legalitas maka suatuperbuatan itu dinyatakan dilarang jika terlebin dahulu ada peraturan yang terlebihdahulu sudah ada (nullum delictum noela poena praevia lege).
Putus : 28-03-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/PID.SUS/2010 Tanggal 28 Maret 2012 — Drs. MOCH. MUCHARROR,MM
167 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
KD311 IDS ,200/10/2004 tanggal 29Oktober 2004, terbit setelan kegiatan Komersial tersebut dilaksanakansebagaimana Bukti Novum PK1, maka Keputusan Direksi tersebut tidakdapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan Komersial) asaslegalitas/Nulum delictum noela poena sine preiviea lege poenale (dan perbuatan pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatanmelawan hukum, terlebih lagi dalam Keputusan Direksi tersebut tidakditentukan mengenai jangka waktu, profit, sanksi maupun ketentuanpidananya
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
323 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
323 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1019 K/Pid.Sus/2014dituntut dan dipidana (Nullum crimen sine lege stricta) atau juga dikenal denganasas nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali;Tiga komponen yang harus dipenuhi asas legalitas adalah :a Lex Scripta yaitu orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatuperaturan perundangundangan yang tertulis yang telah lebih dahulu ada;b Lex Certa yaitu UndangUndang harus jelas merumuskan dengansecermat dan serinci mungkin perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatanmanusia
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1417 — 1103 — Berkekuatan Hukum Tetap
1417 — 1103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis HakimYang Terhormat untuk membatalkan Putusan Termohon Keberatan.PUTUSAN TERMOHON (KEBERATAN PATUT DIBATALKAN KARENATERMOHON KEBERATAN MELANGGAR ASAS LEGALITAS (NULLUMDELICTUM NOELA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI)1. Termohon Keberatan secara melawan hukum telah menggunakandoktrindoktrin dan praktekpraktek hukum asing serta melakukanpenafsiran secara ekstensif dalam mengeluarkan Putusannya.
Bahwa di dalam hukum publik, dikenal asas yang sangat populer dan asasini terkandung di dalam Pasal 1(1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana,yakni asas nullum delictum noela poena sine praevia lege poenale.Di dalam hukum administrasi negara yang juga merupakan bagian darihukum publik, dikenal azas legalitas yang mengandung arti bahwasegala tindakan pejabat Pemerintah harus didasarkan atas hukum.5.
Putus : 23-03-2016 — Upload : 06-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2016 Tanggal 23 Maret 2016 — Ir. UDAR PRISTONO, MT
485 — 327 — Berkekuatan Hukum Tetap
485 — 327 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilanjutkandengan perubahan Perpres Nomor 4 tahun 2015 dengan demikianpembayaran sebeleum pekerjaan selesai 100% dapat diakuikebenarannya;Bahwa, dengan demikian tidak dapat lagi Terdakwa atau siapa sajadinyatakan salah jika melakukan pembayaran sebelum pekerjaan selesai100%, dan secara patut pekerjaan Pengadaan Bus Busway TA 2012 danTA 2013 tetah selesai 100% setidaktidaknya sampai dengan perkara inidipidanakan oleh Penuntut tidak pernah ada penyimpangan kontrak danperkara perdata;ASAS NULLUM DELICTUM NOELA