Henry Suparni yang berhak atas tanah tersebut;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal264 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana seperti tersebut dalamdakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa harus dinyatakanbersalah dan harus dijatuhi pidana.Hal. 13 dari 15 hal. Put.

kerugian terhadapsaksi USARAH (ALMARHUMAH) SEBESAR Rp 223.500.000, (dua ratus duapuluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 263 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSumedang tanggal 10 November 2008 sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa DEDI MULYANA als DEDE Bin MOMONWIRASUGANDA bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264

Kn. bersalahmelakukan tindak pidana "Membantu menggunakan akta otentiksecara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 56 ke1 KUHP juncto Pasal 64 ayat(1) KUHP dalam surat dakwaan Primair kami;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Aksal Arsyad, S.H., M.Kn.berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selamaTerdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;3.

Sulaiman dan kakaknya Cut Soraya Binti T.Hanafiahmemperoleh uang dari saksi Ir.T.Nasir Bin T.Sulaiman yakni hasilpenjualan tanah dimaksud;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal264 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa Usman AR Bin A.Rahman pada hari, tanggal danbulan yang tidak dapat ditentukan lagi antara tahun 2011 sampai dengantahun 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu antara bulan Januarisampai dengan Desember tahun 2011 dan antara bulan Maret sampai denganbulan

Sehingga untuk STNKyang digunakan oleh terdakwa tersebut, bukan STNK asli melainkan STNK palsudan nomor Polisi D8209ACD yang tertera pada STNK tersebut tidak sesualperuntukannya.Bahwa atas perbuatan Terdakwa memakai Akta Otentik berupa SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sehingga STNK tersebut telahdigunakan oleh terdakwa, yang proses pembuatan Akta Otentik tersebut dilakukansecara tidak benar, telah menimbulkan kerugian Negara.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal264

dalam membantu atau menjadi perantara pembuatan STNK palsu tersebutTerdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) daripembuatan STNK yang digunakan oleh Saksi HENDI KARSIDI.Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang turut serta membuat Akta Otentikberupa STNK sehingga STNK tersebut telah digunakan oleh Saksi HENDI, yangproses pembuatan Akta Otentik tersebut dilakukan secara tidak benar, telahmenimbulkan kerugian Negara.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal264

. ;02200Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat (2) KUHP.

atas putusan tersebut, sehingga putusan tersebut belumdapat dilaksanakan, dan apabila terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum(telan berkekuatan hukum tetap) dari pihak yang lain (kalah), oleh karenaHalaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 34/Pdt.G.S/2018/PN KkaTergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanyasuatu tenggang waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela, namun bila Tergugat lalai menjalankan putusan ini, maka berdasarkan Pasal264

atas putusan tersebut, untuk mengajukan upayahukum berupa keberatan atas putusan tersebut, sehingga putusan tersebut belumdapat dilaksanakan, dan apabila terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum(telan berkekuatan hukum tetap) dari pihak yang lain (kalah), oleh karenaTergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanyasuatu tenggang waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela, namun bila Tergugat lalai menjalankan putusan ini, maka berdasarkan Pasal264

Pasal 55 Ayat (2) KUHPidana atau kedua melanggar Pasal264 Ayat (1) ke1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (2) KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaanalternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan sebagaimana dalamfaktafakta yang ada dipersidangan sebagaimana dalam Pasal Pasal 96A UUNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 55 Ayat (2) KUHPidana, denganunsurunsurnya sebagai berikut:1.

10November 2009, yang sudah dilegalisir dan ditandatangani kepala KUA;Bahwa dalam proses upaya hukum banding tersebut, Saksi Asri Purwantimengetahui kalau Terdakwa dalam mengajukan banding melampirkan foto copyDuplikat Akte Nikah Nomor KK11.09.08/Pw 01/86/XV2009 tanggal 10November 2009 yang sudah dilegalisir dan ditandatangani kepala KUA, makaperbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan Saksi Asri Purwanti ke Polres Wonogirihingga menjadi perkara ini;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal264

;Bahwa konsekwensi logis akibat dibatalkannya putusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telahmenyatakan Yuswadi Kunardi bebas, maka sepatutnyahakim memeriksa dan mempertimbangkan kembali = satupersatu unsur dari pasal pidana yang hendakdijatuhkan.Namun ternyata dalam alinea berikutnya samasekalitidak diketemukan pertimbangan ataupun pernyataan yangmemeriksa unsur unsur dari pasal pidana yangdidakwakan/dituntut Jaksa Penuntut Umum, yaitu' tentangpenggunaan akta palsu sebagaimana diatur dalam Pasal264

Nama dan tanda tangan yang menandatangani sertifikatBwSoNaus Atas perbuatan terdakwa, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,/orang sehingga mengakibatkan nama UNP (Universitas NegeriPadang) menjadi tercemar.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 Ayat (1) KUHP.AtauKedua: Bahwa ia Terdakwa MEIDARIANY PGL.

Dan dalam perkembangan selanjutnya bahwa kesengajaancukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu dengan kata lain adahubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya, tidakdisyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancamdengan pidana oleh undangundang (k/leurloos begrip);Halaman 13 dari 17 Nomor 63/Pid.B/2019/PNMjlMenimbang, bahwa surat palsu yang dikualifikasikan dalam unsur pasal264 ayat (2) KUHP adalah tidak dapat dipisahkan dari unsur pasal 264

EDDY YUNUS ST.MMmenderita kerugian sekitar Rp.12.000.000.000, (dua belas milyar rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah itu ;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal264 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;ATAU :KEDUA :Bahwa Terdakwa GUNA JAYA ARTHA, SH.Mhum bersamasama ataumasingmasing bertindak untuk diri sendiri sebagai orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan Prof.DR.Santoso Hamijoyo Bin Abdul Moetalib, Agam

YUWANA mengalami kerugiankehilangan tanah seluas 3,2 hektar dengan nilai perkiraan sebesarRp.5.000.000.000,(lima milyar rupiah) atau setidaktidaknya lebih dari itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal264 ayat (1) kel KUHP.SubsidairBahwa ia terdakwa ASPIAN NAJIT Bin (Alm) NAJIT pada hari danwaktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret tahun 2015 atau setidaktidak pada waktu lain ditahun 2015 bertempat di Kampung Payungpayung,Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau atau

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menggunakan Akta Otentik berupaKartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia Nomor 1471071101570002 atasnama BENHAM tahun 2013 yang dilakukan secara tidak benar, telah menimbulkan kerugian, bagi Negara maupun bagi orang lain dan masyarakat.on= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 Ayat (2) KUHPidana ;manne Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi / Keberatan tertanggal20

saksi Reni Brata yang memiliki bersekutudengan mantan suami Fera Wahyuni (saksi Patar Parissan Pardede) adalahkarena pembalasan sikap sakit hati karena saksi Reni Brata telah dilaporkanoleh saksi Fera Wahyuni ke Polda atas dugaan suatu tindak pidana Penggelapan ;wonnnnnnnne Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini tidak terpenuhi pula menurut hukum ;manne Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak terpenuhi makaTerdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal264

Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bekasibermaterai tempel (enam ribu rupiah) No. 1411 138/0001601022164485 namadebitur : Joko Susanto, nomor debitur : 0001601022164485 tertanggal 14November 2013 adalah tanda tangan karangan atau Spurious Signature karenamempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan JokoSusanto pembanding (KT).Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat (2) KUHP.

Pengadilan Negeri Tangerang memutuskanperceraian antara terdakwa dan saksi HARNI sebagaimana Akte perceraiantanggal 19 Maret 2018.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal264 ayat (1)ke LKUHP ;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Robinson Alias MUHAMAD ROBINSON pada tanggal14 Juni 2010 atau setidaktidaknya pada waktu lain di tahun 2010, bertempat diKantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi atau setidaktidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk

Pengadilan Negeri Tangerang memutuskanperceraian antara terdakwa dan saksi HARNI sebagaimana Akte perceraiantanggal 19 Maret 2018.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal264 ayat (2)KUHP;SUBSIDAIR :KESATU :Bahwa ia Terdakwa Robinson Alias MUHAMAD ROBINSON pada tanggal14 Juni 2010 atau setidaktidaknya pada waktu lain di tahun 2010, bertempat diKantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambiatau setidaktidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk

Lab : 92/DTF/2018 tertanggal 9 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwatanda tangan milik Werly yang terdapat pada Akta Jual Beli No.53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998 dengan tanda tangan Werlypembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda (Non Identik).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal264 ayat (2) KUHP;ATAUKEDUABahwa terdakwa FRANS OAN SEMEWA alias OAN pada hari Selasa,tanggal 05 Mei 2015 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Bulan MeiTahun 2015 atau setidaktidaknya

Adapun terkait keputusan akhir dari perkaraperkara dimanasaya dimintai keterangan selaku ahlipidana, Ahli tidak mengikutiperkembangan perkaranya;Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN LbjBahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2)adalah pemakaian suratsurat palsu sebagaimana tersebut dalam Pasal264 ayat (1) KUHP, yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkankerugian.

Penasehat Hukumnya yangmenyatakan bahwa hak menuntut Penuntut Umum terhadap Terdakwa telahdaluarsa, Majelis Hakim berpendapat sangatlah perlu mempertimbangkan syaratformal pengajuan perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum, apakah hakmenuntut telah melampaui batas sebagaimana waktu yang ditentukan (daluarsa)ataukah tidak ;Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN LbjMenimbang, bahwa dalam Dakwaannya Penuntut Umum telahmendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal264