Bahwa bila dibandingkan, suratsurat perpanjangan izin sementaraHPH Penggugat dengan surat pembaharuan HPH No.805/KPTSVI/ 1999 tanggal 30 September 1999, yang dicabut oleh objekgugatan, terdapat perbedaan dalam kewajiban pengalihan sahamke badan usaha. Dalam suratsurat perpanjangan izin sementaraHPH, sebelum surat pembaharuan HPH, pengalokasian sahamsaham perusahaan adalah :a. Penggugat sebanyak 49% ;b. BUMD dan BUMN (INHUTANI IV) sebanyak 49% ;Cc.

BUMD 10% ;10.Bahwa Surat Pembaharuan HPH No.805/KPTSVI/1999 tanggal 30September 1999 sebenarnya bertentangan dengan PersetujuanMenteri Kehutanan dan Perkebunan No.624/MENHUTIV/1996tanggal 6 Mei 1996 dan Persetujuan Menteri Keuangan RepublikIndonesia No.S678/MK 016/1997 tanggal 24 Desember 1997Hal.4 dari 30 hal. Put. No.312 K/TUN/200911.tentang Persetujuan Berpatungan antara Penggugat dan PT.INHUTANI IV (BUMN), karena surat pembaharuan HPH tersebuttidak lagi mencantumkan PT.

No.312 K/TUN/2009keterlambatan dalam pembagian saham sebagaimanadiperintahkan oleh Surat Pembaharuan HPH ;15.Bahwa selain itu Penggugat menemukan banyak sekali hambatandan gangguan dalam kegiatan usahanya tersebut dari berbagalpihak untuk merealisasikan kepentingannya masingmasing di arealHPH Penggugat, hambatan dan gangguan tersebut antara lainadalah :a.

Menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanMenteri Kehutanan No.351/MENHUTII/2007 tertanggal 22 Oktober2007 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan No.805/KPTSVI/1999 tanggal 30 September 1999tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Keang NamDevelopment Indonesia di Kabupaten Mandailing Natal, ProvinsiSumatera Utara ;2.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriKehutanan No.351/MENHUTII/2007 tertanggal 22 Oktober 2007tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan No.805/KPTSVI/1999 tanggal 30 September 1999tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Keang NamDevelopment Indonesia di Kabupaten Mandailing Natal, ProvinsiSumatera Utara ;4.

Sofyan sebagai Pemberi Kuasa kepada Penggugat Konpensiberdasarkan informasi yang Kami terima dari Bapak Sutisna Sofyan akanmencabut kuasa tersebut ;e Bapak Sutisna Sofyan adalah salah satu pihak organ dalam YPPM Pembaharuan danYPPM Pembangunan yang berdasarkan buktibukti yang ada nyatanyata mengakuibahwa tanah dan bangunan objek a quo merupakan aset dari YPPM Pembaharuan(dalam Pailit) ; e Bapak Sutisna Sofyan adalah salah satu pihak organ dalam YPPM Pembaharuan danYPPM Pembangunan yang berperan dalam

Nomor : 03/PKPU/201 1/PN.Niaga.Jkt.Pst.Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin. Sehingga dengan demikian tanah yangterletak di Jalan Palasari No. 9 atau Jalan Patuha No. 36, Kel.

Pembaharuan Pendidikan Muslimin memperoleh hak prioritasHal 91 dari 147 hal.

Pembinadari Yayasan Pembangunan Muslimin Indonesia adalah Pak Sutisna dan Pak EncepSofandy adalah Ketua Yayasan Pembaharuan Muslimin Indonesia= Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui ada masalah apa dipanggil Polisi, tahutahusaksi diberi Akta ini oleh Ketua Pembina Pak E. Sutisna yang ternyata isinya masalahAkta Pelepasan Hak Atas Tanah dari Pembangunan kepada Pembaharuan.

Alasan saksi dipanggil oleh Polisikarena untuk mempertanggung jawabkan mengenai Masalah Pelepasan tanah dariyayasan Pembangunan kepada Yayasan pembaharuan ;= Bahwa sepengetahuan saksi orangorang yang di Yayasan Pembangunan sama denganorangorang yang di Yayasan Pembaharuan, karena yang melepas Pihak Pertama jugaorang Yayasan Pembangunan dan juga orang Yayasan Pembaharuan dan yangmenerima juga orang Pembangunan dan juga orang Pembaharuan dan ituitu jugaorangnya ; = Bahwa yang saksi lakukan setelah

Sofyan sebagai Pemberi Kuasa kepada Penggugat Konpensiberdasarkan informasi yang Kami terima dari Bapak Sutisna Sofyan akanmencabut kuasa tersebut ;e Bapak Sutisna Sofyan adalah salah satu pihak organ dalam YPPM Pembaharuan danYPPM Pembangunan yang berdasarkan buktibukti yang ada nyatanyata mengakuibahwa tanah dan bangunan objek a quo merupakan aset dari YPPM Pembaharuan(dalam Pailit) ; e Bapak Sutisna Sofyan adalah salah satu pihak organ dalam YPPM Pembaharuan danYPPM Pembangunan yang berperan dalam

Nomor : 03/PKPU/201 1/PN.Niaga.Jkt.Pst.Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin. Sehingga dengan demikian tanah yangterletak di Jalan Palasari No. 9 atau Jalan Patuha No. 36, Kel.

Pembaharuan Pendidikan Muslimin memperoleh hak prioritasHal 91 dari 147 hal.

Pembinadari Yayasan Pembangunan Muslimin Indonesia adalah Pak Sutisna dan Pak EncepSofandy adalah Ketua Yayasan Pembaharuan Muslimin Indonesia= Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui ada masalah apa dipanggil Polisi, tahutahusaksi diberi Akta ini oleh Ketua Pembina Pak E. Sutisna yang ternyata isinya masalahAkta Pelepasan Hak Atas Tanah dari Pembangunan kepada Pembaharuan.

Alasan saksi dipanggil oleh Polisikarena untuk mempertanggung jawabkan mengenai Masalah Pelepasan tanah dariyayasan Pembangunan kepada Yayasan pembaharuan ;= Bahwa sepengetahuan saksi orangorang yang di Yayasan Pembangunan sama denganorangorang yang di Yayasan Pembaharuan, karena yang melepas Pihak Pertama jugaorang Yayasan Pembangunan dan juga orang Yayasan Pembaharuan dan yangmenerima juga orang Pembangunan dan juga orang Pembaharuan dan ituitu jugaorangnya ; = Bahwa yang saksi lakukan setelah

Pemohon Tuban, 31 Desember 1969 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon IITuban, 21 Juli 1975, untuk itu Para Pemohon mohon agar PengadilanAgama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Tanggal lahir ParaPemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumendokumen pribadi Para Pemohon;Halaman 2 dari 8 : Penetapan nomor: 218/Padt.P/2019/PA.Tbn7.Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan PerubahanTanggal lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum(kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan

Kartu Keluargadan Pembaharuan KTP Pemohon I, dan untuk syarat pendaftaran calonKepala Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akanmengajukan buktibukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalampersidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara inisesuai dengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar

;Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider :Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadiladilnya;Menimbang , bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telahditetapkan, para Pemohon hadir sendiri, lalu pemeriksaan dilanjutkan denganmembacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankanHalaman 3 dari 8 : Penetapan nomor: 218/Padt.P/2019/PA.Tbnoleh para Pemohon ;Bahwa, di persidangan, para Pemohon menjelaskan, ketika akanmengurus Pembaharuan Kartu Keluarga dan pembaharuan KTP Pemohon

Kartu Keluarga,Pembaharuan KTP Pemohon danuntuk syarat pendaftaran Calon Kepala Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang,Kabupaten Tuban dan untuk Keseluruhan Tertiob Administrasi Kependudukanlainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapanperubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.Menimbang, bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Tempat TanggalLahir Pemohon Tuban, 1968 dan Tempat tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 05Juli 1975, padahal yang benar adalah Tempat Tanggal Lahir Pemohon Halaman

KartuKeluarga,pembaharuan KTP Pemohon dan untuk syarat pendaftaran calonKepala Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban,oleh karenaitu permohonan para Pemohon yang ingin merubah Nama di Kutipan AktaNikah Nomor : 683/13/XII/2006, tertanggal 28 Desember 2006, yangdikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban adalah dapatdibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yangberlaku, oleh karena itu. permohonan para Pemohon a quo patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa

RasinJIn.Biliton Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten BelitunTimur lalu saksi Sunanto Als Asun memberikan paket kecil narkotika jenis sabukepada terdakwa Rully sebanyak (satu) paket/kantong plastik kecil kemudianterdakwa Rully memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)untuk mengembalikan uang milik saksi Sunanto Als Asun.

Setelah itu terdakwaRully pulang kerumah kontrakannya yang berada di Jalan Pasar Dsn.PemaliRt.03 Rw.02 Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten BelitungTimur dan menggunakan narkotika jenis sabusabu tersebut.

RasinJln.Biliton Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitun Timurlalu saksi Sunanto Als Asun memberikan paket kecil narkotika jenis shabu kepadaterdakwa Rully Novial Alias Ruli Bin Nasru Nazarudin sebanyak (satu) paket/kantongplastik kecil kemudian terdakwa Rully Novial Alias Ruli Bin Nasru Nazarudinmemberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengembalikanuang milik saksi Sunanto Als Asun.

Setelah itu terdakwa Rully Novial Alias Ruli BinNasru Nazarudin pulang kerumah kontrakannya yang berada di Jalan Pasar DusunPemali Rt.03 Rw.02 Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit KabupatenBelitung Timur dan menggunakan narkotika jenis shabushabu tersebut.

Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapatdiadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnyaperjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerjawaktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 kali dan paling lama 2 (dua)tahun...Halaman 7 dari 59 Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.SusPHI/2019/PN Pgp.

Fotokopi Surat Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.071/HRDPKWT/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 antara PTI. HeroSupermarket dengan Ayu Meiliza, yang diberi tanda bukti P1.A.3;4. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 2 Juli 2015 antaraPT.

Hero Supermarket ,Tok dengan AyuSeptian Wulandari, yang diberi tanda bukti P1.Q.2;Fotokopi Surat Pembaharuan Pembaharuan Perjanjian Kerja WaktuTertentu No. 079/HRDPKWT/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 antara PT.Hero Supermarket dengan Ayu Septian Wulandari, yang diberi tanda buktiP1.Q.3;Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 2 Juli 2015 antaraPT.

Hero Supermarket ,Tok denganMiryuda, yang diberi tanda bukti P1.AA.2;Fotokopi Surat Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 070/HRDPKWT/V1I/2017 tanggal 14 Juni 2017 antara PT.

Fotokopi Surat Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.0103/HRDPKWT/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 antara PT. HeroSupermarket ,Tok dengan Suhendra Darma Wijaya, yang diberi tandabukti P5.A.3;115.

Soeprapto, Jakarta Pusat, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 22 November 2011;5 YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN,dalam hal ini diwakili oleh Ivan Garda, S.H., S.Sos. dan EggaIndragunawan, S.H., Kurator Yayasan Pembaharuan PendidikanMuslimin dahulu Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin(YPPM) dahulu Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM)dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) (Dalam Pailit),(selanjutnya disebut "YPPM (Dalam Pailit))", sebuah Yayasanyang bergerak di bidang pendidikan

seluruh assetnya baik benda bergerak maupun tidakbergerak kedalam tubuh Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimindengan Akta Nomor 7 tanggal 25 Mei 2010, adalah tidak benar danhanya merupakan rekayasa yang dilakukan oleh oknumoknum pengurusYayasan Pendidikan Muslimin/Sdr.

,tanggal 26 Agustus 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap dan pasti (inkracht van gewijsde);Bahwa Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dengan Akta Nomor7 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Yulius Anwar, S.H.

Pembaharuan Pendidikan Muslimin (dalam perkara tersebutsebagai Tergugat I), hal tersebut membuktikan bahwapencantuman/penyebutan pihak Termohon di dalam perkara Nomor 03/ PKPU/2011/PNNiaga Jkt.

,Notaris di Bandung (vide bukti T.1 dan T.II 21), adalah tidak sah danmengandung cacat yuridis alasannya:e Bahwa Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dengan AktaPendirian Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin, Akta Nomor 7Tanggal 25 Mei 2010, yang dibuat dan dihadapan Notaris Yulius Anwar,S.H., Notaris di Bandung (vide bukti T.I dan T.II15), tidak mempunyaihubungan hukum dengan LPM;e Bahwa pencantuman kedudukan Yayasan Pembaharuan PendidikanMuslimin di Jalan Palasari Nomor 9, Kelurahan Lingkar

Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan PerubahanNama Pemohon dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untukdijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurusPembaharuan KK (Kartu Keluarga), Pembaharuan KTP (Kartu TandaPenduduk) Pemohon II, dan Pembuatan Akta Kelahiran anak ParaPemohon;8.

danPemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan suratpermohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasantentang halhal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapiPara Pemohon tetap pada permohonannya;Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karena adaperbedaan penulisan nama serta tempat tanggal lahir Pemohon danPemohon II di dalam Kutipan Akta nikah dan dokumen pribadi para Pemohonyang lain, maka Pemohon dan Pemohon Il menemui kendala ketikamengurus pembaharuan

Kartu Keluarga (KK),pembaharuan KTP Pemohon IIdan pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon ;Bahwa, untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, para Pemohonmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut :1.

Kartu Keluarga, mengurus pembaharuan KTPPemohon II serta Akta Kelahiran anak para Pemohon serta untuk KeseluruhanTertio Administrasi Kependudukan lainnya, sehingga Para Pemohon sangatmembutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Nama Pemohon MOH.TALKAH BIN SAHLI Kelahiran Tuban, 16051970 dan Nama RULLYNUR JANNAH WIJAYANTI BINTI H.AENUR ROFIQ Kelahiran Tuban, 09101984, padahal yang benar adalah Nama Pemohon MOH.

MISBACHUL MUNIR , ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majlis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhak menentukanatau memilin Nama serta tempat dan tanggal lahir memang sangat beralasanyaitu untuk mengurus pembaharuan kartu Keluarga, mengurus surat pindahanak para Pemohon, oleh karena itu permohonan para Pemohon yang inginmerubah Nama dan Tempat tanghgal lahir di Kutipan Akta Nikah Nomor :135/28/VI/2003, tanggal 10 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan

Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tubanmenjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon dan tanggal lahirPara Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumendokumen pribadi Para Pemohon;Halaman 2 dari 9 : Penetapan nomor: 0628/Pat.P/2018/PA.Tbn7.Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan PerubahanNama Pemohon dan tanggal lahir Para Pemohon tersebut untukdijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurusPembaharuan Kartu Keluarga (KK), Pembaharuan Kartu Tanda Penduduk

;Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider :Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohonhadir sendiri, lalu. pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratHalaman 3 dari 9 : Penetapan nomor: 0628/Pat.P/2018/PA.TbnPermohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;Bahwa, di persidangan para Pemohon menjelaskan, ketika akanmengurus Pembaharuan Kartu.

Keluarga, Pembaharuan Kartu TandaPenduduk dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon danuntuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan Lainnya, para Pemohonmengalami kendala karena adanya perbedaan nama Pemohon ,antara yangada di dalam Surat Nikah dan yang ada dalam Dokumen pribadi ParaPemohon seperti KK, KTP dan lainnya, sehingga para Pemohon sangatmembutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.Bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon M.WAHIB BINMASRUN dan

dan bermeterai cukup (P.8);Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akanmenyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuksegala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa, para Pemohon menemui kendala ketika akanmengurus Pembaharuan

Keluarga, pembaharuan Kartu) Tandapenduduk dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon danuntuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan lainnya, sehingga paraHalaman 5 dari 9 : Penetapan nomor: 0628/Pat.P/2018/PA.TbnPemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dariPengadilan Agama Tuban.Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon tertulis M.WAHIB BIN MASRUN dan Pemohon II Tempat Tanggal lahir Tuban,15121980 ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut

Persediaan Spare Part kendaraan bermotor.Terhadap jaminan barangbarang bergerak tersebut telah diikatdengan Perjanjian Fiducia No. 2013/FIDUCIA/002 tertanggal 26April 2013. 22222222202 oon nnn nnn nn nnn nen nn nnn n ence neeBahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada posita 1 s/d7 diatas bahwa PerjanjianPerjanjian Kredit yang dibuat danditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat berhubung satu dan lainhal telah mengalami perubahan dan pembaharuan, yaitu :a).

,(Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); telah mengalamibeberapa kali perubahan dan pembaharuan, terakhir denganPerjanjian Kredit Nomor : 2013.009 tertanggal 26 April 2013;b). Perjanjian Kredit Nomor : 2011.032 tanggal 30 Maret 2011 denganjumlah Kredit Maksimumum Rp. 6.000.000.000, (Enam milyarrupiah), telah mengalami beberapa kali perubahan danpembaharuan, terakhir dengan Perjanjian Kredit Nomor : 2013.010tertanggal 26 April 2013 ;c).

Perjanjian Kredit Nomor : 2011.033 tanggal 30 Maret 2011 denganjumlah Kredit Maksimum Rp. 4.000.000.000, (Empat milyar rupiah)telah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan,terakhir dengan Perjanjian Kredit Nomor : 2013.011 tertanggal 26April 2013; 222222 22222 nnn nnn nn nnn nen nn nnn n ence need).

(lima ratus juta rupiah), telah mengalami beberapa kali perubahandan pembaharuan, terakhir dengan Perjanjian Kredit Nomor :2013.013 tertanggal 26 April 201 3;f). Perjanjian Kredit Nomor : 2009/020/KI NON KUK tanggal 30Januari 2009 dengan jumlah Kredit Maksimum Rp. 2.720.000.000,(Dua milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) telah mengalamibeberapa kali perubahan dan pembaharuan, terakhir denganPerjanjian Kredit Nomor : 2013.014 tertanggal 26 April 2013;g).

(Empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), telah mengalamibeberapa kali perubahan dan pembaharuan, terakhir denganPerjanjian Kredit Nomor : 2013.015 tertanggal 26 April 2013;10.

No. 650 K/Padt.Sus/201110.11.12.masa kerja Termohon Kasasi sejak Oktober 2003 s/d Maret 2006 sebagaibentuk penyelesaian hubungan kerja di antara Termohon Kasasi denganPemohon Kasasi;Bahwa perlu Pemohon Kasasi jelaskan dihadapan Judex Juris bahwawalaupun PKWT antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi telahdiperpanjang, tetapi perpanjangan dan/atau pembaharuan PKWTtersebut tidak secara otomatis.

PKWTyang dibuat oleh kedua belah pihak saling tumpang tindih dan telahmelebihi ketentuan 1 (satu) kali perpanjangan dan / atau pembaharuan"dengan alasan "Judex Facti tidak menemukan bukti pemberitahuanmaksud perpanjangan dan / atau tenggang 30 (tiga puluh) hari dalammelakukan pembaharuan PKWT sebagaimana dimaksud" sebagai dasarpertimbangan hukum Judex Facti untuk menyimpulkan bahwa PemohonKasasi telah terbukti melakukan pelanggaran UU Ketenagakerjaan dalammelakukan perpanjangan dan/atau pembaharuan

No. 650 K/Padt.Sus/201113.14.15.16.Bahwa dengan demikian sangat tidak beralasan secara hukum apabilaJudex Facti dalam pertimbangan hukum selanjutnya menyatakan bahwa"Tergugat (Pemohon Kasasi) telah terbukti melakukan pelanggaranUndangUndang ketenagakerjaan dalam melakukan perpanjangan dan /atau pembaharuan PKWT....dst";Bahwa Pemohon Kasasi setuju dan sependapat dengan pertimbanganhukum Judex Facti halaman 23 paragraf ketiga yang menyatakan bahwa"ubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat tunduk

Perpanjangan dan/atau pembaharuan PKWT tumpang tindih;b. PKWT telah melebihi ketentuan 1 (satu) kali peroanjangan dan/ataupembaharuan;c. Tidak terbukti adanya pemberitahuan maksud perpanjangan dan/atautenggang waktu 30 (tigapuluh) hari dalam melakukan pembaharuanPKWT dimaksud;Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuanpelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam pasal 59 UU No. 13tahun 2003 yang terbit pada bulan Juni 2004 yakni Kepmenakertrans RINo.

No. 650 K/Padt.Sus/201130.31.32.pembaharuan sehingga bisa disimpulkan PKWT berubah menjadiPKWTT sejak Nopember 2003;Apabila klausul "...maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidakterpenuhinya syarat PKWT tersebut dikaitkan dengan PKWT Oktober2003 dianggap sebagai pembaharuan PKWT periode 1997 s/d 2003,maka penilaian aquo sangat tidak cermat mengingat Judex Facti telahmengakui hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi demi hukum telah berakhir tuntas pada September 2003.

PIHAK KEDUA yang dimaksud dalam Pembaharuan PerjanjianSewa Menyewa tertanggal 31 Januari 2017 tersebut adalahPENGGUGAT dan TERGUGAT karena itu perubahan bentuk danstruktur bangunan hanya dapat dimohonkan kepada Turut Tergugat,bilamana keduanya baik Penggugat maupun Tergugat samasamamenginginkan perubahan tersebut.

Gugatan Prematur.Bahwa berdasarkan Pasal 15 Perjanjian Pembaharuan SewaMeyewamengatakanHalhal yang tidak dan/atau belum cukup diatur di dalamketentuanketentuan tersebut, dalam Perjanjian ini yang mungkin timbul dikemudian hari sedapat mungkin diputuskan oleh kedua belah pihaksecara musyawarah dan mufakat dan akan dibuatkan perjanjian barusebagai perjanjian tambahan dengan pedomaan pada ketentuanketentuan perjanjian.Bahwa berdasarkan Pasal 15 Perjanjian Pembaharuan SewaMeyewatersebut maka, para pihak

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017, saya kembali menandatangani Perjanjian Pembaharuan Sewa Menyewa bersamasama denganSdri. MARIOLINI CINZIA mewakili PT. CAHAYA ADRIAN FLORES danSdr. ALBERTO PUENTES RODRIGUEZ mewakili PT. BAWAH LAUTKOMODO keduanya sebagai Penyewa, untuk obyek sewa yang samasebagaimana dimaksud diatas. Perjanjian Pembaharuan Sewa Menyewatersebut, dilegalisasi oleh CAROLINA DESIANI DJERABU, SH., M.Kn,Notaris di Kabupaten Manggarai Barat dan telah mendapatkan persetujuandari Sdri.

Bahwa perjanjian pembaharuan sewa inimerupakan penerusan perjanjian sewa menyewa dengan Legalisasi NotarisCarolina Desiani Djerabu, SH, MKn, Nomor IlII/L/X/2015 tanggal 13 Oktober2015 antara Came Pere dengan Chiara Gambardella (bukti bertanda P.1. danT.1.), dimana pembaharuan sewa menyewa telah disetujui oleh ChiaraGambardella sebagaimana surat persetujuan tertanggal10 November2016;Menimbang, bahwa PT Cahaya Adrian Flores adalah bentuk usahayang bergerak dibidang pariwisata dengan melaksanakan kegiatan

Bawah Laut Komodo untuk menindaklanjuti pembaharuan perjanjiansewa menyewa tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi F.X.

PIHAK KEDUA yang dimaksud dalam Pembaharuan PerjanjianSewa Menyewa tertanggal 31 Januari 2017 tersebut adalahPENGGUGAT dan TERGUGAT karena itu perubahan bentuk danstruktur bangunan hanya dapat dimohonkan kepada Turut Tergugat,bilamana keduanya baik Penggugat maupun Tergugat samasamamenginginkan perubahan tersebut.

Gugatan Prematur.Bahwa berdasarkan Pasal 15 Perjanjian Pembaharuan SewaMeyewamengatakanHalhal yang tidak dan/atau belum cukup diatur di dalamketentuanketentuan tersebut, dalam Perjanjian ini yang mungkin timbul dikemudian hari sedapat mungkin diputuskan oleh kedua belah pihaksecara musyawarah dan mufakat dan akan dibuatkan perjanjian barusebagai perjanjian tambahan dengan pedomaan pada ketentuanketentuan perjanjian.Bahwa berdasarkan Pasal 15 Perjanjian Pembaharuan SewaMeyewatersebut maka, para pihak

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017, saya kembali menandatangani Perjanjian Pembaharuan Sewa Menyewa bersamasama denganSdri. MARIOLINI CINZIA mewakili PT. CAHAYA ADRIAN FLORES danSdr. ALBERTO PUENTES RODRIGUEZ mewakili PT. BAWAH LAUTKOMODO keduanya sebagai Penyewa, untuk obyek sewa yang samasebagaimana dimaksud diatas. Perjanjian Pembaharuan Sewa Menyewatersebut, dilegalisasi oleh CAROLINA DESIANI DJERABU, SH., M.Kn,Notaris di Kabupaten Manggarai Barat dan telah mendapatkan persetujuandari Sdri.

Bahwa perjanjian pembaharuan sewa inimerupakan penerusan perjanjian sewa menyewa dengan Legalisasi NotarisCarolina Desiani Djerabu, SH, MKn, Nomor IlII/L/X/2015 tanggal 13 Oktober2015 antara Came Pere dengan Chiara Gambardella (bukti bertanda P.1. danT.1.), dimana pembaharuan sewa menyewa telah disetujui oleh ChiaraGambardella sebagaimana surat persetujuan tertanggal10 November2016;Menimbang, bahwa PT Cahaya Adrian Flores adalah bentuk usahayang bergerak dibidang pariwisata dengan melaksanakan kegiatan

Bawah Laut Komodo untuk menindaklanjuti pembaharuan perjanjiansewa menyewa tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi F.X.

YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN, dalam hal inidiwakili oleh Kurator Yayasan Pembaharuan Pendidimn Muslimindahulu Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) dahuluYayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) dahulu LembagaPendidikan Muslimin (LPM) (Dalam Pailit), (Selanjutnya disebut "YPPM(Dalam Pailit))", sebuah Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan,dengan alamat Jl.

Lengkong Kota Bandung, Seluas 12.788 M2 olehYayasan Pembangunan PendidikanMuslimin (YPPM) kepadaTerbantah Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (YPPM),sebagaimana tercantum didalam Akta Pelepasan Hak atas tanahmilik Negara No.1 Tgt. 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh dandihadapan Yulius Anwar,SH., Notaris di Bandung, adalah tidaksah dan mengandung cacat yuridis, alasannya:Bahwa Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimindengan Akta Pendirian No. 7 Tgt. 25 Mei 2010 yangdibuat dihadapan Yulius Anwar, SH

Bdg., Tgt. 26 Agustus2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapdan pasti (inkrocht von gewijsde).e Bahwa Yayasan Pembaharuan pendidikan Muslimindengan Akta No: 7.

,S.Sos. dan Egga Indragunawan,SH. telah memasukkanpermohonan intervensi kepada Majelis Hakim yang memimpin perkaratermaksud dan pada persidangan tanggal 16 Juni 2011, Majelis Hakimtelah mengabulkan permohonan intervensi kurator dan menggantikankedudukan yayasan Pembaharuan pendidikan Muslimin sebagaiPenggugat;19.Bahwa didalam permohonan intervensi yang kemudian dikabulkan olehMajelis Hakim, pihak berperkara yang digantikan kedudukannya olehkurator hanyalah Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin

Notarisdi Bandung;Akta Yayasan Pembaharuan Pendidikan MusliminNo.7 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat dihadapanYulius Anwar.

Sebab masa berlaku perpanjanganKeputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 844/KptsVI/1999, tanggal 7Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor : SK.214/MENHUTII/2012, tanggal 3 Mei 2010 tentang Pencabutan Keputusan MenteriHal 15 dari 54 hal, Putusan No.119/G/2012/PTUNJKTKehutanan dan Perkebunan Nomor : 844/KptsVI/1999, tanggal 7 Oktober 1999tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT.

SK.214/MenhutII/2012, tanggal 3 Mei 2012, mencabutKeputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 844/KptsVI/1999, tanggal14.15.7 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. LanjakDeras Jaya Raya di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat; Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka penerbitan Surat KeputusanTergugat No.

Amar Kedua Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan Nomor 844/KptsVI/1999 tanggal 72)3)Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak PengusahaanHutan PT.

Memerintahan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.214/MenhutI/2012, tanggal 3 Mei 2012, Tentang Pencabutan KeputusanMenteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 844/KptsVI/1999, tanggal 7Oktober 1999, Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak DerasJaya Raya di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan4.

kediaman dirumah orang tuaPembanding;Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Terbanding yangmemenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi telah memberikanketerangan dimuka sidang, dibawah sumpahnya masingmasing saksimenerangkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah hidupberpisah rumah selama 9 bulan karena Pembanding pergi dan bertempatkediaman serta tidur di tokonya di Paiton, dan pada tanggal 04 Juli 2016antara Pembanding dengan Terbanding telah melaksanakan prosesi bangunnikah (pembaharuan

nikah), serta pasca bangun nikah (pembaharuan nikah)tersebut Pembanding telah hidup bersama kembali dengan Terbandingdirumah orang tua Pembanding walaupun di pagi hari hari Pembanding pergike tokonya di Paiton dan sore harinya pulang kembali kerumah orang tuaPembanding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makamajelis tingkat banding dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya: Bahwa, antara Pembanding dengan Terbanding sejak tanggal 20Nopember 2015 telah hidup berpisah ranjang

, dan selanjutnya hidupberpisah tempat tinggal sekurangkurangnya selama 8 (delapan)bulan sebab Pembanding pergi dan bertempat kediaman bersama,serta tidur di tokonya di Paiton; Bahwa, antara Pembanding dan Terbanding pada tanggal 4 Juli 2016telah melakukan prosesi bangun nikah (pembaharuan nikah) sesuaidengan hukum slam, dengan wali nikah paman Pembanding,disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan maskawin berupa uangsebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah); Bahwa, pasca Pembanding

dengan Terbanding melakukan prosesibangun nikah (pembaharuan nikah) tersebut, Pembanding telah hidupkumpul kembali dengan Terbanding dirumah orang tua Pembanding,walaupun Pembanding setiap pagi pergi ke tokonya di Paiton namunsore harinya pulang kembali ke rumah orang tuanya;Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, majelis tingkatbanding berpendapat bahwa sungguhpun awalnya antara Pembandingdengan Terbanding pernah hidup berpisah ranjang dan bahkan sampaiberpisah rumah, namun pasca antara

Pembanding dengan Terbandingmelaksanakan prosesi bangun nikah (pembaharuan nikah) sesuai denganhukum Islam pada tanggal 4 Juli 2016 telah hidup bersama kembali dirumahorang tua Pembanding;Menimbang, bahwa prosesi bangun nikah (pembaharuan nikah) yangdilakukan oleh Pembanding dengan Terbanding sesuai hukum Islamtersebut, menurut majelis tingkat banding merupakan bukti nyata bahwaantara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan siapmembangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmahsebagaimana

Bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut para Pemohon mengalamihambatan dalam mengurus Pembaharuan Data Pegawai Negeri Sipil Pemohon I,sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari PengadilanAgama Kabupaten Sampang guna dijadikan sebagai alas hukum untukmengurus Pembaharuan Data Pegawai Negeri Sipil Pemohon ;.

dahulu kepadaPara Pemohon sehingga biodata Para Pemohon tidak sama dengan biodatasebenarnya;e Bahwa saksi tahu, para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukanpermohonan perubahan biodata pada buku Kutipan Akta Nikahnya;e Bahwa, terjadi perbedaan nama Pemohon dan Pemohon Il sebagaimanayang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah dengan nama Pemohon danPemohon Il di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Para Pemohon danijasah serta SK PNS Pemohon , sehingga Pemohon menemui kendala ketikamengurus Pembaharuan

Data Pegawai Negeri Sipil Pemohon Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi di atas, ParaPemohon membenarkan ;Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebutdisebabkan adanya kendala ketika mengurus pembaharuan data Pegawai NegeriSipil Pemohon Selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada lagi buktibukti yang akandiajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan dan para Pemohonmohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita

Kutipan AktaNikah dengan biodata yang tertulis dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda PendudukPemohon dan Pemohon Il, ljasah Pemohon dan SK PNS Pemohon sehinggaPara Pemohon mohon agar biodata Para Pemohon yang tertulis dalam KutipanAkta Nikah diubah menjadi sama dengan biodata yang tertulis dalam KartuKeluarga, Kartu Tanda Penduduk, ljasah dan SK PNS Pemohon ;Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapanperubahan biodata sebagaimana tersebut di atas demi kepentingan menguruspersyaratan pembaharuan

Hal ini adalah karenakesalahan modin Desa setempat ketika memberikan data ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Sampang pada waktu Pemohon dan Pemohon II menikah ;Menimbang, bahwa saksi saksi para Pemohon juga menerangkan bahwaketika Pemohon mengurus penyesuaian pembaharuan data Pegawai Negeri Sipilmengalami kendala karena biodata Para Pemohon berbeda di Kutipan AktaNikah dengan di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Pemohon Il, ljazah dan SKPemohon serta Kartu keluarga Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa

Pembaharuan PKWT pada tanggal 01 Mei 2010 s/d 30 April 2011tertanggal 1 Mei 2010;6.4. Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) pada tanggal 01 Mei 2011 s/dtanggal 31 Maret 2012 dengan Nomor 014/SMR/PCGI/V/2011, tanggal01 Mei 2011;6.5. Perpanjangan Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada tanggal 1 April 2012s/d tanggal 31 Juli 2012 dengan Nomor 013/SMR/PCGI/IV/2012,tanggal 01 April 2012;6.6.

Pembaharuan PKWT pada tanggal 01 Mei 2010 s/d 30 April 2011tertanggal 1 Mei 2010;9.4. Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) pada tanggal 01 Mei 2011 s/dtanggal 31 Maret 2012 dengan Nomor 019/SMR/PCGIA//2011, tanggal01 Mei 2011;9.5. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada tanggal 1 April 2012 s/dtanggal 31 Juli 2012 dengan Nomor 018/SMR/PCGI/IV/2012, tanggal01 April 2012;9.6.

Pembaharuan PKWT pada tanggal 01 Mei 2010 s/d 30 April 2011tertanggal 1 April 2010, Perjanjian hilang;25.4. Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) pada tanggal 01 Mei 2011 s/dtanggal 31 Maret 2012, tanggal 01 Mei 2011 Perjanjian hilang;25.5. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada tanggal 1 April 2012s/d tanggal 31 Juli 2012, tanggal 01 Mei 2012 Perjanjian hilang;25.6.

Pembaharuan PKWT pada tanggal 01 Mei 2010 s/d 30 April 2011tertanggal 1 Mei 2010;33.4. Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) pada tanggal 01 Mei 2011 s/dtanggal 31 Maret 2012, tanggal 01 Mei 2011, Perjanjian hilang;33.5. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada tanggal 1 April 2012s/d tanggal 31 Juli 2012, tanggal 01 April 2012, Perjanjian hilang;33.6.

Pembaharuan PKWT pada tanggal 01 Mei 2010 s/d 30 April 2011(ketiga);36.4. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada tanggal 01 Mei 2011 s/d31 Maret 2012 (keempat);36.5. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada tanggal 1 April 2012 s/dtanggal 31 Juli 2012 (kelima);36.6.

Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakanHalaman 5 dari 41 hal.Put.Nomor 1329 K/Padt.SusPHI/2017setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnyaperjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjiankerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan palinglama 1 (satu) tahun;5.

Bahwa Tidak ada dasar hukum bagi Penggugat selaku karyawan kontrakyang telah berakhir masa kerjanya dipekerjakan kembali oleh Tergugat,apalagi sampai saat ini tidak ada pembaharuan kontrak kerja;Bahwa Tergugat dengan ini tidak dapat menerima pernyataanPenggugat untuk bekerja kembali sebagaimana maksud Penggugatdalam angka 6 halaman 3 Gugatan Penggugat, karena Penggugatselaku karyawan kontrak Tidak Ada melakukan penandatangankembali pembaharuan Perjanjian Kontrak Untuk Waktu Tertentu, danapalagi hasil

kontrakHalaman 15 dari 41 hal.Put.Nomor 1329 k/Pdt.SusPHI/20171.2.kerja yang baru;Bahwa Penggugat 1 (Yuli Irwanto) telah menandatangani PKWTNomor 025/APN/PKWTHRD/IX/2015 tertanggal 12 September2015, PKWT pembaharuan yang dimulai sejak tanggal 12September 2015 sampai dengan berakhir pada tanggai 19 Juli 2016;Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menandatangani suratPengakhiran Masa Kerja Kontrak Nomor 025/APN HRD/SKPMKK/V1/2016 tertanggal 11 Juni 2016, dan Penggugat 1 (YuliIrwanto) telah menyatakan

kontrak kerja yang baru;Bahwa berdasarkan surat lamaran pekerjaan yang baru tersebutdiatas dari Penggugat 2 (Suroso) dan setelah melalui prosesrekrutmen, maka Penggugat 1 (Suroso) diterima kembali olehTergugat, sehingga Penggugat 2 (Suroso) telah menandatanganiPKWT Nomor 017/APN/HRPKWT/III/2014 tertanggal 10 MaretHalaman 16 dari 41 hal.Put.Nomor 1329 k/Pdt.SusPHI/20172014 PKWT pembaharuan mulai tanggal 14 Maret 2014 sampaidengan berakhir pada tanggal 14 Maret 2015;Bahwa selanjutnya Penggugat 2 (

Bahwa setelah berakhirnya PKWT pada tanggal 16 September2015 tersebut diatas, maka atas inisiatif diri sendiri Penggugat 5(Edwar Meizar) melakukan pengajuan lamaran kerja yang baru,pada tanggal September 2015 untuk pembaharuan kontrak kerjayang baru;i. Bahwa Penggugat 5 (Edwar Meizar) telah menandatangani PKWTpembaharuan Nomor 11/APN/HRPKWT/IX/2015 tertanggal 17September 2015, PKWT yang dimulai sejak tanggal 17 September2015 sampai dengan berakhir pada tanggal 19 Juni 2016;j.

Bahwa akibat Tergugat tidak memenuhi isi perjanjianPengembalian Modal usaha tanggal 15 april 2009, karena Tergugattidak membayar jasa Modal sesuai dengan kesepakatan dan tidakmengembalikan secara bertahap modal yang dipakai makaPenggugat dan Tergugat membuat Pembaharuan PerjanjianHalaman 5 dari 31 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN KisPengembalian Modal Usaha pada tanggal 2 Pebruari 2011, sehinggaHutang Tergugat menjadi sebagai berikut :Rincian Pokok Pinjaman:a.

Bahwa jumlah Kerugian yang dialami Penggugat atas sisaPokok Kredit modal usaha / dan Tunggakan tagihan /Bon TagihanHalaman 6 dari 31 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Kisatas nama Tergugat sebagimana Perjanjian Kredit tertanggal 15 April2009 , dan pembaharuan Perjanjian sesuai dengan KeputusanPengurus KPRI GUPER, atas permohonan Penggugat, tertanggal 2Pebruari 2011, adalah sebesar Rp563.670.615,00( Lima ratusenam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus limabelas rupiah).19.

Bahwa pada point 14 posita gugatannya Penggugatmendalilkan, akibat Tergugat tidak memenuhi isi PerjanjianPengembalian Modal Usaha tanggal 15 April 2009, makaPenggugat dan Tergugat membuat Pembaharuan PerjanjianPengembalian Modal Usaha pada tanggal 2 Pebruari 2011,namun pada point 16 Penggugat mengemukakan dalil yangberbeda dimana perjanjian tanggal 2 Pebruari 2011 tersebutdengan nama Pembaharuan Perjanjian Modal Usaha, makadengan demikian tidak ada dilakukan pembaharuan atasperjanjian tanggal 15

Bahwa pada point 18 posita gugatannya Penggugatmendalilkan Penggugat bersamasama dengan Tergugatmembuat Pembaharuan Perjanjian Pengembalian Modal Usahapada tanggal 2 Pebruari 2011, namun mendalilkan bahwapembaharuan perjanjian tersebut sesuai dengan KeputusanPengurus KPRI GUPER, atas permohonan Penggugat, hal inimenjadi tidak jelas karena pembaharuan perjanjian dibuatberdasarkan keinginan Penggugat secara sepihak tanpamempertimbangkan kemampuan Tergugat;4.

Penggugat tidak pernah memberikansolusi secara musyawarah dan kekeluargaan misalnya melakukanrestrukturisasi pinjaman atau pengurangan atau penghapusanbunga, namun hanya melakukan pembaharuan pinjaman dengannilai pinjaman yang semakin membengkak, sehingga dalampraktiknya KPRI Guper ic. Penggugat telah jaun melenceng daricitacita koperasi dari anggota, oleh anggota dan untuk anggotaserta untuk kesejahteraan anggota;10.