Pasal 116 f KHI;e Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat lbnu Qudamah dalam kitabnyaberjudul Al Mughni, 7/437 yaitu:2 > 3hal.Pts.No.1131/Pdt.G/2009/PA.TAa8 ig & oikh Lgl lgede old igde le sal, 5 ld ily ill 4Tr i" = ened sie A Le eI pee gp ed geArtinya : "Sesungguhnya hakim itu menduduki kedudukan suami, karena itu hakimmemiliki kompetensi dalam hal thalaq seperti kompetensi seorang suami,sebagaimana halnya bila suami mewakilkan thalaqnya kepada hakim, namun tidakberhak melampau kewenangannya

Pasal 116 f KHI;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu) mengambil alihpendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya berjudul Al Mughni, 7/437 yaitu:aE sy eae ea A ae El Sea eg eee o!

Pasal 116 f KHI;e Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat lbnu Qudamah dalam kitabnyaberjudul Al Mughni, 7/437 yaitu:2 > 3hal.Pts.No.1192/Pdt.G/2009/PA.TAa8 ig & oikh Lgl lgede old igde le sal, 5 ld ily ill 4Tr i" = ened sie A Le eI pee gp ed geArtinya : "Sesungguhnya hakim itu menduduki kedudukan suami, karena itu hakimmemiliki kompetensi dalam hal thalaq seperti kompetensi seorang suami,sebagaimana halnya bila suami mewakilkan thalaqnya kepada hakim, namun tidakberhak melampau kewenangannya

Pasal 116 b KHI;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Ibnu Qudamah dalamkitabnya berjudul Al Mughni, 7/437 yaitu:oe est ee ee ee ee ee, osWOE atte: ny papeSaitl Sing A Tits CS pt ee 5 ead = ge Artnya : "Sesungguhnya hakim itu menduduki kedudukan suami, karena itu hakim memiliki kompetensi dalamhal thalaq seperti kompetensi seorang suami, sebagaimana halnya bila suami mewakilkan thalaqnya kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri

Menimbang, bahwa ternyata penggugat tidak sabar lagi berumahtangga dengan tergugat,dengan demikian Majelis berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat cukup sulitmencapai sebuah rumahtangga yang tentram, karena itu bagi penggugat dinilai cukupalasan untuk bercerai dengan tergugat sesuai dengan maksud pasal 19 f PP No.9/1975 jo.Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;e Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih menjadipendapat Majelis yaitu suatu pendapat pakar hukum Islam Ibnu Qudamah

Pasal 116 f KHI;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Ibnu Qudamah dalamkitabnya berjudul Al Mughni, 7/437 yaitu:SS a et ee eee Aes ee oRae Killiney, lin Niger eT nag Mca I oR: waEVV Oe Vge 533) ~eaes Aatoncl) c3 5. == 5 225 < 542Artinya : "Sesungguhnya hakim itu menduduki kedudukan suami, karena itu hakim memiliki kompetensi dalamhal thalaq seperti kompetensi seorang suami, sebagaimana halnya bila suami mewakilkan thalagnya kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya

Pasal 116 b KHI;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapatlbnu Qudamah dalam kitabnya berjudul Al Mughni, 7/437 yaitu:a od bee ey Lee Se ct a TLSg a Eg ge ge te ly I peed gy wal pm gg Ne a elHal 2 dari 3 hal.Pts.No.0905/Pdt.G/2009/PA.TAArtinya : "Sesungguhnya hakim itu menduduki kedudukan suami, karena ituhakim memiliki kompetensi dalam hal thalagq seperti kompetensi seorang suami,sebagaimana halnya bila suami mewakilkan thalaqnya kepada hakim, namuntidak berhak melampau kewenangannya

Pasal 116 b Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untukmengambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu suatupendapat pakar hukum Islam lbnu Qudamah yang tercantumdalam kitab Al Mughni, juz 7 halaman 487 yang ibaratnyasebagai berikut2355 = 5355 Led! eS lS ede ie Sal. 5 HUS coal, HUIS . 25srvclet Letee 5 Anda g tale Lear 55 (54 Seti! esta is 5aEVN Cee Ve cated!

Pasal 116 f KHI;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat lbnu Qudamah dalamkitabnya berjudul Al Mughni, 7/437 yaitu:Se Aas ag ee gs eee as oee ee a pe ee a eee ee aEVV Ce Vgc oo2=o ~eases Atal!

Pasal 116 b KHI;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu) mengambil alihpendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya berjudul Al Mughni, 7/437 yaitu:4211S 5 si tl.S kien Le SOUL Gyo Sn 5 4nlede 2515 2SI=t259 & os lesi eee Olds ese gle Sate 5 GUS poats als 25aelet tete=e > tte gn sai Leesa p= pS Aetna UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara

Pasal 116 b KHI;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat lbnu Qudamah dalamkitabnya berjudul Al Mughni, 7/437 yaitu:AUS 5 of LS 485hes Le S>UbLN Cpe Ila 4 acldn oitd asta!

Pasal 116 b KHI;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu) mengambil alihpendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya berjudul!l Al Mughni, 7/437 yaitu:aE sy aE ea A ace ee Sea eg eee o!

Pendapat Ibnu Qudamah dalam al Mughnt, juz V h. 56:oe Ole 5 fs BY i Sb Lae > oS AT Ss 2 OlyJika salah satu pihak dari dua pihak yang bermitra yang bermitramembeli bagian mitranya dalam kemitraan tersebut, hukumnyaboleh, karena ia membeli hak milik orang lain.3.

(Ibn Qudamah, alMughni, Kairo: Dar alHadis, 2004, juz 6, h. 468).Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr binSaid:Sos 7 dG 72 0 2 Z ofvo o 45 ae6 > VI ds aj 94 SH uo ot eb 5 Lis) oycewid yl alll cal pa Sib boy GUS Oy(OVY 2.2 $b ic YesHadis Busr bin Said tersebut menunjukkan pula bahwaorang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru bolehmenerima imbalan.

(Ibn Qudamah, alMughni, Kairo: Dar alHadis, 2004, juz 6, h. 470).5. Substansi fatwa DSNMUI No. 20/DSNMUI/IV/2001 tentangPedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, fatwaDSNMUI No. 40/DSNMUI/X/2003 tentang Pasar Modal danPedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.6. Undangundang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan LembaranNegara Nomor 3608) dan Peraturan Pelaksanaannya.7.

sah,walaupun Pemohon II menyatakan sudah di talak oleh suaminya dan sudahtidak rukun lagi rumah tangganya, pernikahaan a qua dikategorikan disebutsebagai nikahul fasid (nikah fasid atau nikah rusak) namun tetap sahpernikahan Pemohon dan Pemohon II, namun Pemohon dan Pemohon IImempunyai iktikat baik sebagaimana bukti P.5 telah menikah resmi dan sah diKUA Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo tanggal 20 Nopember 2006;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Pakar HukumIslam Muhammad Ibnu Qudamah

rumahtangganya yang baik, sakinah mawaddah wa rahmah, pernikahan fasid(nikahul fasid) Pemohon dan Pemohon II telah karuniai anak dari pernikahantersebut, kesalahankesalahan itu dilakukan oleh orangtuanya tidak dipikulkankepada anaknya yang lahir dari pernikahan fasid, dengan demikian anaknyatersebut mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak sahdari orangtuanya yakni Pemohon ayah dan Pemohon ibu anak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Pakar HukumIslam Muhammad Ibnu Qudamah

Pasal 116 b KHI;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Ibnu Qudamah dalamkitabnya berjudul Al Mughni, 7/437 yaitu:US 5 sf 4S ASieg te SOL Cpe Cll. 4 a .tke 25tS St OJLeta > teda so tale Lea 5=5 .64 Atal) eSt1!

Pasal 116 f KHI;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu) mengambil alihpendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya berjudul Al Mughni, 7/437 yaitu:aE sy eae ea A ae El Sea eg eee o!

Il, disaksikan 2 orangsaksi, dengan maskawin berupa emas 5 gram, tidak ada hubungankeluarga/Saudara susuan, Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai anakbernama Bella Malika Azzahra, perempuan, tempat tanggal lahir,Probolinggo, 18 Oktober 2016, kemudian Pemohon dan Pemohon Ilmempunyai iktikat baik sebagaimana bukti P.4 telah menikah resmi dan sah diKUA Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo tanggal 19 Desember2016;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukumIslam Muhammad Ibnu Qudamah

sakinah mawaddah wa rahmah, pernikahan fasid (nikahul fasid) Pemohon dan Pemohon II telah karuniai anak dari pernikahan tersebut, kesalahankesalahan itu dilakukan oleh orangtuanya tidak dipikulkan kepada anaknyayang lahir dari pernikahan fasid, dengan demikian anaknya tersebutmempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak sah dariOrangtuanya yakni Pemohon sebagai ayah dan Pemohon II sebagai ibuanak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukumIslam Muhammad Ibnu Qudamah

mengajukan permohonan Asal Usul Anak untukpengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usulanak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikankepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandangHalaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Blpsah atau tidaknya perkawinan tersebut (/onu Qudamah

ternyata pernikahan Pemohon dan Pemohon II yang telahdilaksanakan menurut Hukum Islam namun ternyata Pemohon sedang terikatpernikahan dengan wanita lain, sehingga pernikahan tersebut tidak dapatdisahkan secara hukum;Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagiamana telahdipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak ataupenetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak,yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknyaperkawinan tersebut (lbnu Qudamah

Pasal 116 b Kompilasi Hukum Islam;e Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih menjadipendapat Majelis yaitu suatu pendapat pakar hukum Islam Ibnu Qudamah yangtercantum dalam kitab Al Mughni, juz 7 halaman 437 yang ibaratnya sebagai berikut255 & 5333 lesi UeS= O14 S= cle Salas US Cals 4s 54sciant ete 5 Aetna 5g tate Leon >= 5 (54 A=!

maskawin berupa uang Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah), tidak ada hubungan keluarga/Saudara susuan, Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama PUTRI MARDIYATUL AISY,perempuan, tempat tanggal lahir, Probolinggo, tanggal 10 Desember 2013,kemudian Pemohon dan Pemohon II mempunyai iktikat baik sebagaimanabukti P.1 telan menikah resmi dan sah di KUA Kecamatan LumbangKabupaten Probolinggo tanggal 13 Februari 2012;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukumIslam Muhammad Ibnu Qudamah

sakinah mawaddah wa rahmah, pernikahan fasid (nikahul fasid) Pemohon dan Pemohon II telah karuniai anak dari pernikahan tersebut, kesalahankesalahan itu dilakukan oleh orangtuanya tidak dipikulkan kepada anaknyayang lahir dari pernikahan fasid, dengan demikian anaknya tersebutmempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak sah dariOrangtuanya yakni Pemohon sebagai ayah dan Pemohon II sebagai ibuanak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukumIslam Muhammad Ibnu Qudamah