Darisegi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan atau Pejabat TataUsaha Negara meliputi : Tidak berwenang dari segi materi yang menyangkutkompetensi absolut (onbevoegdheid ratione materiae), Tidak berwenang dari segtempat yang menyangkut kompetensi relatif (onbevoegdheid ratione loci), danTidak berwenang dari segi waktu (onbevoegdheid ratione temporis).

Darisegi kompetensi suatu Jabatan, hal tidak berwenangnya Badan atau PejabatTata Usaha Negara meliputi : Tidak berwenang dari segi materi yangmenyangkut Kompetensi Absolut (onbevoegdheid ratione materiae), Tidakberwenang dari segi tempat yang menyangkut Kompetensi Relatif(onbevoegdheid ratione loci), dan Tidak berwenang dari segi waktu(onbevoegdheid ratione temporis).

Ondbevoegdheid ratione materiae berarti bahwa organ administrasimelakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya ;2. Ondbevoegdheid ratione loci bahwa organ administrasi melakukan tindakanyang melampaui batas wilayah kekuasaannya ;3. Ondbevoegdheid ratione temporis terjadi apabila wewenang yangdigunakan belum atau telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkanuntuk wewenangnya :Lihat Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia oleh Prof. Dr.

Nata Saputra, SH., cetakanpertama, Juli 1988 halaman 48 sampai dengan 50, yang menyebutkanketidakwenangan itu yaitu incompetentie ratione materiae, incompetentie rationeloci, incompetentie ratione temporis, dan incompetentie ratione quorum) ; Menimbang bahwa atas dasar alasan hukum di atas, maka seluruhtindakan hukum Tergugat dalam rangka menindaklanjuti Surat PenerimaanPengurusan Piutang Negara Nomor: SP3N89/PUPNC.14/2010, tanggal 23 April2010 (vide Bukti T4), termasuk penerbitan obyek sengketa

berpendapatyang harus diuji lebin dahulu adalah kewenangan Tergugat mengeluarkan obyeksengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah KTUN yang digugattersebut sah (rechtmatig) atau tidak, adalah penilaian dari aspek kewenanganTergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa in Iitis; Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidakberwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) Kemungkinan,yaitu: Tidak berwenang dari segi materi atau onbevoegheid ratione

materiae,tidak berwenang dari segi tempat atau onbevoegheid ratione loci, dan tidakberwenang dari segi waktu onbevoegheid ratione temporis.

Putusan No. 07/G/2014/PTUNMTROnbevoegheid ratione materiae terjadi apabila pejabat tata usaha negaramelakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya.Onbevoegheid ratione loci terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukantindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya.

Oleh karena itu tidakdapat dibenarkan menurut hukum, apabila kemudian padatanggal 21 Juli 1997 Tergugat menerbitkan Objek Sengketadengan menunjuk lokasi di atas tanah Milik Sah Penggugat:Bahwa ketidakcermatan Tergugat dalam meregistrasi ObjekSengketa a quo, didasarkan cacat kehendak (wilisgebreken),yaitu:a. secara waktu (ratione temporis): objek tanah Petok DNomor 1032 (saat ini terdaftar Petok D Nomor 14042),Persil 52, Klas DIll, Luas + 800 m?

, sejak 19 November1980 adalah milik sah Penggugat, tetapi Objek Sengketayang diterbtikan Tergugat adalah tanggal 21 Juli 1997dengan menunjuk lokasi tanah Milik Sah Penggugattersebut;b. secara tempat (ratione loci): Objek Sengketa telah salahmenunjuk Lokasi tanah, yaitu menunjuk tanah Petok DNomor 1032 (saat ini terdaftar Petok D Nomor 14042),Persil 52, Klas DIll, Luas + 800 m?

Putusan Nomor 480 K/TUN/2016c. secara materi (ratione materiae): Objek Sengketaditerbitkan Tergugat tanpa didasarkan bukti yang sah danberlaku, sehingga terjadi kKesalahan data fisik maupun datayuridis;Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan bukti autentik yangsah dan berlaku di Kelurahan Lontar (Buku Leter CKelurahan Lontar maupun sesuai Surat Keterangan LurahLontar tentang riwayat tanah).

, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Badan/Pejabat TataUsaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundangundangansecara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil(bevoegheid ratione materiale), Kewenangan dari segi wilayah (bevoegheid rationeloci), dan kewenangan dari segi waktu (bevoegheid ratione temporis).Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan perundangundangandiantaranya :1.

oleh Kepala Kantor Pertanahan,dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahanberhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanahyang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkankewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala SeksiPengukuran dan Pendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas MajelisHakim berpandapat Tergugat memiliki kewenangan yaitu kewenangan dari segimateriil atas penerbitan objek sengketa(bevoegheid ratione

materiale).Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat memiliki Kewenangan darisegi wilayah (bevoegheid ratione loci)akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P 1 sampai dengan P33,dan Bukti T1 sampai dengan Bukti T4, maka diperoleh fakta hukum yangmenunjukkan bahwa tanah para Penggugat yang dimohonkan pensertifikatan hakmiliknya berada dalam wilayah Kabupaten Kampar, sehingga majelis hakimberpendapat Tergugat berwenang segi wilayah.Menimbang, bahwa selanjutnya

apakah Tergugat memiliki Kewenangan darisegi waktu (bevoegheid ratione temporis)atau apakah Tergugat telah atau masihmenduduki jabatannya pada saat mengeluarkan objek sengketa?

yangberwenang untuk menerbitkan Sertipikat hak atas tanah adalah KepalaKantor Pertanahan, dan jika dihubungkan dengan Objek Sengketa a quoberupa Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terletak di Kota Balikpapan,maka telah tepat jika Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan (in casuTergugat) yang menerbitkan Objek Sengketa a quo, dikarenakan merupakanwilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan serta tidakbertentangan dengan kewenangan dari segi Kewenangan Waktu / RationeTemporis dan cakupan bidang / Ratione

Material untuk menerbitkan danHalaman 37 dari 50 HalamanPutusan Nomor : 20/G/2021/PTUN.SMDmenandatangani Buku Tanah maupun Sertipikat tanah yang telah didaftarkandi wilayahnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atasMajelis Hakim berpendapat secara yuridis dari aspek Kewenangan Materi/Ratione Material, Kewenangan Waktu/Ratione Temporis dan KewenanganTempat/Ratione Loci, Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkanobjek sengketa a quo ;Prosedur dan Substansi;Menimbang, bahwa ~

:Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.MtrHalaman 35Menimbang, bahwa mencermati ketentuan serta fakta hukum tersebutdiatas, yang selanjutnya dihubungkan dengan sertipikat objek sengketa, makasecara mutatis mutandis dapat disimpulkan bahwa dari segi kewenangan materi(ratione materi), Kewenangan waktu (ratione temporis) dan kewenangan tempat(ratione loci), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat incassu) telah nyata memiliki Kewenangan untuk menerbitkan sertipikat objeksengketa;Menimbang

menguji penerbitan objeksengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketatelah sesuai dengan kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalamperaturan perundangundangan yang berlaku dan tidak bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik dengan pertimbangan hukum sebagaiberikut :Aspek Kewenangan:Menimbang, bahwa keabsahan kewenangan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara menerbitkan suatu Keputusan haruslah dinilai dari kKeabsahankewenangan secara materi (ratione

materiae), waktu (ratione temporis) dantempat (ratione loci);Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quoadalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 239/KPTS/DISKOMINFO/2020, tentang Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi SumateraSelatan, Periode 2020 2024, tanggal 13 April 2020.

Gubernur untuk anggota Komisi Informasi Provinsi.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapatdipahami kewenangan dari aspek materi (ratione materiae) untuk menerbitkankeputusan pengangkatan anggota Komisi Informasi Provinsi merupakankewenangan atributif dari Gubernur, kemudian dari aspek waktu (rationetemporis) Gubernur berwenang menerbitkan keputusan pengangkatan anggotaKomisi Informasi Provinsi setelah dipilih oleh Dewan Perwakilan RakyatProvinsi, selanjutnya dari aspek tempat

(ratione loci) penerbitan Keputusanpengangkatan anggota Komisi Informasi Provinsi harus dilakukan olehGubernur sebagai kepala daerah Provinsi yang bersangkutan;Menimbang, bahwa objek sengketa pada pokoknya mengenai penetapankeanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang telah dipilih olehDewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil ujikepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Informasi Provinsi SumateraSelatan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

terbit tanggal 14 November 2005, Surat Ukur Nomor: 10/2005, tanggal 14November 2005, luas 605 m, atas nama Fery Feninlambir, yang terletak diKelurahan OhoijangWatdek, Kecamatan Pulau Pulau Kei Kecil, KabupatenMaluku Tenggara, Provinsi Maluku, (vide Bukti P2 = T1 identik dengan T3),yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara(Tergugat), secara mutatis mutandis dapat disimpulkan bahwa dari segiHalaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor 26/G/2017/PTUN.ABNkewenangan materi (ratione

materl), Kewenangan waktu (ratione temporis) dankewenangan tempat (ratione loci), maka Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMaluku Tenggara mempunyai kKewenangan untuk menerbitkan sertipikat objeksengketa;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atasmenurut Majelis Hakim dari aspek wewenang (bevoegdheid) penerbitan objeksengketa (vide Bukti P2 = T1 identik dengan T3) tidak terdapat cacat yuridis;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanApakah Tergugat dalam menerbitkan

Persil 35, Klas DIll,Luas + 7.680 M2 telah dibeli dan telah dimiliki serta telahdikuasai secara terusmenerus fisik tanah oleh AyahKandung Penggugat, dan kemudian HIBAH kepadaPenggugat pada 19 November 1980 ;Oleh karena itu SANGAT TIDAK BENAR secara hukum,apabila kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketadengan menunjuk lokasi tanah milik sah Penggugat :Bahwa ketidakcermatan Tergugat dalam meregistrasi ObjekSengketa a quo, terbukti didasarkan Cacat kehendak(WILLSGEBREKEN), yaitu :a. secara waktu (ratione

Rebin JUAL HABISmenjadi atas nama: Budi Susanto dan selanjutnyaHIBAH ke Bambang Hiandianto (Penggugat) padatanggal 19 Nopember 1980 dan terdaftar menjadi PetokD No. 13838, Persil 35, Klas DII, Luas + 7.680 M2 ;. secara tempat (ratione loci): Objek Sengketa telahSALAH menunjuk Lokasi tanah, yaitu :Objek Sengketa terbit Tahun 1993, Tahun 1995 danTahun 1997 (yang berasal dari SHM No. 511/KelurahanLontar, Gambar Situasi No. 8340 tanggal 5 Desember1985, seluas 6.935 M2, atas nama: REBIN) denganMENUNJUK

LOKASI tanah Petok D No. 230 (saat initerdaftar Petok D No. 13838), Persil 35, Klas DII, Luas+ 7.680 M2, yang telah dibeli dan telah dimiliki sertatelah dikuasai secara terusmenerus fisik tanah AyahKandung Penggugat, sejak 24 Oktober 1974, kemudianHIBAH kepada Penggugat, pada tanggal 19 November1980 sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku ;. secara materi (ratione materiae): Objek Sengketaditerbitkan Tergugat tanpa didasarkan bukti yang sahdan berlaku di Kelurahan Lontar (Buku Leter

permohonan Penggugat untuk membuat suratketerangan penguasaan tanah dan surat keterangan Tidak Sengketa adalahguna keperluan memproses hak kepemilikan atas tanah negara, olehkarenanya sebagai dasar mengujinya Pengadilan akan mendasarkan padaPeraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;Aspek Kewenangan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa terkait mengenai kewenangan Tergugat dalammenerbitkan obyek sengketa akan dipertimbangkan dari segi materi(bevoegheid ratione

materiale) dan dari segi tempat (bevoegheid ratione loci) sebagai berikut:Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan menyatakan : Pasal 4 ayat (1) : Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2) mempunyai tugas pokokmenyelenggarakanurusan pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan ;Pasal5(1) hurufc : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4, Lurahmempunyaitugas : c. pelayanan masyarakat; Menimbang, bahwa Peraturan Daerah

PTUN.SMGKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata KerjaKecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang maka Pengadilan berpendapatbahwa penerbitan obyek sengketa yang merupakan jawaban atas suratPenggugat (vide bukti P1) adalah bagian dari pelaksanaan tugas pokokTergugat selaku pejabat tata usaha negara melayani masyarakat dalam kaitandengan pelayanan publik di wilayah Kelurahan Tawangsari; Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum a quo dari aspekkewenangan baik secara materiil (bevoegheid ratione

materiale) karenaobyek sengketa merupakan pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam kaitandengan pelayanan publik maupun dari segi tempat (bevoegheid ratione loci)karena diterbitkan masih di Wilayah Kelurahan Tawangsari, maka Tergugatberwenang menerbitkan obyek sengketa; Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang merupakanjawaban Tergugat terhadap surat Penggugat berupa penolakan menerbitkanSurat Keterangan Penguasaan Tanah dan penolakan menerbitkan SuratKeterangan Tidak Sengketa akan dipertimbangkan

terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalammengeluarkan obyek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakahkeputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (rechtmatig) atau sebaliknya,adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusandalam sengketa in litis;Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidakberwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:tidak berwenang dari segi materi atauonbevoegheid ratione

materiae, tidakberwenang dari segi tempat atau onbevoegheid ratione loci, dan tidak berwenang darisegi waktu onbevoegheid ratione temporis.

Onbevoegheid ratione materiae terjadiapabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasukwewenangnya. Onbevoegheid ratione loci terjadi apabila pejabat tata usaha negaramelakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya.

Sedangkanonbevoegheid ratione temporis terjadi apabila wewenang yang digunakan olehpejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untukwewenang tersebult; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal angka 10 Undang Undang Nomor 51Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang TataUsaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan

Pemerintahan yang Baik; Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikanpertimbangan mengenai pokok sengketa dalam hal ini sebagaiberikut; Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa ; Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukummengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenangmenerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis hakimberpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkanobjek sengketa dapat dinilai dari segi materi (bevoegdheidrational materiale ) dan tempat (bevoegheid ratione

tanah bekas Hak Guna Usaha ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, T1 dan T2,ditemukan fakta hukum bahwa tanah objek sengketa luasnyaHalaman 31 dari 28 halaman Putusan Perkara No.41/G/2011/PTUN PLGMenimbang, bahwa Dengan demikian berdasarkanketentuan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukumdiatas, maka dari segi materi Tergugat selaku Kepala KantorPertanahan berwenang menerbitkan sertifikat hak milik objeksengketa; Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segitempat (bevoegheid ratione

Apalagiobjek sengketa seharusnya tidak dikeluarkan oleh TERGUGAT dikaitkandengan Kompetensi suatu jabatan, maka tidak berwenang (onbevoegdheid),onbevoegdheid ratione temporis (waktu) dan onbevoegdheid ratione loci/tempat/wilayah;Bahwa PENGGUGAT adalah lulusan perawat kesehatan tahun 1980berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, tanggal 11 Maret 1980 Nomor :98/Kanidit/SPK/Pend/80, diberikan ljazah Perawat Kesehatan, tanggal 7Agustus 1980 terdaftar No. 1/PK/A/23/80, tanggal 14 Agustus 1980 (BuktiP.3

I Edisi 2007, sangat membingungkan pencarikeadilan, utamanya ketentuan yang menyatakan bahwa, Keputusan pejabat daerah yangjangkauan keputusannya hanya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan,dinyatakan tidak memenuhi syarat format untuk diajukan kasasi (sesuai denganPenjelasan Pasal 45 A);Bahwa ketentuan Pasal 45 A tersebut nyatanyata mengandung cacat yuridis, sebabsecara teoritis, setiap keputusan yang melampaui atau di luar ruang lingkup wewenangwilayah seorang pejabat TUN (onbevoegheid ratione

Dengan demikian, secara teoritis setiapkeputusan pejabat TUN haruslah sesuai dengan wilayah yang merupakankewenangannya dan tidak boleh melampaui batas wilayah yang menjadi wewenanganatau onbivoegheid ratione loci (S. F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I, UII Press,Yogyakarta, Oktober 2002, halaman 194 dan S. F.

sertasubstansi materiil objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, dimanaketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan segikewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kKewenangan untuk menerbitkanobjek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, baik dipertimbangkan secara aspek materiil (onbevoegheid rationemateriae), aspek tempat/wilayahnya (onbevoegheid ratione

loci) dan aspekwaktu (Oonbevoegheid ratione tempori), sebagaimana uraian berikut ini;Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa a quo, gugatan yangdiajukan oleh Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknyamenyatakan bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telahsesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku karena telahmemenuhi persyaratan sesuai dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria Jo.

(Vide bukti P12 = T.II.Int1);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangandan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, dari segi materi (bevoegdheidrational materiale) dan tempat (bevoegheid ratione loci) Tergugat selaku KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Gowa berwenangan untuk menerbitkan objeksengketa a quo;Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalammenerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akandilakukan pengujian dari aspek

Tidak berwenangnya itukalau kita kaitkan dengan lingkup kompetensi ataujabatan kemungkinan ada tiga macam bentuk .tidak berwenang (onbevoegdheid) yaituonbevoegdheidonbevoegdheid ratione materiae (menyangkutkompetensi absolut), Oonbevoegdheid ratione loci(menyangkut kompetensi relatif), onbevoegdheidtemporis yaitu tidak berwenang dari segiwaktu j 2 ee rere rr er ee ee ee eee ee eee eeeSuatu.

atau setidaktidaknya berada dalamlingkup wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P12 sebagaimana tercantum puladalam Bukti T11 Majelis Hakim mengetahui bahwa bidang tanah tersebut beratasnama individual, yakni atas nama Herman Qodri Aminseluas 453 m2;Menimbang, bahwa mencermati ketentuan serta fakta hukum tersebutdiatas, yang selanjutnya dihubungkan dengan sertipikat objek sengketa, makasecara mutatis mutandis dapat disimpulkan bahwa dari segi kKewenangan materi(ratione

mater), Kewenangan waktu (ratione temporis) dan kewenangan tempat(ratione loci), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa(Tergugat incassu)telah secara nyata memiliki Kewenanganuntuk menerbitkan sertipikat objeksengketa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanaspek prosedural penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan hukumsebagaimana berikut;Menimbang, bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali, berdasarkantipikal pelaksanaannya dibedakan menjadi pendaftaran tanah

Darisegi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan atau PejabatTata Usaha Negara meliputi : Tidak berwenang dari segi materi yangmenyangkut kompetensi absolut (onbevoegdheid ratione materiae), Tidakberwenang dari segi tempat yang menyangkut kompetensi relatif(onbevoegdheid ratione loci), dan Tidak berwenang dari segi waktu(onbevoegdheid ratione temporis) ; Menimbang, bahwa aturan mengenai Pemberhentian Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia diatur dalam Ketentuan pasal 30 UndangUndang