Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020, Pemohon kembali melakukanpanggilan RUPSLB melalui surat kabar berskala nasional Tribun Bali, untukpelaksanaan RUPSLB kedua pada Senin, 09 Maret 2020.

Bahwa oleh karena pada RUPSLB pertama pada tanggal 24 Februari2020 dan kedua pada tanggal 09 Maret 2020 tetap tidak mencapai kuorumuntuk melaksanakan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan Permohonan iniagar yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Bali menetapkan Kuorumuntuk RUPSLB ketiga, sebagaimana ternyata sejalan dengan Pasal 86 ayat (5)UUPTdalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tidak tercapal, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilannegeri yang daerah hukumnya meliputi

Menyatakan keputusan RUPSLB PT RIMBA REPTIL INTERNASIONALyang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilankeputusan dalam penetapan adalah sah;8. Memerintahkan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yangdiangkat berdasarkan akta nomor 22 tanggal 27 November 1997 untukhadir dalam RUPSLB PT RIMBA REPTIL INTERNASIONAL;9. Menyatakan bentuk rapat adalah RUPSLB dan menetapkan jumlahkuorum sah bila dihadiri 9 % dari jumlah saham yang dikeluarkan;10.

Enviroma Internasionaldan menyatakan Kuorum melaksanakan RUPSLB PT.

Rimba Reptil Internasional telah mengajukan permohonanpenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepadadireksi PT.

RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015 dan/atau Akta RUPSLB No.

Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 dan AktaRUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harus ditolak, karena:1.Pelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yang menghasilkan keputusanpara pemegang saham yang dituangkan dalam Akta RUPSLB (AktaRUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) telah sesuaiatau tidak bertentangan dengan

Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No.3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 danAkta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harus dttolak, karena:1.Pelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yang menghasilkankeputusan para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta RUPSLB(Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni2015) telah sesuai atau tidak bertentangan dengan

Oceania Development;Il.E.1.Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (AkataRUPSLB No.t untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No.3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harus ditolakkarena Pelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yangmenghasilkan keputusan para pemegang saham yang dituangkandalam Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015,Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No

(AktaRUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) tidakHalaman 178 dari221 Putusan No.65/PDT.G/2016/PN.JKT.PST.berdasar, tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karenaterbuktipelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yang menghasilkankeputusan para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta RUPSLB(Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11

RUPSLB dengan agenda Pengangkatan/Perubahan Susunan AnggotaDireksidan Dewan Komisaris Perseroan;b.

berlangsung dengan lancar dan baik makadiperlukan pula penunjukan ketua rapat dalam RUPSLB.

diadakannya RUPSLB Kedaung Industrial denganasumsi bahwa RUPSLB tersebut akan dilakukan sebatas denganagenda penunjukkan Direksi dan Dewan Komisaris baru dari KedaungIndustrial.

Tidak Adanya Urgensi/Kepentingan untuk Menetapkan Kuorum Kehadirandan Pengambilan Keputusan RUPSLB Kedaung Industrial.

Tanpaadanya permintaan melalui surat tercatat dari pemegang sahamminoritas kepada Direksi atau Dewan Komisaris Kedaung Industrialmaka secara formal permohonan pemberian izin pemanggilan danpelaksanaan RUPSLB dimaksud belumlah dapat diajukan kepadaPengadilan Negeri;Vi. Terdapat Urgensi Untuk Segera Melaksanakan RUPSLB DenganDitetapbkannya Bahwa Almarhum PEMEGANG SAHAM Diwakili OlehSebagian Besar Ahli Waris Yang Akan Menunjuk Satu Wakil UntukMemberikan Suara Dalam RUPSLB;50.

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018, diadakan RUPSLB PT.NANYANGINTINDO kedua, dimana sebelumnya telah dilakukan pemanggilan melaluiundangan tertanggal 27 Februari 2018, namun RUPSLB PT.NANYANGINTINDO kedua dimaksud juga tidak dapat dilaksanakan karena tidaktercapainya kuorum sebagai akibat dari tidak hadirnya Tuan HARIFUDDINFAHMI dan Ny. RITA SUSILOWATI;Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 31/Padt.P/2018/PN Bon.5. Bahwa mengingat pentingnya agenda RUPSLB tersebut demi kelangsunganPerseroan maka PT.

Nanyang Intindo sehingga Pemohon telah memenuhi persyaratansebagai pemegang saham untuk meminta diadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

)diperoleh hasil kuorum rapat sebesar */3 (satu pertiga) dari keseluruhan sahamperseroan, maka menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

karenatelah ditentukan waktu dilaksanakan RUPSLB PT.

Menetapkan kuor'um RUPSLB PT. NANYANG INTINDO Ketiga sebesar */s(satu pertiga) dari keseluruhan saham perseroan;3. Memberi ijin Kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPSLB PT. NANYANGINTINDO Ketiga selambatlambatnya pada hari SENIN, tanggal 16 April 2018;Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 31/Padt.P/2018/PN Bon.4.

Menyatakan sah dan berharga saham sebesar 4.923.683 lembar saham berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 8 tanggal 8 Januari 2015 dan saham sebesar 7.385.524 lembar saham berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II adalah merupakan Asset Boedel Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit);5.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar 12.309,207 lembar saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 20 tanggal 20 Februari 2015 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;7.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar 13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikan menjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19 tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum; 8.

Menghukum Tergugat II (Agus Pramono) untuk menyerahkan saham sebesar 13.216.185 lembar saham kepada Penggugat yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19 tanggal 29 April 2016;9.

2015 yangmerupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan Tergugat Il kedudukan hukum atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19Halaman 3 dari 11 hal.

Menyatakan Penggugat PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit)adalah sah dan berharga atas saham sebesar 4.923.683 lembar sahamberdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 8tanggal 8 Januari 2015 dan saham sebesar 7.385.524 lembar sahamberdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Il adalahmerupakan Asset Boedel Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (DalamPailit);.

Nomor 1212 K/Pdt.SusPailit/2020Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 20 tanggal 20 Februari 2015 yangmerupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;7.

Menyatakan Tergugat kedudukan hukum atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sahdan batal demi hukum;8.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidaksah dan batal demi hukum;.

Kuorum kehadiran dan Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ke III (tiga) PT Poliplas Indah Sejahtera/Pemohon Penetapan, dihadiri dan dapat mengambil keputusan secara sah menurut hukum serta mengikat PT Poliplas Indah Sejahtera/ Pemohon Penetapan yaitu :- Hendro Supeno dengan saham Rp. 3.000.000.000,- (6,615%)- Surya Supeno dengan saham Rp. 3.000.000.000,- (6,615%)dari Rp. 45.350.000.000,- (100%) saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perusahaan.3.

Pelaksanaan RUPSLB ke III (tiga) akan diselenggarakan pada :Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2015Waktu : 13.00 WIB s.d selesaiTempat : Jalan Karimunjawa, Kel. Gedanganak, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah.Dengan agenda rapat sebagai berikut :1. Persetujuan atas penambahan modal ditempatkan dan modal disetorkan.2. Persetujuan penambahan modal dasar Perseroan.4.

Dikarenakan dalam RUPSLB tersebut tidakmemenuhi kuorum kehadiran maka RUPSLB tidak dapat dilanjutkan, olehkarenanya Direksi Perseroan merencanakan untuk melakukan RUPSLB ke IIHalaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PN.Unr111213dan memanggil Para Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPSLB ke IItersebut.Bahwa karena dalam RUPSLB Perseroan tanggal 25 Mei 2015 tidakmemenuhi kuorum kehadiran, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran DasarPerseroan, maka Direksi PT Poliplas Indah Sejahtera mengundang

Dikarenakan dalam RUPSLB ke II (dua) tersebut tidakmemenuhi kuorum kehadiran maka RUPSLB tersebut tidak dapatdilanjutkan.

40 tahun 2007diatas, maka RUPSLB ke III (tiga) PT Poliplas Indah Sejahtera/ Pemohonpenetapan harus dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB Kedua,sehingga apabila RUPSLB ke II (dua) telah dilangsungkan pada tanggal 4Juni 2015, maka RUPSLB ke III (tiga) Pemohon Penetapan harusdilaksanakan paling lambat tanggal 25 Juni 2015.Bahwa berdasarkan pasal 86 ayat (7) UU Nomor 40 tahun 2007, disebutkanjika :Penetapan Ketua Pengadilan

Elly Ninaningsih, SH No.45tanggal 29 Nopember 2015;P 2 :Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PTPoliplas Indah Sejahtera Nomor 95 tanggal 31 Januari 2008 yang dibuat olehDamar Susilowati, SH., Notaris di Semarang;P 3 :Foto copy Panggilan RUPSLB pertama Harian Nasional Suara Karyatanggal 11 Mei 2015 halaman 6 (enam);P 4 :Foto copy Panggilan RUPSLB pertama Harian Lokal Wawasan tanggal11 Mei 2015 halaman 23 (dua puluh tiga),;P 5 :Foto copy Risalah RUPSLB pertama No. 31 tanggal 25

Poliplas Indah Sejahtera telah mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang pertamadilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015 dan yang kedua pada tanggal 4Juni 2015 ;Bahwa saksi tahu dalam RUPSLB tersebut dihadiri dari PT. PoliplasIndah Sejahtera adalah Hendro Supeno, Suryo Supeno dan dari Notarisyang hadir Ny.

Asrul Masir Harahap,M.Pd/PemohonVIl untuk melakukan pemanggilan danmenyelenggarakan sendiri RUPSLB PT PPA Consultants:Menetapkan Mata Acara RUPS LB PT PPA Consultants antara lainsebagai berikut:a. Pertanggungjawaban Termohon untuk tahun Buku Perseroanterhitung sejak Desember 2016 sampai dengan Desember 2017;b.

Nomor 2951 K/Pdt/2019dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujuipaling sedikit 1/2 (seperdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;Menetapkan Saudara Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd./PemohonVIlsebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB PT PPA Consultants;Memerintahkan agar Direksi dan Dewan Komisaris hadir pada rapatumum pemegang saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalampermohonan a quo;8.

/Pemohon Kasasi VII/Pemohon VII untuk melakukanpemanggilan dan menyelenggarakan sendiri RUPSLB PT PPAConsultants/Termohon Kasasi I/Termohon ;3. Menetapkan mata acara RUPSLB PT PPA Consultants/TermohonKasasi I/Termohon antara lain sebagai berikut:a. Pertanggungjawaban Termohon Kasasi l/Termohon untuktahun buku perseroan terhitung sejak Desember 2016 sampaidengan Desember 2017;b.

Menetapkan jangka waktu) pemanggilan RUPSLB PT PPAConsultants/Termohon Kasasi I/Termohon adalah paling lambat 14(empat belas) hari sebelum diadakannya RUPSLB;5. Menetapkan kuorum kehadiran yakni paling sedikit % (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB adalah sahjika disetujui paling sedikit 2 (satu perdua) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan;6. Menetapkan Saudara Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd.

/PemohonKasasi VIl/Pemohon VII sebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB PTPPA Consultants/Termohon Kasasi I/Termohon ;7. Memerintahkan agar Direksi dan Dewan Komisaris hadir padaRUPSLB sebagaimana dimaksud dalam permohonan a quo;Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi danTermohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23Halaman 6 dari 9 hal. Put.

Nomor 3691 K/Padt/2020Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;Menetapkan kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB)I PT Antar Jasa Pratama Agung adalah lebih dariYe (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang telah dikeluarkan PT Antar Jasa Pratama Agung hadir dan/ataudiwakili dalam RUPSLB tersebut;Menetapkan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung adalah sah danmengikat jika disetujui

oleh lebih dari 2 (satu per dua) bagian dari jumlahsuara yang dikeluarkan oleh pemegang saham dalam RUPSLB;Menetapkan kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB)II PT Antar Jasa Pratama Agung adalah lebih dari2/3 ( dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang telah dikeluarkan PT Antar Jasa Pratama Agung hadir dan/ataudiwakili dalam RUPSLBII tersebut;Menetapkan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB)Il PT Antar Jasa Pratama Agung

Luar Biasa (RUPSLB)dilaksanakan tidak termasuk waktu hari pemanggilan;Menetapkan Para Pemohon untuk melaksanakan pemanggilan sendiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Antar JasaPratama Agung melalui ikian pada salah satu surat kabar yang terbitditempat kedudukan PT Antar Jasa Pratama Agung dalam jangka waktu14 hari sebelum pelaksanan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung tanpa memperhitungkanHalaman 3 dari 8 hal.

Nomor 3691 K/Padt/202010.11.12.13.tanggal panggilan dan tanggal RUPSLB;Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung yang diselenggarakan dengankuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapanini adalah sah dan mengikat;Menetapkan Pemohon atau Pemohon Il, dan/atau kuasanya sebagaiketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung berdasarkan penetapan ini;Memerintahkan seluruh Pemegang Saham

Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung tanpa memperhitungkantanggal panggilan dan tanggal RUPSLB;Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antan Jasa Pratama Agung yang diselenggarakan dengankuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapanini adalah sah dan mengikat;Menetapkan Pemohon atau Pemohon Il, dan/atau kuasanya sebagaiketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung berdasarkan

PPA CONSULTANTS(TERMOHON1);Atas permintaan Penyelenggaraan RUPSLB oleh PARA PEMOHONtersebut, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (5) TERMOHONII wajibmelakukan pemanggilan RUPSLB terhitung 15 (lima belas) harisetelah menerima permintaan dari PARA PEMOHON ;Akan tetapi TERMOHONII pada faktanya tidak beritikad baikmenjalankan amanah undangundang sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) ;5.

1) ;PARA PEMOHON MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG WAJAR, LAYAKDAN CUKUP UNTUK MEMINTA DISELENGGARAKANNYA RUPSLB ;Hal 7 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pat.P/2018/PN Jkt.SelBahwa terdapat beberapa hal yang menjadi alasan kuat bagi PARAPEMOHON meminta diselenggarakannya RUPSLB sebagaimanadimaksud dalam permohonan ini adalah sebagai berikut :7.1.

Terhadap dalil Para Pemohon pada hal. 6 dan hal. 7 yakni: (kutipan)TERMOHONII TIDAK MELAKUKAN RUPSLB YANG DIMINTA OLEHPARA PEMOHON, DAN KARENANYA PARA PEMOHON MEMPUNYAIHAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA PENGADILANUNTUK MENETAPKAN PEMBERIAN IZIN MELAKUKAN SENDIRIPEMANGGILAN DAN PENYELENGGARAAN RUPSLB ;3.

Bahwa selanjutnya PARA PEMOHON mengajukan PermohonanPermintaan RUPSLB, yang kali ini ditujukan kepada TERMOHON IIImelalui Surat Tercatat tanggal 12 Maret 2018 dengan tembusankepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PI. PPACONSULTANTS (TERMOHON!), dimana pengajuan permohonanpermintaan RUPSLB ini adalah sesuai dengan pasal 79 ayat (6) huruf(a) dan huruf (b);Akan tetapi Permohonan Permintaan RUPSLB ini juga tidakditindaklanjuti oleh TERMOHON III;.

Bahwa dengan tidak diselenggarakannya RUPSLB oleh TERMOHON Il maupun oleh TERMOHON .

diaktakan dan dilaporkanpada Menteri dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak putusanRUPSLB, atau 30 hari kalender sejak RUPSLB tersebut diaktakan,maka keputusan RUPSLB termaksud akan ditolak oleh Menteri.Dengan tidak dilakukannya pelaporan kepada Menteri, RUPSLB tanggal23 Februari 2018 menjadi tidak memiliki makna hukum, dan sebagaikonsekuensi yuridisnya masa kerja Penggugat sebagai Direktur Utamapada Perseroan Tergugat tetap berakhir pada tanggal 13 Maret 2018.Tidak diaktakan dan tidak dilaporkannya

RUPSLB termaksud kepadaMenteri, merupakan tanggungjawab atau kelalaian dari Penggugat,karena pada saat RUPSLB tanggal 23 Februari 2018 diadakanPenggugat berkedudukan sebagai Direktur Utama Perseroan danpemimpin rapat dalam RUPS tersebut.Terhadap dalil gugatan Penggugat pada butir (5) s/d (6) dan butir (8) s/d(9) gugatan, yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwaPenggugat diberhentikan sebagai Direksi/Direktur Utama PT BankPerkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa oleh Tergugat melalui RUPSLBtanggal

18 Mei 2018, dengan alasan yang tidak jelas serta proseduryang tidak tepat (bertentangan dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) dan(2) UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas).Bahwa RUPSLB tanggal 18 Mei 2018 merupakan produk hukum daripemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa,bukan merupakan produk hukum yang dibuat oleh Tergugat, oleh karenaitu Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan,bahwa tindakan Tergugat melalui RUPSLB tanggal 18 Mei 2018 yangmenyebabkan

pemegang saham dalamPerseroan Tergugat (PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa),oleh karena itu ada atau tidaknya tandatangan Penggugat dalamRUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa tanggal 18Mei 2018, menurut hemat Tergugat tidak serta merta atau tidakberpengaruh pada keabsahan RUPS/RUPSLB tersebut.Terhadap dalil Penggugat pada butir (10) s/d (11) dan butir (14) s/d (15)gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa pemberhentianPenggugat oleh Tergugat melalui RUPSLB tanggal 18 Mei

Penggugat.Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan RUPSLB tanggal 18Mei 2018 cacat hukum haruslah ditolak, karena Penggugat tidakmenyertakan pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat MangunPundiyasa sebagai pihak dalam perkara aquo.Bahwa dalam dalilnya Penggugat selalu mengikatkan Tergugat dalamputusan RUPSLB tanggal 18 Mei 2018, menurut hemat kami daliltersebut sangatlah tidak berdasar karena sebagaimana telah kamisampaikan dalam bab eksepsi, sesuai ketentuan UU RUPSLB adalahkewenangannya

Permohonan Pembatalan RUPSLB Tertanggal 5 Februari 2016 DanGanti Kerugian ;12.

Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Lebihlebih TURUT TERGUGAT tidak pernah menyetujuidilaksanakannya RUPSLB karena tidak melalui prosedur sesuaidengan Anggaran Dasar serta peraturan perundangundangan yangberlaku;Bahwa TERGUGAT telah menuangkan Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.Natatex Prima di hadapan TERGUGAT IV (Notaris Elsa, SH) ;Bahwa PARA TERGUGAT dalam pelaksanaan RUPSLB tanggal 5Februari 2016 yang selanjutnya dituangkan kedalam Risalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan

Apakah perbuatan para Tergugat dalam pelaksanaan RUPSLB padatanggal 5 Februari 2016 dan pemberitahuannya pada tanggal 2Februari 2016 yang selanjutnya dtuangkan kedalam risalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan terbatasPT.

) tertanggal 5 Februari 2016 yangdituangkan di Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Karena penyelenggaraan RUPSLB 17 Maret 2005 serta pengambilankeputusan dalam RUPSLB 17 Maret 2005 tersebut telah memenuhiKetentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005telah sah diadakan dan seluruh hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005adalah sah dan mengikat Turut Tergugat sejak tanggal ditutupnyaRUPSLB 17 Maret 2005;Kehadiran Tergugat dan Pengambilan Keputusan oleh Tergugat dalamRUPSLB Tanggal 18 Maret 2008 merupakan tindakan yang tidak patut danmelanggar hak Para Penggugat;

Padahal, Tergugat tidak berwenanguntuk hadir dalam RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut serta membuatkeputusan mengenai masalah penyelesaian transaksi Penggugat pribadi dengan Tergugat dalam RUPSLB 18 Maret 2005 TurutTergugat . Ketidakberwenangan Tergugat tersebut dijabarkan lebihlanjut pada angka 13 dan 14 Gugatan.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, kehadiran Tergugat dalam12.RUPSLB 18 Maret 2005 dan pengambilan keputusan oleh Tergugat dalamRUPSLB 18 Maret 2008 merupakan bukti nyata bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;RUPSLB 18 Maret 2005 tidak sah dan mengandung cacat hukum;Pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 telah menyalahi ketentuan Pasal 20ayat (2) Anggaran Dasar PT Cipta Televisi Republik Indonesia (TurutHal. 6 dari 97 hal. Put.

Padakenyataannya, pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 tidak dilakukan sesuaiketentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat .

No. 862 K/Pat/201320.21.22.23.Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto,S.H.), Notaris di Jakarta;19.3 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TurutTergugat tanggal 23 Desember 2005;RUPSLB 17 Maret 2005 adalah sah secara hukum dan patut dicatatpelaporannya;Karena RUPSLB 17 Maret 2005 PT Cipta Televisi Republik Indonesia(Turut Tergugat I) telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar TurutTergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005 dan seluruh hasil keputusanRUPSLB 17 Maret adalah

NamunPenggugat menolak untuk melakukan RUPSLB karena permintaan Tergugattidak disertakan alasan mengapa harus diadakan RUPSLB, sesuai dengan Pasal79 ayat (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;Bahwa karena Penggugat menolak melakukan RUPSLB yang diminta olehTergugat IJ, maka Tergugat II bersurat kepada Tergugat I untukmenyelenggarakan RUPSLB dengan agenda perubahan pengurus PT.

Menyatakan demi hukum pelaksanaan RUPSLB yang dilakukan oleh PT. PatraDrilling Contractor adalah sah ;3.

Patra Drilling Contractor dari proses RUPSLB, tanggal 4 Juli 2012, yangdiselenggarakan di Gedung Usayana, dengan agenda penggantian susunan Direksi danKomisaris ;e Bahwa saksi tidak mengikuti atau tidak hadir dalam RUPSLB tersebut, akantetapi saksi mengetahui adanya RUPSLB dari surat yang ditandatangani oleh BapakRobert Hutapea selaku Komisaris yang berisi permintaan diselenggarakan RUPSLB,yang ditujukan kepada Penggugat selaku Direktur PT.Patra Drilling Contractor ;e Bahwa saksi menerima surat yang

Patra Drilling Contractor ;e Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir dalam RUPSLB tersebut ;e Bahwa yang menyelenggarakan RUPSLB adalah Tergugat II selaku pemegangsaham ;e Bahwa kepemilikan saham PT. Usayana pada PT.

Patra DrillingContractor menyelenggarakan RUPSLB ;e Bahwa yang menandatangani permintaan untuk menyelenggarakan RUPSLB PT.Patra Drilling Contractor adalah Tergugat II selaku pemegang saham ;e Bahwa RUPSLB PT. Patra Drilling Contractor tersebut diselenggarakan untukperubahan struktur organisasi atau mengganti Direksi PT.

Hal 5 dari 36 hal12.13.14.Dengan telah dinyatakannya RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, maka menghukum PARATERGUGAT untuk mengembalikan PENGGUGAT seperti keadaansemula sebelum adanya RUPSLB tanggal 25 Mei 2015.Bahwa diikutsertakannya TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkaraaguo karena akibat perbuatan melawan hukumnya PARA TERGUGAT,keputusan RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 berikut aktaakta Notaris yangmencatatkan RUPSLB tersebut telah diberitahukan kepada TURUTTERGUGAT

Membatalkan dan Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukumKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PARATERGUGAT tanggal 25 Mei 2015 berikut segala aktaakta Notaris yangPUTUSAN.NOo.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 8 dari 36 haldibuat dan mencatatkan Keputusan RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 yangmemberhentikan PENGGUGAT sebagai Direktur perseroan TERGUGAT III;5.

tanggal 25 Mei 2015(1) Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan adanya RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Mei2015 yang memberhentikan Tn.

Jika memang ada RUPSLB pada tanggaltersebut quod non maka dengan ini Tergugat dan Tergugat IImensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya.

Hal 23 dari 36 halRapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan dalam Undangundang ini dan/atau anggaran dasar.Jadi, organ perseroan berupa RUPSLB yang berwenangmemberhentikan, dan bukan pemegang saham diluar RUPSLB.

Nomor 861 K/Pdt/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan NegeriKaranganyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:Ts2.8.Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untukmelakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Termohon dengan mata acara rapat perubahansusunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris:Menetapkan pemberian izin kepada

Pemohon dan/atau Kuasanya untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon dengan mata acaraRapat Umum Luar Biasa (RUPSLB) adalah perubahan susunan Direksidan/atau Dewan Komisaris;Menetapkan Pemohon dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon berdasarkanpenetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akandiselenggarakan

berdasarkan penetapan ini:Memberikan izin bagi Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menunjukpejabat notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Termohon yang dilakukan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada pejabat notaris yang ditunjuk Pemohon untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon kepada KementrianHukum dan HAM RI:Memerintahkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Termohon;Atau;Apabila Ketua Pengadilan

;Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon Kasasi dan/atauKuasanya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasi dengan mata acara RapatUmum Luar Biasa (RUPSLB) adalah perubahan susunanDireksidan/atau Dewan Komisaris:Menetapkan Pemohon Kasasi dan/atau Kuasanya sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasiberdasarkan penetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris pada Termohon Kasasiuntuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa(RUPSLB) yang akan diselenggarakan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin bagi Pemohon Kasasi dan/atau Kuasanya untukmenunjuk pejabat notaris untuk penyelenggaran Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Termohon Kasasi yang dilakukanberdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada pejabat notaris yang ditunjuk Pemohon Kasasiuntuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasikepada Kementrian Hukum dan HAM RI; danMemerintahkan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengesahan surat permintaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS), yang diajukan Pemohon kepada Direksi (ic. Termohon I) dengan surat tanggal 30 Maret 2023 dan kepada Komisaris (ic.

Termohon II) dengan surat tanggal 17 April 2023;

Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS), dengan bentuk kehadiran fisik dengan tempat Rapat yang ditentukan oleh Pemohon sepanjang berada di wilayah Kota Medan;

Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS);

Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII, wajib hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS);

Menetapkan Pemberian Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. BINTANG LESTARI PERSADA.Hal 9 dari 53 hal, Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr3. Menetapkan acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) sesuai dengan permohonan pemegang saham sebagaiberikut :1) Bentuk Mata RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB)2) Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB)a. Perubahan susunan direksib.

Luar Biasa (RUPSLB) PT.BINTANG LESTARI PERSADA.7) Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

) PT.Bintang Lestari Persada, dimana Para Pemohon meminta diadakannyapelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT.

Menetapkan Pemberian Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. BINTANG LESTARI PERSADA;3. Menetapkan acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) sesuai dengan permohonan pemegang saham sebagaiberikut :1) Bentuk Mata RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB);2) Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);a. Perubahan susunan direksi;b. Audit terhadap laporan keuangan;c.

Luar Biasa (RUPSLB) PT.BINTANG LESTARI PERSADA;7) Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Tiga Pilar Sejahtera (Dalam PKPU)(Surat Permintaan RUPSLB), ditandatangani oleh Sdr. HengkyKoestanto yang mengatasnamakan Direktur Utama Pemohon selakuanggota Direksi yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 22 Oktober2018;Bahwa faktanya sebagaimana telah diuraikan di atas, RUPSLB tanggal 22Oktober 2018 yang mengangkat Sdr.

DANPERMOHONAN PENETAPAN RUPSLB DARI PEMOHON (PT.

Hengky Koestanto dalam mengajukanpermohonan penetapan penyelenggaraan RUPSLB PT.

(DALAMPKPU) in casu Termohon Intervensi I, perihal RUPSLB PermohonanPenetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (Dalam PKPU) tanggal 27 Juli 2018dan RUPSLB PT.

M E N E T A P K A N

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bentuk rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ketiga dan menetapkan jumlah kuorum sah bila dihadiri 1/3 (Satu Per Tiga) atau 33,33 % dari jumlah saham yang dikeluarkan;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB) Ketiga PT.

Anugerah Pramita Lestari dapat dilaksanakan dan menyatakan menyetujui agenda rapat yang ditetapkan;

Gatot Pujo Nugroho, ST,yang isinya merupakan perintah kepada Direksi agarmelaksanakan RUPSLB untuk Pemberhentian KomisarisIndependent Sdr. Irwan Djanahar dan Sdr. M. Lian Dalimunthe(Para Penggugat) adalah sebab dan berakibat dibuatnyaKeputusan RUPSLB PT.

ASas Keterbukaan.Tergugat dalam melaksanakan RUPSLB PT. Bank Sumuttertanggal 25 Januari 2012 jo.

dengan suara bulat dari peserta RUPSLB yang menyetujuipemberhentian dengan hormat Para Penggugat dari jabatan KomisarisIndependen PT.

kembali dalam BeritaAcara RUPSLB Nomor : 1.

RUPSLB yang menyetujuipemberhentian dengan hormat Para Penggugat dari jabatan KomisarisIndependen PT.