dilakukan oleh PejabatTUN (Direktur Jenderal Pajak), perbuatan atau sesuatuhal atau peristiwa hukum mana memiliki akibat hukum,yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi DirekturJenderal Pajak, Dirjen Minerba dan/atauperusahaanperusahaan pertambangan pemegangKontrak Karya Generasi VI dan VII terkait dengankompensasi dan restitusi kelebihan Pajak Masukan yangtidak tegas pengaturan dalam Kontrak Karya danUndangUndang Nomor 11/1994;Sesuai dengan uraian tentang isi atau materi surat S488di atas, Ahli Rahmat Soemadipradja

Laica Marzuki,J.B.J.M ten Berge, P.J.J. van Buuren, dan F.A.M Stroinkdalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(Introduction to the Indonesian Administrative Law).Gajah Mada University Press, Cetakan ketiga 1994,Halaman 6465, sebagai berikut:Sumber Hukum lain yang perlu dikemukakan ialahKeputusan Tata Usaha Negara,Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka AbhliRahmat Soemadipradja pada pemeriksaan tingkat bandingberkesimpulan bahwa status dan kedudukan surat S488bukan hanya sebagai

Soemadipradja, dalam bukunyaPenjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syaratsyarat pembatalanpenanyjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure), secara garis besarpenyebab terjadinya force majeure dapat dikelompokkan menjadi lima:1. Force majeur karena faktor alam;Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 4/Padt.G/2021/PN TjsForce majeur yang disebabkan oleh keadaan alam yang tidak dapatdiduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpaunsur kesengajaan.

Soemadipradja, dalam bukunyaPenjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syaratsyarat pembatalanperyanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure), yang secara garisbesar penyebab terjadinya force majeure dapat dikelompokkan menjadi lima, dandihubungkan dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19), Hakimberpendapat bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) tersebutadalah termasuk dalam kategori keadaan memaksa (force majeur);Menimbang, bahwa menurut pendapat R Subekti, dalam bukunya

Soemadipradja, SH.,LL.M.. Hafzan Taher, SH.. Dezi Kirana, SH.Nira Sari Nazarudin, SH.,LL.M.Bernhard Sibarani, SH.,LL.M.Romi Emirat, SH.Mario Abdi Amrillah, SH.ao pS SS >Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 20 K/TUN/2010.Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat,berkantor di Wisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal SudirmanNo. 28, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 26 Juni 2009 ;ll.

padapoint 1 di atas yang yang dibuat oleh PENGGUGAT INTERVENSI I denganTERGUGAT INTERVENSI II, mak rayuridi Jah merupakan kBadan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan permasalahanhukum yang ada.Bahwa selain itu, PENGGUGAT INTERVENSI I JUGA MENGAKUITENTANG KEWENANGAN ARBITRASE UNTUK MENYELESAIKANSEGALA PERMASALAHAN YANG TIMBUL BERKAITAN DENGANPERJANJIAN YANG DIBUAT ANTARA PENGGUGAT INTERVENSI IDENGAN TERGUGAT INTERVENSI IISebagaimana Surat Somasi melalui kuasa hukumnya (Kantor Hukum Soemadipradja

terbukti PENGGUGAT (ONE ASIA RESOURCES Ltd) jugamengakui bahwa Para Pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT I) telah SEPAKATmemilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan segalapermasalahan hukum yang terjadi.Bahwa selain itu, PENGGUGAT (ONE ASIA RESOURCES Ltd) JUGAMENGAKUI TENTANG KEWENANGAN ARBITRASE UNTUKMENYELESAIKAN SEGALA PERMASALAHAN YANG TIMBULBERKAITAN DENGAN PERJANJIAN YANG DIBUAT ANTARAPENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I SEBAGAIMANA SURAT somasimelalui kuasa hukumnya (kantor hukum Soemadipradja

(KantorHukum Soemadipradja & Taher) tertanggal 23 Desember 2013 dengan No. Ref7011.05/HT/EHTSac., diberi tanda bukti T7;Foto copy Gugatan Boyke Poerbaya Abidin selaku Direktur PT.

adalah benar,baik dilihat dari sudut akademik maupun dilihat dari perspektif UUD1945 pasca amandemen dan UU Nomer 12 tahun 2011 tentangPeraturan Perundangundangan; (Ibid. hal 34)bahwa S488 tersebut memberikan penjelasan atas keraguraguanatas maksud dari norma yang dikandung oleh Pasal 9 ayat (2), (5),(6) dan (8) huruf b dikaitkan dengan penjelasannya, adalah sejalandengan maksud yang dikandung Pasal tersebut; (Ibid. hal 2)bahwa masih terkait dengan kedudukan Surat Nomor S488, RahmatSadeii Soebagio Soemadipradja

(Rahmat SadeiiSoebagio Soemadipradja, Pendapat Ahli, hal. 12)bahwa dasar dan atasan pendapat ahli tersebut pada pokoknyaadalah: adanya kewajiban hukum untuk menghormati dan mentaatiHalaman 18 dari 49 halaman. Putusan Nomor 944/B/PK/PJK/2017surat DJP S488 yang tidak lain Keputusan TUN tersebut adalahsesuai dengan AUPB yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) b UUPTUN dan Penjelasannya jo.

Putusan Nomor 894/B/PK/Pjk/2017Bahwa S488 tersebut memberikan penjelasan atas keraguraguan atas maksud dari norma yang dikandung oleh Pasal 9 ayat (2),(5), (6) dan (8) huruf b dikaitkan dengan penjelasannya, adalah sejalandengan maksud yang dikandung Pasal tersebut (Ibid. hal. 2);Bahwa masih terkait dengan kedudukan Surat Nomor S488,Rahmat Sadeii Soebagio Soemadipradja berpendapat (sebagai ahliyang keterangannya disampaikan pada sidang Majelis XIV PengadilanPajak) bahwa: menghormati dan mentaati

(Rahmat SadeiiSoebagio Soemadipradja, Pendapat Ahli, hal. 12);Bahwa dasar dan atasan pendapat ahli tersebut pada pokoknyaadalah: adanya kewajiban hukum untuk menghormati dan mentaatisurat DJP S488 yang tidak lain Keputusan TUN tersebut adalah sesuaidengan AUPB yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) b UU PTUNdan Penjelasannya jo. Pasal 3 UU No,28/1999 (UndangundangTentang Penyelenggaaan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme) dan Penjelasannya, terutama :1.

Hal tersebut karena dapat melahirkan interpretasi gandadan/atau menyebabkan ketidakpastian hukum dan/atau berada diluar yang dimaksud oleh batang tubuhnya sendiri, denganpenjelasan sebagai berikut:(a) Ahli Rahmat Soemadipradja pada pemeriksaan tingkat bandingmengutip selengkapnya ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU No.11/1994, berbunyi sebagai berikut:Pajak masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diaturHalaman 18 dari 24 halaman.

Advokatadvokatpada Kantor Advokat SOEMADIPRADJA & TAHER, beralamat di Wisma GKBI,Lantai 9, Jl. Jend.

perkara sudah dalam taraf pembuktian ;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat atas penyerahan jawabanpara Tergugat di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni padapersidangan pertama, kedua dan sidangsidang selanjutnya para Tergugat tidakdatang menghadap walaupun telah dipanggil secara patut, baru pada persidangandengan acara pembuktian, para Tergugat hadir dipersidangan diwakili Kuasanya darikantor pengacara : SOEMADIPRADJA

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantorGS Hukum Soemadipradja dan Partner (SdP) beralamat diSS Jalan Rereng Adumanis No. 29 Sukaluyu Bandung,Q) berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Februari2017, selanjutnya disebut oo... eccccecceeeeeeeeeTERBANDING III/ TERGUGAT III :Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill, secara bersamasamaselanjutnya disebut PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca :Halaman 2 dari 119 Putusan Nomor: 153/PDT/2018/PT.BDG.1.

Soemadipradja, SH.,LL.M. 2. Hafzan Taher, SH. 3. Dezi Kirana,SH. 4. Nira Sari Nazarudin, SH., LL.M. 5. Romi Emirat, SH. 6.Erie H. Tobing, SH., LL.M. 7.

., dan kawankawan ParaAdvokat pada Kantor Hukum Soemadipradja & Taher, beralamatdi Wisma GKBI, Lantai 9 Jalan Jendral Sudirman Nomor 28Jakarta Pusat Pekayon Pasar rebo, Jakarta Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2015Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;LawanPUTRA RAMDHAN, S.E., kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal Mangunjaya Indah II Jalan Kutilang IV F 8/4 RT.004/014Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasidalam hal ini memberi kuasa keapada Ganang Triyono

invoice, invoice yang dibatalkan tersebutdigantikan dengan invoice Nomor : GTR/22/060404 berjumlah USD 1,155 danfaktur pajak sederhana Nomor : EBYEP 0580000159;Bahwa faktur pajak Nomor : EBYEP 0580000141 dengan Invoice Nomor :GTR/04/30104 tagihan ke Barber & Ross Company dibatalkan karena tidak adakesempakatan dengan client (pekeijaan tidak terjadi dilaksanakan) dan tagihantidak pemah diterima;Bahwa faktur Pajak Nomor : EBYEP 0580000151 dengan Invoice Nomor :023/03/04/OOP/RL merupakan tagihan ke Soemadipradja

Soemadipradja(vide buku Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa Halaman 77)yang menyatakan, unsurunsur Force Majure adalah:1. terjadinya keadaan/kejadian di luar kemauan, kemampuan ataukendali para pihak;2. menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak;3. terjadinya peristiva tersebut menyebabkan tertunda, terhambat,terhalang, atau tidak dilaksanakannya prestasi para pihak;4. para pihak telah melakukan upaya sedemikian rupa untukmenghindar peristina tersebut5. kejadian tersebut sangat

Soemadipradja, Penjelasan Hukum TentangKeadaan Memaksa, Dalam Putusan MARI, Gramedia, Jakarta 2010),dinyatakan tertulis tentang ruang lingkup dari jenis peristiwa dariKeadaan Memaksa (force majure), yakni sebagai berikut :a.

Soemadipradja, Penjelasan Hukum TentangKeadaan Memaksa, Gramedia, Jakarta 2010, Hal 32)Bahwa oleh dikarenakan keseluruhan dari uraian pendalilan yuridistertulis di atas, maka nyata dan jelas kalau in casu a quo keseluruhandari unsur unsur maupun syarat syarat tentang suatu KeadaanHukum atau Peristiwa Hukum yang terkualifikasi sebagai sebuahKeadaan Memaksa (force majure), adalah telah terpenuhi dan terjadiserta sedang dialami oleh PARA PEMBANDING / PARA TERGUGATdK / PARA PENGGUGAT dR.

pembuataninvoice;Bahwa Invoice yang dibatalkan tersebut digantikan dengan Invoice NomorGTR/22/060404 Berjumlah US$ 1,155 dan faktur pajak sederhana NomorEBYEP 0580000159;Bahwa Faktur Pajak Nomor EBYEP 0580000141 dengan Nomor InvoiceGTR/04/130104 tagihan ke Barber & Ross Company dibatalkan karenatidak ada kesepakatan dengan client (pekerjaan tidak jadi dilaksanakan)dan tagihan tidak pernah diterima;Bahwa Fakitur Pajak Nomor EBYEP 0580000151 dengan Nomor Invoice023/03/04/00P/RL merupakan tagihnan ke Soemadipradja

., dan kawankawan, ParaAdvokat pada kantor Soemadipradja & Taher, yang beralamat diWisma GKBI, Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28 JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2014dan tanggal 4 November 2014;Pemohon Kasasi terhadap putusan Sela dan Akhir dahuluTergugat;melawanKunal Desai, bertempat tinggal di Jalan Bangka 9 Nomor 19Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SudartaSiringoringo, S.H., dan kawan, Advokat yang berlamat di WismaSepingan, Jalan Enggano

Soemadipradja Hukum Pidana DalamYurisprudensiKarena pentingnya surat dakwaan ini di dalam pemeriksaan perkara sehinggawalaupun Terdakwa memang benar telah terbukti melakukan perbuatansebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Jaksa, akan tetapi apabila ternyataperbuatanperbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa adalah tidaksesuai atau tidak selaras dengan teks aslinya dari rumusan delik yangdidakwakan telah dilanggar oleh Terdakwa maka dakwaan itu harusdinyatakan "tidak dapat diterima dan Terdakwa

Juni 2020;BuktiP8 =: Surat Termohon Perihal Pemberitahuan jadwalPelaksanaan Refund unit Apartemen Grand PakubuwonoTerrace dan Apartemen Grand Cut Meutia tertanggal 08Juli 2020;BuktiP9 : Peraturan Oforitas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020Tentang Relaksasi Utang;BuktiP10 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun2020 Covid19 tentang Perubahan atas KeputusanPresiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugaspercepatan penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid19);BuktiP11 : Buku Rahmat S.S Soemadipradja

Soemadipradja;b. Analisa dampak kebijakan pelarangan ekspor raw material tambang danmineral oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan KebijakanPerdagangan pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri 2013;c. Revisi PP Mineral Hindari pemutusan hubungan kerja massal olehKementrian Perindustrian;d. Dilema ancaman pemutusan hubungan kerja dan undangundangMinerba oleh Asosiasi Pertambangan Indonesia;e.

., Advokatadvokat yang dalam hal ini memilih berdomisili pada KantorAdvokat Soemadipradja & Taher beralamat di Wisma GkBI,Lantai 9, Jl.