Perusakan hutan secaraLimitatif menentukan kewajiban tenggang waktu penyelesaian danpenyampaian berkas penyidikan dari penyidik kepada penuntut umumdalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapatdiperpanjang paling lama 30 (tiga Puluh) hari;Menimbang bahwa oleh karena Undang undang nomor 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secarakhusus mengatur kewajiban tenggang waktu penyelesaian berkas daripenyidik kepada penuntut umum, maka berdasarkan asas spesialitas

hutan dilaksanakan dengan carayang luarbiasadandilaksakansecepatcepatnyatidak hanya untukmenjaminperkaranyadiselesaikan dengan cepatberdasarkanasasprioritas, melainkan juga untuk menjaminkepastian hukumdanmemberikan efek jera bagi pelakuperusakan hutan sebagaimana diaturdalam Pasal 3 huruf a:Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal 39 huruf a Undangundang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan merupakan ketentuan yang bersifatkhusus sebagaimana dimaksud dalamasas spesialitas

dengancara yang luar biasa dan dilaksakan secepatcepatnya tidak hanya untukmenjamin perkaranya diselesaikan dengan cepat berdasarkan asas prioritas,melainkan juga untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jerabagi pelaku Perusakan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a;Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal 39 huruf a Undangundang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan merupakan ketentuan yang bersifat knusus sebagaimanadimaksud dalam asas spesialitas

Bahwa, oleh karena undangundang telah menentukan tentang Haktanggungan/jjaminan yang memberikan jaminan yang memberiHalaman 10 dari 89 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Jbgkepastian hukum,tentang benda /harta yang dijaminkan setiap saatdapat dengan mudah di jual dan hasilnya untuk membayar hutangtedan bunga nya maka secara hukum dalil penggugat tersebut harusdi tolak , karena tidak memenuhi azas spesialitas dari hak jaminansebagaimana di atur dalam undang undang No.4 tahun 1996.Berdasarkan uraian hukum

Bahwa, oleh karena UndangUndang telah menentukan . tentanghak tanggungan / jaminan yang memberikan jaminan yang memberikankepastian hukum, tentang benda / harta yang dijaminkan setiap saatdapat dengan mudah dijual dan hasilnya untuk membayar hutang danitbunganya .... maka secara hukum dalil Penggugat tersebut harusditolak, karena * tidak memenuhi azas spesialitas dari hak jaminan* sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 4 Tahun 1996.Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugatkabur

Bahwa, oleh karena Undangundang telah menentukan Lembaga tentang Hak Tanggungan/ Jaminan yang memberikanjaminan yang memberikan kepastian hukum,tentang benda/hartayang dijaminkan setiap saat dapat dengan mudah dijual danishasilnya untuk membayar hutang dan bunganya ... maka secarahukum dalil Penggugat tersebut harus ditolak, karena tidakmemenuhi azas spesialitas dari hak jaminan sebagaimana diaturdalam Undangundang No. 4 Tahun 1996.Mohon di catat tentang Jaminan Sertifikat yang dalam penguasaanPengguat

Selain itu, undang undang telah menentukan tentangHak tanggungan/jaminan yang memberikan jaminan yang memberiHalaman 59 dari 89 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Jbgkepastian hukum,tentang benda /harta yang dijaminkan setiap saat dapatdengan mudah di jual dan hasilnya untuk membayar hutang dan bunganya maka secara hukum dalil penggugat tersebut harus di tolak , karena tidak memenuhi azas spesialitas dari hak jaminan sebagaimana di aturdalam undang undang No.4 tahun 1996.Menimbang, bahwa Penggugat dalam

diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah; Bahwa judex facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya karena mengkonstruksi dakwaan Penuntut Umumyang terbukti adalah dakwaan subsidair bukan dakwaanprimatr,berdasarkan pertimbangan unsur melawan hukum tidak terpenuhi padaperbuatan Terdakwa karena posisi Terdakwa dalam perkara a quo sesuaidengan asas systematische specialiteit atau kekhususan yang sistematisatau asas spesialitas

Memenuhi Asas Spesialitas dan Publisitas sehingga dapat mengikatPihak Ketiga dan memberikan Kepastian Hukum kepada Pihakpihakyang berkepentingan ;d.

sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memilikisifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, bukan karena unsur melawan hukum tidak terbukti, tetapi karenaMajelis Hakim Banding berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalamPasal 2 ayat (1) tersebut bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dariapakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan ataukedudukan atau tidak, sedangkan unsur setiap orang yang termaktub dalamPasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1).Sesuai dengan azas spesialitas

Pasal 3 ayat (2); (7) Hak Tanggungan dapatdibebankan pada hak atas tanah dan bendabenda yang berkaitan dengantanah (Pasal 4 ayat (4)); (8) Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak atastanah berikut benda di atasnya dan di bawah tanah; (9) Hak Tanggungan berisihak untuk melunasi hutang dari hasil penjualan benda jaminan dan tidakmemberikan hak bagi kreditor untuk memiliki benda jaminan (Pasal 12); (10)Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 6); dan (11) HakTanggungan mempunyai sifat spesialitas

huruf b UU No17 Thn 2003,ttg Keuangan Negara,"Penyesuaian APBD dgn perkembangan dan/atau perubahankeadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalamrangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahunanggaran yg bersangkutan, apabila terjadi keadaan yangmenyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unitorganisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No1Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara di bagian penjelasantentang asas spesialitas

Thn 2003,ttgKeuangan Negara, "Penyesuaian APBD dgn perkembangandan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD denganPemerintah Daerah dalam rangka penyusunanprakiraanPerubahan atas APBD tahun anggaran yg bersangkutan,apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukanpergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, danantar jenis belanja. 2) Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara danUU Noi Tahun2004 Tentang Perbendaharaan Negara di bagianpenjelasan tentang asas spesialitas

Sehingga dengan demikian pendapat tentang, azas spesialitas dalam penggunaan anggaran dapatdisimpangi (Ahli Drs.Syahril Machmud, M.Si), Surat Edaran Mendagrihanya berdampak pelanggaran administartif (Prof.Dr.AminuddinIImar, SH.MH, dan Drs Siswo Suyanto,DEA, Dr.

pada hak atas tanah dan bendabenda yang berkaitan dengantanah (Pasal 4 ayat (4)); (8) Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak atastanah berikut benda di atasnya dan di bawah tanah; (9) Hak Tanggungan berisiHalaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3/Padt.G.S/2020/PN Srlhak untuk melunasi hutang dari hasil penjualan benda jaminan dan tidakmemberikan hak bagi kreditor untuk memiliki benda jaminan (Pasal 12); (10)Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 6); dan (11) HakTanggungan mempunyai sifat spesialitas

Dalam perjanjian yang dijamin denganagunan barang tertentu, pada barang itu melekat sifat spesialitas yang memberihak kepada kreditor. Jika sita jaminan dikabulkan, harus ditegaskan secaradeklaratif bahwa sita itu sah dan berharga (goed en van waarde verklaard)dimana pernyataan itu dicantumkan dalam amar/diktum putusan.

: 4Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menyatakan sebagaiberikut :Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganHalaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 490/Pdt/2019/PT MDNumum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut14.Bahwa selanjutnya dengan diterbitkannya hak tanggungan maka15.16.17.telah memenuhi Asas SPESIALITAS

Spesialitas Logis.2. Spesialitas Systematis.e Beberapa pendapatahli tentang hal diatas adalah sebagai berikut: Prof.Dr.ROMLI ATMASASMITA, SH.LLM., dalam bukuSekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan AspekInternasional, Penerbit CV.

Jika suatu penentuan dapat dipidana merupakan spesialitas logis dariyang lain, dan di samping itu merupakan suatu kekhususan terhadapyang lain secara hukum materiil atau hukum acara. Adanya spesialitaslogis bila suatu ketentuan pidana memiliki semua unsur ketentuan pidanayang lain, dan kecuali itu memiliki kekhususannya atau penambahan darisemua unsur itu. Contoh Pasal 287 KUHP terhadap Pasal 190 KUHPserta Pasal 314 Belanda terhadap Pasal 310 Sr (padanan Pasal 134 Sr.di KUHAP tidak ada) ;b.

Jika suatu ketentuan pidana merupakan spesialitas sistimatis tehadapyang lain. Sebagai contoh yaitu : Verhuiswagenarrest (HR 6121960) ;Bahwa Prof. Dr. Lit. A. Z.

specialiteit atau suatu systematische specialiteit yangberarti kekhususan secara yuridis atau secara sistematis ;Perkataan systematische specialiteit, untuk pertama kalinya telahdipergunakan oleh Ch.J.ENSCHEDE di dalam tulisannya yang berjudulLex Specialis Derogat Legi Generalis di dalam Tijdschrift van hetStrafrecht tahun 1963 pada halaman 177 :Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwaberdasarkan Azas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang dalamhal ini Specialitas Sistimatis atau Spesialitas

Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai adatidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian denganbagaiamana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialitas).5. Bertindak Sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yangsepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan denganketentuan Peraturan PerundangUndangan.

Pendapat ini mengandung pengertianbahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang denganHalaman 5 dari 18 halaman, Putusan Pra Peradilan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Plg10.melakukan pengujian dengan bagaiamana tujuan dari wewenang tersebutdiberikan (asas spesialitas) ;Bahwa bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yangsepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan denganketentuan Peraturan PerundangUndangan

Sel.a) Telah dijamin dan dilindungi atas kedudukannya atas hakjaminan kebendaannya yang diutamakan atau didahului (droiddepreferencevide Pasal 1 butir (1) UU Hak Tanggungan);b) Telah dijarnin dan dilindungi dimana haknya dimaksud selalumengikuti kKemanapun objek jaminan tersebut berada (droid desuitevide Pasal 7 UU Hak Tanggungan);c) Telah dijamin dan dilindungi atas terpenuhinya asas spesialitas(vide Pasal 11 UU Hak Tanggungan) dan publisitas (vide Pasal13 UU Hak Tanggungan) sehingga mengikat dan

Sel.a) Telah dijamin dan dilindungi atas kedudukannya atas hakjaminan kebendaannya yang diutamakan atau didahului (droiddepreferencevide Pasal 1 butir (1) UU Hak Tanggungan);b) Telah dijarnin dan dilindungi dimana haknya dimaksud selalumengikuti kemanapun objek jaminan tersebut berada (droid desuitevide Pasal 7 UU Hak Tanggungan);c) Telah dijamin dan dilindungi atas terpenuhinya asas spesialitas(vide Pasal 11 UU Hak Tanggungan) dan publisitas (vide Pasal138 UU Hak Tanggungan) sehingga mengikat dan

Pendapat ini mengandungpengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaanwewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaiamana tujuan dariwewenang tersebut diberikan (asas spesialitas).Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yangsepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan denganketentuan Peraturan PerundangUndangan.

Pina Astutik;Menimbang, bahwa dari fakta diatas, oleh karena tindak pidana narkotikaadalah tindak pidana yang mempunyai kekhususan (asas specialitas) baik darisibjeknya maupun dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga Terdakwa dalamtindak pidana narkotika harus diadili dengan dakwaan yang tepat;Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasaripertimbangan bahwa berlakuknya asas spesialitas / pengkhususan dalampenerapan dakwaan perkara narkotika sebagai berikut :Menimbang,

Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untukmenilai ada tidaknya penyalahngunaan wewenang dengan melakukanpengujian dengan bagaiamana tujuan dari wewenang tersebutdiberikan (asas spesialitas);Bertindak Sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yangsepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangandengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan.Penyalahngunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17Halaman 17 dari 22 Putusan

pengungkapan perkara kepailitan ini Pemohon Kasasi melalui suratNo. 035/S/SA/5/2006 tertanggal 21 April 2006 (Lampiran )telah mengajukan permintaan turunan fotocopi semuabuktibukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi, akantetapi hal tersebut tidak dikabulkan, tanpa sebab yangjelas;Bahwa hal diatas adalah untuk mengungkap lebih jelasperkara yang diajukan oleh Termohon Kasasi dan dalampasal 17 UndangUndang No.18 Tahun 2003 tentangAdvokat dan Kode Etik Advokat Indonesia serta AzasKeseimbangan, azas Spesialitas

Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihakketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihakpihak yangberkepentingan;Halaman 13 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT BNAd.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwaterdakwa telah membeli narkotika jenis pil ekstasi;Menimbang, bahwa dari fakta diatas, oleh karena tindak pidana narkotikaadalah tindak pidana yang mempunyai kekhususan (asas specialitas) baik darisibjeknya maupun dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga Terdakwa dalamtindak pidana narkotika harus diadili dengan dakwaan yang tepat;Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasaripertimbangan bahwa berlakuknya asas spesialitas