Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal18 Desember 2012 dengan terdakwa saudara Suwir Laut alias LiuHalaman 19 dari 150 halaman.

Apakah sudah dilakukanpembayaran atas sanksipidana yang dijatuhkanterhadap Suwir Laut?

Di dalam amarputusan Mahkamah Agung No.2239K/PID.SUS/2012 tertanggal 18 Desember2012 atas nama Terdakwa Suwir Laut tersebut Halaman 73 dari 150 halaman.

Bahwa Suwir Laut bukan merupakan pengurus atau Direksiatau orang yang nyatanyata mempunyai wewenang dalammenentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusanHalaman 115 dari 150 halaman.

Putusan Nomor 1012/B/PK/PJK/2016hukum yang ada Suwir Laut bukan merupakan pengurus atauDireksi atau Kuasa Direksi dari 14 korporasi tersebut.8. Bahwa pendapat Ahli Prof. Dr.

Dan juga dalam AktaPerusahaan, Suwir Laut bukan merupakan Direksi.Bahwa bedasarkan Pasal 32 UU KUP, Suwir Laut selakuindividu tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus.Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebutpada butir 1 sampai dengan 4 yang terdapat padahalaman 473678, dimana tidak terdapat satupun kalimatyang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku individuadalah pihak yang berwenang mewakili 14 korporasitersebut.Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MAtersebut yang mencantumkan identitas

Apakah sudah dilakukanpembayaran atas sanksipidana yang dijatuhkanterhadap Suwir Laut?

yang tidak terdapat satu kalimatpunyang mencantumkan Suwir Laut sebagai kuasa atau pihak yang berwenangmewakili 14 korporasi maupun sebagai pengurus.Bahwa lebih lanjut, mengutip pendapat hukum dari Dr (Jur) Arbijoto, M.Fil.

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayar dendapajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaan perkebunan AsianAgri berkaitan putusan perkara pidana Suwir Laut yang dihukum duatahun penjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana Suwir Laut,sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa denda maupunganti kerugian. Putusan itu sangat keliru penerapan hukumnya.e.

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana Suwir Lautyang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana Suwir Laut,sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa dendamaupun ganti kerugian.

Berdasarkan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT Tunggal Yunus Estate,Saudara Suwir Laut bukanlah pihak yang berwenang mewakili PTTunggal Yunus Estate (Pemohon Banding) sehingga PutusanMahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember2012 dengan terdakwa Saudara Suwir Laut alias Liu Che Suialias Atak tidak dapat dijadikan sebagai dasarpenerbitanSKPKB terhadap Pemohon Banding;.

Dan juga dalam AktaPerusahaan, Suwir Laut bukan merupakan Direksi.Bahwa bedasarkan Pasal 32 UU KUP, Suwir Laut selakuindividu tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus.

Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebutpada butir 1 sampai dengan 4 yang terdapat padahalaman 473678, dimana tidak terdapat satupunkalimat yang menyatakan bahwa Suwir Laut selakuindividu adalah pihak yang berwenang mewakili 14korporasi tersebut.Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MAtersebut yang mencantumkan identitas diri Suwir Lautyang tidak terdapat satu kalimatpun yangmencantumkan Suwir Laut sebagai kuasa atau pihakyang berwenang mewakili 14 korporasi maupunsebagai pengurus.Bahwa

Putusan Nomor 1745/B/PK/PJK/2016 pidana yang dijatuhkanterhadap Suwir Laut?

Putusan Nomor 1745/B/PK/PJK/2016telah dibayar dan yang membayar adalah korporasinya, Pemohon Bandingadalah salah satu dari korporasi yang diwakili oleh Suwir Laut;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwaterhadap Pemohon Banding dapat diterbitkan SKPKB berdasarkan PutusanMahkamah Agung dengan terdakwa Suwir Laut karena Suwir Laut dalamperbuatannya sematamata untuk kepentingan Pemohon Banding;TANGGAPAN:1)Bahwa Putusan MA No. 2239K/PID.SUS/2012 tersebut merupakanputusan dengan

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal18 Desember 2012 dengan terdakwa saudara Suwir Laut alias LiuHalaman 19 dari 150 halaman.

Putusan Nomor 1014/B/PK/PJK/2016 keraguraguan yang beralasan bagiMahkamah Agung untuk menerapkan doktrinvicarious liability pada kasus denganTerpidana Suwir Laut.

Apakah sudah dilakukanpembayaran atas sanksipidana yang dijatuhkanterhadap Suwir Laut?

Putusan Nomor 1014/B/PK/PJK/2016Korporasi yang sebenarnya tidak didakwa oleh Jaksa PenuntutUmum (JPU) dalam kasus peradilan pidana Suwir Laut adalahdapat dibenar secara hukum, karena berdasarkan pertimbanganekonomis dan financial, perbuatan Suwir Laut dianggapmewakilik kepentingan dari 14 korporasi tersebut.

Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis subjekhukum yaitu subjek hukum manusia (natuurlijke person) dansubjek hukum korporasi.Dalam Putusan No. 2239K/PID.SUS/2012 yang menjadi subjekhukum yang didakwa adalah subjek hukum manusia Suwir Lautbukan subjek hukum korporasi karena dalam Surat Dakwaanyang diajukan Jaksa/Penuntut Umum tidak pernahmencantumkan kapasitas Suwir Laut sebagai pihak yangberwenang mewakili 14 korporasi tersebut karena secara faktahukum yang ada Suwir Laut bukan merupakan pengurus atauDireksi

satukalimatpun yang mencantumkan Suwir Laut sebagai kuasaatau pihak yang berwenang mewakili 14 korporasi maupunsebagai pengurus.

Lautselaku individu adalah pihak yang berwenang mewakili atauditunjuk mewakili 14 korporasi tersebut;Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MA tersebut yangmencantumkan identitas diri Suwir Laut yang tidak terdapat satukalimatpun yang mencantumkan Suwir Laut sebagai kuasa ataupihak yang berwenang mewakili 14 korporasi maupun sebagaipengurus;Halaman 69 dari 136 halaman.

Bahwa bila kita memperhatikan Surat Dakwaan dari JaksaPenuntut Umum dalam perkara Suwir Laut, pada bagian Halaman 86 dari 136 halaman. Putusan Nomor 526/B/PK/PJK/2016yaitu tentang Identitas Suwir Laut disebutkan PekerjaanSuwir Laut adalah Tax Manager AAG. Kemudian, padabagian selanjutnya dinyatakan bahwa Suwir Laut dengansengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atauketerangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkapsehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatannegara.

Putusan Nomor 526/B/PK/PJK/2016kedudukannya lebih tinggi karena Suwir Laut TIDAK AKANMUNGKIN memiliki mensrea yang sama dengan 14perusahaan yang tergabung dalam AAG dan perbuatannyatidak dapat dinilai telah disetujui oleh organ Badan Hukumyang kedudukannya lebih tinggi, kecuali 14 perusahaantersebut telah diadili terlebih dahulu sebelum Suwir Lautdiperiksagunamengetahui apa yang menjadi sikapbathin, niat dan kehendak 14 perusahaan tersebut.

Hal inidapat dibuktikan dengan Surat Dakwaan dari Jaksa PenuntutUmum dalam perkara Suwir Laut yang tidak ada mencantumkanjumlah pajak terutang yang kurang atau belum dibayar;4.

Putusan Nomor 1193/B/PK/PJK/2015 Perusahaan, Suwir Laut bukan merupakan Direksi.Bahwa bedasarkan Pasal 32 UU KUP, Suwir Laut selakuindividu tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus.Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebutpada butir 1 sampai dengan 4 yang terdapat padahalaman 473678, dimana tidak terdapat satupun kalimatyang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku individuadalah pihak yang berwenang mewakili 14 korporasitersebut.Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MAtersebut yang mencantumkan

Apakah sudah dilakukanpembayaran atas sanksipidana yang dijatunkanterhadap Suwir Laut?

Suwir Laut sebagai kuasa atau pihak yang berwenangmewakili 14 korporasi maupun sebagai pengurus;Bahwa lebih lanjut, mengutip pendapat hukum dari Dr.

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp2,5 triliun terhadap perusahaan perkebunanAsian Agri berkaitan putusan perkara pidana Suwir Laut yangdihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana Suwir Laut,sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa dendamaupun ganti kerugian.

dibayarkan hanya akan mengakibatkan Terdakwa Suwir Laut harusmenjalani hukumannya;8.

dasar penerbitanSKPKB terhadap Pemohon Banding;Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012tanggal 18 Desember 2012 dengan terdakwa saudara Suwir Lautalias Liu Che Sui alias Atak tidak menyebutkan PT Rantau SinarKarsa (Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding)merupakan Wajib Pajak yang dipidana juga bukan merupakan pihakyang didakwa dan diberikan kesempatan untuk membela diri didalam persidangan kasus saudara Suwir laut dan tidak terdapatperincian pospos yang dikoreksi, nilai

Putusan Nomor 1006/B/PK/PJK/2016selaku individu adalah pihak yang berwenang mewakili atau ditunjukmewakili 14 korporasi tersebut;Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MA tersebut yangmencantumkan identitas diri Suwir Laut yang tidak terdapat satukalimatpun yang mencantumkan Suwir Laut sebagai kuasa ataupihak yang berwenang mewakili 14 korporasi maupun sebagaipengurus;Bahwa lebih lanjut, mengutip pendapat hukum dari Dr.

Setiap Wajib pajaktersebut hanya diberikan satu NPWP di mana NPWP tersebutmerupakan sarana dalam administrasi perpajakan yangdipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WajibPajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;Bahwa bila kita memperhatikan Surat Dakwaan dari Jaksa PenuntutUmum dalam perkara Suwir Laut, pada bagian yaitu tentangIdentitas Suwir Laut disebutkan Pekerjaan Suwir Laut adalah TaxManager AAG.

Kemudian, pada bagian selanjutnya dinyatakanbahwa Suwir Laut dengan sengaja menyampaikan SuratPemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atautidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian padapendapatan negara.

Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadapTerdakwa Suwir Laut karena prematur tidak dapat diterima.

Apakah sudah dilakukan pembayaranatas sanksi pidana yang dijatuhkanterhadap Suwir Laut?

Putusan Nomor 1008/B/PK/PJK/2016Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebut pada butir 1sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473678, dimana tidakterdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwa Suwir Laut selakuindividu adalah pihak yang berwenang mewakili atau ditunjukmewakili 14 korporasi tersebut.Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MA tersebut yangmencantumkan identitas diri Suwir Laut yang tidak terdapat satukalimatpun yang mencantumkan Suwir Laut sebagai kuasa atau pihakyang

Penerapan Vicarious Liability dalam perkara Suwir Laut bertentangandengan Hukum Acara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana diIndonesia.

Suwir Laut bukan merupakan PengurusHalaman 94 dari 137 halaman.

hanya akan mengakibatkan Terdakwa Suwir Laut harusmenjalani hukumannya.Halaman 122 dari 137 halaman.

Dan juga dalam APerusahaan, Suwir Laut bukan merupakan Direksi;Bahwa bedasarkan Pasal 32 UU KUP, Suwir Laut selaindividu tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurusBahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersepada butir 1 sampai dengan 4 yang terdapat pahalaman 473678, dimana tidak terdapat satupun kaliyang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku indiviadalah pihak yang berwenang mewakili 14 korportersebut;Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusantersebut yang mencantumkan identitas diri Suwir Lyang

;Bahwa dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2014 Majelis menanyakanapakah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Suwir Laut telah dibayar dansiapa yang membayar.

Pemohon Banding menjawab bahwa sanksi pidanatelah dibayar dan yang membayar adalah korporasinya, Pemohon Bandingadalah salah satu dari korporasi yang diwakili oleh Suwir Laut;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwaterhadap Pemohon Banding dapat diterbitkan SKPKB berdasarkan PutusanMahkamah Agung dengan terdakwa Suwir Laut karena Suwir Laut dalamperbuatannya sematamata untuk kepentingan Pemohon Banding;TANGGAPAN:1) Bahwa Putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tersebut merupakanputusan

dengan terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak bukanHalaman 86 dari 122 halaman.

dibayarkan hanya akan mengakibatkan Terdakwa Suwir Laut harusmenjalani hukumannya;8.

Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/2015Saudara Suwir Laut bukanlah pihak yang berwenang mewakili PTRaja Garuda Mas Sejati (Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding)) sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan terdakwaSaudara Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tidak dapat dijadikansebagai dasar penerbitan SKPKB terhadap Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding);.

Dan juga dalam APerusahaan, Suwir Laut bukan merupakan Direksi.Bahwa bedasarkan Pasal 32 UU KUP, Suwir Lselaku individu tidak memenuhi persyaratan sebapengurus.Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersepada butir 1 sampai dengan 4 yang terdapat pahalaman 473678, dimana tidak terdapat satupkalimat yang menyatakan bahwa Suwir Laut selaindividu adalah pihak yang berwenang mewakilikorporasi tersebut.Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusantersebut yang mencantumkan identitas diri Suwir Lyang tidak

kalimat yang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku individu adalahpihak yang berwenang mewakili atau ditunjuk mewakili 14 korporasi tersebut;Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MA tersebut yangmencantumkan identitas diri Suwir Laut yang tidak terdapat satu kalimatpunyang mencantumkan Suwir Laut sebagai kuasa atau pihak yang berwenangmewakili 14 korporasi maupun sebagai pengurus;Bahwa lebih lanjut, mengutip pendapat hukum dari Dr (Jur) Arbijoto, M.Fil.

Suwir Laut yang bukanmerupakan karyawan danyangpenanggung jawab Pemohonpengurus menjadiPeninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding).2.

,LLM berpendapat bahwa:a.Cc.d.Terdakwa Suwir Laut al. Liu Che Sui al. ATAK (sebagai wakil 14perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group) dituntutberdasarkan sanksi pidana perpajakan,Terdakwa Suwir Laut al. Liu Che Sui al.

Dan juga dalam AktaPerusahaan, Suwir Laut bukan merupakan Direksi.Bahwa bedasarkan Pasal 32 UU KUP, Suwir Laut selaku individu tidakmemenuhi persyaratan sebagai pengurus.Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebut pada butir 1 sampaidengan 4 yang terdapat pada halaman 473678, dimana tidak terdapatsatupun kalimat yang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku individu adalahpihak yang berwenang mewakili 14 korporasi tersebut.Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MA tersebut yangmencantumkan identitas

Apakah sudah dilakukan pembayaranatas sanksi pidana yang dijatuhkanterhadap Suwir Laut?

bahwa Suwir Laut selakuindividu adalah pihak yang berwenang mewakili atau ditunjuk mewakili14 korporasi tersebut.Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MA tersebut yangmencantumkan identitas diri Suwir Laut yang tidak terdapat satuHalaman 49 dari 108 halaman Putusan Nomor 998 B/PK/PJK/2016kalimatpun yang mencantumkan Suwir Laut sebagai kuasa atau pihakyang berwenang mewakili 14 korporasi maupun sebagai pengurus.Bahwa lebih lanjut, mengutip pendapat hukum dari Dr (Jur) Arbijoto,M.Fil., M.B.L.

Penerapan Vicarious Liability dalam perkara Suwir Laut bertentangandengan Hukum Acara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana diIndonesia.

dibayarkan hanyaakan mengakibatkan Terdakwa Suwir Laut harus menjalani hukumannya..

PENETAPANNomor 207/Pdt.P/2020/PA.TALUDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telahmenjatuhkan penetapan perkara Perubahan Biodata pada Buku Nikah yangdiajukan oleh:Hendra bin Suwir, NIK; 1371071807880002, tempat dan tanggal lahir Padang,18 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanKaryawan Honorer, tempat kediaman di Kp.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon menerima Akta Nilkah dariKantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,dengan Nomor 0492/028/X1/2019, tanggal 21 November 2019, namunterdapat kekeliruan penulisan pada nama ayah kandung Pemohon dalamKutipan Akta Nikah, nama ayah kandung Pemohon tertulis Samsuir padahalnama ayah kandung Pemohon yang benar adalah Suwir, sebagaimanatertera dalam ljazah dan dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkanoleh Kantor Dinas Kependudukan serta dokumendokumen

Menetapkan nama ayah kandung Pemohon yang tercatat dalam KutipanBuku Nikah Nomor 0492/028/X1I/2019, tanggal 21 November 2019, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, KabupatenPasaman yaitu nama ayah kandung Pemohon tertulis Samsuir padahalnama ayah kandung Pemohon yang benar adalah Suwir;3.

Suwir Laut bukan terhadap Pemohon Banding, dengan demikian Terbanding tidakmemiliki kewenangan untuk menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 karena dalam Putusan Nomor2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut Pemohon Banding bukan merupakan Pihakyang didakwa/bersengketa;2. bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap sengketa banding atas KEP1542/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013

Pemohon Banding penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember2002 Nomor : 00001/204/02/092/13 tanggal 03 Juni 2013 dari hasil verifikasi yang dilakukan Terbandingberdasarkan keterangan lain yaitu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapterhadap Pemohon Banding yang dipidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, adalah sangat tidak tepat dan tidak memiliki dasarkarena putusan MA tersebut adalah putusan terhadap Suwir

Desember 2002 berdasarkan data baru/data yang belum terungkap yaituberdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember2012 adalah sangat tidak tepat dan tidak memiliki dasar karena putusan MA tersebut adalahputusan terhadap Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak dan bukan terhadap Pemohon Banding,karena Pemohon Banding bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa dalam putusan MAtersebut;e bahwa Majelis tidak sependapat dengan pendapat Pemohon Banding tersebut

dan finansial, perbuatan Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atakdianggap mewakili kepentingan Pemohon Banding, artinya tindak pidana perpajakan dalamranah hukum pidana yang dilakukan oleh Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tersebutdianggap menguntungkan Pemohon Banding;= bahwa Ahli mengemukakan/menyatakan sumber hukum ada lima yaitu undangundang,yurisprudensi, kebiasaan, perjanjian dan doktrin.

Sehingga Ahli menyatakan putusan MAtersebut adalah betulbetul memberi pengutamaan terhadap doktrin, dan itu sah tentunyadalam pertimbangan bersifat mengikat , sehingga Ahli katakan perkawinan campur antaraTeori Identifikasi dan Vicarious Liability sangat dimungkinkan, dan karena putusan MAtersebut mengawinkan 2 teori tersebut sehingga hukuman terhadap Suwir Laut alias Liu CheSui alias Atak , sekaligus juga terhadap korporasi, hanya saja dalam pengertian kewajibanmembayar denda ada pada korporasi,

Putusan Nomor 529/B/PK/PJK/2016 bagi Mahkamah Agung untuk menerapkan doktrin vicarious liability padakasus dengan Terpidana Suwir Laut.

Dan juga dalam Akta Perusahaan, Suwir Lautbukan merupakan Direksi;Bahwa berdasarkan Pasal 32 UndangUndang KUP, Suwir Laut selaku individutidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus;Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan Mahkamah Agung tersebut pada butir1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473678, dimana tidakterdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku individuadalah pihak yang berwenang mewakili 14 korporasi tersebut;Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan Mahkamah

Setiap Wajib pajak tersebuthanya diberikan satu NPWP dimana NPWP tersebut merupakansarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakansebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalammelaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;Bahwa bila kita memperhatikan Surat Dakwaan dari JaksaPenuntut Umum dalam perkara Suwir Laut, pada bagian yaitutentang Identitas Suwir Laut disebutkan Pekerjaan Suwir Lautadalah Tax Manager AAG.

Hal ini sejalan dengan ketentuanPasal 98 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang berbunyi Direksi mewakili Perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan;Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, Suwir Lautselaku Tax Manager bukan merupakan Organ PerseroanTerbatas sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak dapat dinilaiperbuatan Suwir Laut telah disetujui oleh organ yangkedudukannya lebih tinggi karena Suwir Laut tidak

hanya akan mengakibatkan Terdakwa Suwir Lautharus menjalani hukumannya;8.

Berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT Mitra Unggul Pusaka,Saudara Suwir Laut bukanlah pihak yang berwenang mewakili PTMitra Unggul Pusaka (Pemohon Banding) sehingga PutusanMahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18Desember 2012 dengan terdakwa Saudara Suwir Laut alias Liu CheSui alias Atak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan SKPKBterhadap Pemohon Banding;.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012tanggal 18 Desember 2012 dengan terdakwa saudara Suwir LautHalaman 19 dari 1389 halaman.

Putusan Nomor 1044/B/PK/PJK/2016 satupun kalimat yang menyatakan bahwa Suwir Lautselaku individu adalah pihak yang berwenang mewakili 14korporasi tersebut;Bahwa demikian pula pada halaman 1 PutusanMahkamah Agung tersebut yang mencantumkan identitasdiri Suwir Laut yang tidak terdapat satu kalimatpun yangmencantumkan Suwir Laut sebagai kuasa atau pihak yangberwenang mewakili 14 korporasi maupun sebagaipengurus;Bahwa lebih lanjut di dalam amar pertimbangan dihalaman 472 dari Putusan Mahkamah Agung tersebutdinyatakan

Bahwa Suwir Laut bukan merupakan pengurus atau Direksi atauorang yang nyatanyata mempunyai wewenang dalam menentukankebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangkamenjalankan kegiatan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dan juga bukan merupakan kuasa DireksiPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sehingga dengan demikian tindakan atau perilaku Suwir Laut tidakdapat dibebankan ke Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding).

Putusan Nomor 1044/B/PK/PJK/2016Dalam Putusan Nomor 2239K/PID.SUS/2012 yang menjadi subjekhukum yang didakwa adalah subjek hukum manusia Suwir Lautbukan subjek hukum korporasi karena dalam Surat Dakwaan yangdiajukan Jaksa/Penuntut Umum tidak pernah mencantumkankapasitas Suwir Laut sebagai pihak yang berwenang mewakili 14korporasi tersebut karena secara fakta hukum yang ada Suwir Lautbukan merupakan pengurus atau Direksi atau Kuasa Direksi dari 14korporasi tersebut;. Bahwa pendapat Ahli Prof.

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayar dendapajak sebesar Rp. 2,5 trililun terhadap perusahaan perkebunan AsianAgri berkaitan putusan perkara pidana Suwir Laut yang dihukum duatahun penjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana Suwir Laut,sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa denda maupunganti kerugian. Putusan itu sangat keliru penerapan hukumnya.e.

Apakah sudah dilakukanpembayaran atas sanksipidana yang dijatuhkanterhadap Suwir Laut?

Di dalam amar putusanMahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012tertanggal 18 Desember 2012 atas namaTerdakwa Suwir Laut tersebut tidak ada satukalimatpun yang menyatakan menghukumperusahaan, syarat khusus yang ditentukan dalamputusan tersebut hanya diberlakukan terhadapTerdakwa Suwir Laut sebagai pihak yang didakwabukan terhadap perusahaan, adalah suatupemikiran yang sangat sederhana dalam suatunegara hukum, bagaimana mungkin pengadilandapat memutus bersalah suatu subjek hukumtanpa ada kesempatan bagi

yang tidak terdapat satu kalimatpunyang mencantumkan Suwir Laut sebagai kuasa atau pihak yang berwenangmewakili 14 korporasi maupun sebagai pengurus.Bahwa lebih lanjut, mengutip pendapat hukum dari Dr (Jur) Arbijoto, M.Fil.

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayar dendapajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaan perkebunan AsianAgri berkaitan putusan perkara pidana Suwir Laut yang dihukum duatahun penjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana Suwir Laut,sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa denda maupunganti kerugian.

Berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT Indo Sepadan Jaya,Saudara Suwir Laut bukanlah pihak yang berwenang mewakili PTIndo Sepadan Jaya (Pemohon Banding) sehingga PutusanMahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18Desember 2012 dengan terdakwa Saudara Suwir Laut alias LiuChe Sui alias Atak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penerbitanSKPKB terhadap Pemohon Banding;Halaman 22 dari 141 halaman. Putusan Nomor 1237/B/PK/PJK/20154.

Putusan Nomor 1237/B/PK/PJK/2015 Perusahaan, Suwir Laut bukan merupakan Direksi.Bahwa bedasarkan Pasal 32 UU KUP, Suwir Laut selakuindividu tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus.Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebutpada butir 1 sampai dengan 4 yang terdapat padahalaman 473678, dimana tidak terdapat satupun kalimatyang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku individuadalah pihak yang berwenang mewakili 14 korporasitersebut.Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MAtersebut yang mencantumkan

Apakah sudah dilakukanpembayaran atas sanksipidana yang dijatuhkanterhadap Suwir Laut?

bahwa Suwir Laut selakuindividu adalah pihak yang berwenang mewakili atau ditunjuk mewakili14 korporasi tersebut;Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MA tersebut yangmencantumkan identitas diri Suwir Laut yang tidak terdapat satukalimatpun yang mencantumkan Suwir Laut sebagai kuasa atau pihakyang berwenang mewakili 14 korporasi maupun sebagai pengurus;Bahwa lebih lanjut, mengutip pendapat hukum dari Dr.

Setiap Wajib pajak tersebut hanya diberikan satuNPWP dimana NPWP tersebut merupakan sarana dalamadministrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tandapengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hakdan kewajiban perpajakannya;Bahwa bila kita memperhatikan Surat Dakwaan dari JaksaPenuntut Umum dalam perkara Suwir Laut, pada bagian yaitutentang Identitas Suwir Laut disebutkan Pekerjaan Suwir Lautadalah Tax Manager AAG.

Laut bukanlah pihak yang berwenang mewakili PTHari Sawit Jaya (Pemohon Banding) sehingga Putusan MahkamahAgung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012dengan terdakwa Saudara Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Ataktidak dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan SKPKB terhadapPemohon Banding;Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012tanggal 18 Desember 2012 dengan terdakwa saudara Suwir Lautalias Liu Che Sui alias Atak tidak menyebutkan PT Hari Sawit JayaHalaman 21 dari 188 halaman

Dan juga dalam Akta Perusahaan, Suwir Lautbukan merupakan Direksi;Bahwa berdasarkan Pasal 32 UndangUndang KUP, Suwir Laut selaku individutidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus;Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan Mahkamah Agung tersebut pada butir1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473678, dimana tidakterdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku individuadalah pihak yang berwenang mewakili 14 korporasi tersebut;Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan Mahkamah

Penerapan Vicarious Liability dalam perkara Suwir Lautbertentangan dengan Hukum Acara Pidana dalam SistemPeradilan Pidana di Indonesia.

Setiap Wajib Pajak tersebuthanya diberikan satu NPWP di mana NPWP tersebut merupakansarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakansebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalammelaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;Bahwa bila kita memperhatikan Surat Dakwaan dari JaksaPenuntut Umum dalam perkara Suwir Laut, pada bagian yaitutentang Identitas Suwir Laut disebutkan Pekerjaan Suwir Lautadalah Tax Manager AAG.

Hal ini sejalan dengan ketentuanPasal 98 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang berbunyi Direksi mewakili Perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan;Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, Suwir Lautselaku Tax Manager bukan merupakan Organ PerseroanTerbatas sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak dapat dinilaiperbuatan Suwir Laut telah disetujui oleh organ yangkedudukannya lebih tinggi karena Suwir Laut tidak

Dan jugadalam Akta Perusahaan, Suwir Laut bukanmerupakan Direksi. Halaman 48 dari 120 halaman. Putusan Nomor 640/B/PK/PJK/2016 Bahwa bedasarkan Pasal 32 UU KUP, Suwir Lautselaku individu tidak memenuhi persyaratan sebagaiengurus.

Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebutpada butir 1 sampai dengan 4 yang terdapat padahalaman 473678, dimana tidak terdapat satupunkalimat yang menyatakan bahwa Suwir Lautselaku individu adalah pihak yang berwenangmewakili 14 korporasi tersebut.Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MAtersebut yang mencantumkan identitas diri Suwir Lautyang tidak terdapat satu kalimatpun yangmencantumkan Suwir Laut sebagai kuasa ataupihak yang berwenang mewakili 14 korporasimaupun sebagai pengurus.Bahwa

bahwa Suwir Laut selakuHalaman 73 dari 120 halaman.

Suwir Laut tidak dapat dibebankan ke PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding).

dibayarkan hanya akan mengakibatkan Terdakwa Suwir Laut harusmenjalani hukumannya;8.

Putusan Nomor 524/B/PK/PJK/2016Desember 2012 dengan terdakwa Saudara Suwir Laut aliasLiu Che Sui alias Atak tidak dapat dijadikan sebagai dasarpenerbitan SKPKB terhadap Pemohon Banding;Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012tanggal 18 Desember 2012 dengan terdakwa saudara Suwir Lautalias Liu Che Sui alias Atak tidak menyebutkan PT Hari SawitJaya (Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohonBanding) merupakan Wajib Pajak yang dipidana juga bukanmerupakan pihak yang didakwa dan diberikan

Didalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor2239K/PID.SUS/2012 tertanggal 18 Desember 2012 atas namaTerdakwa Suwir Laut tersebut tidak ada satu kalimatpun yangmenyatakan menghukum perusahaan, syarat khusus yangditentukan dalam putusan tersebut hanya diberlakukan terhadapTerdakwa Suwir Laut sebagai pihak yang didakwa bukanterhadap perusahaan, adalah suatu pemikiran yang sangatsederhana dalam suatu negara hukum, bagaimana mungkinpengadilan dapat memutus bersalah suatu subjek hukum tanpaada kesempatan

Bahwa bila kita memperhatikan Surat Dakwaan dari JaksaPenuntut Umum dalam perkara Suwir Laut, pada bagian yaitu tentang Identitas Suwir Laut disebutkan PekerjaanSuwir Laut adalah Tax Manager AAG. Kemudian, padabagian selanjutnya dinyatakan bahwa Suwir Laut dengansengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atauketerangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkapHalaman 93 dari 144 halaman. Putusan Nomor 524/B/PK/PJK/201610.sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatannegara.

Hal inidapat dibuktikan dengan Surat Dakwaan dari Jaksa PenuntutUmum dalam perkara Suwir Laut yang tidak ada mencantumkanjumlah pajak terutang yang kurang atau belum dibayar.4.

Putusan Nomor 524/B/PK/PJK/2016sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ributiga ratus empat rupiah) atau ekivalen 200% dari pajak yangseharusnya dibayar Suwir Laut, al.