Ditemukan 104 data
13 — 4
UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakirn telahmendengar keterangan keluarga/saksisaksi dari kKedua belah pihak, makagugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanmaka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahur 1989 yargdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, pasalpasal Peraturan Perundangundangan yang berakudan dalil syar'ie
5 — 3
YoArtinya : Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim dari Pengadilan Islamkemudian ia tidak menghadap maka ia adalah dzalim (rugi) karena tiada haklagi baginya.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 maka biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala peraturan ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'ie
22 — 7
Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelahputusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah denganpasal 90 ayat (1) Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 tahun 2009 tentang perubahan ke dua UndangUndang Nomor 7 tahun1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; Mengingat semua peraturan perundangundangan yang berlaku serta dalildalil syar'ie
6 — 2
:Artinya : Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim dari Pengadilan Islamkemudian ia tidak menghadap maka ia adalah dzalim (rugi) karena tiada haklagi baginya.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 maka biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala peraturan ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'ie
7 — 3
YoArtinya : Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim dari Pengadilan Islamkemudian ia tidak menghadap maka ia adalah dzalim (rugi) karena tiada haklagi baginyaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 maka biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala peraturan ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'ie
8 — 3
salinan Penetapan Ikrar Talak kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, KabupatenMagelang untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 maka biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala peraturan ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'ie
15 — 1
UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telahmendengar keterangan keluarga/saksisaksi dari kKedua belah pihak, makagugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanmaka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, pasalpasal Peraturan Perundangundangan yang berlakudan dalil syar'ie
7 — 0
PPN MUA Kec. tempat pemohon dan termohon tinggal dankepada PPN KUA kec. tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 telah diperbaharui UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, makabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon.Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'ie
6 — 0
nikah pada Kantor UrusanAgama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, untuk didaftardan dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, segala peraturan ketentuan perundangundangan yangberlaku serta dalil syar'ie
9 — 6
ulyArtinya : Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim dari Pengadilan Islamkemudian ia tidak menghadap maka ia adalah dzalim (rugi) karena tiada haklagi baginyaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 maka biayaperkara ini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala peraturan ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'ie
8 — 3
YoArtinya : Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim dari Pengadilan Islamkemudian ia tidak menghadap maka ia adalah dzalim (rugi) karena tiada haklagi baginyaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 maka biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala peraturan ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'ie
6 — 0
Pencatat nikah pada KUA dimana Pemohondan Termohon tersebut bertempat tinggal, untuk didaftar dan dicatat dalamsebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, segala peraturan ketentuan perundangundangan yangberlaku serta dalil syar'ie
9 — 0
Pencatat nikah pada KUA dimana Pemohondan Termohon tersebut bertempat tinggal, untuk didaftar dan dicatat dalamsebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, segala peraturan ketentuan perundangundangan yangberlaku serta dalil syar'ie
5 — 0
nikah pada Kantor UrusanAgama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, untuk didaftardan dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, segala peraturan ketentuan perundangundangan yangberlaku serta dalil syar'ie
26 — 2
No. 1868/Pdt.G/2016/PAJTMengingat, pasalpasal Peraturan Perundangundangan yang berlaku dandalil Syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak saturajie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan siding Pengadilan AgamaJakarta Timur;3. Memerintahkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan mutahkepada Termohon (TERMOHON) berupa cincin emas seberat 5 gram 23 karat;4.
8 — 5
talak atau tidak sehingga belum ada kepastian, untuk itu perintah tersebutdi atas akan dicantumkan dalam penetapan Pengadilan setelah Pemohon melaksanakanikrar talak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 maka biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala peraturan ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'ie
5 — 0
nikah pada Kantor UrusanAgama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, untuk didaftardan dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, segala peraturan ketentuan perundangundangan yangberlaku serta dalil syar'ie
6 — 3
salinan Penetapan Ikrar Talak kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar KabupatenMagelang untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 maka biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala peraturan ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'ie
6 — 0
Pencatat nikah pada KUA dimana Pemohondan Termohon tersebut bertempat tinggal, untuk didaftar dan dicatat dalamsebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, segala peraturan ketentuan perundangundangan yangberlaku serta dalil syar'ie
8 — 0
Pencatat nikah pada KUA dimana Pemohondan Termohon tersebut bertempat tinggal, untuk didaftar dan dicatat dalamsebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, segala peraturan ketentuan perundangundangan yangberlaku serta dalil syar'ie