Ditemukan 32080 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Drs. DJUNGDJUNGAN PANJAITAN, dk vs Ir. WILFRED PANJAITAN, dkk
70 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 K/TUN/2014
    luasHalaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 37 K/TUN/20143.726 M?
    PTUN di tingkatpertama, telah salah menerapkan hukum, sebagaimana yang diuraikan dalampertimbangan hukum pada halaman (66) alinea ketiga, hingga halaman (68)alinea kedua dari Putusan No. 02/ G/ TUN/ 2013/ PTUNMDN tertanggal 9 juli2013.Bahwa, Majelis Hakim Judex Factie telah mencampur adukkan 2 (dua)Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) sekaligus, ke dalam suatu PutusanPTUN, yaitu Putusan No. 02/G/TUN/2013/PTUNMDN; tertanggal 9 juli 2013,yang seharusnya ke dua Keputusan TUN tersebut, harus diuji secara
    disatukan pengujiannya dalam satu Putusan,yaitu Putusan PTUN No: 02/G/ TUN/ 2013/ PTUN MDN; tanggal 9 Juli2013.Bahwa, kelemahan/kekurangan yang menurut Majelis Hakim JudexFactie yang ada dalam Keputusan TUN yang pertama, dipakai oleh JudexFactie sebagai alasanalasan untuk membatalkan Keputusan TUN yangkedua.
    Oleh karena itu, Keputusan TUN yang kedua,yaitu: Putusan PTUN No: 02/G/TUN/2013/PTUNMDN; tertanggal 9 Juli2013 tersebut, harus ditolak atau dibatalkan.6.
    Oleh karena itu, antara Keputusan TUN yang pertama denganKeputusan TUN yang kedua, adalah dua hal yang berbeda, dan masingmasing berdiri sendiri, ditinjau dari segi pengujian keabsahannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96K/TUN/2016
Tanggal 21 April 2016 — BAMBANG AGUS WINOTO Alias PEK CUAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, DK
85 — 599 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 96K/TUN/2016
    Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September1994 yang intinya : Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya SuratKeputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktianhak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harusdiajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketaperdata. ;b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 445 K/TUN/2005.
    Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 2772001 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 2822001 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 2421998Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengankepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara,melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihakyang berkepentingan. ;e.
    TENTANGHalaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/2016ALASAN ALASAN GUGATAN yang selengkapnya mendalilkan sebagaiberikut :1.
    ;Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/201620.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — Rm. ADIDAYA PRAKOSO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURAKARTA, DK
106 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 377 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 377 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Rm.
    berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014 Nomor : PTPN.IX.0/SKU/012/2014,Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat II Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat IIHalaman dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN
    adalah perbuatan yangmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria Bab I Pasal 4 yang berbunyiTanahtanah swapraja dan bekas swapraja setelah terbitnya UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 menjadi tanah Negara bebas dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/201410.
    Sedangkan timbulnya sertifikat Hak Guna Bangunan No. 493, Kel.Setabelan, Banjarsari,Surakarta yang pembaharuan HGB no.135 SetabelanKec, Banjarsari, Surakarta berdasarkan surat keputusan Kepala BadanPertanahan Kantor Pertanahan Surakarta No.84.262/HGB/76 tanggal 16 April1976 dimana keputusan Tata Usaha Negara (Badan Pertanahan Nasional KotaHalaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/2014ISurakarta) adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang undanganyang berlaku yaitu UU No. 5 tahun
    ,Panitera Pengganti :Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/2014Biaya biaya : ttd1.Meterai..............0. Rp. 6.000,00 Sumartanto,SH.MH.,2.Redaksi.............. Rp. 5.000,003. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,00Jumlah ......... Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — MAPPA BENGNGA, ; CAMAT MUARA BADAK, KEPALA DESA TANAH DATAR,
155 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 211 K/TUN/2009
    No. 211 K/TUN/2009tanggal 9 Januari 2008.ll. KEPALA DESA TANAH DATAR, berkedudukan diJalan Gas Alam Nomor 06. Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada :1. ABDULLAH PANNUSU, SH.M.Si2. BUDIHARYADI, SH.MH3. H. NASRUN MUMIN, S.Sos.SH4.
    No. 211 K/TUN/2009Bahwa ternyata SPPTSPPT yang dimiliki PT.
    No. 211 K/TUN/2009Penggugat bahwa PT.
    No. 211 K/TUN/2009B.
    No. 211 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 PK/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — Dra. INDAH PRASETYOWATI vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
67 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 16 PK/TUN/2015
    PUTUSANNomor 16 PK/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:Dra.
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 127.500, (Seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 268K/TUN/2013, Tanggal 20 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Dra.
    Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Dra Indah Prasetyotersebut;Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 16 PK/TUN/20152.
    Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Adapun alasanalasan Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauankembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dengan jelas memperlinatkan suatukekhilafan atau suatu kekeliruan nyata sebagai berikut :Bahwa Pertimbangan Hukum sebagaimana halaman 9 dari 10 halamanputusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus2013 yang
    ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 16 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-01-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/TUN/2015
Tanggal 7 Januari 2016 — ZULIMI, S.Sos.,M.Si vs. KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
106 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 163 PK/TUN/2015
    PUTUSANNomor 163 PK/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:ZULIMI, S.Sos.
    Putusan Nomor 163 PK/TUN/20156.
    Putusan Nomor 163 PK/TUN/2015Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr.
    Putusan Nomor 163 PK/TUN/2015ZULIMI, S.Sos. M.Si dan sampai sekarang Hj. URAY TINI APRIANTI,S.EI.,M.Si. masih berstatus Belum Kawin.
    Putusan Nomor 163 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-03-2012 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/TUN/2009
Tanggal 5 Maret 2012 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA VS PT. SUPRAWIRA FINANCE
164 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 356 K/TUN/2009
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :I.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUKMENGEMBALIKAN UANG sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empatratus juta rupiah) kepada Bank Kosa (dalam likuidasi) maupun kepada Negara;6.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.10berkepentingan memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.12e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;e Menyatakan batal suratsurat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat :1 Nomor : PJPN57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang PenetapanJumlah Piutang Negara atas nama PT.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-12-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/TUN/2012
Tanggal 28 Desember 2012 — BUPATI BOGOR VS MUHAMMAD HIDAYAT S
60 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 427 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 427 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Oo ON DWH Nn FBP WO WNBUPATI BOGOR, berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman,Kelurahan Tengah, Cibinong, Bogor;Selanjutnya memberi kuasa kepada:ADE HARDI, S.H., M.Si.;RATIH PURNAMASARL, S.H., M.H.;TEMSY NURDIN, S.H.,.M.M.;Drs. ERWIN SURIANA, M.Si.;IWAN SETIAWAN, S.,Sos.;OCTAVIANSYAH DWI ANANDA, S.H.
    tentangTata Cara Memperoleh Informasi Publik;4 Bahwa Pemohon berkeberatan dengan alasan dan tujuan penggunaan informasiuntuk pengawasan masyarakat karena Termohon tidak jelas mewakilimasyarakat yang mana serta tidak ada kepentingan secara langsung antaraTermohon dengan obyek yang dimohon;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:1Mengabulkan keberatan Pemohon;Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
    Termohon oleh Mediatormaupun Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi JawaBarat;bBahwa hal tersebut berarti kehadiran Dinas Komunikasi dan InformasiKabupaten Bogor yang telah ditunjuk sebagai Pejabat PPID KabupatenBogor berdasarkan Keputusan Bupati Bogor (vide Bukti P16) dengantidak membawa Surat Kuasa Khusus dari Bupati Bogor secara de factodan de jure telah diakui oleh Mediator maupun Majelis Komisioner padaKomisi Informasi Provinsi Jawa Barat;Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
    : "Ketua Majelis Komisioner menjelaskan hakhakPemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelummenutup persidangan terakhir;Bahwa oleh karena Pemerintah Kabupaten Bogor dianggap tidak hadirdalam persidangan oleh Majelis Komisioner sehingga tidak bisamenyatakan secara tertulis tidak menerima putusan yang dibacakan olehMajelis Komisioner (vide Pasal 62 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian SengketaHalaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
    Panitera14Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — JEMMY MANUEL PESIK, S.SIT., MM., DK VS GUBERNUR JAMBI
102 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 227 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Gubernur Jambiatas nama Jemmy M. Pesik, S.SIT, M.M., (Penggugat I) dan atas namaUsup Supriatna, S.Sos.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015Dan terakhir pada Tahun 2010, Penggugat mendapat kenaikan PangkatIIl/c dengan Jabatan Kasubag.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015undangundang yang mengatur berlaku surut, kalau kita hubungkan denganundangundang yang ada yaitu Kitab UndangUndang Hukum Pidana BukuPertama di peraturan umum BAB :a.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/20156.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 PK/TUN/2009
Tanggal 11 Agustus 2010 — P.T. YUBAR PUTRA INVESCO VS. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
56 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 84 PK/TUN/2009
    No.84 PK/TUN/2009hasil hasilpertanian danperkebunan ;e.
    No.84 PK/TUN/2009Hal. 98 dari36 hal.Put.menypangdariproseduryangditentukanolehperatuNo.84 PK/TUN/2009raperaturadaSadaridiberlakkannyakewenanganseSUalPeraraPemerintHal. 99 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009ahNoTahu2002tentanTataHutadaPenyusunanRencanPengelolanHutaHal. 100 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009PemaaataHutadaPenggunaanKawaSaHutadaPeraturaMenterKehuHal. 101 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009tanaNo5/MenhutanPemberiaHal. 102 dari 36 hal. Put.
    No.84 PK/TUN/2009risprudensmaSingmaSingyaputusaMahkamahAgunNo45K/TUN/1999Hal. 114 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009tangga30AguStu2001daNo50K/TUN/1994tanggaSeptembe1995tetaHal. 115 dari 36 hal. Put.
    No.84 PK/TUN/20093.
    Put.No.84 PK/TUN/2009Hal. 160 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 K/TUN/2010
Tanggal 26 Juli 2010 — ERRY MUHAMMAD (MUCHAMAD SYOFRIADDY) alias ERRY M. SYOFRIADDY, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk
168 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 149 K/TUN/2010
    No.149 K/TUN/2010Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaTermohon Kasasi sebagai Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dimukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :Obyek Gugatan :1.
    No.149 K/TUN/2010c.
    No.149 K/TUN/2010terlaksananya pembayaran harga jualbeli merupakan syarat mutlaksahnya jualbeli, dan jika benar H. Teddy Rusdy sudah membayarkepada Penggugat harus dapat membuktikan pembayarannya dan atauTergugat sudah diperlihatkan bukti pembayaran dari H.
    No.149 K/TUN/2010merupakan normanorma tidak tertulis yang benarbenar ada dan hidup yangmenjadi pedoman bagi badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalammelaksanakan fungsi pemerintahannya, knususnya asas kecermatan dan asaskepastian hukum, yaitu :1. Asas Kecermatan :a.
    No.149 K/TUN/2010Biayabiaya :1.Meterai........... Rp. 6.000,2.RedakSi.......... Rp. 5.000.3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,Jumlah : Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.149 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 PK/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — PT. SWARNA NUSA SENTOSA vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
232 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 126 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Nomor 409 K/TUN/2014, tanggal 20 November 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon PeninjauanKembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatansebagai berikut:OBJEK SENGKETA:Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah penerbitanSurat Keputusan Tergugat berupa :Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor60/PTTHGU/BPNRI/2013, tanggal 11 April 2013, Tentang PenetapanTanah
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Usaha Nomor 05/Bangka Atas Nama PT.
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu KabupatenBangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi SumateraSelatan), tanggal 11 April 2013;4.
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/201611.b. Overlap dengan pihak pihak lain;c. Dibebani Hak Tanggungan; (Lampiran 16)Bahwa menurut pendapat Hukum Prof.
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195/B/PK/PJK/2012
Tanggal 1 Agustus 2012 — HANANTO ALAM SANTOSO, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/TUN/2010
Tanggal 17 Februari 2011 — H. ISMAIL IBRAHIM, ASNAH WINDA, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, BUPATI OGAN KOMERING ULU,
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 398 K/TUN/2010
    No. 398 K/TUN/2010perihal mohon diberikan fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 tanggal 5September 2006 dengan luas 5.810 M? dan Surat Ukur Nomor :31/KR/2006 tanggal 5 September 2006 atas nama Bupati Kabupaten OganKomering Ulu (Bukti : P.1).
    No. 398 K/TUN/2010RT. 01/RW. 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur,Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, denganbatasbatas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara, berbatasan dengan dahulu Jalan Dharmapalasekarang Jalan A.
    No. 398 K/TUN/2010pakai selama masih dipergunakan oleh Makodim 0403/Gapo untukdipakai sebagai bangunan Asrama AD/KIMYON 145/Balauyaituberdasarkan :1. Surat pernyataan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib tanggal 16Desember 1982 (Bukti P.5) ;2.
    No. 398 K/TUN/2010b.
    No. 398 K/TUN/2010Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/TUN/2014
Tanggal 4 September 2014 — H. APIP MUHAMAD SIDIK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
80 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 294 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 294 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.
    Putusan Nomor 294 K/TUN/20146.TsMenghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara secara tanggungrenteng sebesar Rp.3.119.000.
    Putusan Nomor 294 K/TUN/2014Sertipikat Hak Milik Nomor 01979/Desa Kembangkuning/Kecamatan Jatiluhur/Kabupaten Purwakarta terbit tanggal 23 Pebruari 2011; Surat Ukur tanggal01122010 Nomor 96/Kembangkuning/2010 atas nama Suherna seluas 221 m?
    Putusan Nomor 294 K/TUN/2014tanah Penggugat yang diajukan Penggugat pada tanggal 3 oktober 2013,dalam hal ini Penggugat tidak jelas dalam menguraikannya;2Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya di PengadilanPurwakarta dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Pwk.
    Putusan Nomor 294 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424 K/TUN/2018
Tanggal 21 Agustus 2018 — HARRY SANTOSO VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
98 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 424 K/TUN/2018
    PUTUSANNomor 424 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HARRY SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kawasan Industri Estate Blok A1, 2, 3, RT. 1, RW.2, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,Propinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Komisaris PerseroanPT. Citra Bumi Minerindo:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Achyar, S.H.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/20183.1 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0944668.AH.01.02 Tahun2015, tanggal 27 Oktober 2015 Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo TamasJaya lestari;3.2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0000259.AH.01.02. Tahun 2016,tanggal 7 Januari 2016 Tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas JayaLestari;4.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/20182016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan:1.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/2018Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh parapihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,tid. tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.tid.Is Sudaryono, S.H., M.H.Panitera Pengganti,tid.Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-09-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 PK/TUN/2022
Tanggal 5 September 2022 — HJ. NURAENI, S.E. vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO, DK
79 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 161 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/TUN/2013
Tanggal 18 Juni 2013 — BUPATI RAJA AMPAT, DK vs. PT. KAWEI SEJAHTERA MINING
94 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 67 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — SITI GEMASIH Binti M. TAIB, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH, DKK
55 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 438 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015sejak saat diketahui/diterimanya atau diumumkannya keputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015 Sebelah Timur Dengan Jalan Ke karang Rejo; Sebelah Barat Dengan Jalan Lapangan Udara:Jumar bin M.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015diterbitkannya sertifikat hak milik objek sengketa tidak ada hubunganhokum Para Penggugat dengan objek sengketa dimaksud.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 19-07-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137/B/PK/PJK/2011
Tanggal 19 Juli 2012 —
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap