Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-02-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — GUBERNUR ACEH vs. SYUKRI IBRAHIM
62 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 153 PK/TUN/2015
    ARTHA NUSA TRADA, Nomor FIN/DIR/03/XII/201 2,tanggal 3 Desember 2012, perihal Peningkatan Modal Saham, yangditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah PembangunanAceh ;Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2015h.
    Konsultan ;=Jasa/Tenaga Kerja dan Pengamanan ;Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/201513.14.s. Pelabuhan dan Dermaga ;alPengadaan Barang dan Jasa ;u. Survey ;v. Jasa Pengiriman Barang ;w. Distributor ;x. Asuransi ;y. Garmen ;Geothermal Panas Bumi ;aa. Travel, dan ;bb.
    TUN Medan sebagaiPengadilan Tingkat Pertama untuk menyelesaikan perkara a quo.Dengan demikian pertimbangan Keputusan PTUN Banda Aceh yang diambilalih oleh PT TUN Medan ini merupakan Keputusan yang melampaui bataskewenangannya karena PTUN Banda Aceh bukan Pengadilan TingkatPertama untuk memeriksa dan memutuskan perkara sengketa bandingadministratif.4.
    /2015Peradilan TUN adalah merupakan keputusan yang tidak sesuai danbertentangan dengan hukum acara peradilan TUN sebagaimana telahdiuraikan diatas.Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim PTUN Banda Aceh padahal. 51 dan 52 yang berpendapat bahwa tidak adanya suratpemberhentian sementara dan sidang yang diadakan pada pengawasterhadapa Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan penerbitanobjek sengketa A quo felah cacat prosedur.Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bila dinubungkan dengan PeraturanDaerah
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — BUPATI WAKATOBI vs. HUSMA, S.Pd, DKK
82 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 101 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 101 PK/TUN/20147.
    Putusan Nomor 101 PK/TUN/2014penilai terdiri dari Pengawas Sekolah/Madrasah dibentuk oleh Diknas(Vide Keterangan Saksi 1(satu) Tergugat) ;3.
    Bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut diatas, maka terbukti MajelisHakim Agung yang memutus perkara dalam tingkat Kasasi No. 225K/TUN/2013 tanggal 10 Juni 2013 telah terjadi kekhilafan atau suatuHalaman 14 dari 16 halaman.
    Putusan Nomor 101 PK/TUN/2014kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f UndangUndang Nomor. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung untuk ituberalasan hukum menyatakan mengabulkan Permohonan PemohonPeninjauan kembali dan membatalkan putusan Kasasi No. 225 K/TUN/2013,tanggal 10 Juni 2013 (Vide Yuris Prudensi MA No. 28 PK/TUN/2005) ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat
    Putusan Nomor 101 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT. PRIMA NUSA SENTOSA VS BUPATI BOMBANA
76 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 535 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 535 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT. PRIMA NUSA SENTOSA, dalam hal ini diwakili oleh Hartono Limin,kewarganegaraan Indonesia, Direktur Utama PT. Prima Nusa Sentosa, berkantordi Rukan Permata Senayan Blok F 37 Jalan Tentara Pelajar Jakarta Selatan10220, dengan ini memberikan kuasa kepada : 1. M. Yusuf, SH. MH., 2.Supriadi, SH.
    Abdul Malik Karim, SH., MH., Advokat, Warga Negara Indonesia,beralamat di Jalan Sunu Perumahan Unhas Blok IX Nomor 6 Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2806/2013, tanggal 20November 2013,Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/2014Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat
    Prima NusaSentosa ;Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/20143 Mewajibkan untuk mencabut surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 49Tahun 2013 Tanggal 23 Januari 2013 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiBombana Nomor 438 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
    Prima NusaSentosa (Vide bukti P5);Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/20142. Bahwa kekeliruan penerapan hukum Judex Facti tingkat banding yaitu tidakmengikuti ketentuan UndangUndang tentang syarat pencabutan Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OperasiProduksi, berdasarkan Pasal 119 huruf a, b, c UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
    Rp500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIAn.PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADLSH.Nip.220000754Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 K/TUN/2011
Tanggal 21 April 2011 — NUR AZIZAH, S.Pd., vs BUPATI KENDAL,
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 74 K/TUN/2011
    No. 74 K/TUN/201116.TZ:18.19.Bahwa Penggugat dalam kebimbangan menghadapi "atasan" yangselalu. menganggap salah, Penggugat menghadap Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (waktu itu BapakMulyadi, S.H.
    No. 74 K/TUN/20113.c. Asas Keterbukaan ;3. d. Asas Proporsionalitas ;3. e. Asas Profesionalitas ;3. f.
    No. 74 K/TUN/201 12.4.4.Pemohon menyadari hal ini setelah berkasberkas masuk diPengadilan, karena setelah pemeriksaan usai, Pemohon tidakdiperbolehkan meminta salinan BAP (Berkas AcaraPemeriksaan) tersebut ;Mengenai persoalan pribadl antara Kepala Sekolah Dra. DiahPraptining Lestari, M.Si. dengan Pemohon adalah benaradanya :Hal ini terbukti sejak Januari 2007 s/d Mei 2008 ibu Dra.
    No. 74 K/TUN/201 1buahnya.
    No. 74 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2014
Tanggal 6 Januari 2015 — BUSTAMI vs. BAIDAR, DK
63 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 451 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 451 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BUSTAMI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggaldi Jalan Sudirman Nomor 108, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi,Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. 1 Wayan Mudita,SH., 2. I Gusti Ngurah Artana, SH., 3. Deprianda, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/TUN/2011.-
Tanggal 21 Juni 2011 — AGUNG PAMBUDI, dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, dkk
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 133 K/TUN/2011.-
    No. 133 K/TUN/2011.hukum tindakan Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat 2 hurup(a) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo.
    No. 133 K/TUN/2011.Bahwa oleh karena sengketa a quo merupakan kompetensi PengadilanNegeri, maka sudah selayaknya dan berdasar pada hukum gugatanPenggugat dan Il harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima ;3.
    No. 133 K/TUN/2011.dan 2 UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria jo. Pasal 3 ayat 2 PP. No. 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah.
    No. 88 K/TUN/1993 tanggal 991994 dan No. 93 K/TUN/1996 tanggal 2421998 yang menjadi dasar PT.TUN Surabaya tersebut adalah tidak tepat dan tidak relevan untuk dijadikandasar dalam pertimbangan memutus perkara a quo.
    No. 133 K/TUN/2011.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — JAKARIA IDRIS vs. BUPATI BIMA
49 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 273 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 273 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:JAKARIA IDRIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Dusun Ndora RT. 013 RW. 007, Desa Kalampa, KecamatanWoha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:BUPATI BIMA, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 11, KelurahanJatiwangi
    Putusan Nomor 273 K/TUN/2013Kecamatan Woha, Kabupaten Bima tanggal 21 Februari 2012 yang diterbitkan olehTergugat.Dasar/Alasan Gugatan sebagai berikut:1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2011 Panitia Pelaksana Pilkades Kalampamengeluarkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kalampa,Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Periode 20122018;2.
    Putusan Nomor 273 K/TUN/201311.12.13.14.Bahwa tepat Jam 16.00 Wita pemungutan suara ditutup dan dilanjutkandengan penghitungan suara yang ditetapkan mulai Jam 16.00 Wita sampaidengan Jam: 22.30 Wita, pada waktu penghitungan suara Panitia Pemilihan jugatetap melakukan kecurangan yaitu:a. Mengacak perhitungan suara yang seharusnya diambil satu persatu dankemudian diperlihatkan pada saksisaksi, tetapi tidak dilakukan sehinggamenyebabkan kartu suara tercecer;b.
    Putusan Nomor 273 K/TUN/2013yang dilakukan oleh dua lembaga yang berwenang tersebut, oleh karena itu gugatanPenggugat harus ditolak;3.
    Putusan Nomor 273 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-02-2011 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/TUN/2011
Tanggal 28 Februari 2011 — BOYKE HANDOKO vs. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU
27 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 29 K/TUN/2011
    PUTUSANNomor 29 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BOYKE HANDOKO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal AsramaPolres Kuansing, pekerjaan Mantan Anggota POLRI;Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Muskarbed Tujuh Delapan, S.H.,MH., 2.
    Putusan Nomor 29 K/TUN/2011dituduhkan kepada Penggugat dengan bukti atau saksi yang sebenar benarnyamenurut hukum;b) Bahwa atasan Penggugat dalam memutuskan hukuman disiplin adalah tanpamempertimbangkan situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi dan tanpamenjunjung tinggi hak asasi kemanusiaan, yang sebenarnya sidang disiplintidak perlu dilakukan;15. Bahwa setelah terbitnya putusan Komisi Kode Etik Profesi POLRI No. Pol.
    Putusan Nomor 29 K/TUN/20114.3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanNO.Pol:Skep/243/I/2009 tertanggal 4 September 2009 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas Boyke Handoko (Penggugat);Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat padakedudukan semula atau yang setara dengan itu;5.
    Putusan Nomor 29 K/TUN/2011b Apabila ada keberatan dari terhukum, maka putusan hukuman mulaiberlakusejak tanggal putusan atas keberatan itu diputuskan."
    Putusan Nomor 29 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 K/TUN/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — MUSTIKA HARTIANI, S.Pi. vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, DK
90 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 462 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 462 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MUSTIKA HARTIANI, S.Pi., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Kenanga Komplek Griya Sekumpul Raya I Blok A Nomor 7 Rt. 001,Rw. 001, Indrasari Martapura, pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;melawan:1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, tempatkedudukan di
    mengadili perkara ini, harus dinyatakan terlebihIl.dahulu siapa yang sah atas tanah sengketa sebelum mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, sehingga dalam perkara ini telahterjadi pelanggaran kewenangan tentang juridiksi pengadilan dalam memeriksaperkara ini yang seharusnya pada Pengadilan Negeri Banjarbaru tempat dimanaobjek sengketa berada bukannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasinhal ini juga sesuai dengan yurisprudensi:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88/K/TUN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — TRI WIBOWO, S.Mph., VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, DK
82 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 153 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 153 K/TUN/20152.1.3.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/20152.5.3.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/20157.2.yang berlaku;b.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 K/TUN/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — SINAH BINTI RIDAN, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, DKK
48 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 525 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 525 K/TUN/2015Propinsi Jawa Barat Cq.
    Putusan Nomor 525 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 525 K/TUN/20156.10.
    Putusan Nomor 525 K/TUN/2015 Apakah tanah yang dimohonkan sertipikat bebas dari sengketaatau tidak;10.
    Putusan Nomor 525 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002 Halaman 58 dari 58 halaman. Putusan Nomor 525 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Dr. RUDI HENDRAWIDJAJA, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
52 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 470 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015(ic. dr. Rudi Hendrawidjaja) ke dalam Sertipikat Hak Milik No.165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M?
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015Mewajibkan Tergugat untuk mencatat kembali di dalam Sertipikat Hak MilikNo. 165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M?
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan penggantian namadarl Drs. Achmad Latief menjadi dr.
    menyangkut situasi batin dari Penggugat, apakah Penggugattelahmerasa ataubelummerasadirugikan dengan terbitnya suatu keputusan TUN.
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-05-2011 — Upload : 07-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/TUN/2009
Tanggal 11 Mei 2011 — SIKAYAH, S.Pd, ; BUPATI KENDAL,
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 344 K/TUN/2009
    No. 344 K/TUN/2009Duduk Perkara1.Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah No.813.2/10279/1985 tanggal 25 Juni 1985 sebagai Guru Sekolah Dasar NegeriDalam Kabupaten Kendal, dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.
    No. 344 K/TUN/2009melanggar AAUPB yaitu azas kesewenangwenangan tidak cermat, untuk ituputusan Bupati Kendal dibatalkan;8.
    No. 344 K/TUN/20095. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 21 Januari2009 Nomor : 42/G/2008/PTUN.SMG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.
    No. 344 K/TUN/2009UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
    No. 344 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-12-2011 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/TUN/2010
Tanggal 7 Desember 2011 — GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI) JAWA TIMUR, BLIMBING, MALANG VS MAS KOESLAN, DKK
48 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 109 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — MUHAMMAD ARDY SAID vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
82 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 121 PK/TUN/2014
    /2012, Tanggal20 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali , Ildahulu Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi / Pembanding,Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi, dengan posita gugatansebagai berikut:halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/20141.
    UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 ;Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas haltersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang manamengatakan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanyaSurat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebuthalaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2014menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatanatas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu
    Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam tingkatKasasi sebagaimana diuraiakan dalam putusan perkara ini pada halaman20 dari putusan Nomor : 500 K/TUN/2012.
    TUN/2012/PT.TUN. MKS. Tanggal 11 Juni 2012. Dengankeberatan dan argumentasi hukum pemohon yang cukup faktual untukmenunjukkan kelemahan para termohon akan tetapi tidak dipertimbangkanhal ini menunjukkan adanya suatu kehilafan dan kekeliruan Majelis Hakimdalam tingkat kasasi yang menangani perkara ini.b.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 K/TUN/2015
Tanggal 4 Juni 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, DK VS AMRI
76 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 176 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015lll. TENTANG DUDUK PERSOALAN (POSITA):1.Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas17.300 m7?
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015Pengembalian Batas (Rekonstruksi Batas), sehingga belum diketahuiluas yang tumpang tindih.
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015d.
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015karena gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari(sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 juncto YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994juncto Yurisprudensi Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002,maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang
    Putusan Nomor 176 K/TUN/20154.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/TUN/2014
Tanggal 27 Februari 2015 — NY. ROSLAILI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DK
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 112 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/TUN/2014
Tanggal 6 Januari 2015 — ZULHAN TONI, B.E, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT, DK
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 452 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014memiliki kKepentingan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari KotoTangah, Gambar Situasi Nomor 412 tanggal 20 Maret 1981;5.
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014Keputusan Tata Usaha Negara Yang Disengketakan Patut Dinyatakan BatalAtau Tidak Sah:21.
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014dijadikan objek dalam Perkara Tata Usaha Negara, karena objek perkara aquo Tergugat terbitkan sebagai pelaksanaan dari apa yang telahdipertimbangkan oleh suatu putusan Pengadilan perdata yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014adalah dalam rangka memperjuangkan hak keperdataan Ibunya dansekaligus merupakan wakil dari ibunya Kartina;Oleh karena dalam perkara tersebut Yunilma, Cs berada di pihak yangkalah, maka dengan sendirinya tidak dapat mempertahankan hakkeperdataan dari Kartina.
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-04-2011 — Putus : 01-08-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 B/PK/PJK/2011
Tanggal 1 Agustus 2011 — PT. KOTIM NIAGA INDAH; vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
19 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/TUN/2015
Tanggal 9 April 2015 — SENTINA Br. SIPAYUNG, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN, DK
69 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 83 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2015SUMUT berkedudukan di Medan, jelas Tergugat telah melanggarpasal 12, pasal 19 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;6.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2015Eksespsi Tergugat II Intervensi:TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENS!
    Putusan Nomor 83 K/TUN/20151.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2015Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan PemohonKasasi: SENTINA Br.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2015Biayabiaya: Panitera Pengganti, 1. Meterail ................... Rp 6.000,00 ttd.2. Redaksi ................. Rp 5.000,00 Maftuh Effendi S.H., M.H.3. Administrasi............ Rp 489.000,00Jumlah ..........02.. eee. Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2015