Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — YUDHA KOSASI SUWARTO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, DK
37 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 328 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 328 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YUDHA KOSASI SUWARTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Mawar Putih, RT.005/RW.006, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten KubuRaya, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dading P.Hasta, SH.,MH., 2. Bob S.
    Putusan Nomor 328 K/TUN/2014batas Nomor 72/BA/SPP/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 dan Nomor 73/BA.SPP/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 tersebut di atas, dan Berita Acara tersebut Tergugatdikirimkan kepada Direktur Reskrim Polda Kalimantan Barat dengan SuratnyaNomor 236/361.12/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 yang ditandatangani oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya H. Firdaus, SH.,MM.
    Putusan Nomor 328 K/TUN/2014kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;10. Bahwa dari AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang diuraikandi atas, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa, sudah jelas danterang melanggar butir a, b dan butir d AAUPB diatas yakni:a.
    Putusan Nomor 328 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 328 K/TUN/2014Biayabiaya:1. Meterai .................. Rp 6.000,002. Redaksi .............. cece Rp 5.000,003. Administrasi ............... Rp 489.000.00Jumlah ................00088 Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/TUN/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — DRS. SIGIT ASMARA SANTA vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
199 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 86 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 86 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:DRS.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2020Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian PensiunPegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs.Sigit Asmara Santa NIP 195806201985031008 yang ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 April 2018, ditandatangani oleh Kepala BadanKepegawaian Negara atas nama Presiden Republik Indonesia;2.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/20202. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (TidakMempunyai Persona Standi In Judicio):3. Gugatan Kabur (Obscuur Libel):Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 243/G/2018/PTUNJKT.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2020Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian DanPemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas UsiaPensiun atas nama Drs.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2020Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 86 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 27-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — MAS’UDAH vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
46 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 544 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 544 K/TUN/20132. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor :004/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan JenisHukuman Disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNSmenjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendirisebagai PNS atas nama Masudah NIP. 19730720 199303 2 003;3.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2013sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diripada masa yang akan datang.5.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/20137.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2013Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 oleh Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. H. M Hary Djatmiko, SH.MS dan H. Yulius, SH.MH.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2013
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 16-06-2011 — Putus : 20-10-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 17/G.TUN/2010/PTUN.Mdo
Tanggal 20 Oktober 2010 — Penggugat: ROSMINI MANOPPO, S.Ag, S.Pd, dkk Melawan Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA; Tergugat II Intervensi: FRANS EFRAIM WUISAN, STh, Ph.D;
91 — 39
  • Nama FRANS EFRAIM WUISAN,STh, Ph.DKewarganegaraan: IndonesiaPekerjaan : PendetaAl amat : Jalan Sulawesi No.78 GPdl HOREB BahuKota ManadoSelanjutnya disebut TERGUGAT IIINTERVENSIPengadilan Tata Usaha Negara tersebut3 Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan3Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Manado, Nomor : 17/Pen.MH/TUN/20 10/PTUN.Mdo.tanggal 14 Juni 2010, tentang Penunjukan MajelisHakiM ; sess esas es nee ees somes om Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, Nomor15
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — FERY TANAYA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BURU, DKK
84 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 70 K/TUN/2015
    ;Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/20158.
    ;Bahwa selanjutnya atas tanah tersebut telah diterbitkan Keputusan TUN olehBupati Buru, Surat Keputusan Bupati BURU Nomor : 653/129 Tahun 2013,tanggal 13 Maret 2013 Tentang Penetapan Lokasi PembangunanPerumahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Buru, Surat KeputusanBupati BURU Nomor : 845/153.a Tahun 2013, tanggal O02 April 2013Tentang Penunjukan Sekretaris Dewan Pengurus Pengelola administrasiPelaksanaan Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil DaerahKabupaten Buru dan Keputusan TUN tentang
    izin membangun, (IMB)Tentang Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Kabupaten Buru danKeputusan TUN lainnya yang semuanya tetap berlaku dan atau tidakdipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, ;Bahwa oleh karena itu dari penjelasan tersebut di atas maka Para Tergugatll Intervensi menolak adanya Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN.
    Karena letak objek sengketa bersebelahan dengan sertifikat yangdidalilkan Penggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhiHalaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/2015Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo UndangUndang Nomor9 Tahun 2004, Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
    Supandi, S.H., M.Hum.Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/2015Panitera Penggantittd./Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.Hum.Biayabiaya1. Meterai ................... Rp 6.000,002. Redaksi .................. Rp 5.000,003. Administrasi .........0. Rp489.000,00Jumlah ............... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI,S.H.NIP. 220000754Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/TUN/2009.-
Tanggal 23 Februari 2010 — PERKUMPULAN OLAHRAGA EMBONG SAWO (PORES), vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA,dkk
43 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 207 K/TUN/2009.-
    No. 207 K/TUN/2009.2.
    No. 207 K/TUN/2009.Pengadilan TUN Surabaya dan bukannya mengambil alih begitu sajapertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan TUN Surabaya danlangsung saja menguatkan Putusan Pengadilan TUN Surabaya tersebut.3. Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Surabaya yang mengambil alihpertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan TUN Surabaya telahsalah menerapkan hukum dan telah melakukan pelanggaran hukum,akibatnya putusan yang dijatuhkan menyimpang, karena :a.
    No. 207 K/TUN/2009.6.
    Embong Sawo No. 1, Surabaya, sehinggaPenggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup mengajukangugatan TUN ini", merupakan pertimbangan yang keliru.7. Berdasarkan alasan alasan hukum di atas, wajar dan sangatberalasan apabila Majelis Hakim Agung Kasasi Pemeriksa Perkara inimembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya danPengadilan TUN Surabaya yang telah salah dan keliru dalam menilaialat alat buktinya.Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 207 K/TUN/2009.8.
    No. 207 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-01-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 K/TUN/2007.-
Tanggal 21 Januari 2009 —
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 154 K/TUN/2007.-
    No. 154 K/TUN/2007.Adapun duduk sengketa dalam Perkara ini adalah sebagai berikut :alBahwa, Hubungan hukum Perusahaan (PT. BALITARU UTAMA) denganPekerja (Sdr. FREDDY HERYANTO) adalah Pekerja tersebut sebagaiKaryawan Perusahaan.Bahwa, Pekerja (Sdr.
    No. 154 K/TUN/2007.Mewajibkan kepada Pengusaha PT. BALITARU UTAMA di Tangerangtersebut pada amar untuk membayar secara tunai kepada PekerjaSdr.
    No. 154 K/TUN/2007.Putusannya telah memberikan uang selama Skorsing 100 %.
    No. 154 K/TUN/2007.digariskan oleh ketentuan pasal 30 ayat 1.6 UU No. 5 tahun 2004,tentang MAHKAMAH AGUNG .Bahwa dengan tidak dipertimbangkan tentang kesalahan dalam PutusanP4P oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta , maka PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dapat dibatalkan . 4.
    No. 154 K/TUN/2007.Biaya biaya : PaniteraPengganti : 1.Meterai................. Rp. 6.000, ttd./2.RedakSi............008 Rp. 5.000, Samir Erdy, SH.MH.3. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 154 K/TUN/2007.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 PK/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — TRI ANGGONO, SE vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK
134 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 60 PK/TUN/2013
    UndangUndang No. 51Tahun 2009;Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/2013Bahwa pada awalnya Penggugat berniat menjual tanah dan bangunansebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3229,Kelurahan Cempaka Putih Timur, yang terletak di JI. Rawasari Barat No.E261, RT. 006/001 kepada RENDY SAPUTRA dengan mempergunakan jasaH.
    :LP/8156/K/XV/2009/SPK Unit ,tanggal 02 November 2009 dan proses terhadap laporan tersebut sedangberjalan;Bahwa Penggugat juga telah di tetapkan sebagai saksi oleh DirektoratReserse Kriminal Umum POLRI Daerah Metro Jaya berdasarkan SuratHalaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/201310.Panggilan No. Pol.:Spgl/24370/XIV2009/Dit.
    (dua ratus satu meter persegi), Kelurahan CempakaPutih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat;Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/20133.
    Bahwa namun demikian, Judex Facti TingkatBanding yang dikuatkan Judex Juris justru memberikan pertimbangan yangHalaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/2013keliru karena menganggap bahwa Objek Sengketa a quo adalah Akta JualBeli No. 47/2009 tanggal 2682009 yang dibuat di hadapan Zaenuddin, S.H.,PPAT daerah Kodya Jakarta Pusat..
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNip. 220000754Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 303 K/TUN/2014
Tanggal 9 September 2014 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU VS H.A.A. WALIM TARSONO
105 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 303 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 303 K/TUN/2014(Khrisna D. Darumurti dalam Ridwan, HR, 2008.
    Jakarta melalui Pengadilan TUN Bandung dan telahpula menyerahkan Memori Banding beserta lampirannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan TUN Bandung pada tanggal 29 Mei 2013.
    Pengadilan TUN Bandung sudah tepat dan benar dalammempertimbangkan dan memutus perkara dimaksud.
    Jakarta dengan tegas menyatakan sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TUN Bandung, karenamenurutnya putusan Pengadilan TUN Bandung sudah tepat dan benar dalammempertimbangkan dan memutus perkara dimaksud.tu artinya, dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum Pengadilan TUN Bandungdalam putusannya yang terkait dengan EKSEPSI pada halaman 32 adalah pulamerupakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakartakarena telah mengambilalih pertimbangan hukum peradilan
    Putusan Nomor 303 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2012
Tanggal 6 Maret 2012 — IDA BAGUS PUTRA MANUABA, SE., dkk. ; DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM, I NYOMAN SUTRISNA, dkk.
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 PK/TUN/2012
    PUTUSANNomor 12 PK/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Negara telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :IDA BAGUS PUTRA MANUABA, SE.
    XX/Para Penggugat/Terbanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusanMahkahamah Agung RI Nomor 129 K/TUN/2009 tanggal 15 Desember 2009yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa Para Penggugat semula adalah pegawai PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem, yang kemudianberdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten KarangasemNomor
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps. tanggal 31 Maret 2008;Dalam Eksepsi :Mengadili Sendiri : Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya; Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkarapada tingkat banding sebesar Rp 27.000,00 (Duapuluhtujuhribu Rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 129K/TUN/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang telah
    XX/Para Penggugatuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi inisebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor129 K/TUN/2009 tanggal 15 Desember 2009 diberitahukan kepadaPemohon Kasasi I, Il, Ill, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XH, XIII, XIV, XV, XVI, XVI,XVIII, XX/Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Maret 2011kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi , Il, Ill, IV, V, VII
    Nomor 129 K/TUN/2009 Jo.Nomor 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Denpasar, permohonan tersebut disertai denganalasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara tersebut pada tanggal 23 September 2011;Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembalitersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama padatanggal 27 September 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannyatidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/TUN/2010
Tanggal 25 April 2011 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), vs CARLITO DA COSTA NEVES CORTEREAL,
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 407 K/TUN/2010
    No. 407K/TUN/2010Departemen Kesehatan Provinsi Timor Timor Nomor230/KANWIL/TU1/PNS/1989 tanggal 25 Februari 1989terhitung mulai tanggal 1 Maret 1989 dengan PangkatPengatur Muda (lIl/a) pada Dinas Kesehatan DaerahTingkat Timor Timor ;3. Bahwa pangkat terakhir Penggugat adalah Penata MudaGolongan lll/a.
    No. 407K/TUN/20107. Bahwa setelah kejadian di hotel tersebut, Penggugattidak pernah bertemu lagi dengan Sdri. Merydalam kurun waktu 2 tahun, sampai akhirnyarekaman video Penggugat dengan Sdri.
    No. 407K/TUN/2010dahulu memberikan hukuman ringan sesuai dengantingkat dan jenis hukuman disiplin yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 6ayat (1) yaitu) hukuman disiplin ringan, sedang danberat serta keputusan tersebut perlu ditinjaukembali, mengingat Sdr.
    No. 407K/TUN/2010yang bersangkutan bukan Surat Keterangan dari KepalaUPTD Puskesmas Tapen. Perlu.
    No. 407K/TUN/2010ttd.Dr. H.ttd.Supandi, S.H., M.Hum.Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.ttd.Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya BiayaPanitera Pengganti,1M oe t e r A of asm mney emmeanes Rp. 6.000,ttd.2,R @ A A KS Lo vewenceeeneeee Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasi Kasasi.......... Ro. 489.000, Jumlah = Rp. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 407K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 22-03-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/TUN/2010
Tanggal 22 Maret 2010 — USMAN alias KECET, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, MARISI BATUBARA,
30 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 55 K/TUN/2010
    No. 55 K/TUN/2010wilayah, maka sekarang dikenal menjadi Desa Asam Kumbang,Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi SumateraUtara ;Bahwa Penggugat memperoleh dan menguasai secara terusmenerus tanah seluas 6.000 M?
    No. 55 K/TUN/201010.11.12.
    No. 55 K/TUN/2010No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yangmenentukan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakansecara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikanjaminan kepastian hukum ;IV.
    No. 55 K/TUN/2010kasasi, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Medan No.
    No. 55 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-05-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/TUN/2008
Tanggal 18 Mei 2010 — I DEWA MADE JAMBE, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENPASAR ; PURA PENATARAN SUCI SATRIA TUSAN,
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 384 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON VS KANES AMANUPUNYO
78 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 282 K/TUN/2015
    Nomor 282 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PIt) DIREKTURPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON, tempatkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Kota Ambon, dalam hal inimemberikan kuasa kepada JAKOBIS SIAHAYA, S.H., pekerjaanAdvokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan KemuningNomor 09 Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,berdasarkan Surat
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015I. OBJEK SENGKETA;Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon Nomor 04Tahun 2014, tanggal 19 Februari 2014, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Saudara Kanes Amanupunyo NIK. 0604 Dari SegalaTugasnya Sebagai Pegawai PD Air Minum Kota Ambon;Il. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015ini, Karena pemberhentian Penggugat/Terbanding dilakukan tidak melaluipersetujuan badan pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2)Perda Tingkat Il Ambon Nomor 2 Tahun 1976 tentang Perusahan DaerahAir Minum;4.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015e Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa adalah bersifatmembebani Penggugat.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015NIP 19540827 198303 1 002
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — YOHANNA LIVIA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, DKK
244 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 401 K/TUN/2017
    dalam Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994,Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor 22 K/TUN/1998tanggal 27 Juli 2001 dan Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001,yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut:Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkutpembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketatersebut harus diajukan
    Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusanmahkamah Agung Nomor 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994,Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor 22K/TUN/1998tanggal 27 Juli 2001 dan Nomor 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari2001 yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut:meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam perkara tersebutmenyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atassengketa tersebut
    Putusan Nomor 401 K/TUN/20174.f.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-04-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 K/TUN/2011
Tanggal 12 April 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, ; SRI MURYATI, SRI JAYANTI, dkk.
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 66 K/TUN/2011
    No. 66 K/TUN/2011Urat???...3. Sebelah Barat : TEGUH;4. Sebelah Utara : Jalan;Tanah tersebut dibeli oleh Bapak SUPAR (almarhum) dariBapak Sudarman seluas 150 m2 dan sebagiannya lagitelah dibeli oleh ibu Sugiyah seluas 150 m2;.
    No. 66 K/TUN/2011Tergugat berupa : "Sertifikat Hak Milik Nomor01945 / Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, KotaSemarang Jawa Tengah, Surat Ukur Nomor : 301/WATES/2008 tanggal 27/11/2008, luas 150 m2 a/nNADHIRIN, diterbitkan pada tanggal 30122008" yangditandatangani oleh a/n Kepala Kantor Pertanahan KotaSemarang;3.
    No. 66K/TUN/201120pemilik Sertifikat.Dengan demikian jelas diatas tanah a quo bukanlahlokasi atas Persil 6 C Desa No. 2087 an.
    No. 66K/TUN/201128dengan demikian jelas bahwa diatas tanah adalah tanahbekas Sertifikat HMNo. 1663 Wates (dahulu Kedungpane)dan bukan tanah dengan Alas Hak C Desa No. 2087 Persil6.
    No. 66K/TUN/20113434
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA, Bc.IP, S.H., M.Hum
101 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 518 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201513.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201526.2?
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201512.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/2015sebagai tempat berkera bukan untuk kepentingan lain.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA, DK vs. SRI BUDI HASTUTI, DKK
94 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 380 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2015Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang,Provinsi Jawa Tengah;R.A.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/201512.13.14.ternyata masih asli dan utuh belum pernah ada peralinan hak samasekali.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2015yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah assetPemerintah Kabupaten Jepara.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 K/TUN/2010
Tanggal 3 Nopember 2010 — 1. PT. BALI PASIFIC INVESTAMA, diwakili oleh AULIA BONANZA, DK VS MENTERI KEHUTANAN RI
108 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 06 K/TUN/2010
    No. 06 K/TUN/20104. Desa Mawar Indah; dan5.
    Kiani Hutani Lestarisebagai pihak pemegang izin yang terkena Keputusan TUN a quo.. Dengan ditebitkannya Keputusan TUN obyek gugatan a quo atasnama PT. Kiani Hutani Lestari, maka pihak yang berkepentingansecara langsung adalah PT. Kiani Hutani Lestari (pihak yangterkena Keputusan TUN a quo), bukanlah Para Penggugat yangtidak mempunyai kedudukan hukum pada perseroan PT. KianiHutan Lestari..
    Dengan demikian yang berhak mengajukan gugatan TUN kepadaPengadilan TUN Jakarta terhadap Keputusan TUN obyek gugatan a quo adalah PT. Kiani Hutani Lestari.. Faktanya PT. Kiani Hutani Lestari sebagai pihak yang terkenaKeputusan TUN obyek gugatan a quo tidak mengajukan gugatanTUN kepada Tergugat dalam tenggang waktu sebagaimanaditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986.. Kedudukan Para Penggugat, selaku pemegang saham PT.
    No. 06 K/TUN/2010suratsurat PT. Kiani Lestari dan PT. Kiani Hutani Lestari kepadaTergugat pada tahun 2007;.
    No. 06 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 01-01-1970 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/TUN/2013
Tanggal 1 Januari 1970 — H. BAHAR vs H. RUSLI, dk
111 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 90 PK/TUN/2013
    BAHAR;Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2013 Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding IIuntuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalamtingkat banding ditetapbkan sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah ) secara tanggung renteng;Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/TUN/2011, Tanggal 17 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon
    No. 371 K/TUN/2011 Jo.
    Nomor : 371 K/TUN/2011tanggal 17 April 2011 :Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I.
    Nomor : 371 K/TUN/2011, adalah palsu ;Bukti permohonan Peninjauan Kembali yang PEMOHON PENINJAUANKEMBALI ajukan adalah tentang putusan perkara pidana atas nama terdakwa/terpidana : H.
    BAHAR (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI), sebagaimana dalamHalaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2013perkara Tata Usaha Negara Nomor : 62/G/2010/PTUN.Pbr. jo. Nomor : 86/B/2011/PT.TUN.MDN. jo.