) yang sebenarnya sangat sangat premature untuk dijadikan alasan maupundasar bagi pemecatan penggugat baik sebagai anggota partai maupun PAW Penggugatsebagai Anggota Dewan;Hal. 3 dari 20 hal.

No.27 K/Padt.SusParPol/2014Bahwa selain itu dengan adanya dasar pemecatan maupun PAW karena dugaanperbuatan indisipliner tersebut juga sangat sangat merugikan Penggugat selain dipecatdari keanggotaan partai yang sangat Penggugat cintai juga harus kehilangan kesempatanberbakti kepada bangsa dan Negara juga rakyat dan konstituen melalui lembaga DPRDKab.

Langkat, serta Penggugat juga kehilangan nama baik yang selama ini Penggugatjunjung tinggi;Bahwa perbuatan Tergugat I memecat dan mengusulkan PAW atas diriPenggugat dan juga usulanusulan dari Tergugat II dan Tergugat III dengan tanpa dasaryang jelas juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara kepartaian maupunkeanggotaan di DPRD Kab. Langkat juga tercorengnya nama baik Penggugat, faktafakta ini tindakan melawan hukum (onrechmatigedaad) yang dilakukan Tergugat I, II,dan Tergugat III;II.

Langkat dan juga Usulanusulan pemecatanmaupun PAW dari tergugat II dan Tergugat III dengan tanpa alasan,dasar, maupun fakta hukum yang jelas adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrecthmatigedaad);II.

No.27 K/Padt.SusParPol/20144 Menyatakan Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) yangdiusulkan Tergugat I ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima, dan pernyataan ini jugadinyatakan berlaku bagi Pihak Ketiga yangberkepentingan untuk itu;5 Menyatakan menolak juga Usulanusulan terdahulu dariTergugat Il Nomor 049/Int/B/II/2013, tertanggal 20 Maret2013 dan juga Surat DPC PPP Kab.

Bahkan sebelum ia Tergugatsecara sah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasin DemokrasiIndonesia Kabupaten Alor yaitu Tergugat telah melakukan pemecatanterhadap diri Penggugat dan 14 (empat belas) Anggota lain dariKeanggotaan Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan Surat KeputusanDewan Pimpinan Cabang Partai Kasin Demokrasi Indonesia Nomor:01.A/DPC/PKDI/IV/2011 tanggal 01 April 2011 Perihal PemecatanKeanggotaan PKDI dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor dan suratNomor 02/DPC/PKDI/IV/2011 perihal

Kemudian pada tanggal 29 April2011 Tergugat juga telah mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu(PAW) Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Alor kepada TurutTergugat I, padahal sesungguhnya yang berwenang melakukan Pemecatanterhadap Keanggotaan Partai adalah Dewan Pimpinan Pusat berdasarkanusulan dari DPC, sedangkan wewenang melakukan pemberhentian terhadapAnggota Legislatif yang duduk pada DPRD Kabupaten/Kota dilakukan olehDPP atas usul DPC, setelah mendapat Rekomendasi dari DewanKehormatan Partai

Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2013Kasih Demokrasi Indonesia Indonesia Bab VII Pasal 18 dan AnggaranRumah Tangga dan Bab Ill Pasal 14, Bab IV PasaL 21 Tentang MusyawarahCabang, sedangkan dasar yang digunakan Tergugat untuk mengajukansurat permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah Anggaran DasarPartai Kasin Demokrasi Indonesia Bab VII Pasal 18 ayat 1,2,3,4 dan 5 danAnggaran Rumah Tangga Bab Ill Pasal 14, Bab IV Pasal 21 tentangMusyawarah Cabang.Kemudian Anggaran Rumah Tangga Bab VI Pasal 26tentang

Dengandemikian pasalpasal yang telah dijadikan dasar oleh Tergugat dalammengajukan Permohonan Pemecatatan Keanggotaan dan Pergantian AntarWaktu terhadap diri Penggugat adalah pasalpasal yang tidak benar, tidakberalasan hukum dan bukan merupakan kewenangan Tergugat;14.Bahwa kemudian berkaitan dengan Permohonan Pergantian Antar Waktu(PAW) yang dimohonkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat adalahPermohonan yang sifatnya emosional, arogan dan otoriter serta tidakdilandasi dengan dasar hukum yang benar

Karena prosesPemecatan dan PAW sudah sesuai dengan aturan mekanisme dalam PartaiKasih Demokrasi Indonesia (PKDIIndonesia) yang merubah namanyamenjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI).

NRP 61040378 sebagai Ketua Pengurus1.PAW Koperasi Primkoppol Resta Madiun, mewakili KoperasiPrimkoppol Resta Madiun Jalan Sumatra Nomor 30 Kota Madiun,Dalam hal ini Koperasi Primkoppol Resta Madiun memberikankuasa kepada AIPTU KETUT ANDRI PRASETYO sebagaiSekretaris Pengurus PAW Koperasi Primkoppol Resta Madiun,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Juli 2016 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun No : 49Tanggal 13 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;LawanSUDIBYO

hadir Tergugat IIyang juga sebagai Kuasa dari Tergugat ;Menimbang, bahwa didalam persidangan tanggal 11 Agustus 2016 KuasaPenggugat melakukan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Mad, dengan surat permohonan tertanggal 8 Agustus 2016, dandidalam persidangan terhadap pencabutan tersebut juga dibenarkan oleh KuasaPenggugat, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, denganalasan karena Kompol ARIFIN PURWANTO, S.H. sebagai Penggugat sudahtidak lagi menjadi Ketua Pengurus PAW

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I yang menyetujui usulan Tergugat II untuk dilakukan pemberhentian terhadap para Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan atau untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan Surat Nomor : PDK/PAW/DP/04/XII/2013 tertanggal 4 Desember 2013, dan tindakan Tergugat

Bahwa berdasarkan surat Tergugat tersebut diatas maka pada dasarnya paraPenggugat tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangandengan hukum, akan tetapi Tergugat Il dengan surat Nomor 01/DPKPDK/ST/X1V2013 tertanggal 3 Desember 20013 mengusulkan pada Tergugat agar para Penggugat dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari anggotaFraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur ProvinsiNusa Tem@ganral Tinie niece cence teens emer ieee nea6.

Bahwa atas usulan Tergugat Il tersebut maka pada tanggal 4 Desember 2013,Tergugat dalam hal ini Wakil Ketua Dewan Pertimbangan atas nama saudaraRAPIUDDIN HAMARUNG sebagai Pelaksana Dewan Pengurus Nasional telahmengeluarkan Surat Nomor : PDK/PAW/DP/04/X1V/2013 tertanggal 4Desember 2013 yang pada pokoknya menyetujui usulan Tergugat Il tersebut,dan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 4 Desember 2013 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/03/X1/2013 PemberhentianDengan Hormat terhadap

DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan selanjutnya Dewan PengurusPutusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.WnpProvinsi (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan meneruskan usulan tersebutke Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan untukmendapatkan persetuju~an dan atau rekomendasi sebagaimana telahditegaskan dalam surat Tergugat (Dewan Pengurus Nasional PartaiDemokrasi Kebangsaan) tertanggal 01 Juli 2013 yang ditujukan kepadaKetua Umum/Ketua DPP, DPKDPKo PDK Seluruh Indonesia perihalEdaran Tentang PAW

) Anggota DPR Kabupaten SumbaTimur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditujukan kepada DewanPengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten SumbaTimur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani olehRAPIUDDIN HAMARUNG selaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan padapoint 3 disebutkan bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Sumba tengah atas nama saudara Amos Kulandima, SH daridapil Sumba Timur 1 (satu) digantikan oleh saudari Dra.

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang menyetujui usulanTergugat Il untuk dilakukan pemberhentian terhadap para Penggugat dariKeanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai DemokrasiKebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRDPutusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp12Kabupaten Sumba Timur dan atau untuk dilakukan Pergantian Antar Waktudari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten SumbaTimur dengan Surat Nomor : PDK/PAW/DP/04/X1/2013 tertanggal 4

sesuai dengan Putusan MahkamahAgung No. 206 K/Pdt.SusParpol/2017 dan No. 375 K/Pdt.SusParpol/2017,Putusan Mahkamah Partai adalah final dan mengikat di internal Partai dan harusdijalankan oleh partai politik sesuai tingkatannya.Bahwa TERGUGAT bukanlah pihak yang berkepentingan untuk memintaklarifikasi atau menguji kebenaran dari usulan Partai Politik namun sesuai Pasal406 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD hanyabertugas untuk menjalankan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW

) anggotaDPRD yang telah diusulkan oleh partai yang diusulkan oleh Partai Politik yangbersangkutan.Bahwa pada tanggal, 2 Agustus 2017, Surat Nomor : 02/MP/8/2017 MahkamahPartai telah Mengklarifikasi Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa diSungguminasa dan agar segera melaksanakan usulan PAW dari DewanPimpinan Cabang Partai Demokrat, namun Tergugat tetap tidak melaksanakanPAW sesuai Amanat yang di sampaikan oleh Partai Politik atas nama MahkamahPartai Demokrat.Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut,

Bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa selaku TERGUGAT Sampai saatGugatan ini diajukan belum melaksanakan usulan PAW sebagaimana mestinya,dan Surat KPUD kabupaten Gowa tertanggal 10 April 2018 perihal PenggantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Gowa dari Partai Demokrat yangditujukan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak Memproses dan tidakmelaksanakan sesuai Undang Undang.14.

(Satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), Atas tidakmelaksanakan Proses PAW, dan Rp. 1.000.000.000. (Satu Milyar) atas kerugianIn materiil16. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT ini tidak siasia (i/us/), makaPENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untukHal. 4 dari 9 Hal.

Kukar dibahwa kepemimpinan Para Penggugat melainkan atas usulandari Kepengurusan dibawah kepemimpinan Sdr.H.Ishak Iskandar danSdr.Sugiyanto;Bahwa dalil gugatan Para Penggugat ini adalah dalil yang tidak profesionaldan mengada ngada belaka, karena obyek sengketa yang diterbitkanTergugat tersebut, telah terlebih dahulu melalui tahap tahap verifikasi,kajian serta dilakukan secara selektif untuk proses Pengganti Antar Waktu(PAW) a quo, jadfi PAW ini benar benar dilakukan dengan secara selektifsesuai

Bahwa setelah Terggugat meneliti dan mencermati secara seksamakelengkapan administrasi PAW yang diajukan dan disampaikan oleh BupatiKutai Kartanegara kepada Tergugat tersebut, ternyata salah satu alasandiajukannya PAW ini karena adanya Surat Pengunduaran Diri dari Sdr.PujiHartadi, ST sebagai Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara tanggal 19September 2018 dari Partai Hanura, karena yang bersangkutan pindanh Partailain.Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 2 Tahun

PujiHalaman 31, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMDHartadi,ST telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kab.Kukar dariPartai Hanura maka secara otomatis PAW Sdr. Puji Hartadi,ST harusdiusulkan oleh Pengurus Partai Hanura maka secara otomatis PAW Sdr.

Perkembangan Hukum Partai HANURAdan Permohonan tidak melakukan PAW terhadapanggota legislatif dari Partai Hanura , yang di tunjukkankepada Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;Fotocopi sesuai Asli Tanda terima surat tanggal 13September 2018 atas Surat Dewan Pimpinan PusatPartai Hati Nurani Rakyat, Nomor: B/195/DPPHANURA/IX/2018, tanggal 10 september 2018, Perihal:Penyampaian Perkembangan Hukum Partai HANURAdan Permohonan tidak melakukan PAW terhadapanggota legislatif dari Partai Hanura , yang

, adalah atas permintaan dari kubusebelah, padahal masih bersengketa di PTUN, seharus tidak boleh melakukanupaya hukum maupun PAW;Halaman 62, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD Bahwa terkait adanya SK untuk Osman Sapta, maka dilakukan upaya hukum,maka terjadilah statusquo, termasuk untuk PAW; Bahwa kami menguji terkait SK Osman Sapta, kita ajukan di PTUN Jakarta; Bahwa mekanisme usulan PAW berdasarkan usulan dari Partai, akan tetapiusulan Bupati ke Gubernur terkait PAW saksi tidak tahu; Bahwa untuk

Ashari, seketika itu datang BU FAUZIAH Alias MAK PAW(Daftar Pencarian Orang) menawarkan 1 (satu) unit handphone BlackBerry9780 warna putih dengan nomor PIN : 27885C96 tanpa dilengkapi dengankotak, charger maupun bon pembeliannya dengan harga Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah), kKemudian Terdakwa bersedia untuk membeli handphonetersebut, namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak memegang uang makaBU FAUZIAH Alias MAK PAW (Daftar Pencarian Orang) menyuruh agarTerdakwa memegang handphone tersebut.

) hari KemudianTerdakwa ingin mengambil keuntungan dengan cara menawarkan handphonetersebut kepada ARBIN Alias DAENG (berkas perkara terpisah) yangmerupakan anak buah ayah Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empatratus ribu rupiah) dan ARBIN Alias DAENG (berkas perkara terpisah) setujuuntuk membeli handphone tersebut dengan syarat bahwa handphone tersebutakan dibayar setelah terima uang gajian;Bahwa handphone yang dibeli oleh Terdakwa FITRIANI Alias ALUS BintiMAT JAINI dari BU FAUZIAH Alias MAK PAW

(Daftar Pencarian Orang)kemudian dijual Kembali oleh Terdakwa kepada ARBIN Alias DAENG (berkasperkara terpisah) yang sebenarnya merupakan handphone milik saksiMAHMUDDIN;Bahwa Terdakwa FITRIANI Alias ALUS Binti MAT JAINI seharusnyapatut menduga bahwa handphone BlackBerry 9780 warna putih dengan nomorPIN : 27885C96 yang dibeli dari BU FAUZIAH Alias MAK PAW (DaftarPencarian Orang), kemudian dijualnya lagi kepada ARBIN Alias DAENG (berkasperkara terpisah) diperoleh dari kejahatan;Perbuatan Terdakwa

putusan yang tidak salahmenerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benarfaktafakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkapdi dalam persidangan berdasarkan alatalat bukti yang diajukan secara sahsesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana : Penadahan, melanggar Pasal 480Ayat (1) ke1 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;Bahwa perbuatan Terdakwa berupa membeli sebuah HP merk BB 9780 dariFAUZIAH Alias MAK PAW

Bahwa Keputusan Tergugat No. 019/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433tanggal 26 Syakban 1433 H/ 16 Juli 2012 M tentang pemberhentian Muh.Nur Jafar, SH sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera dan KeputusanNo. 020/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433 anggal 28 Syakban 1433 H/ 18Juli 2012 M tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Muh.

Nur Jafar, SH sebagai anggota Partai KeadilanSejahtera (obyek perkara II) dan Keputusan No. 020/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433 tanggal 28 Syakban 1433 H/ 18 Juli 2012 M tentangPergantian Antar Waktu ( PAW ) Muh.

Nur Jafar, SHsebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (obyek perkara Il) danKeputusan No.020/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433 tanggal 28 Syakban1433 H/ 18 Juli 2012 M tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Muh.

Nomor 275 K/Pdt.SusParpol/2013Pergantian Antar Waktu (PAW) Muh. Nur Jafar, SH sebagai anggotalegislatif dari Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kabupaten Bima adalahtidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan mengandung cacatyuridis;6.

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang mengajukan usulpergantian antar waktu dari Penggugat kepada Tergugat II denganNo.047/A/PAW/AY.07PKS/IX/1433 tanggal 11 Ramadhan 1433 H/30 Juli2012 M yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, perihal:pengajuan pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) anggotaDPRD Kabupaten Bima adalah mengandung cacat kewenangan danmerupakan perbuatan melawan hukum;7. Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang menguntungkan Penggugat;8.

Bahwa pada tanggal 12 April 2013 Tergugat mengeluarkansurat Nomor. 236/IN/DPD15/IV/2013 perinal Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) yang ditujukan kepada Tergugat Il.18.

Surat Nomor: 161.2/396/DPRD/2013 Perihal: Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitungtanggal 6 Mei 2013.31.

) dan Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor:3671/IN/DPP/IV/2013 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD ProvinsiKepulauan Bangka Beiitung.37.

Surat Nomor : 236/IN/DPD15/IV/2013 perihal UsulanPenggantian Antar Waktu (PAW) tertanggal 12 April 2013;6. Surat Nomor : 3671/IN/DPP/IV/2013 perihal Persetujuan PAWAnggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan7.

Disamping ituPenggugat meminta Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 236/IN/DPD15/IV/2013 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW)tertanggal 12 April 2013 dan meminta Tergugat II untuk mencabut SuratNomor : 3671/ IN/DPP/IV/ 2013 perihal Persetujuaan PAW AnggotaDPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bahwa ditengah kesibukan Penggugat melaksanakan tugastugas kepartaian serta selakuAnggota DPRK Aceh Selatan, tanpa alasan yang jelas Tergugat I (DPDPAN AcehSelatan) menerbitkan:Surat Nomor: PAN.0103/AS/KS/205/0/2013, tanggal 15 Februari 2013, Perihal:Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada DPP PAN ;Surat Nomor: PAN.0103/AS/KS/205/0/2013, tanggal 21 Februari 2013, Perihal:Permohonan Rekomendasi Penggantian Antar waktu Anggota DPRK Kabupaten AcehSelatan yang ditujukan kepada DPW

(Penggantian antar waktu) dimaksud ;Bahwa secara hukum baik perundang undangan, AD/ART, Pedoman Organisasi maupunHasil Rakernas " Pergantian Antar Waktu (PAW) " hanya dapat dilakukan sebagaimanatersebut dalam pasal 383 UU No. 20 tahun 2009 Jo 102 Peraturan Pemerintah No. 16tahun 2010 sangat jelas disebutkan :Ayat (1) Anggata DPRD berhenti antarwaktu karena:a. meninggal duniab. mengundurkan diri; atauc. diberhentikan.Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1

kepada Penggugat, perbuatan Para Tergugatyang dernikian terkualifikasi kepada perbuatan melawan hukum yang berlanjut ;Bahwa secara aturan PAW hanya dapat dilakukan apabila : "Meninggal dunia,mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DRPD yaituTerbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumenberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Sebagaimana posita 9 diatas.

Bahwa Tergugat I telah melakukan penipuan muslihat (Bedrog) dengan melaksanakan13.rapat guna membahas PAW Penggugat atas surat yang diterbitkan oleh Elfijar(pengganti) tanggal 19 Januari 2013 yang ditujukan kepada Tergugat I dengan tembusankepada Tergugat II dan Tergugat III.

Saleh, S.Pdi ;DALAM PROVISIONALBahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang rnengadili perkara aquo(Kornpetensi Absolut) sehingga sangat tidak beralasan secara hukum untuk rnenangguhkanpernberlakuan suratsurat yang telah diterbitkan oleh PARA TERGUGAT, yaitu:Surat TERGUGAT I Nomor: PAN.OI03/AS/KS/205/I1/2013 tanggal 15 Februari 2013 PerihalPengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada TERGUGAT III ;1.

ABBAShal tersebut ternyata dipermasalahkan pada saat Pemohon melengkapi persyaratanCalon PAW dalam partai Golkar ;e Bahwa oleh karena nama Pemohon telah tertulis dua nama yaitu ABU HASAN / H.MOH.

naik Haji, dan orangnya ya Pemohon sendiri ;e Bahwa untuk setiap orang menunaikan ibadah Haji, selalu ada penambahan namanyayaitu ditambah dengan nama Haji.e Bahwa setahu saksi Pemohon lulusan SLTA ;e Bahwa untuk Ijazahijazah tersebut adalah milik Pemohon ;e Bahwa setahu saksi didalam Akta Kelahiran Pemohon bernama Abu hasan ;e Bahwa untuk nama yang tertera di Ijazah, Akta Kelahiran, KTP dan Kartu keluargatersebut adalah nama Pemohon ;e Bahwa Pemohon pengajukan permohonan ini dipergunakan untuk PAW

diperoleh naik Haji, dan orangnya ya Pemohon sendiri ; Bahwa untuk setiap orang menunaikan ibadah Haji, selalu ada penambahan namanyayaitu ditambah dengan nama Haji.e Bahwa setahu saksi Pemohon lulusan SLTA ;e Bahwa untuk Ijazahijazah tersebut adalah milik Pemohon ;e Bahwa setahu saksi didalam Akta Kelahiran Pemohon bernama Abu hasan ;e Bahwa untuk nama yang tertera di azah, Akta Kelahiran, KTP dan Kartu keluargatersebut adalah nama Pemohon ;e Bahwa Pemohon pengajukan permohonan ini dipergunakan untuk PAW

ABBAS ;e Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nama tersebut untukmelengkapi persyaratan Calon PAW dalam partai Golkar ;e Bahwa benar nama H. MOH. ABBAS tersebut adalah nama yang diperoleh Pemohonsaat menunaikan ibadah Haji, sedangkan nama ABU HASAN tersebut adalah namakecil Pemohon .e Bahwa benar oleh karena nama Pemohon telah tertulis dua nama yaitu ABU HASAN /H. MOH.

Anggota DPRD KabupatenTrenggalek;Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai anggota partai dan anggotaDPRD/Legislatif Kabupaten Trenggalek, terkait dengan adanya isu yang telahmenimpa Penggugat, tanpa melalui klarifikasi baik secara formil maupunmateriil dan juga tanpa adanya fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secarahukum, Penggugat pada tanggal 16 Februari 2012 telah diberhentikan darikeanggotaan Partai PKNU, dan kemudian pada tanggal 17 Februari 2012Tergugat I telah mengusulkan/ mengajukan PAW

sebagai Anggota Partai Politik dan kedudukannya sebagai AnggotaDPRD, serta telah menyalahgunakan kewenangannya yang bertentangan denganketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang secara hukum pidanatelah mencemarkan nama baik penggugat, telah menjatuhkan harkat danmartabat Penggugat, padahal pada masa perjuangan PKNU baru berdiriPenggugat juga termasuk kader yang solid dan getol ikut membesarkan Partaiini;Bahwa disamping alasan yang dipakai dasar sebagai pemberhentian dan usulanalasan PAW

itu adalah sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan Hukum UUNo. 27 Tahun 2009 dan PP. 16 Tahun 2010 tentang MPR, DPR, DPD danDPRD khususnya yang tercantum dalam Pasal 383 sampai dengan 389 tentangpemberhentian dan penggantian antar waktu, serta dalam surat pemecatan No:SK03/DPCAF/PKNU/II/2012 dan surat usulan PAW kepada DPRD KabupatenTrenggalek No: 127/DPCAF/ PKNU/I/2012 juga telah terdapat kecacatanhukum yang sangat fatal dimana berdasarkan SK/Surat Keputusan dari DewanPimpinan Pusat No: SK1009

Namundalam surat pemecatan dan usulan PAW tertanda K.

sesuai dengan UU yangberlaku Saudara Pimpinan/Ketua DPRD, KPU, Bupati, dan Gubernur merupakansuatu lembaga yang berperan penuh pelaksana proses pengangkatan danpemberhentian dari pada PAW.

Terhadap status Penggugat selaku Anggota DPRK KabupatenPidie Jaya 2014 2019 saat ini telah dan sedang ada upaya atau prosespemberhentian sebagai Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya yang tengahdilakukan oleh Tergugat (Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya)melalui mekanisme Penggantian Antar waktu (selanjutnya disebut PAW)yakni menarik/merecal/ Penggugat dari Keanggotaan DPRK KabupatenHalaman 1 dari 11 Hal. Put.

anggarandasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya;(7) Tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota legislatif sebagaimanaaturan Partai;(8) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai lainnya;(9) Berhalangan tetap, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsisebagai anggota;Kemudian berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan PartaiBulan Bintang Nomor 2 tahun 2016 mekanisme tata cara pergantian AntarWaktu Anggota, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Legislatif disebutkan;Mekanisme PAW

Periode 20142019 apalagi Surat Tergugat yangditujukan kepada Tergugat Il (DPRK Pidie Jaya) Nomor B005/PCPJSEK/04/1438 tanggal 04 Januari 2017 Perihal : Pergantian Antar WaktuAnggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Bulan Bintang tidak ditandatanganioleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat PartaiBulan Bintang hal tersebut bertentangan dengan pasal 3/7 ayat (4)Peraturan Partai Bulan Bintang Nomor 2 tahun 2016;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menerbitkan surat PergantianAntar Waktu (PAW

) yang ditujukan kepada Tergugat II untuk melakukanPAW terhadap Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan KabupatenPidie Jaya hal mana sesuai dengan Surat Nomor B005/PCPJSEK/04/1438tanggal 04 Januari 2017 Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRKPidie Jaya dari Partai Bulan Bintang merupakan perbuatan melawan hukumyang nyatanyata secara langsung telah merugikan Penggugat;Bahwa surat PAW Nomor B005/PCPJSEK/04/1438 tanggal 04 Januari2017 tersebut yang diajukan oleh Tergugat kepada Tergugat II

Memerintahkan Tergugat Il untuk menangguhkan surat PAW yangditerbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Nomor B005/PCPJEK/04/1438,tanggal 04 Januari 2017 Perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota DPRKPidie Jaya dari Partai Bulan Bintang sampai putusan perkara ini telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:Primair:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;3.

Sinjai dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum atas diri Penggugat yaitu telah mengirim Surat Pengusulan Pengganti AntarWaktu (PAW) ke DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Selatan maupun ke DPPPartai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, dengan tidak mempunyai dasar hukum yang kuatuntuk mengusulkan Penggugat dilakukan PAW terhadap diri Penggugat, perbuatanTergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum

;Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II sematamata didasari dengan perasaanemosi dan tendensius yang dijadikan dasar dalam pengusulan PAW terhadap diriPenggugat ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena Penggugat selaku anggota/kaderPartai Kebangkitan Bangsa tidak pernah melanggar aturan Partai Kebangkitan Bangsabaik itu Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsaserta peraturan organisasi yang lainnya;Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum selama menjadianggota

Sinjai, sehingga perbuatan TergugatI dan Tergugat II yang melayangkan surat pengusulan PAW ke DPP Partai KebangkitanBangsa adalah perbuatan melawan hukum serta perbuatan melanggar hakhak Penggugatbahkan teramat melanggar hakhak azasi Penggugat baik selaku anggota DPRD Kab.Sinjai maupun selaku anggota Partai Kebangkitan Bangsa Kab.

Sinjaiolehnya itu Penggugat harus di PAW dan digantikan kedudukannya oleh orang lain yangtidak terpilih pada Pemilu Legislatif 2009;Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II dengan dasar Surat Peringatan I, II dan IItersebut dijadikanlah bahan untuk kemudian menggelar rapat pleno ditingkat DPC PartaiKebangkitan Bangsa Kab.

Sinjai(PAW) ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta selaku pucuk pimpinan partai yangkemudian oleh Turut Tergugat memberikan surat persetujuan sebagaimana keinginanTergugat I dan Tergugat II;Bahwa karena mulai dari surat peringatan I, IJ dan III yang dibuat oleh TergugatI dan Tergugat IJ kemudian membuat penetapan hasil rapat pleno yang dasarnya adalahcacat hukum dan bertentangan dengan konstitusi partai maupun aturan perundangundangan yang lain, maka surat persetujuan PAW yang dibuat oleh Turut

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 410/426/2017, Perihal: Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Pasir Putih Kec. Obi Utara, Halmahera Selatan, kepada Kepala Desa Pasir Putih, Kec. Obi Utara, Halmahera Selatan, tanggal 23 Februari 2017;3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut :a.

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 410/426/2017, Perihal: Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Pasir Putih Kec. Obi Utara, Halmahera Selatan, kepada Kepala Desa Pasir Putih, Kec. Obi Utara, Halmahera Selatan, tanggal 23 Februari 2017;4. Mewajibkan Tergugat I untuk merehabilitasi Para Penggugat kepada posisi jabatan semula sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2015 2021;5.

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor:410/426/2017, Perihal: Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa PasirPutin Kec. Obi Utara, kepada Kepala Desa Pasir Putih, Kec. Obi Utara,Halmahera Selatan, tanggal 23 Februari 2017;4.

Bahwa Surat Sekretaris Daerah Kabapaten Halmahera Selatan (Tergugat Il)Nomor: 410/426/2017, Perihal: Pengangkatan PAW Anggota BPD DesaPasir Putih Kec. Obi Utara, kepada Kepala Desa Pasir Putih, Kec.

Pemberdayaan Masyarakat DesaKabupaten Halmahera Selatan Nomor:140/22/DPMD/2017, Perihal: Peninjauan KembaliPengangkatan PAW Anggota BPD Desa Pasir PutihKec.

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor:410/426/2017, Perihal: Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Pasir PutihKec. Obi Utara, kepada Kepala Desa Pasir Putih, Kec.

Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan menerbitkansuratNomor: 410/426/2017, Perihal: Pengangkatan PAW Anggota BPD DesaPasir Putih Kec.

Nurdin Tampubolon sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tertanggal 30 Juli 2018, serta Surat No : B / 117 / DPP-HANURA / IX / 2018, Perihal : Pengajuan PAW Anggota DPR RI Fraksi Hanura tertanggal 10 September 2018 yang ditanda tangani oleh Terbanding I /

dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II hingga perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi sudah

Surat Nomor B/117/DPPHANURA/JIX/2018 (Vide Bukti P9)untuk mengajukan PAW Anggota DPR RI.Meskipun telah diketahui bahwa Tergugat dan Tergugat II tidak dapatmembuat keputusan apapun selama Penetapan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 24/G/2018/PTUNJKT., tertanggal 19 Maret 2018,masih berlaku.15.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Nomor: B/117/DPPHANURA/IX/2018 perihal Pengajuan PAW Anggota DPRRI Fraksi Hanuratanggal 10 September 2018 ;5. Memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il mencabut Surat KeputusanNomor : SKEP/1124/DPPHANURA/VII/2018 tentang PemberhentianSaudara Ir.

Bahwa Penggugat diajukan untuk di PAW melalui SuratNomor : B/117/DPPHANURA/IX/2018, perihal Pengajuan PAWAnggota DPR RI Fraksi HANURA ( Vide Bukti P9 ), yang padaintinyamenyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan darikepengurusan Partai HANURA dengan alasan telah melanggarHal. 18, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT.

DKIPEMBANDING' sebagai Anggota Partai Hanura dan tidak dapatmengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) PEMBANDING sebagaiAnggota DPR RI, dengan kata lain Pemberhentian yang dilakukan PARATERBANDING yang mengatasnamakan DPP Partai Hanura merupakantindakan ilegal / melanggar Hukum.

dalam hal initindakan PARA TERBANDING memberhentikan PEMBANDING sebagaianggota Partai Hanura sekaligus mengajukan PAW PEMBANDINGsebagai anggotaDPR RI adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena PARATERBANDING tidak memiliki absahan/Legal Standing untuk bertindakmengatasnamakan DPP Partai Hanura.

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan, paw! untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra I ergugat. Jamal irawan bin Abd. Hakim , terhadap Penggugat, Hasma binti4.

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan, paw! untukmenghadap di persidangan, tidak hadir.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.Menjatuhkan talak satu ba'in shughra I ergugat. Jamal irawan binAbd. Hakim , terhadap Penggugat, Hasma binti4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaWatansoppeng, untuk mcriyampaikan saiinan putusanini kepadaPegawai Pericatat Nikah Kantor Urusan Agarna Kecamatan DonriDonri,Kabupaten Soppeng,setclah putusan ini berkekuatan hukum tetap.5.

Bahwa Tergugat Intervensi mendaftar sebagai Bakal Calon KepalaDesa Antar Waktu di ruang panitia Pilkades PAW dan diterima panitiapilkades PAW yang saat itu diterima oleh ketua Panitia Pilkades PAW, SriKusbandi, yang kemudian berkas berkas pendaftaran dinyatakan lengkap /lulus administrasi;4. Bahwa sebagai peserta, Saya hanya mengikuti ketentuan yang sudahdibuat oleh panitia.

IntSurat permohonan melamar Bakal Calon KWaktu Desa Doyong atas nama Anindita Wtanggal 8 Februari 2020 beserta fotokopi lasesuai dengan aslinya);Tanda terima berkas lamaran bakal calon KWaktu atas nama Anindita Widi Setyaningtyadengan aslinya);Checklist Berkas Lamaran Calon Kepala DesaAntar Waktu atas nama Anindita W.S (fotokaslinya);Surat Ketua Panitia PAW Nomor: 02/II/PAW)Februari 2020, Hal Permohonan verifikasiPengganti ijazah atas nama ANINDITA WIDI(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat Kepala

Berita Acara PenutupanPendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa DoyongKecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020diketahui jumlah pelamar adalah sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu AgusRiyanto, Sumadi, Kus hendro Prasetyono (Penggugat), Anindita WidiSetyaningsih (Tergugat II Intervensi), Sutarto, Abimanyu Kesumo Jatmiko,S.E.,M.M dan Eko Prihyono, S.H.

Anindita (Tergugat II Intervensi) (vide bukti Pengumuman SeleksiTambahan Proses Pilkades PAW Desa Doyong Tahun 2020, tanggal 21Februari 2020, bukti T31); bahwa selanjutnya Calon Kepala Desa yang disahkan untuk berhakdipilin dalam Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu) Desa DoyongKecamatan Miri adalah Abimanyu Kesumo Jatmiko, S.E.,M.M, EkoPrihyono, S.H.

Anindita (Tergugat II Intervensi)kemudian ditetapbkan sebagai Calon Kepala Desa PAW yang disahkan danberhak untuk dipilin dalam musyawarah desa (vide bukti T19);Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan/posisi Penggugat dalampemilinan Kepala Desa PAW Desa Doyong adalah sebagai pelamar/bakalcalon yang tidak lulus pada tahapan seleksi tambahan sehingga tidaktermasuk dalam 3 (tiga ) Calon Kepala Desa PAW yang disahkan dan berhakuntuk dipilin dalam musyawarah desa maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat

mendaftarkan diri sebagai calegpemilu tahun 2014, dari partai lain dan karena ketentuan UndangBahwa sehubungan dengan Penggugat mengundurkan diri sebagai AnggotaDPRD Kota Balikpapan Periode 2009 2014, hasil Pemilihan UmumLegeslatif Tahun 2009 dari partai Patriot, maka Dewan Pimpinan CabangPartai Patriot Kota Balikpapan, menindaklanjuti dengan mengirimkan suratNomor : B.030/DPCPP/Bpp/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013, danmengusulkan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan, perihal pergantianantar waktu (PAW

Tidak lagi terdapat calon Pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon tetapdari Partai yang mencalonkannya,Bahwa tanggal 2013 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Propinsi KalimantanTimur mengeluarkan Surat sebagai tindak lanjut dari Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 39/PUUXI/2013 perihal istruksi pembatalan PAW AnggotaDPRD Kab/Kota se Kaltim dari partai Patriot ;Bahwa sebagai pelaksanaan instruksi Dewan Pimpinan Wilayah Partai PatriotPropinsi Kalimantan Timur, Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot

Surat Nomor : 031/DPCPP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013Dalam Surat tersebut dinyatakan pembatalan PAW Anggota DPRD KotaBalikpapan dari Partai Patriot atas nama : 1. Hj.FITRIATI, 2. EDDY SUNARDIDARMAWAN,S.E. dan 3.

Surat Nomor : B.031/DPCPP/Bpp/VIII/2013, Tanggal 08 Juli 2013.Bahwa dalam surat ini sangat jelas menyatakan Pembatalan PAW Anggota DPRDKota Balikpaan Atas Nama n nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn ncnnnnnnen1. HJ.FITRIATI.2. EDDY SUNARDI DARMAWAN,S.E.3.

Bahwa dalam surat ini sangat jelas menyatakan Pembatalan PAW AnggotaDPRD Kota Balikpapan Partai Patriot atas nama : EDDY SUNARDIDARIMAWWAIN, SE eseccscccennceeaeneeensceeanesaneserarnenneneceannieniasarur nananBahwa Surat ini telah Penggugat kirimkan kepada Tergugat dan telah di terimahtanggal 21 Agustus 2013 bahwa setelah adanya Penerbitan Surat ini secaraotomatis mencabut dan tidak memberlakukan lagi Surat Nomor : B.030/DPCPP/Bpp/VIII/2013 tanggal 08 Juli2013 Perihal : Penggantian Antar Waktu (

Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat Surat Tergugat III Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota FKNU DPRD Kabupaten Bondowoso, tertanggal 13 Oktober 2013, kepada masing - masing dengan surat :- Nomor A - 28 / DPC - 03 / X / 2013 atas nama TAUFIK ( Penggugat I ).- Nomor A - 37 / DPC - 03 / X / 2013 atas nama BAMBANG SUWITO (Penggugat II).- Nomor A - 30 / DPC - 03 / X / 2013 atas nama ABDUL LATIF (Penggugat III).- Nomor A - 31 / DPC - 03 / X / 2013 atas nama SUTRIYONO

Bahwa dengan demikian adalah sah dan benarterhadap Proses PAW yang diusulkan oleh Tergugat.Bahwa terhadap unsur pimpinan yang mengajukan usulan PAW oleh Tergugat II,adalah telah sesuai dengan amanah partai, dimana Susunan Personalia DewanPengurus PKNU dalam setiap tingkatan adalah terdiri dari : Dewan Musytasar,Dewan syura dan Dewan Tanfidz, bahwa Dewan Pengurus PKNU tersebutmempunyai Kedudukan, Tugas dan Wewenang masingmasing, sebagaimana yangtelah ditetapkan oleh AD / ART partai, yaitu Pengurus

Membuat dan menjalankan kebijakan kebijakan strategis.Dalam hal ini adalah mengajukan usulan PAW terhadap Anggota DPRD PKNUyang telah melanggar AD / ART partai.Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum dan etika jika ParaTergugat juga memohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Cq.Majelis Hakim dalam Putusan provisi atau provisionele beschikking untukmengabulkan permohonan pelaksanaan Penggantian antar Waktu (PAW) yangdiajukan oleh Tergugat III dengan surat tertanggal 13 Oktober

) melalui jalur internal Parpol,karena masalah PAW bukanlah termasuk obyek sengketa parpol berdasarkan penjelasanPasal 32 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008Hal. 58 dari 82 hal.

Bdw.Pengadilan Negeri Bangil, karena hal tersebut merupakan caracara Penggugat untukmenghindar dari proses PAW. Bahwa dengan demikian adalah sah dan benar terhadapProses PAW yang diusulkan oleh Tergugat.Bahwa terhadap unsur pimpinan yang mengajukan usulan PAW oleh Tergugat III, adalahtelah sesuai dengan amanah partai, dimana Susunan Personalia Dewan Pengurus PKNUdalam setiap tingkatan adalah terdiri dari : Dewan Musytasar, Dewan syura dan DewanTanfidz.

Dengan demikian petitum gugatan no. 6 patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat LI,III adalah bertujuan untuk melakukan Pergantian antar waktu (PAW)terhadap para penggugat, maka pihak para Turut tergugat yang merupakan pihakpihakyang terkait dengan PAW dihukum untuk tunduk pada isi putusan perkara ini.