TIPIKOR/2015/PN.Kdi tanggal25 April 2016, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakandalam perkara lain;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta.PidTipikor/2018/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa padatanggal 24 Oktober 2018, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untukdan

TIPIKOR/2015/PN.Kdi tanggal25 April 2016, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakandalam perkara lain;7. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaHal. 25 dari 26 hal. Put.

PUTUSANNo. 1221 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : POERWANTO JOHAN RIYADI ;Tempat lahir : Sleman;Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/21 Agustus 1953;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kalijeruk RT. 002/RW 003 KelurahanWidodomartani, Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Sleman ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Wiraswasta ;

No8/TIPIKOR/2014/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2014Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08KS/Akta.Pid.Sus/2014/P.TpkorYk Jo. No : 27/Pid.Sus/2013/P.TpkorYk Jo.

No:8/TIPIKOR/2014/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni2014 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal Juni 2014 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada tanggal 27 Juni 2014;Hal. 62 dari 120 hal. Put.

JTT tidak pernah merugikan kepentinganmaupun keuangan Daerah Pemerintah DIY;Berdasarkan resume yang telah kami kemukakan tersebut di atas, kamiberpendapat bahwa penerapan hukum putusan Pengadilan Judex Fact,sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal30 Mei 2014 Nomor : 8/TIPIKOR/2014/PTY jo. putusan Pengadilan TIPIKORYogyakarta tanggal 27 Maret 2014 Nomor: 27/Pid.Sus/2013/P.

JTT,mempunyai komitmen yang sangat besar, agar sistem angkutanperkotaan di Yogyakarta dapat berjalan dengan baik, dan bermanfaatbagi masyarakat;Dengan demikian sudah sepatutnya bila Terdakwa keberatan atasputusan Pengadilan Tipikor Yogyakarta dalam perkara a quo tersebut,sebab putusan tersebut sangat tidak adil dan tidak berlandaskan hukum,sehingga merugikan hakhak =maupun kepentingan hukumTerdakwa/Pemohon Kasasi.

Salinan PUTUS ANNomor : 11 / PID.TIPIKOR / 2016 / PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadiliperkaraTindak Pidana Korupsi padaPengadilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama Lengkap : SIBRAN, ST Bin M.YUSUFTempat Lahir : Banda AcehUmur / Tanggal Lahir : 41 Tahun /05 Juli 1974Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Jalan Timur 8 Nomor 14 Desa Panterik

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda AcehNomor: 56/Pid.SusTPK/2015/PNBna, tanggal 25 April 2016 tersebut, PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana tertera dari AktaPermintaan Banding Nomor : 56/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlahRp.10.000,(sepuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, oleh kami:H.MARATUA RAMBE, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/TIPIKOR BandaAceh sebagai Ketua Majelis, SYAIFONI, SH.

M.Hum Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi/TIPIKOR Banda Aceh dan SUNARDI,SH Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh masingmasing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh tanggal7 Juni 2016 No.11/PIDTIPIKOR /2015/PTBNA, untuk memeriksa dan mengadiliserta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hariKamis tanggal 14 Juli 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis, dengan didampingi

HakimHakim anggota dan dibantu olehHal 168 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PTBNAIWAN, SH PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh, tanpadihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat HukumTerdakwa.Hakim Anggota.

Bukti T9 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum /Tipikor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango,Tanggal 03 Mei 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);10.BuktiT10 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum diLingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, tanggal19 Oktober 2018.

Tipikoryang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 dilingkungan Pemerintahan KabupatenBone Bolango telah melakukan rapat pembahasan terhadap Aparatur SipilNegara yang bermasalah Hukum dan telah ada putusan Pengadilan Tipikoryang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 dilingkungan PemerintahanKabupaten Bone Bolango telah melakukan rapat pembahasan yang ke tigakalinya terhadap Aparatur Sipil Negara yang bermasalah Hukum dan telahada putusan Pengadilan Tipikor

ruang kebebasan untuk menentukan sendiri atau mengambil langkahlangkah yang akan diambil sebelum menetapkan suatu keputusan;Menimbang, bahwa tindakan Tergugat sebelum menerbitkan Keputusanobjek sengketa dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta tahapantahapanadanya koordinasi dengan pihakpihak terkait sebagaimana dijelaskan dalam faktahukum diatas hingga telah diadakannya Rapat Pembahasan terhadap AparaturSipil Negara yang bermasalah Hukum sebanyak 3 (tiga) kali dan telah ada putusanPengadilan Tipikor

., sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d tanggal 30 Juli2015;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal O02 Juli2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggal 02 Juli 2015 s/dtanggal 31 Juli 2015;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 23 Juli 2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggalHalaman 1 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan

nama baiknya;Membebankan biaya perkara Terhadap Negara.Halaman 33 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBYMenimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan olehPenuntut Umum tanggal 30 Nopember 2015 Penasihat Hukum Terdakwamengajukan Kontra Memori Banding dan tambahan Kontra Memori Bandingmasingmasing tertanggal 1 Pebruari 2016 yang pada pokoknya mohon kepadaPengadilan Tinggi untuk memutus sebagai berikut :Menolak banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin sejak tanggal 16Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016.4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PNBanjarmasin sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13Februari 2017.5. Perpanjangan yang pertama (1) Penahanan oleh Ketua Pengadilan TinggiTipikor pada PT Banjarmasin sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengantanggal 15 Maret 2017.6.

CemaraRaya Samping Tulip/Glow Ruko No.5 Kota Banjarmasin berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2016 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPutusan Nomor 38 /Pid.SusTPK/2016/P N.Bjm Hal 1dari 102Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register nomor 015/Pid/2016/PN.Bjmtertanggal 23 Nopember 2016 ;PENGADILAN TIPIKOR tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaandengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwadipersidangan;Telah membaca

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 19 Februari 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa MENY P.

ke1 KUHP telah terpenuhimaka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam DakwaanPrimair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukumanyang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum danmembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor

8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, dan UndangUndang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor: 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor

Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi/ TIPIKOR Banda Aceh No. 14/Pid.Tpk/2012/ PT.Bna. tanggal 05 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari para Pembanding/Terdakwa danJaksa Penuntut Umum tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 April2012 No. 07/Pid.Sus/2012/P.TipikorBanda Aceh yang dimintakanbanding tersebut;Hal. 32 dari 35 hal. Put.

menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo tidak menerapkan peraturanhukum sebagaimana mestinya ataupun menerapkan peraturan hukum tetapitidak sebagaimana mestinya;Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak menerapkan dalamputusannya status tahanan Terdakwa, dimana dalam amar putusanPengadilan Negeri/ Tipikor

,MH.Panitera Pengganti :Ttd.Didik Tri Sulistya, SH.Oleh karena Hakim Ad Hoc TIPIKOR : H. Hamrat Hamid, SH. sebagaiAnggota/Pembaca telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7September 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/ PembacaIl Dr. HM. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan Hakim Anggota Pembaca Il Prof.Dr. Muhammad Askin, SH.,MH.Jakarta, 14 November 2013Ketua Mahkamah Agung R.lI.Tid.Dr. H.M. HATTA ALI, SH.,MH.Untuk salinanMahkamah Agung RIa.n.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan NegeriManokwarisejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan 18 April 2017;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwarisejak tanggal 19 April 2017sampai dengan tanggal 17 Juni2017;4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapurasejak tanggal 18 Juni 2017sampaidengan tanggal 17 Juli 2017;5.

bahwa atas putusan tersebut maka Terdakwa juga telahmengajukan permintaan banding pada hari: Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sesuaiAkta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Mnk yang telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari: Rabu tanggal 16 Agustus2017 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Mnk;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 11 September 2017, yang diterima Wakil Panitera PengadilanNegeri/PHI/ TIPIKOR

,M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapurasebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelisdidampingi masingmasing Hakim Anggota tersebut, dibantu SUYATMI,S.H., M.H.sebagai Panitera Pengganti,tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa/Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Ttd ttd1. HOUTMAN L. TOBING, S.H. PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.ttd2. Dr.

Nomor : 665 K/PID.SUS/2017Bahwa penerapan pasal serta pemidanaan yang dijatuhkan untukTerdakwa KOMANG SUKERTA alias KOMANG DAUH oleh Judex FactiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Judex Facti padaPengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan Terdakwa telah terbuktimelanggar ketentuan pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang

dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata Terdakwatidak mengikuti perjanjian yang telah dibuat oleh Terdakwa bersamasamaperangkat desa, sehingga melalui beberapa kali teguran Terdakwa hanyamelakukan pengerasan jalan, bukan melaksanakan pengaspalan jalandengan aspal Hotmix sebagaimana yang diperjanjikan;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang demikian, perbuatan Terdakwa telahterbukti melawan hukum dan merugikan keuangan negara dan dakwaanPenuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor

telahterbukti, dan putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa daridakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor adalah tidak tepat dan haruslah dibatalkan, dan MahkamahAgung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana di bawahini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurutpendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanMenimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis

pokoknyasebagai berikut :Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secarameluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telahmerupakan pelanggaran terhadap hakhak sosial dan ekonomimasyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perludigolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;Bahwa Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar ,yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyiseperti tersebut pada putusan Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Makassar tanggal 9 September 2013, No.84/Pid.Sus/2012/PN.Mks. dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidaksependapat dengan Penuntut Umum menyangkut denda, putusanMajelis Hakim Pengadilan Tipikor makassar tersebut tidak memutusdenda (sebagai bagian dari pidana poko);Maka dengan mengingat pasal 237,240,241, KUHP. maka kami mohonagar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan :1.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Makassar No.82/Pid.Sus/2012/PN.Mks tanggal 9 September 2013tersebut; ooo 3.

Lowokwaru Kota Malang;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS;Pendidikan : $2.Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/ Penetapan Penahanan dari:1.2.Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni2017 sampai dengan 7 Agustus 2017;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal6 September 2017;Penuntut Umum

sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal24 September 2018;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengantanggal 24 Oktober 2017;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;Halaman 1 dari 101, Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2017/PT SBY7.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabayasejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 12 Januari 2018 sampaidengan tanggal 10 Pebruari 2018;9.

untukdipertahankan dan dikuatkan dalam pemeriksaan di ringkat banding danseyogyanya apabila unsur Setiap Orang dalam Pasal 2 ayat (1) inidinyatakan tidak terpenuhi dan terbukti, sehingga Terdakwa WIWIK DWISETYOWATI, SKM., MM. harus dibebaskan dari dakwaan Primair.Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan delik yangdituduhkan, maka tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas,sebagaimana dinyatakan oleh SCAFFMEISTER KEIZER dan SUTORIUSyang dikutip oleh MOHAMMAD ASIKIN, Hakim Ad Hoc Tipikor

tingkatkasasi (27102010) Dosen/Guru Besar Hukum Pidana Fakultas HukumUNHAS dalam artikelnya berjudul Penerapan Sanksi Pidana DalamKasus Tipikor pada majalah hukum Varia Peradilan lkatan HakimIndonesia, tahun XXVII No.323, November 2012, halaman 47.Bahwa agar lebih jelas terhadap pembahasan unsur dalam Pasal 2 ayat(1) ini, Kami juga akan membahas dan mengulas tentang unsurselanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan rimair, yaitu unsur SECARAMELAWAN HUKUM yang menurut pendapat Kami unsur ini juga tidakterpenuhi

PN.Sby jo Nomor 60/Pid..SusTPK/2020/PN Sby yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Februari2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadapHalaman 58 dari 79 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2021/PT SBYputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya tanggal 29 Januari 2021 Nomor 60/Pid.SusTPK/2020/PN Sby;Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding perkara TipikorNomor 60/Pi.SusTPK/2020/PN Sby melalui Pengadilan Negeri Blitar yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor

dimohon setelahpemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segeradikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama mengingatTerdakwa dalam tahanan;Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 04 Februari 2021 Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby, yangmenerangkan Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingtanggal 04 Februari 2021;Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding perkara Tipikor

Nomor60/Pid.SusTPK/2020/PN Sby melalui Pengadilan Negeri Blitar yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal Februari 2021 NomorW.14.U.1/ /Hk.07/2/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/JurusitaPengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Terdakwabahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 04Februari 2021, selanjutnya dimohon setelan penyerahan tersebutdijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan

kembali dalamwaktu yang tidak terlampau lama mengingat Terdakwa dalam tahanan;Halaman 59 dari 79 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPermintaan Relaas Bantuan untuk memeriksa berkas Perkara TipikorNomor 60/Pid.SusTPK/2020/PN Sby melalui Pengadilan Negeri Blitaryang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya , tanggal 2 Maret 2021 NomorW.14.U.1/3467/HK.07/3/2021, untuk melaksanakan tugas kejurusitaankepada Penuntut Umum dan Terdakwa

Sehingga Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya menganggap bahwaterdakwa Imam Hanafi merupakan subyek hukum sebgai pelaku tindak pidanakorupsi yang bersifat khusus, karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa posisi terdakwaImam Hanafi sebagai koordinator dari ke 5 (lima) kelompok bersamasamasaksi Choirul Firmansyah dan saksi Roki Wardoyo untuk menjadi penerimabantuan hibah dari dinas Pertenakan Provinsi Jawa Timur

padaPegadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 22 Maret 2015 sampaidengan tanggal 20 April 2015 ;Majelis Hakim :e Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kendari, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengantanggal 16 Mei 2015 ;Ketua Pengadilan Negeri :e Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 17 Mei 2015 sampaidengan tanggal 15 Juli 2015;Ketua Pengadilan Tinggi :e Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan TinggiKendari

ZULFAN PELANGO, SH., Advokat pada M.YUSUF & Associates, berkantor di Jalan Piere Tendean No. 29 C KotaKendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Kendari 24 April2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan NegeriKendari, pada tanggal 24 April 2015, Di bahwah Leg. Nomor : 120/Tipikor/IV/2015/PN.Kdi.

Nomor : 178/Tipikor/V/2015/PN.Kdi.;Halaman ke 3 dari 307 halaman Putusan Perkara No. :25/Pid.Tipikor/2015/PN. KdiPengadilan Tipikor tersebut;1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor Kendari Nomor : 25 /Pen.Pid /Tipikor 2015/PN. KDITertanggal 17 April Tahun 2015 Tentang Penunjukan danSusunan Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili Perkaraini;Telah membaca Surat Penunjukan Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, No.256/Pen.Pid.

Tipikor/2015/PN.Kdi., tentang PenunjukanPanitera Pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi,No.25/Pid. Tipikor/2015/PN.Kdi., tertanggal 17 April 2015;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim PengadilanTipikor Kendari Nomor : 15/ Pen. Pid. Tipikor /2015/PN.KDITentang Penetapan Hari Sidang pertama yaitu hariJumat, tanggal 24 April 2015;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor Kendari Nomor : 25 /Pen.Pid /Tipikor 2015/PN.

Dalamperjalanan ternyata ada lagi dilapangan yang menahan ada demoyang menyatakan bahwa lahan ini yang punya yang itu setelahberdemo di masyarakat ternyata ada yang mengaku pemilik lahan iniada orang yang saksi ketemu diluar yang seolaholah punya lahandilokasi itu jadi kurang lebih 2 bulan dari Tipikor yaitu Pak Daruhasankarena saksi serba awasi jangan sampai terjadi halhal yang tidakdiinginkan ternyata dia juga ke BPN mengambil dokumen kemudianmengkroscek kepada masyarakat;Bahwa Setelah Tipikor

,sebagai Bupati Terpilih berada berhalangan tetapkarena berada sekarang berada dalam tahananMajelis Hakim Tipikor Jakarta. Para Penggugat60 ber dasarkan?.. mengartikan bahwa kondisi Yusak Yaluwo SH.,MSiyang sedang dalam proses hukum di PengadilanTipikor menempatkan pasanganiTerpilih YusakYaluwo, SH.,M.Si., dan Yesaya Merasi berhalangantetap sebagai Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah. Senyatanya yang menjalani proses pidanaadalah Yusak Yaluwo, SH.,M.Si., sebagai BupatiTerpilih.

Bukti P.16Surat dari Pengadilan Tipikor pada PNJakpus No. W10.U.1/8559/Hk.01.1X.2010,hal penjelasan terhadap perkara pidanaNo. 15/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST = atasnama Terdakwa Yusak Yaluwo SH.,M.Si.,tertanggal 29 September 2010. (Fotocopysesual denganaslinya); e 17. Bukti P.17 nfornasi ?.. Surat dari Gubernur Provinsi Papua No.T131/3868/SET yang ditujukan kepada PLHBupati ditanah merah Perihal PelantikanBupati dan Wakil Bupati Boven Digoel,tertanggal 15 November 2010.

Bukti P.22Surat dari Pengadilan Tipikor pada PNJakpus No. W10.U.1/1818/Hk.01.2010.02Hal : Permohonan Dokumen Pendukung atasPerkembangan Perkara Tindak PidanaKorupsi No. 15/Pid.B/TPK/ 2010/ PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Yusak YaluwoSH. ,MSi tanggal 16 Februari 2011.(Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);23. Bukti P.23Surat dari Mahkamah Agung RI kepadaGubernur Provinsi Papua No.04/KM/Pid.sus/HK/04/11/2011/18273 Perihal > Permolhpneat i iZ.in bagi Sadr. Yusak Waluyo SH.

Zaenal Arifin,SHPanitera PenggantiUntuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH d.t.o.WAKIL PANITERAIrwan, S.hT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT BNA

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2016 Tergugat di tahan oleh Polda KalBardengan kasus Tipikor, hanya saja Penggugat juga tidak pernah tahu detilkasus tersebut karena Tergugat juga tidak pernah terbuka denganPenggugat. Dan pada akhirnya terbongkarlah kebohongan lain yangdisembunyikan Tergugat dari Penggugat, misalnya menurut Tergugatmenyimpan uang dengan temannya yang bernama Bari sebanyak Rp.50.000.000.

., M.H.Panitera Penggantid.t.oTjut NasrullahUntuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 158/PID/2017/PTBNA

., M.H.ttdGANJAR SUSILO, SH,Panitera PenggantittdSYAMSUDDIN, SHUntuk turunan sesuai aslinyaPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding KendariPANITERAH. RUSLAN, SH.. MHNip. 19530313 197803 1 002

Panitera (Panitera Muda Tipikor) Pengadilan NegeriJakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 16 Desember 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamHalaman 7 dari 10 hal. Put.